Claim Missing Document
Check
Articles

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PERUSAHAAN PERJALANAN PARIWISATA ELIZA TRANS ATAS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS Bayu Satrio Wibowo; Niru Anita Sinaga
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i1.275

Abstract

Criminal liability for negligent drivers in driving causing injuries. The problems in this study are 1) How is the Judge's Consideration in the Case of Accidents Due to the Negligence of the Driver of the Eliza Trans Tourism Travel Company Which Caused a Traffic Accident? and 2) Does the Decision on the case of an accident due to the negligence of the driver of the Eliza Trans tourism travel company which caused a traffic accident reflect the principle of criminal liability? The purpose of this study is to determine the Judge's Consideration in the Case of Accidents Due to the Negligence of the Driver of the Eliza Trans Tourism Travel Company Which Caused a Traffic Accident. This research method uses normative legal research with secondary data. The approach used is the Law approach, Conceptual and case approach. The analysis used is qualitative. The results of this study indicate that the criminal liability of the driver of the Eliza Trans tourism travel company who caused a traffic accident is by imposing a prison sentence of 7 (seven) months as stipulated in Article 310 Paragraph (3), (2) and Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The implementation of Decision Number 271/Pid.Sus/2024/PN.cjr is in accordance with the principles of criminal responsibility, with the defendant being sentenced to 7 (seven) months in prison. In this decision, the Panel of Judges objectively examined and assessed the elements of fault (culpa), the causal relationship, and the consequences of the defendant's reckless driving, which resulted in the accident.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Pangeran Ramadhan Putra; Niru Anita Sinaga
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.317

Abstract

This study analyzes the legal protection of underage girls in marriage in Indonesia based on Law Number 16 of 2019. Although this law has raised the minimum age for marriage to 19 years, this study uses normative legal methods with case, statutory, and conceptual approaches, as well as qualitative analysis of legal materials. The practice of child marriage of girls remains high due to gaps in the marriage dispensation mechanism by the Religious Courts. Multiple interpretations of "urgent circumstances" in granting dispensations often override the principle of the child's best interests. Underage marriage has detrimental multidimensional impacts, including high reproductive health risks, obstacles to access to education and economic opportunities, and vulnerability to domestic violence (KDRT). Obstacles in the implementation of this legal protection are also exacerbated by strong socio-cultural factors (customs, stigma, patriarchy, low legal awareness), economic factors (poverty and limited access to education), as well as obstacles to law enforcement and institutions (limited resources, suboptimal coordination, inaccurate data, and potential intervention).
TINJAUAN YURIDIS DASAR MUTASI PEGAWAI PETUGAS KEAMANAN (STUDI KASUS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG PERIODE TAHUN 2022-2024) Kartiwa; Niru Anita Sinaga
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.296

Abstract

The importance of security and order in detention centers makes employee transfers a key human resource management tool. Previous research has not critically analyzed the legal basis for transfers, which accommodate fairness and professionalism, as well as the alignment between regulations and actual implementation. The purpose of this study is to determine the regulations governing transfers of security officers in detention centers in Indonesia and to analyze their implementation at the Class I Cipinang Detention Center for the 2022-2024 period. The research method used is normative juridical, supported by empirical evidence, with conceptual, legislative, and case-based approaches. The results show that the regulation of transfers of security officers in detention centers in Indonesia is comprehensively regulated by Law Number 20 of 2023 concerning Civil Servants (ASN), Government Regulation Number 17 of 2020, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2021. The Class I Cipinang Detention Center for the 2022-2024 period complies with the applicable legal framework, but faces challenges such as employee resistance, a lack of replacement personnel, administrative issues, and minimal communication. Transfers have positive impacts in the form of refreshed personnel and increased security effectiveness, but can have negative consequences if not managed properly.
Analisis Yuridis Dampak Tes Wawasan Kebangsaan terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum Saroinsong, Vicktor Alexander; Sinaga, Niru Anita; Purbowati, Lindri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4439

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang berperan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disertai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menimbulkan polemik hukum terkait dampaknya terhadap independensi KPK. Penelitian ini menganalisis secara yuridis pengaturan dan kedudukan TWK serta dampak pelaksanaannya terhadap independensi KPK dalam perspektif prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TWK dalam proses alih status menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait konstruksi kewenangan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan due process of law. Selain itu, TWK berdampak pada independensi KPK, khususnya pada dimensi personal dan struktural, karena memengaruhi keberlanjutan serta komposisi SDM penegakan hukum dan memperluas titik kontrol administratif pasca alih status ASN. Dengan demikian, pelaksanaan TWK belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melemahkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum.
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM KONTRAK ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN KONTRAKTUAL Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 2 (2026): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v16i2.2234

Abstract

Kemajuan teknologi berbasis digital telah mentransformasi pola hubungan kontraktual melalui penggunaan kontrak elektronik (electronic contract) dalam berbagai transaksi digital. Meskipun memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, karakteristik kontrak elektronik yang umumnya berbentuk kontrak baku (standard form contract) menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan hubungan kontraktual akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara penyedia layanan dan pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip itikad baik (good faith) menjadi dasar normatif dalam mewujudkan keadilan kontraktual (contractual justice). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan prinsip itikad baik dalam kontrak elektronik menurut sistem hukum Indonesia dan penerapannya untuk mewujudkan keadilan kontraktual di era digital. Merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrak elektronik tidak mengesampingkan berlakunya prinsip-prinsip umum hukum kontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan tersebut, khususnya Pasal 1338 ayat (3), mewajibkan setiap kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun regulasi keabsahan kontrak elektronik memperoleh landasan hukum melalui pengaturan mengenai transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia, aspek substantif mengenai keseimbangan dan keadilan kontraktual masih memerlukan penguatan. Prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan kontraktual melalui transparansi informasi, pembentukan persetujuan elektronik yang bermakna (meaningful consent), keseimbangan hak dan kewajiban, serta pengujian terhadap kewajaran klausula kontrak. Dengan demikian, penerapan prinsip itikad baik menjadi landasan bagi terwujudnya kontrak elektronik yang menjunjung transparansi, proporsionalitas, dan keadilan kontraktual.
Proving the Element of Mens Rea in the Offence of Disseminating False and Misleading Information in Electronic Transactions: A Study of Tangerang District Court Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Antonius Maria Laot Kian; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Niru Anita Sinaga; Ariy Khaerudin
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 3 (2026): August 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i3.17261

Abstract

This study examines how the subjective element of mens rea is regulated and proven in the Indonesian offence of disseminating false and misleading information in electronic transactions. Using normative legal research with statutory, case, historical, comparative, and conceptual approaches, it analyses Tangerang District Court Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng concerning Indra Kenz, compared with Bale Bandung District Court Decision Number 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. The study finds that Indonesian regulation is dispersed and procedural, lacking technical standards for inferring intent from digital traces, and that the court constructed intent from consequences rather than from knowledge and volition. The findings recommend technical guidelines aligning electronic evidence authentication with algorithmic accountability.