Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

REFORMASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 Munawaroh, Siti; Wulandari, Widuri; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma; Aprilya, Nandyta Dewi
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan reformasi birokrasi yang ada di Pemerintah Kota Tegal dalam bidang akuntabilitas pada tahun 2018. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dengan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dalam setiap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas kinerja yang ada adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan akuntabilitas keuangan dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Temuan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki mampu bekerja optimal yang profesional dan kompeten dalam menyelesaikan laporan.
FORMULASI GEL HAND SANITIZER ANTIBAKTERI KOMBINASI EKSTRAK RUMPUT LAUT Eucheuma spinosum DAN Eucheuma cotonii ASAL KEPULAUAN WAKATOBI SULAWESI TENGGARA Akib, Nur Illiyyin; Wulandari, Inten Widuri; Suryani, Suryani; Hanari, Hanari
Jurnal Fish Protech Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Fish Protech Vol. 2 No. 2 Oktober 2019
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jfp.v2i2.9232

Abstract

ABSTRACT          Wakatobi Islands is the largest seaweed production center in Southeast Sulawesi. Seaweed needs to be developed into of high economic value products. An antibacterial hand sanitizer gel formulation was carried out containing a combination of Eucheuma spinosum and Eucheuma cottonii seaweed extract. The aims of the study are accepting a combination of hand sanitizer gel formulation which have antibacterial activity. Seaweed was extracted by maceration method using methanol as a solvent. The combination of extracts at concentrations of 1%, 2%, 4%, and 8% with a ratio of 1: 1 determined the MIC  and  MBC against Staphylocccus aureus and Escherichia coli using dilution method. The combination of extracts that can kill bacteria is formulated into a hand sanitizer gel preparation using a carbopol as base of gel by mechanical dispersion method. Gel is characterized by organoleptics and pH. Antibacterial activity of gel against the bacteria S. aureus and E. coli using the dilution method. The results obtained by the MIC value for S. aureus bacteria is 2% and for E. coli bacteria is 4%. MBC value of the combination of extracts against S. aureus and E. coli bacteria was 4%. Gel preparations were obtained in the form of semisolid, green, clear, green tea scent, and pH 6.3 and 5.7. It was concluded that hand sanitzer gel with a concentration of 4% had bactericidal activity againts E. coli and S. aureus. Keywords: Antibacterial, hand sanitizer gel, seaweed, Wakatobi.ABSTRAKKepulauan Wakatobi merupakan sentra penghasil rumput laut terbesar di Sulawesi Tenggara. Rumput laut perlu dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Telah dilakukan formulasi sediaan gel antibakteri hand sanitizer yang mengandung kombinasi ekstrak rumput laut Eucheuma spinosum dan Eucheuma cottonii. Penelitian ini bertujuan memperoleh sediaan kombinasi gel hand sanitizer yang memiliki aktivitas antibakteri. Rumput laut diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Kombinasi ekstrak pada konsentrasi 1%, 2%, 4%, dan 8% dengan perbandingan 1:1 ditentukan KHM dan KBM-nya terhadap bakteri Staphylocccus aureus dan Escherichia coli menggunakan metode dilusi. Kombinasi ekstrak yang dapat membunuh bakteri selanjutnya diformulasi menjadi sediaan gel hand sanitizer dengan basis karbopol menggunakan metode dispersi mekanik. Sediaan gel dikarakterisasi organoleptik dan pH-nya. Serta diuji aktivitasnya terhadap bakteri S. aureus dan E. coli menggunakan metode dilusi. Diperoleh hasil nilai KHM terhadap bakteri S. aureus adalah 2% dan terhadap bakteri E. coli adalah 4%. Nilai KBM kombinasi ekstrak terhadap bakteri S. aureus dan E. coli adalah 4%. Sediaan gel diperoleh dengan bentuk semipadat, warna hijau, bening, beraroma pewangi green tea, serta pH 6,3 dan 5,7. Disimpulkan bahwa sediaan gel hand sanitizer dengan konsentrasi ekstrak 4% memiliki aktivitas bakterisidal atau dapat membunuh bakteri E. coli dan S. aureus.Kata kunci: Antibakteri, Gel hand sanitizer, Rumput laut, Wakatobi.
Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Widuri Wulandari; Suranto; Eko Priyo Purnomo
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.13-28

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kecamatan Sleman bersama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Inovasi pelayanan publik yang dijalankan oleh Kecamatan Sleman dengan KIM disebut dengan Sunmor Sembada Minggu Pahing (SSMP). Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik dan ditambahkan dengan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan bahwa implementasi kegiatan Sunmor Sembada Minggu Pahing di Kecamatan Sleman belum berjalan optimal. Pelaksana lebih fokus dalam bidang ekonomi dan budaya yaitu mempromosikan UMKM dan kelompok seni. Sedangkan bidang pendidikan, kunjungan ke Pepusda masih kurang efektif. Namun dilihat dari kualitas layanan, masyarakat merasa puas dengan adanya kegiatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan ini yaitu, sumber dayamanusia, disposisi dan struktur birokrasi.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 Siti Munawaroh; Widuri Wulandari; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Nandyta Dewi Aprilya
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan reformasi birokrasi yang ada di Pemerintah Kota Tegal dalam bidang akuntabilitas pada tahun 2018. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dengan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dalam setiap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas kinerja yang ada adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan akuntabilitas keuangan dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Temuan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki mampu bekerja optimal yang profesional dan kompeten dalam menyelesaikan laporan.
SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Toto Kushartono; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i3.990-995

Abstract

Kualitas sumber daya manusia bakal calon kepala desa menentukan masa depan dari pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepala desa yang sedang berkuasa, karena hal ini berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa, serta kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat desa. Dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, calon kepala desa sebelum dipilih langsung oleh masyarakat merka mengikuti test tertulis sebagai seleksi awal sebelum pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi perhatian dari FISIP Unjani untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan test tambahan tertulis yang dilakukan bagi bakal calon kepala desa di KBB. Harapannya dengan adanya test tertulis tambahan ini, para calon kepada desa yang maju dalam pemilihan kepala desa adalah calon-calon yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga kedepannya mampu untuk memajukan desa yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi tambahan akademik ujian tertulis yang dilakasankan oleh FISIP Unjani berjalan lancar.
Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City Titin Rohayatin; Agus Subagyo; Agustina Setiawan; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
PERSPEKTIF Vol 11, No 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6264

Abstract

This study aims to look at the bureaucratic reform strategy for improving public services in Cimahi City. This study uses a qualitative descriptive method, namely interview data collection techniques, literature study, and observation. Research result; mapping of the condition of the Cimahi City Regional Government in terms of institutions, management, bureaucratic ethics, a description of the reasons why bureaucratic reform is needed, and the formulation of general guidelines for bureaucratic reform strategies that refer to the Grand Design of bureaucratic reform through 8 (eight) areas of change, namely: Mental Apparatus, Legislation -Invitation, Performance Accountability, Management, Supervision, Institutional, Apparatus HR, and Public Services. And the formation of a model of government bureaucratic communication. The bureaucratic communication model is expected to be able to accelerate the process of bureaucratic reform in government. The models are SR (Stimulus-Response) model, Aristotels Linear communication model, Linear development communication model (Shannon and Wever), SMCR Communication Model (Sender, Message, Channel, and Receiver), Bureaucratic Communication Process model, and Bureaucratic communication model. With the government bureaucratic communication model in public services, it is expected to create quality and effective communication.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa Toto Kushartono; Titin Rohayatin; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v6i3.12963

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini peran desa dalam mengelola assetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat pasrtisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang. Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan kepada para aparatur pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Pelaksanaan ini diikuti oleh berbagai perangkat desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN BANDUNG Titin Rohayatin; Agustina Setiawan; Dadan Kurnia; Noer Apptika Fuji Lestari; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 10 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i10.3615-3627

Abstract

Dalam konteks penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Dengan demikian, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Metode kegiatan yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuat standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi, pengembangan kerjasama pelatihan, pengembangan pembelajaran masyarakat melalui platform digital akademi desa 4.0 berbasis inovasi desa. Hasil kegiatan dapat dikatakan efektif karena mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya dan pendamping Desa dalam rangka tata kelola manajemen Pemerintah Desa dan tata Kelola Aset Desa dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City Titin Rohayatin; Agus Subagyo; Agustina Setiawan; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6264

Abstract

This study aims to look at the bureaucratic reform strategy for improving public services in Cimahi City. This study uses a qualitative descriptive method, namely interview data collection techniques, literature study, and observation. Research result; mapping of the condition of the Cimahi City Regional Government in terms of institutions, management, bureaucratic ethics, a description of the reasons why bureaucratic reform is needed, and the formulation of general guidelines for bureaucratic reform strategies that refer to the Grand Design of bureaucratic reform through 8 (eight) areas of change, namely: Mental Apparatus, Legislation -Invitation, Performance Accountability, Management, Supervision, Institutional, Apparatus HR, and Public Services. And the formation of a model of government bureaucratic communication. The bureaucratic communication model is expected to be able to accelerate the process of bureaucratic reform in government. The models are SR (Stimulus-Response) model, Aristotels Linear communication model, Linear development communication model (Shannon and Wever), SMCR Communication Model (Sender, Message, Channel, and Receiver), Bureaucratic Communication Process model, and Bureaucratic communication model. With the government bureaucratic communication model in public services, it is expected to create quality and effective communication.
Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang Widuri Wulandari; Siti Munawaroh; Agustina Setiawan
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 1 (2023): PERSPEKTIF, January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.8661

Abstract

This paper aims to analyze village financial management in realizing good financial governance in Lembang Village. The problem of tension is on the village's ability to properly and correctly manage village finances. There are still many villages that are wrong in implementing village financial management. Lembang Village is a village in West Bandung Regency and is the only one with the status of an independent village. This research method is qualitative. Data collection techniques by interviews, observation, and documentation. Data analysis by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study concluded that village financial management carried out by the Village Financial Management Technical Executor (PTPKD) in Lembang Village was good. From the planning to reporting and accountability stages, everyone plays a role and works together. Every stage in financial management, starting from planning, implementing, administering, reporting and accountability has been carried out by the principles of financial management, namely transparency, accountability, participatory and orderly and disciplined budgeting. By carrying out all the existing principles, the Lembang Village Government by the Development Village Index (IDM) that Lembang Village has the status of an independent village, and also the Lembang Village Government has implemented good financial governance.