La Ode Husen
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Muh Aldi ; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze how the protection of the constitutional rights of citizens in a state of law and to find out how the authority of the Constitutional Court is in adjudicating and deciding cases of constitutional complaint in Indonesia. This research uses normative research methods. The data source used is secondary data. Data collection techniques, literature (library research). Data analysis, namely all data obtained from primary and secondary legal materials, the author then analyzes and classifies to produce quality data conclusions in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping and effective sentences so as to facilitate data interpretation and analysis. The results of this study indicate that in a constitutional state prioritizing the protection of the constitutional rights of citizens and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia does not have the authority to decide and adjudicate cases of constitutional complaint. The research recommendation is that the Constitutional Court is expected to have the authority to hear constitutional compalint cases. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum dan untuk mengetahui bagaiman kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara constitutional complaint di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (library research). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya menganalisis dan mengklasifikasikan untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpung tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam negara hukum memprioritaskan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara constitutional complaint. Rekomendasi penelitian bahwa diharapkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara constitutional compalint.Hak Konstitusional, Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PENDEKATAN NILAI SIRI NA PACCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP KORUPSI Ahmad Alyadi Rahman; La Ode Husen; Syarifuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze and find out two things, namely how should the regulation of anti-corruption education through planting the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in Kab. Bone and to provide consideration and input for the district government. Bone in formulating policies related to anti-corruption education through the inculcation of the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce. This research uses empirical normative research method. The results of this study indicate that the higher the cultivation of the siri na pacce cultural value of a person, the smaller the corrupt behavior that grows in him and corrupt practices or known in Bugis language Manre Pasoso can be avoided. This is because the existing officials and law enforcers can suppress corrupt behavior by trying to prioritize the value of siri in the traditional government processes of the Bugis community so that the influence and opportunity to commit criminal acts of corruption can be reduced. In order for this to run as desired, the authors suggest that the district government of Bone form a regulation on anti-corruption education through the method of cultivating the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in the District. Bone.
Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Oleh Penyidik Kepolisian Dhea Ramadhani Putri; La Ode Husen; Abdul Agis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the efforts of the police in investigating gambling crimes in the city of Makassar and to analyze the factors that influence gambling crime in the city of Makassar. This study uses an empirical method that is supported by field research. Empirical Legal Research is a legal research method that uses Empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained from human behaviour and verbal behaviour obtained from interviews and real behaviour through direct observation. The results of this study indicate that the implementation of the investigation process on the crime of gambling at the Makassar Police is basically the same as the ordinary criminal investigation but is focused on the arrest of the perpetrator. The process of investigating gambling crimes begins with a police report which is followed up by arrest, detention, search and confiscation to obtain evidence and suspects in accordance with the provisions of article 110 and article 138 of the Criminal Procedure Code and Article 184 KUHAP. The recommendation of this research is that the Police should conduct patrols more frequently by mobilizing every Sector of Police in Makassar City. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dikota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Empiris yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari perilaku manusia maupun perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Polrestabes Makassar pada dasarnya sama dengan Penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Proses Penyidikan tindak pidana Perjudian diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP dan pasal 184 KUHAP. Rekomendasi penelitian ini Kepolisian harus lebih sering melakukan patroli dengan menggerakkan setiap Kepolisian Sektor yang ada di Kota Makassar.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts, Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor byconducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena TugasNegara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian ,pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.
FUNGSI PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI Andi Muhammad Reyza; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand and analyze the function of the government in carrying out the functioning of public services during the pandemic while still paying attention to PP. No. 88 of 2019 concerning occupational health. The research method used in writing this thesis is an empirical legal research method. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The government's function is to carry out public service functions during the pandemic by issuing Work From Home system rules and the government also imposes restrictions on management at public service offices and in protecting government employees also applies a scheduling system for employees who come to work at the office. The recommendation from this research is that the government must continue to monitor and protect employees in public services to the maximum extent so that employees feel safe and continue to carry out their functions optimally. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memahami dan menganalisis fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan tetap memperhatikan PP.No.88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan mengeluarkan aturan sistem Work From Home dan pemerintah juga melakukan pembatasan pengurusan di kantor pelayanan publik serta dalam melindungi pegawai pemerintah juga memberlakukan sistem penjadwalan pegawai yang masuk kerja dikantor. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah harus terus melakukan pengawasan serta perlindungan secara maksimal terhadap pegawai di pelayanan publik agar pegawai merasa aman dan tetap menjalankan fungsinya secara maksimal juga.
Law Enforcement In Regional Head Elections Regarding Campaigns Conducted Through Social Media In Barru Regency Asrul Asrul; La Ode Husen; Azkari Razak
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5826

Abstract

The research aims to: 1) find out and analyze measures to prevent violations of campaigns via social media, and 2) To find out and analyze the factors influencing law enforcement against campaigns via social media. This type of research is empirical and sociological juridical law, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Barru Regency BAWASLU, namely the Bawaslu chairman, members and staff of the Regency Bawaslu. Barru, then quantitative descriptive analysis was carried out. The results of the author's research found that: Law enforcement in regional head elections regarding campaigns carried out via social media in Barru Regency carried out by Candidate Pairs or Campaign Teams via social media can be carried out in an orderly manner influenced by the factors of the law and effective law enforcement in implementation. monitoring campaigns by regulations. However, there is still a lack of public awareness to be wise in using social media for campaigning. It is less effective because one of the law enforcement processes is through rehabilitation decisions at the Makassar District Court. There are still many victims of narcotics abuse who have not successfully undergone the rehabilitation process, thus causing victims to become dependent on narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture. Actions to prevent campaigns carried out via social media are that Candidate Pairs or Campaign Teams who use social media as a campaign tool use official social media accounts that have been registered with the General Election Commission.
Co-Authors A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi  Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto Said Sampara Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli