Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
La Ode Husen
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Zulkifli Zulkifli; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh Negara dan Untuk mengetahui kedudukan pemberian bantuan hukum oleh Negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh Mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.Kedudukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perspektif hak asasi manusia adalah sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dan sebagai jaminan persamaan kedudukan didepan hukum. The purpose of this study is to analyze the mechanism for providing legal aid to the community by the state and to find out the position of providing legal aid by the state from the perspective of human rights. The method used is normative legal research. The results of the research obtained that the mechanism for providing legal aid to the poor based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 greatly helps the poor by providing information, consultation and legal advice and assistance in making the required legal documents and providing information on the list of Legal Aid Organizations. as referred to in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid or Legal Aid Organizations or other Advocates who can provide free legal aid as stipulated in Article 25. The position of providing legal aid to the poor from the perspective of human rights is as a fulfilment of the constitutional rights of citizens and as a guarantee of equality before the law.
Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psiktropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa Nurwana Abubakar; La Ode Husen; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah: 1) Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika klas II A Sungguminasa yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, Pengelasan, Melukis, Berkebun, Pembuatan bingkai dan asbak dan Bercocok tanam. The research objective is to analyze the process of implementing the development of narcotics prisoners by the Sungguminasa Narcotics Correctional Institution, as well as the obstacles faced in implementing coaching at the Narcotics Correctional Institution. This type of research is empirical and juridical. The results obtained by the author in this study include 1) The effectiveness of the Correctional Institution in the guidance carried out at Class II A Sungguminasa Narcotics Prison has not been effective. Still, its handling is by Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, the implementation of which is regulated by Government Regulation no. 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates. Class II A Sungguminasa Narcotics Prison coaching includes personality and independence development. Personality development provided at the Class II A Sungguminasa Penitentiary is Religious Education, Bible Education and Sports Education, national and state development, and legal awareness development. As well as independence development carried out are wood craftsmen, manufacture, souvenirs, welding, painting, gardening, making frames and ashtrays and farming.
Hak Bonus Tahunan Pekerja/Buruh Dalam Hubungan Hubungan Kerja Pada PT. LONSUM Sumatera di Kabupaten Bulukumba Munawir Abdul Kamal; La Ode Husen; Anggreani Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum hak bonus tahunan pekerja/buruh pada PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) di Kabupaten Bulukumba. (2) Mengatahui dan mengalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan hak bonus tahunan pekerja/buruh pada PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan penelitian normatife empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa PT. London Sumatera Indonesia (PT LONSUM) di Kabupaten Bulukumba dalam setiap akhir tahun atas hasil pencapaian keuntungan yang diperoleh dalam kurun 3 tahun terakhir (2018-2020) senantiasa dibayarkan hak bonus tahunan kepada pekerja/buruh, sehingga terlaksananya pembayaran hak bonus tahunan tersebut mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh serta Faktor yang mempengaruhi pembayaran hak bonus tahunan pekerja/buruh dalam hubungan kerja pada PT. London Sumatera Indonesia (PT LONSUM) di Kabupaten Bulukumba, yaitu :(1) Faktor Hukumnya,(2) Faktor Sumber Daya Pegawai (Pengetahuan Hukum dan Komitmen Perusahaan) (3) Faktor Budaya (Perilaku dan Kesadaran). The research objective is to analyze the legal protection of workers'/labourers' annual bonus rights at PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) in Bulukumba Regency. (2) Knowing and analyzing what factors affect implementing the worker's/labourers' annual bonus rights at PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) in Bulukumba Regency. This study uses empirical normative research. The results of this study indicate that PT. London Sumatra Indonesia (PT LONSUM) in Bulukumba Regency at the end of every year for the effects of achieving profits in the last 3 years (2018-2020) annual bonus rights are always paid to workers/labourers so that the payment of annual bonus rights realizes legal protection for workers/labourers as well as Factors affecting the number of annual bonus rights of workers/labourers in an employment relationship at PT. London Sumatra Indonesia (PT LONSUM) in Bulukumba Regency, namely: (1) Legal Factors, (2) Employee Resource Factors (Legal Knowledge and Company Commitment) (3) Cultural Factors (Behavior and Awareness).
Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Yusril Mahendra; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis hukum mengatur pencalonan perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada); (2) mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan dari pencalonan perseorangan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum pencalonan perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Adapun implikasi hukum yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari pencalonan perseorangan adalah adanya implikasi hukum terhadap kultur hukum, implikasi hukum terhadap struktur hukum, dan implikasi hukum terhadap substansi hukum. The research objective is to analyze to analyze the law governing individual candidacy in regional head general elections (Pemilukada); (2) knowing and analyzing the legal implications arising from individual nominations. The research method in this study uses a normative research type. The results of this study indicate that: (1) The legal arrangements for individual nomination in regional head general elections (Pemilukada) have been regulated in accordance with the applicable laws and regulations; (2) The legal implications arising from individual nominations are legal implications for legal culture, legal implications for legal structure, and legal implications for legal substance.
Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Aris Munandar; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa dasar pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan Pasal 18, 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan, meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengaturan pasal-pasal tersebut secara gamblang tidak ada pemerintahan daerah selain provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, tapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota. Konsep otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu Otorita, bukan daerah atau badan hukum yang dimana ini bertentangan dengan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Yang merupakan kesatuan masyarakat hukum pada wilayah tertentu yang diberi hak untuk mengatur diri sendiri. The research objective is to analyze the basis for regulating the authority system in Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses normative legal research. The results of this study indicate the existence of Articles 18, 18A paragraph (1 ) and 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution which states the type of regional government in the government system, covering provinces and regencies/cities, each of which is headed by a Governor, Regent or Mayor. It is clear that there are no local governments apart from the provinces and districts/cities for setting these articles. Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution does recognize the existence of regional administrations that are special in nature, but the arrangements are still in the form of provinces or districts/cities. The concept of authority is a central government organization whose officials are delegated by the central government to carry out certain authorities Authority, not a regional or legal entity which is contrary to the concept of deconcentration and decentralization in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which is a legal community unit in certain areas that are given the right to govern themselves.
Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak: Studi Kasus di Kabupaten Luwu Utara La Ode Husen; Abd. Kahar Muzakkir; Nasirah Nasirah
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v25i1.362

Abstract

This study aims to describe the simultaneous Village Head election disputes in 2016 and 2018 in North Luwu Regency. This research combines normative juridical and empirical research methods. The primary data were collected using direct interviews, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe problems and answer study purposes. The results show the implementation of the simultaneous Village Head election of 2016 and 2018 in North Luwu Regency, consisting of 64 Villages. Of the 64 simultaneous Village Head elections, six of them are still considered to contain legal defects by several candidates. Accordingly, the six candidates submitted lawsuits against the simultaneous Village Head election results at the State Administrative Court to prove the violation. In this case, there are two lawsuits for Regent Decision No. 188.4.45/386/VI/2016 and four for Regent Decision No. 188.4.45/479/XI/2018. One of the six lawsuits was granted by the Judge in the Decision of the State Administrative Court, but the Decision of the State Administrative High Court voided the Court Decision of the first instance. In contrast, the other five lawsuits were immediately dismissed by the Judge at the Decision of the State Administrative Court. Therefore, it is recommended that the Regency Government be able to predict and provide solutions to a series of problems that will arise at all stages of implementing the simultaneous Village Head election. In this case, to minimize future disputes of the simultaneous Village Head election.
Penyidikan terhadap Tersangka Pemalsuan Surat-Surat: Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Susi Aryani Manangin; La Ode Husen; Abd. Kahar Muzakkir; Abd. Rasjak
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 25 No 2: Juni - November 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v25i2.367

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and obstacles of investigations on suspect forgery of documentary evidence instruments of land rights at the Directorate of the General Criminal Investigation of South Sulawesi Regional Police. This research combines normative juridical and empirical research methods. The primary data were collected using direct interviews, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe problems and answer study purposes. The results show that the effectiveness of investigations on suspect forgery of documentary evidence instruments of land rights at the Directorate of the General Criminal Investigation of South Sulawesi Regional Police consists of the investigator's role, the document's validity, and the facilities. In contrast, inhibiting factors of investigations on suspect forgery of documentary evidence instruments of land rights at the Directorate of the General Criminal Investigation of South Sulawesi Regional Police consist of the factor of witness testimony and the legal culture of the community. Therefore, it is recommended that the Government conduct legal counseling to the public to create legal awareness to obey and comply with the laws and regulations that have been in force for the realization of legal purposes in the future.
Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkotika : Studi Nomor 76-K/Pm Iii-16/Ad/Ix/2021 Syahrul Nasution; La Ode Husen; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi pemecatan prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika ; dan 2) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. The research objective is to analyze the application of sanctions for the dismissal of TNI soldiers who are proven to have abused narcotics, and 2) to know and analyse the judge's considerations in imposing criminal sanctions on the dismissal of TNI soldiers who commit narcotics crimes. This study uses an empirical juridical research type. The results of the study show that: in accordance with Article 6 of the Criminal Procedure Code which states that members of the military who commit crimes other than being subjected to the main punishment can also be subject to additional punishment. This type of additional punishment is in the form of dismissal from military service, demotion and revocation of certain rights, for additional punishment in the form of dismissal from military service and demotion, of courses, it is not regulated in general criminal law.
Implikasi Perjanjian TRIMs terhadap Perekonomian Domestik di Abad 21: Studi Pengembangan Hukum Satrih Hasyim; La Ode Husen; Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.224

Abstract

This study aims to analyze the implications of the TRIMs agreement for Indonesia. It discusses the exceptions to the TRIMs agreement, the utilization of transition periods, as well as the efforts of the Government to increase the investment value. This normative legal study uses statute, sociological, and comparative approaches with a literature study technique. The study results a show that Indonesia implements the TRIMs agreement, considering the exceptions and transition period. The Government’s efforts to increase investment include clear legal protection, improvement of human resources, a conducive investment environment, digital technology, innovative approach, and simplifying the investment process. Therefore, it is recommended that the Government strengthens investment regulations and policies that consider the development of society and the business world and increases investment in education and digital technology. The community must also actively participate in helping to increase investment by creating a conducive investment environment. With reasonable efforts and cooperation, investment in Indonesia is expected to increase and positively impact Indonesia’s economic growth in the 21st century.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Di Kota Makassar Adelia Apriyanti; La Ode Husen; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dan faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar belum efektif atau belum terlaksana dengan baik secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses 2)Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar, faktor Penegak hukum, dan Faktor sarana/prasaraan dan faktor masyarakat. This research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City and what factors influence the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that 1) the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine in the implementation of PBB in Makassar City has not been effective or has not been implemented well significantly every year there has been an increase in the number of cases and there are several cases that have not been processed 2) What factors influence the effectiveness of enforcement law in the field of health quarantine in implementing PBB in Makassar City, law enforcement factors, and infrastructure/facility factors and community factors.
Co-Authors A. Istiqlal Assaad A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Erni Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harianto Harianto Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Heriandini Heriandini Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Irfandi Irfandi Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi  Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhammad Zulkifli Muhdar Muliadi Muliadi Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Rahma Asjaksan Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto Said Sampara Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Wahyu Maizal Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli