La Ode Husen
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Muh Aldi ; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze how the protection of the constitutional rights of citizens in a state of law and to find out how the authority of the Constitutional Court is in adjudicating and deciding cases of constitutional complaint in Indonesia. This research uses normative research methods. The data source used is secondary data. Data collection techniques, literature (library research). Data analysis, namely all data obtained from primary and secondary legal materials, the author then analyzes and classifies to produce quality data conclusions in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping and effective sentences so as to facilitate data interpretation and analysis. The results of this study indicate that in a constitutional state prioritizing the protection of the constitutional rights of citizens and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia does not have the authority to decide and adjudicate cases of constitutional complaint. The research recommendation is that the Constitutional Court is expected to have the authority to hear constitutional compalint cases. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum dan untuk mengetahui bagaiman kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara constitutional complaint di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (library research). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya menganalisis dan mengklasifikasikan untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpung tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam negara hukum memprioritaskan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara constitutional complaint. Rekomendasi penelitian bahwa diharapkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara constitutional compalint.Hak Konstitusional, Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PENDEKATAN NILAI SIRI NA PACCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP KORUPSI Ahmad Alyadi Rahman; La Ode Husen; Syarifuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze and find out two things, namely how should the regulation of anti-corruption education through planting the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in Kab. Bone and to provide consideration and input for the district government. Bone in formulating policies related to anti-corruption education through the inculcation of the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce. This research uses empirical normative research method. The results of this study indicate that the higher the cultivation of the siri na pacce cultural value of a person, the smaller the corrupt behavior that grows in him and corrupt practices or known in Bugis language Manre Pasoso can be avoided. This is because the existing officials and law enforcers can suppress corrupt behavior by trying to prioritize the value of siri in the traditional government processes of the Bugis community so that the influence and opportunity to commit criminal acts of corruption can be reduced. In order for this to run as desired, the authors suggest that the district government of Bone form a regulation on anti-corruption education through the method of cultivating the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in the District. Bone.
Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Oleh Penyidik Kepolisian Dhea Ramadhani Putri; La Ode Husen; Abdul Agis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the efforts of the police in investigating gambling crimes in the city of Makassar and to analyze the factors that influence gambling crime in the city of Makassar. This study uses an empirical method that is supported by field research. Empirical Legal Research is a legal research method that uses Empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained from human behaviour and verbal behaviour obtained from interviews and real behaviour through direct observation. The results of this study indicate that the implementation of the investigation process on the crime of gambling at the Makassar Police is basically the same as the ordinary criminal investigation but is focused on the arrest of the perpetrator. The process of investigating gambling crimes begins with a police report which is followed up by arrest, detention, search and confiscation to obtain evidence and suspects in accordance with the provisions of article 110 and article 138 of the Criminal Procedure Code and Article 184 KUHAP. The recommendation of this research is that the Police should conduct patrols more frequently by mobilizing every Sector of Police in Makassar City. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dikota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Empiris yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari perilaku manusia maupun perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Polrestabes Makassar pada dasarnya sama dengan Penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Proses Penyidikan tindak pidana Perjudian diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP dan pasal 184 KUHAP. Rekomendasi penelitian ini Kepolisian harus lebih sering melakukan patroli dengan menggerakkan setiap Kepolisian Sektor yang ada di Kota Makassar.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts, Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor byconducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena TugasNegara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian ,pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.
FUNGSI PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI Andi Muhammad Reyza; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand and analyze the function of the government in carrying out the functioning of public services during the pandemic while still paying attention to PP. No. 88 of 2019 concerning occupational health. The research method used in writing this thesis is an empirical legal research method. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The government's function is to carry out public service functions during the pandemic by issuing Work From Home system rules and the government also imposes restrictions on management at public service offices and in protecting government employees also applies a scheduling system for employees who come to work at the office. The recommendation from this research is that the government must continue to monitor and protect employees in public services to the maximum extent so that employees feel safe and continue to carry out their functions optimally. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memahami dan menganalisis fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan tetap memperhatikan PP.No.88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan mengeluarkan aturan sistem Work From Home dan pemerintah juga melakukan pembatasan pengurusan di kantor pelayanan publik serta dalam melindungi pegawai pemerintah juga memberlakukan sistem penjadwalan pegawai yang masuk kerja dikantor. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah harus terus melakukan pengawasan serta perlindungan secara maksimal terhadap pegawai di pelayanan publik agar pegawai merasa aman dan tetap menjalankan fungsinya secara maksimal juga.
Law Enforcement In Regional Head Elections Regarding Campaigns Conducted Through Social Media In Barru Regency Asrul Asrul; La Ode Husen; Azkari Razak
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5826

Abstract

The research aims to: 1) find out and analyze measures to prevent violations of campaigns via social media, and 2) To find out and analyze the factors influencing law enforcement against campaigns via social media. This type of research is empirical and sociological juridical law, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Barru Regency BAWASLU, namely the Bawaslu chairman, members and staff of the Regency Bawaslu. Barru, then quantitative descriptive analysis was carried out. The results of the author's research found that: Law enforcement in regional head elections regarding campaigns carried out via social media in Barru Regency carried out by Candidate Pairs or Campaign Teams via social media can be carried out in an orderly manner influenced by the factors of the law and effective law enforcement in implementation. monitoring campaigns by regulations. However, there is still a lack of public awareness to be wise in using social media for campaigning. It is less effective because one of the law enforcement processes is through rehabilitation decisions at the Makassar District Court. There are still many victims of narcotics abuse who have not successfully undergone the rehabilitation process, thus causing victims to become dependent on narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture. Actions to prevent campaigns carried out via social media are that Candidate Pairs or Campaign Teams who use social media as a campaign tool use official social media accounts that have been registered with the General Election Commission.
Legal Analysis of Electronic Signatures Under Indonesia’s Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions A. Khaerunnisa Malkab; La Ode Husen; A. Asriati
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.1879

Abstract

This research aims to: (1) identify and analyze the legal provisions regarding the validity of electronic signatures within the Indonesian civil law system; and (2) examine and analyze the legal framework governing the verification of electronic signatures as evidence in civil cases according to the prevailing laws and regulations in Indonesia. This study employs a normative juridical research method, using primary data derived from statutory regulations and legal literature. The data were analyzed qualitatively and descriptively by examining the conformity of legal implementation with the principles of evidence in civil procedural law. The research findings indicate that: (1) electronic signatures have legitimate and legally recognized status as long as they meet the requirements stipulated in Article 11 of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions; and (2) the verification of the validity of electronic signatures follows the general procedures of evidence examination. The study recommends that: (1) there should be increased legal awareness regarding the validity and security of electronic signatures in digital transactions. Intensive public dissemination can help the community understand that legally valid electronic signatures possess the same legal force as conventional signatures, thereby enhancing efficiency and trust in technology-based economic activities; and (2) it is important to strengthen digital legal literacy and capacity through continuous training on electronic evidence and cybersecurity. With a comprehensive understanding, law enforcement officials can assess the validity of electronic signatures objectively and consistently in accordance with the principles of justice and legal certainty.
Notaries’ Roles in Land Rights Transfers: Balancing Deed Formality with Substantive Legal Protection Responsibilities and Accountability Saiful Islam; La Ode Husen; Anggreany Arief
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 6 No. 1 (2026): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v6i1.2387

Abstract

This study examines the role and responsibility of notaries in the transfer of land rights, focusing on the tension between formal compliance in authentic deeds and the realization of substantive legal protection. The objective of this research is to critically analyze whether the current formalistic framework of notarial authority is sufficient to ensure legal certainty and justice, and to propose a reconceptualization of notarial duties that integrates both procedural and substantive dimensions. The research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches to analyze relevant legislation, legal doctrines, and scholarly perspectives concerning notarial functions and land law. Data are analyzed using a descriptive prescriptive technique to both explain existing legal norms and formulate normative recommendations. The findings reveal that the prevailing practice of notarial duties remains heavily oriented toward formal validity, often reducing the notary to a passive recorder of parties’ intentions. This formalistic approach, while ensuring procedural legality, has proven inadequate in preventing disputes arising from fraud, misrepresentation, and unequal bargaining power. The study identifies a significant gap between formal authenticity and substantive justice, particularly in land transactions that carry high economic and social consequences. This research finds that the concept of substantive authenticity offers a viable framework to bridge this gap, requiring notaries to exercise due diligence, ensure informed consent, and actively verify the material aspects of transactions. The study concludes that strengthening the notarial role through a more substantive approach is essential to enhance legal protection, prevent disputes, and uphold justice within the land law system.
Fragmentation of Investment Regulations in Indonesia: An Analysis of Normative Disharmony and the Reform Agenda from an Investment Certainty Perspective Irwan Hasan; La Ode Husen; Abdul Qahar
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 6 No. 1 (2026): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v6i1.2389

Abstract

This study aims to analyze the fragmentation of investment regulations in Indonesia, emphasizing the identification of forms of normative disharmony and formulating a regulatory reform agenda from an investment certainty perspective. The main focus of the study is to examine the extent to which the lack of synchronization between laws and regulations, both vertically and horizontally, impacts the effectiveness of the national investment legal system. The research method used is normative legal research with a library research approach and a systematic literature review, supported by a regulatory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data analysis techniques are descriptive-prescriptive to outline legal issues and provide normative recommendations. The results show that regulatory fragmentation occurs due to the complexity of the multi-layered legal system, weak institutional coordination, and inconsistencies in norms across sectors and levels of government. This disharmony gives rise to normative conflicts, overlapping authorities, and unclear legal terminology, which have resulted in increased legal uncertainty, transaction costs, and investment risks. Furthermore, the regulatory reforms that have been implemented have not been fully effective due to obstacles in harmonization and implementation. The research findings confirm the need for comprehensive and integrated regulatory reform through legal harmonization, institutional strengthening, and optimization of technology-based licensing systems to create legal certainty and increase national investment competitiveness.
Reformulating Indonesia’s Consumer Protection Law in the AI-Driven Digital Economy: A Gap Analysis and Regulatory Roadmap Sri Lestari Poernomo; La Ode Husen; S. Sivakumar; Nur Afti Aulia; Abd. Kahar Muzakkir
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i1.51594

Abstract

The exponential growth of the AI-driven digital economy in Indonesia has triggered a systemic regulatory failure, evidenced by a 275% surge in consumer disputes due to the inability of positive law to address algorithmic risks. This research aims to reformulate Indonesia’s consumer protection legal architecture to resolve the structural obsolescence of Law Number 8 of 1999 and sectoral regulatory fragmentation. Employing a normative-juridical method integrated with a comparative analysis of the EU Digital Services Act and the EU AI Act, this study diagnoses the inadequacy of the fault-based liability regime in addressing algorithmic opacity. The findings indicate that consumer protection against systemic risks demands a paradigm shift from ex post redress to ex ante risk governance. As a concrete solution, this study constructs an adaptive legal model grounded in the Precautionary Principle, encompassing four main regulatory pillars: mandatory AIA, platform observability, tiered liability with presumption of causality, and digital rights codification. The primary originality of this research lies in the formulation of an implementation roadmap based on the Triple Helix model, which operationalizes these norms through concrete collaborative stages, ranging from establishing a regulatory sandbox to founding an independent digital supervisory authority. These policy implications provide a strategic blueprint for policymakers to transform the legal system into the foundation of a fair, trustworthy, and sustainable digital ecosystem.
Co-Authors A. Asriati A. Khaerunnisa Malkab A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdul Qahar Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anggreany Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Irwan Hasan Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi  Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto S. Sivakumar Said Sampara Saiful Islam Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli