Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.621
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Wacana Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Jurnal Hukum Malahayati IBLAM Law Review Case Law Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Jurnal Pahlawan JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health LEX SUPERIOR TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Binamulia Hukum International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Tami Rusli
Universitas Bandar Lampung
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 102 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 102 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Pertimbangan Hakim Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 38/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk) Hellenia, Shalsabila; Rusli, Tami; Anggalana, Anggalana
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.6661

Abstract

Default is an event or condition, where the debtor does not fulfill his obligation to perform his obligations properly, and the debtor fulfills the elements of wrong for the act. This article discusses the legal consequences of default in a debt agreement in a civil case and also the Judge's Consideration in imposing legal sanctions on the party who commits default. Based on Decision Number : 38 / Pdt.G.S. / 2024 / PN.Tjk. The method used in this study is a normative legal approach with an analysis of court decisions as primary legal material. The results of the study show that the judge considered the validity of the agreement, evidence of default, and the absence of good faith from the defendant. In addition, the judge also considered the principle of proportionality in determining the compensation to be paid. The legal consequences of default in this case are the defendant's obligation to pay material losses and fines in accordance with the provisions of the agreement and civil law. The decision reflects the judge's efforts to uphold the principles of justice, legal certainty, and protection for the injured party.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Terhadap Penjatuhan Uang Paksa Dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 80/PDT/2024/PT.Tjk) Asmara, Bunga Dewi; Rusli, Tami; Ramadan, Suta
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5260

Abstract

Civil case resolution in Indonesia often involves conflicts between parties with different legal interests, where the court is the main means to achieve justice. This study aims to analyze the judge's decision regarding the imposition of forced money (dwangsom) in a breach of contract lawsuit, focusing on the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 80/PDT/2024/PT.Tjk. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, collecting data from literature studies and interviews with judges and advocates. The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing forced money are influenced by the principle of an independent trial and the interpretation of the relevance of the demand for forced money as a form of punishment. This study is expected to provide solutions to improve consistency and fairness in judges' decisions, as well as create legal certainty in resolving civil disputes.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Rusli, Tami; Anggalana, Anggalana; Meliyana, Dina
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5189

Abstract

Sengketa hak atas tanah di Indonesia sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan dan konflik penggunaan lahan, sehingga memerlukan pendekatan yang efektif untuk penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris, di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta membantu memelihara hubungan baik. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak atas tanah di Indonesia mencakup rendahnya pemahaman masyarakat dan jumlah mediator yang kompeten. Di sisi lain, mediasi berperan penting dalam mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kesimpulannya, meskipun terdapat kendala, mediasi terbukti sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk) Tobing, Alvarian L; Rusli, Tami; Anggalana, Anggalana
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5274

Abstract

Fenomena umum yang sering terjadi di kehidupan sosial dan ekonomi saat ini ada beberpa faktor yang menyebabkan salah satu pihak untuk melakukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan suatu alat kegiatan perjanjian di kehidupan masyarakat, yang mana dilakukan suatu jaminan dari kreditur kepada debitur perjanjian berupa barang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat yang telah disepakati. Wanprestasi dalam pinjam meminjam merupakan ketika salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Jaminan fidusia merupakan produk konvensinal yang diterapkan untuk memberikan perlindungan khususnya kepada kreditur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, serta pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomira Multhiarta TBK. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yang menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu  berbagai faktor yang memicu terjadinya wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia dapat dijelaskan dari beberapa faktor yaitu dari pihak debitur, faktor itu mencakup seperti kelalaian dalam melakukan prestasi dan kegagalan memenuhi ketentuan kesepakatan. Kemudian, pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, memperhatikan fakta-fakta dalam perkara ini hakim merujuk pada dasar hukum Pasal 1234, 1238, 1243 KUHPerdata. Hal ini memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim dan terbukti dalam wanprestasi pinjam meminjam sebagai berikut : keabsahan perjanjian, fakta-fakta dan bukti yang diajukan adanya wanprestasi, kepatutan proses dan prosedur hukum, analisa hukum dan akibat hukum, pertimbangan penolakan tuntutan tambahan, dan dasar hukum. Maka jelas bahwa pertimbangan dalam perkara ini dikuatkan oleh ketrangan saksi, alat bukti, ataupun unsur-unsur lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan benar. Saran diharpakan kedepannya kedua pihak tergugat dalam upaya dalam penyelesaian perkara bersama tersebut harus dilaksanakan sesuai eperjanjian kedua belah pihak yang terikan dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati. Kepada hakim menerapkan berupa denda yang maksimal, guna memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tidak adanya kasus yang serupa dimasa mendatang, dan jika terjadi kembali kasus wanprestasi sebaiknya melaporkan kepada piha yang berwenang.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG DITOLAK Adlisyach, Imam; Rusli, Tami
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8907

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perkawinan dari perspektif agama Kristen dan Islam, serta implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Pernikahan dianggap sakral dan dihormati oleh masyarakat, namun terkadang mengalami ketidakharmonisan yang mengarah pada perceraian. Meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur proses perceraian, keputusan hakim tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk bukti yang cukup, ketidakpatuhan prosedur hukum, dan pertimbangan kesejahteraan anak. Dalam sebuah studi kasus, putusan hakim menolak gugatan cerai karena cacat formil pada surat kuasa, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan memicu kewajiban membayar biaya perkara. Artinya, meskipun perceraian diizinkan secara hukum, tetapi prosedur dan bukti yang tepat tetap menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan pertimbangan yang melibatkan aspek hukum, agama, dan kepentingan keluarga dalam penanganan perkara perceraian di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk) Putri, Mega Nisa; Rusli, Tami; Satria, Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2159

Abstract

Perkembangan arus globalisasi ekonomi di bidang jasa pada saat ini sangat berkembang pesat sehingga masyarakat semakin banyak mengikatkan diri kepada masyarakat lain yang akan menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan “persetujuan” tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu tindakan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur (Berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN.Tjk). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Misalnya, ketidaksepakatan atau ketidakcakapan para pihak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Demikian pula, jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada Hakim. Namun apabila syarat syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi dan salah satu pihak sudah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan namun pihak lain membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak maka pihak yang membatalkan perjanjian tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun proses hukum dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk yang melibatkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembatalan perjanjian jual-beli batu bara secara sepihak mengalami kendala, terutama karena tidak hadirnya Penggugat, dalam persidangan, bahkan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Akibatnya, hakim menyatakan gugatan gugur berdasarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Keputusan hakim tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif para pihak dalam proses peradilan sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Saran ditujukan penulis kepada Para pihak yang akan membuat perjanjian sebaiknya memahami dengan jelas syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini akan membantu menghindari potensi pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Serta jika terjadi suatu sengketa dalam perjanjian sebiaknya pihak-pihak dapat mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebelum mencapai tahap pengadilan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual-beli dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis.
THE LEGAL PERSPECTIVE ON CONSUMER PROTECTION OF GENETICALLY ENGINEERED FOOD PRODUCTS IN INDONESIA Rusli, Tami; A, Tandaditrya Ariefandra; Jainah, Zainab Ompu
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 3 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i3.32801

Abstract

The development of science and technology has triggered the use of genetic engineering. Genetic engineering is the transplantation of genes into other genes, both between genes and across genes, to produce valuable products for living creatures. Genetically engineered food products, due to the development of modern biotechnology in the field of genetic engineering technology, have given rise to new legal problems because of the possibility of posing a risk to human health. This research uses a normative juridical approach with an emphasis on secondary data. This research uses doctrinal research methods. The research specifications used are analytical descriptive. The research results show that there is no special legal protection for consumers of genetically engineered food products, because it still refers to consumer protection contained in the UUPK. It should be noted that genetic effects resulting from human genetic engineering need legal protection. Protection and intellectual property rights, where everyone, individually or collectively, must be a consumer of goods and services, so the parties need equal legal protection. Therefore, the responsibility of producers of genetically engineered food products for consumer losses must be able to fulfill the principle of justice because the economic position of producers is higher than that of consumers. By implementing the principle of absolute responsibility, the producer responsibility law will foster an attitude of caution for producers of genetically engineered food products to maintain the quality of their products.
CRIMINAL LAW ON UNDERAGE CHILDREN DOING NARCOTICS BUSINESS WITH EVIL CONSENT Pratama, Ardi Rian; Rusli, Tami; Ramadhan, Suta
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.4423

Abstract

The involvement of children in the criminal justice process has the potential to cause various complex negative impacts. The intervention of juvenile criminal law, especially in the abuse of narcotics by children, has led children to various physical and psychological suffering. The purpose of child protection according to law is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and participate optimally in human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality Indonesian children, with noble character and prosperity. In article 59 of the Child Protection Act, it is stated that special protection must be given to children who conflict with the law. Article 64 paragraphs I and 2 state that children who conflict with the law are children who are in conflict with the law and are victims of crime.Keywords: Minors, Narcotics Business, Evil Conspiracy
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP KENDARAAN RODA EMPAT DENGAN MODUS SEWA RENTAL (STUDI PUTUSAN NO 69/PID.B/2020/PN.BBU) Gunawan, Dheri; Rusli, Tami
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.572 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.15

Abstract

The convenience provided by rental car owners is often abused by irresponsibletenants, car damage due to improper use, used as a means of committing crimeseven to embezzlement of the car by way of selling or being pawned is a risk thatcan befall the car owner at any time. rental. As was the case with Effendi BinBunyamin, a resident of Palm Raya village, Indralaya Subdistrict, Ogan IlirRegency, South Sumatra Province, who committed embezzlement of a fourwheeled vehicle belonging to Muhammad Sholeh using rental rental mode. Theresearch method used in this thesis research is a normative juridical approachand an empirical approach. Data collection based on library research and fieldstudies. Resource persons in this study include investigators, public prosecutors,and judges. The factor that caused the defendant to embezzle four-wheeledvehicles was due to economic factors. Where the defendant needed an amount ofmoney to be used for the cost of marrying his child so that this situation forced thevictim to commit the crime of embezzlement as in decision no 69 / Pid.B / 2020 /Pn.Bbu. Criminal responsibility for the defendant, namely that the defendant wassecured by members of the Way Kanan resort police, was then detained duringthe investigation and trial process and then sentenced to prison for one year andfive months as stated in decision number 69 / Pid.B / 2020 / Pn.Bbu.Keywords: judge consideration, embezzlement, mode, rental.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeberatan Di Peradilan Anak Alkausar, Ilham; Rusli, Tami
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2680

Abstract

Children as gifts that are expected to be the successors of the family and nation sometimes do not match expectations with what is expected by both parents, often many crimes are committed by minors, crimes committed from the ordinary to extraordinary things, one of the crimes what is often done by minors is the crime of theft, there are many factors behind a minor committing a crime of theft that makes a child want to do it, one of which is bad environmental factors and family factors that pay less attention to the child, the judge's consideration is The most important thing in determining the realization of the value of a judge's decision is by looking at the existing facts.
Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Adlisyach, Imam Ainita, Okta Akhmad Ridho Santoso Al Hadusi, Rafli Alkausar, Ilham Anggalana Anggraini, Priskalia Anindya D.S., Yolanda Anjasmoro, Deni Aprinisa Ardinia Awanis Shabrina Arif Nur Rachman Asmara, Bunga Dewi Baharudin Bambang Hartono Bodhi, Arya Brilian Martquardo, Aftaf Daffa Kresna Gading Dicky Janu Prasetyo Elia, Ulan Elvionita, Maulia Erina Pane Erlina B Ferhan, Deemas Tiandri Frastya Alfiando Gunawan, Dheri Hellenia, Shalsabila Helmi Rangkuti heru andrianto Heru Andrianto I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Indah Satria Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Jonathan, Ahmad Kevin Kenny Ayu Putri Kenny Septhalia Kurniawan Suya Negara Lintje Anna Marpaung Luthfi Gama Albarik Marantika, Chinthia Dita Melisa Safitri Meliyana, Dina Muhammad Jieny Mulyana Muhammad Rizky Ramadhan MULIAWATI NURTYA KUSNADI Nazori, Iwan Ningrat, Gustian Sapta Novita Jaya Putri Nurina Seftiniara, Intan Okta Ainita Okta Ainita Okta Anita Pratama, Ardi Rian Pribadi, Arief Erwanda Purnama, M Rangga Putri, Mega Nisa Rahma, Luthfiah Rahmad Apriyandi Raja Kapitan Diningrat Ramadan, Suta Ramadan, Yudistira Pratama Ramadhan, Muhammad Daffa Rizky Ramadhan, Suta Ratih Saryani Rayuza, Aldi Recca Ayu Hapsari Rinaldo, M Rohim, Arif Maulana S Endang Prasetyawati S, Yulyanti Sadhana, Putu Shaffa, Aldisa suci permata Suta Ramadan Tegar Adiwijaya Tobing, Alvarian L Tubagus Sukmana Wiritanaya, Rara Yeremia Adriano Yoki Mustaf Awalin Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan Zainuri Zulkarnaen Zulfi Diane Zaini