Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
La Ode Husen
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penggunaan Elektronik Money Untuk Jasa Tol Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Raodatul Jannah; La Ode Husen; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The results showed that consumers of toll service use still have difficulty using e-money, such as in the process of refilling e-money. This research is a normative research. As for what is used as an object in this Normative research is data in the form of primary legal materials, secondary legal materials,and tertiary legal materials. This study describes the purpose of knowing and analyzing the laws and regulations relatedtu the use of electronic money and the mandatory use of electroni c money and its relation to laws and regulations in the field of consumer protection. Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen daripenggunaan pelayanan jasa tol masih kesulitan dalam menggunakan e-Money, seperti dalam proses isi ulang e-money. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Normatif, Adapun yang di jadikan obyek dalam penelitian yang bersifat Normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggambarkan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penggunaan elektronik money dan kewajiban penggunaan Elektronik money serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen
Tinjauan Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Muh Aldi ; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze how the protection of the constitutional rights of citizens in a state of law and to find out how the authority of the Constitutional Court is in adjudicating and deciding cases of constitutional complaint in Indonesia. This research uses normative research methods. The data source used is secondary data. Data collection techniques, literature (library research). Data analysis, namely all data obtained from primary and secondary legal materials, the author then analyzes and classifies to produce quality data conclusions in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping and effective sentences so as to facilitate data interpretation and analysis. The results of this study indicate that in a constitutional state prioritizing the protection of the constitutional rights of citizens and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia does not have the authority to decide and adjudicate cases of constitutional complaint. The research recommendation is that the Constitutional Court is expected to have the authority to hear constitutional compalint cases. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum dan untuk mengetahui bagaiman kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara constitutional complaint di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (library research). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya menganalisis dan mengklasifikasikan untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpung tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam negara hukum memprioritaskan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara constitutional complaint. Rekomendasi penelitian bahwa diharapkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara constitutional compalint.Hak Konstitusional, Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PENDEKATAN NILAI SIRI NA PACCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP KORUPSI Ahmad Alyadi Rahman; La Ode Husen; Syarifuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze and find out two things, namely how should the regulation of anti-corruption education through planting the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in Kab. Bone and to provide consideration and input for the district government. Bone in formulating policies related to anti-corruption education through the inculcation of the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce. This research uses empirical normative research method. The results of this study indicate that the higher the cultivation of the siri na pacce cultural value of a person, the smaller the corrupt behavior that grows in him and corrupt practices or known in Bugis language Manre Pasoso can be avoided. This is because the existing officials and law enforcers can suppress corrupt behavior by trying to prioritize the value of siri in the traditional government processes of the Bugis community so that the influence and opportunity to commit criminal acts of corruption can be reduced. In order for this to run as desired, the authors suggest that the district government of Bone form a regulation on anti-corruption education through the method of cultivating the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in the District. Bone.
Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Oleh Penyidik Kepolisian Dhea Ramadhani Putri; La Ode Husen; Abdul Agis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the efforts of the police in investigating gambling crimes in the city of Makassar and to analyze the factors that influence gambling crime in the city of Makassar. This study uses an empirical method that is supported by field research. Empirical Legal Research is a legal research method that uses Empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained from human behaviour and verbal behaviour obtained from interviews and real behaviour through direct observation. The results of this study indicate that the implementation of the investigation process on the crime of gambling at the Makassar Police is basically the same as the ordinary criminal investigation but is focused on the arrest of the perpetrator. The process of investigating gambling crimes begins with a police report which is followed up by arrest, detention, search and confiscation to obtain evidence and suspects in accordance with the provisions of article 110 and article 138 of the Criminal Procedure Code and Article 184 KUHAP. The recommendation of this research is that the Police should conduct patrols more frequently by mobilizing every Sector of Police in Makassar City. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dikota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Empiris yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari perilaku manusia maupun perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Polrestabes Makassar pada dasarnya sama dengan Penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Proses Penyidikan tindak pidana Perjudian diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP dan pasal 184 KUHAP. Rekomendasi penelitian ini Kepolisian harus lebih sering melakukan patroli dengan menggerakkan setiap Kepolisian Sektor yang ada di Kota Makassar.
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Maros) Harianto Harianto; La Ode Husen; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to find out and analyze how the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Courts Electronically. And To find out and analyze the factors that hinder and support the implementation. This research uses empirical methods or directly down to the field. The location of the research was carried out at the Maros Religious Court. . The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques obtained throughinterviews. The results of the study show that the implementation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts at the Maros Religious Court has gone well, but the results have not been maximized because of the total cases in 2019, which amounted to 885 cases, only 13 cases proceeded using the electronic litigation system, as well as in 2020, of the total 2020 cases totaling 1165 cases, only 17 cases proceeded with the electronic systemlitigation. The implementation of the Indonesian Supreme Court Regulationnumber 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials inElectronic Courts at the Maros Religious Court is influenced by several factors,including inhibiting factors, such as the lack of understanding of the Maros district justice seekers related to the Indonesian Supreme Court Regulation number 1 of 2019 concerning Electronic Court Case Administration and Trial in Court. As for the Supporting Factors. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanapelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau turun langsung kelapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa PelaksanaanPeraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros telah berjalan dengan baik, namun hasilnya belum maksimal karena dari total perkara tahun 2019, yang berjumlah 885 Perkara, hanya 13 perkara yang beracara dengan menggunakan sistem elektronik Litigasi, begitu pula pada tahun 2020, dari total perkara 2020 yang berjumlah 1165 perkara,hanya 17 perkara yang beracara dengan sistem elektronik litigasi. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros di pengaruhi oleh beberapa faktorantara lain terdapat Faktor Penghambat, seperti Masih kurangnya Pemahaman masyarakat pencari keadilan kabupaten Maros terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan.Adapun Faktor Pendukung, seperti Kesiapan sistem aplikasi yang terus menerus diupdate, Sarana prasarana yang lengkap, Kesiapan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Maros yang handal.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MINIMAL 30% CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN YANG DIAJUKANOLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISTALITF Irfandi Irfandi; La Ode Husen; Muhammad Zulkifli Muhdar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This study aims to find out and analyze the legal rules regarding the Minimum Limit of 30% Quota of Female Legislative Candidates proposed by Political Parties and to know and analyze the implications of the application of the minimum 30% quota for female legislative candidates proposed by Political Parties in the Legislative Election. This study uses the Legal Research method with the type of normative legal research, which is a study that examines the law based on statutory regulations. The results of this study show that the opportunity for women's involvement in politics has been wide open when the affirmative action policy was introduced. This policy requires that the quota that must be fulfilled by political parties in compiling the list of candidates for legislative members is 30%. These formal regulations are strengthened by various regulations such as the Election Law No.10/2008, Election Law No.8/2012, PKPU No.7/2013 and Election Law No.7/2017.UU.No.22 of 2007 There are formal legal guarantees for women to be involved in politics is already open, but there are still obstacles faced by women to enter the political sphere, especially as members of the legislature. Affirmative action against women in politics began with the passing of Law Number 12 of 2003 concerning the Election of DPR, DPD, and DPRD. Article 65 paragraph (1) of Law Number 12 of 2003 concerning the Election of DPR, DPD, and DPRD states that: Every Election Contesting Political Party may nominate candidates for Members of DPR, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD for each Electoral District with due observance of representation. women at least 30%." The result does appear to be progress, explicitly requiring political parties to place at least 30 percent of women in the management of political parties, while Article 55 paragraph 2 of Law Number 10 of 2008 adopts a modified zigzag or zipper model list of candidates and the presence of provisions for fulfilling a 30% quota in every election. has implications for increasing women's representation in parliament. Suggestions from this research Affirmative Policy should be accompanied by more intensive fulfillment of political education for women, given that there is no significant effect on women's issues, it is better that the quality of human resources needs to be improved. The government needs to carry out comprehensive socialization to the community regarding sustainable women's empowerment in order to strengthen claims in obtaining positions in political and bureaucratic institutions. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalis aturan Hukum mengenai Batas Minimal 30% Kuota Calon Legislatif Perempuan yang diajukan oleh Partai Politik serta mengetahui dan menganalis implikasi terhadap pemberlakuan batas minimal 30% kuota calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilu Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundag-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan Peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah terbuka lebar saat hadirnya kebijakan affirmative action. Kebijakan ini mensyaratkan kuota yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif banyak 30 %. Peraturan formal tersebut dikuatkan dengan berbagai peraturan sepertu UU pemilu No.10/2008, UU Pemilu No.8/2012, PKPU No.7/2013 dan UU Pemilu No.7/2017.UU.No.22 Tahun 2007 Terdapat jaminan legal formal bagi perempuan untuk terlibat dalam bidang politik sudah terbuka, namun masih ada kendala yang dihadapi perempuan untuk memasuki ranah politik khususnya sebagai anggota legislatif. Kebijakan afirmatif (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: ‟Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Hasilnya memang tampak ada kemajuan, secara eksplisit mengharuskan parpol menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol sedang Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 mengadopsi susunan daftar calon model zigzag atau zipper yang dimodifikasi serta Hadirnya ketentuan pemenuhan kuota 30% pada setiap pemilu berimplikasi pada meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen. Saran dari penelitian ni Kebijakan Afirmatif sebaiknya dibarengi dengan semakin gencarnya pemenuhan Pendidikan politik bagi perempuan, mengingat bahwa belum hadirnya efek yang begitu siginifikan terhadap isu-isu perempuan, maka sebaiknya kualitas sumber daya manusia perlu untuk ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan sosialisi secara menyuluruh kepada masyarakat terkait pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dalam rangka penguatan klaim dalam memperoleh posisi di institusi politik maupun birokrasi.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts, Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor byconducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena TugasNegara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian ,pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.
FUNGSI PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI Andi Muhammad Reyza; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand and analyze the function of the government in carrying out the functioning of public services during the pandemic while still paying attention to PP. No. 88 of 2019 concerning occupational health. The research method used in writing this thesis is an empirical legal research method. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The government's function is to carry out public service functions during the pandemic by issuing Work From Home system rules and the government also imposes restrictions on management at public service offices and in protecting government employees also applies a scheduling system for employees who come to work at the office. The recommendation from this research is that the government must continue to monitor and protect employees in public services to the maximum extent so that employees feel safe and continue to carry out their functions optimally. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memahami dan menganalisis fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan tetap memperhatikan PP.No.88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan mengeluarkan aturan sistem Work From Home dan pemerintah juga melakukan pembatasan pengurusan di kantor pelayanan publik serta dalam melindungi pegawai pemerintah juga memberlakukan sistem penjadwalan pegawai yang masuk kerja dikantor. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah harus terus melakukan pengawasan serta perlindungan secara maksimal terhadap pegawai di pelayanan publik agar pegawai merasa aman dan tetap menjalankan fungsinya secara maksimal juga.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts , Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor by conducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor . Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah: Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena Tugas Negara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian , pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras .
Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian Nur Rahma Asjaksan; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian bilamana suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm sejak menikah Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang dibuatnya dan mahar yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak pernah diberikan, hakim melihat bahwa gugatan penggugat bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian. The research objective is to analyze the process of resolving dowry disputes after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm and how the judge's legal considerations are in deciding dowry dispute cases after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. The type of research used is normative legal research. The results of the research show that 1) The process of resolving dowry disputes after divorce in decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm is the same as resolving disputes in general, except that it can be combined with divorce disputes or after divorce if the husband does not hand over the dowry. to his wife 2) The judge's legal considerations in deciding the dowry dispute after divorce in Decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm since the marriage the Defendant has reneged on the agreement he made and the dowry to which the Plaintiff is entitled has never been given, the judge saw that The plaintiff's lawsuit aims to obtain his absolute right (dowry) which questions the negligence of the husband (defendant) towards his wife (plaintiff) who did not hand over the dowry until the divorce occurred.
Co-Authors A. Istiqlal Assaad A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Erni Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harianto Harianto Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Heriandini Heriandini Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Irfandi Irfandi Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi  Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhammad Zulkifli Muhdar Muliadi Muliadi Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Rahma Asjaksan Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto Said Sampara Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Wahyu Maizal Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli