p-Index From 2021 - 2026
5.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Indonesian Journal of Business Administration Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PHENOMENON STOMATOGNATIC- Jurnal Kedokteran Gigi Insisiva Dental Journal : Majalah Kedokteran Gigi Insisiva Phenomenon : Jurnal Pendidikan MIPA Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil JURNAL PROFESI KEGURUAN Pondasi Journal of Advanced Civil and Environmental Engineering Science and Physics Education Journal (SPEJ) Educatio Rang Teknik Journal BENTANG : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil Portal: Jurnal Teknik Sipil JURNAL INOVASI PENDIDIKAN MATEMATIKA (JIPM) Jurnal Sisfotek Global Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM) Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Public Administration Journal (PAJ) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Manajemen dan Teknologi Rekayasa Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Sultan Agung Science and Education Journal Justicia Journal JIeTri : Journal of Industrial Engineering Tridinanti Advance Sustainable Science, Engineering and Technology (ASSET) TechComp Innovations: Journal of Computer Science and Technology Societal Serve: Journal of Community Engagement and Services Journal of the Indonesian Mathematics Education Society
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Justicia Journal

Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan rochim, abdul; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130

Abstract

Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya