Articles
<![CDATA[Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[La Ode Arisian]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1456
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu bukan hanya pengawasan akan tetapi diberikan juga pelaksanaan kewenangan KPK yaitu harus mendapat izin terlebih Dahulu dari Dewan pengawas sebelum pelaksanaan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan di lakukan oleh KPK, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mempengaruhi Independensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaga KPK. The aim of the research is to analyze the authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019 in eradicating criminal acts of corruption. This research was conducted using the method of doctrinal legal research or normative legal research. In this study, the approach used includes Approach to the Act (Statute Approach). Conceptual Approach (Conceptual Approach), Historical Approach (Historical Approach), and Case Approach (Case Approach). The results of the research show that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely not only supervision but also the implementation of the KPK's authority, namely that it must obtain prior permission from the Supervisory Board prior to carrying out wiretapping, searches and/or Confiscation is carried out by the KPK, this can hinder law enforcement in eradicating criminal acts of corruption and can also affect the Independence of Eradication of Corruption Crimes within the KPK Institution.]]>
<![CDATA[Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang ]]>
<![CDATA[Hartono Hamzah]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1489
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis fungsi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang mempegaruhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi polisi hutan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi hutan kabupaten pinrang belum menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, yaitu melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya, pelaksanan tindakan preventif yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat. Serta Pelaksanaa tugas polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan banyaknya tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. The research objective is to analyze the function of forest rangers in tackling illegal logging crimes in the forest area of Batulappa sub-district, Pinrang Regency and the influencing factors. This research uses the empirical law method (nondoctrinal). The results of this study indicate that: The function of forest rangers is very important to maintain the integrity of forest areas and prevent damage to living natural resources and their ecosystems. The Pinrang district forest rangers have not carried out their functions as they should, namely making field visits every day, implementing preventive measures, namely socializing the importance of forests to the community. As well as the implementation of forest police duties in tackling illegal logging crimes in Pinrang Regency has not run optimally as expected because there is still forest damage caused by illegal logging and there are many challenges for forest police in tackling illegal logging crimes. Factors that influence the implementation of the duties of the Forestry Police in tackling illegal logging in the forest area of Pinrang Regency are the lack of infrastructure, the lack of Forestry Police personnel, and the absence of Civil Servant Investigators.]]>
<![CDATA[Refungsionalisasi Dan Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Dan Pengawasan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Rudianto Rudianto]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan peneltian menganalisis pengaturan mengenai pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pengaturan mengenai pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan legitimasi kepada DPRD untuk membentuk dan mengawasi arah kebijakan otonomi daerahnya serta sebagai representasi dari Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 UUD NKRI Tahun 1945. 2). Implikasi hukum pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan menimbulkan dualism terhadap pengawasan Peraturan Perda yakni antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintahan pusat. The research objective is to analyze the arrangements regarding the formation and supervision of regional regulations by the Makassar City DPRD as the re-functionalization and repositioning of the Regional People's Legislative Assembly. This type of research is normative. Research results in the authors find that: 1). Arrangements regarding the establishment and supervision of regional regulations by the Makassar City DPRD as re-functionalization and repositioning of the Regional People's Representative Council, are contained in the Regional Government Law which gives legitimacy to the DPRD to form and oversee the direction of its regional autonomy policy and as a representation of Article 18 paragraph (3) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 2). The legal implications for establishing and supervising regional regulations by the Makassar City DPRD as re-functionalization and repositioning of the Regional People's Legislative Assembly, will lead to dualism in the oversight of Regional Regulations, namely between the Regional People's Representative Council and the central government.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) ]]>
<![CDATA[Zulfachmy Zulfachmy]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Muhammad Fachri Said]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1512
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya tidak optimal. Karena ditemukan fakta bahwa rendahnya tingkat kapabilitas serta jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Barru yang mengakibatkan penerapan SPIP tidak berjalan sesuai denga apa yang di harapkan; 2). Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), adalah: adanya faktor peraturan perundang-undangan, faktor peranan APIP, dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the supervision of the Inspectorate of Barru Regency in realizing good governance and the influencing factors. The research method uses an empirical research type. The research results show that: 1). Optimizing Supervision of the Inspectorate of Barru Regency in realizing good governance has been carried out by referring to the provisions of laws and regulations, but the implementation is not optimal. Due to the fact that the low level of capability and the number of APIP Inspectorate of Barru Regency was found, the implementation of the SPIP did not work as expected; 2). Factors that influence the Optimization of Barru Regency Inspectorate Supervision in realizing good governance, are the presence of laws and regulations, the role of APIP, and facilities and infrastructure factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Syahrul Gunawan]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1526
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilaya Hukum Kota Makassar tepatnya di Instansi Polrestabe Makassar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas Penerapan E-Tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Makassar, sudah mengalami peningkatan dari awal mula penerapannya namun peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Penerapannya masih kurang Efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala didalam penerapannya. 2. Kendala Penerapan: Sosialisasi belum maksimal, Kendaraan yang menggunakan PLAT palsu/gantung, Tidak menggunakan Nomor Plat Polisi, Kendaraan yang telah dijual namun tidak balik nama, Kurangnya pemahaman Hukum Masyarakat. The research objective is to analyze the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police, and to analyze the obstacles in the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police. The type of research is empirical legal research and is carried out in the Makassar City Law Area, to be precise at the Makassar Polrestabe Agency. The results of this study indicate that: 1. The effectiveness of the application of E-tickets implemented by the Makassar Polrestabes Traffic Unit has increased from the beginning of its application, but the researchers concluded that the application system is still not effective because there are several obstacles in its application. 2. Obstacles to Implementation: Socialization is not optimal, Vehicles using fake/hanging LICKETS, Not using Police Plate Numbers, Vehicles that have been sold but not renamed, Lack of understanding of Community Law.]]>
<![CDATA[Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmat Rahadi]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1494
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis urgensi penggunaan metode Omnibus Law kedalam sistem penataan peraturan perundang-undangan Indoensia dan bagaimana penerapan Omnibus Law dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis serta pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Urgensi penggunaan metode Omnibus Law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai bentuk salah satu strategi dalam penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali dan semrawut selama ini di Indonesia. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law sebagai terobosan baru dalam membentuk Undang-Undang. The research objective is to analyze the urgency of using the Omnibus Law method in the Indonesian statutory regulatory system and how the Omnibus Law is implemented in the Indonesian statutory system. This research uses a historical approach, comparative juridical, sociological, and qualitative approaches. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the urgency of using the Omnibus Law method in the system for forming laws and regulations is a form of strategy in simplification, harmonization and synchronization of laws and regulations towards the formation of uncontrolled and chaotic rules so far in Indonesia. The government and the House of Representatives passed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which uses the Omnibus Law method as a new breakthrough in forming a Law.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Makassar-Parepare Di Kabupaten Maros ]]>
<![CDATA[Muhammad Yunus]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1495
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Kebijakan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Maros. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala yang timbul dalam pengadaan tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Makasar-Parepare di Kabupaten Maros, diakibatkan oleh Harga Lahan yang menurut pihak berhak terlalu rendah, tidak layak dan tidak adil, ketetapan harga yang menjadi acuan tersebut adalah hasil Kerja Tim penilai (Appraisal), hasil mana menuai protes yang berkepanjangan hingga saat dibuatnya penelitian ini. Kendala lainnya adalah musyawarah penetapan ganti kerugian yang hanya sepihak, tahapan-tahapan pelaksanaan proses penyelengaraan pengadaan tanah yang dilakukan pihak yang berkepentingan dengan pendekatan legalistik (formalitas) semata atau hanya menjadi terompet undang-undang tanpa menghiraukan pelanggaran asas-asas dan tujuan dari kebijakan atau undang-undang itu sendiri. The research objective is to analyze the policy of implementing land acquisition for the construction of the Railway Line in Maros Regency. (2) To find out and analyze the obstacles that arise in the implementation of land acquisition for the construction of the Railway Line in Maros Regency. The research method used is the Juridical Empirical approach. The results of the study show that the obstacles that arise in land acquisition for the construction of the Makasar-Parepare Railway in Maros Regency, are caused by land prices which, according to the rightful party, are too low, inappropriate and unfair, the reference price is the result of teamwork. appraiser (Appraisal), which results reaped prolonged protests until the time this research was made. Other obstacles are deliberations on the determination of compensation which are only unilateral, the stages of implementing the land acquisition process carried out by interested parties using a legalistic approach (formality) alone or only being trumpets of laws regardless of violations of the principles and objectives of policies or laws. -the law itself.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Di Universitas Muslim Indonesia) ]]>
<![CDATA[Arneta A. Putri Salman]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Agussalim A. Gadjong]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to find out and analyze the arrangement and implementation of MakassarCity Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas at the Muslim University of Indonesia. This research uses empirical normative research methods.The results of this study that the regulation on Non-Smoking Areas has been comprehensively regulated in the legislation. However, the implementation of such arrangements, especially at the Muslim University of Indonesia in order to follow up the Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas, when viewed from legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors are still not implemented effectively. As for theecomendasi of researchers in order for the implementation of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia to run effectively, namely, the need for the University of Muslim Indonesia needs to comprehensively protect passive smokers by establishing special rules that bind the No Smoking Area at the Muslim University of Indonesia as a form of support for the implementation of Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas. And the need for socialization and education from the makassar city government and the Indonesian Muslim University directly or indirectly about the No Smoking Area that must be applied in the place of teaching and learning process and improve the facilities and prasana so that the application of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia can be carried out effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta implementasi Peraturan Daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan pengaturan tersebut khususnya di Universitas Muslim Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, jika dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya masih belum terlaksana secara efektif. Adapun rekomendasi penelitian ini agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia berjalan efektif yaitu, perlunya pihak Universitas Muslim Indonesia perlu melakukan perlindungan terhadap perokok pasif secara komprehensif dengan cara membentuk aturan khusus yang mengikat mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia sebagai bentuk dukungan implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dan perlunya sosialisasi serta edukasi dari pemerintah kota Makassar serta pihak Universitas Muslim Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang wajib diterapkan di tempat proses belajar mengajar serta meningkatkan sarana dan prasana agara penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia dapat terlaksana dengan efektif.]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Erni]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Aan Aswari]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine the legal protection of holders of replacement certificates of title to land, and to find out the obstacles faced in the Issuance of Land Replacement Certificates by the National Land Agency Office of Makassar City. This research uses an empirical legal research method that focuses more on The reality of law and society The results of this study indicate that legal protection for holders of certificates of replacement of title to land has followed the implementation of the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration which is closely related to UUPA because it adheres to a negative publication system that contains positive elements. And the obstacles found in the procedure for issuing a replacement certificate came from the Land Agency that lacks human resources who are experts in the field of certification and also from the applicant who does not know the procedure for issuing a replacement certificate of title to land. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah , dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik atas Tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode penelian Hukum secara Empiris yang lebih memfokus pada realita hukum dan masyarakatHasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah sudah mengikuti pelaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang sangat erat kaitannya dengan UUPA karena menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Dan kendala yang ditemukan dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti berasal dari pihak Kantor Badan Pertanahan yang kurang sumber daya manusia yang ahli dibidang persertifikatan dan juga dari pihak pemohon hak yang kurang mengetahui prosedur penerbitan sertifikat pengganti hak milik atas tanah]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Transportasi Online ]]>
<![CDATA[Tasbiany Fauziah]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Aan Aswari]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract This study aims to find out and understand what the driver's position is like in a partnership agreement with online transportation entrepreneurs and what are the legal forms of protection, the criteria for potential partnership agreement disputes with entrepreneursproviding online application-based applications. This thesis research uses Legal Research with the type of normative legal research, which is a study that examines the law based on statutory regulations and is supported by the addition of case approach data that uses primary legal material sources, namely as the main basis used in The framework of this research is the Civil Code and other related regulations and the second is secondary legal material, namely legal material that is closely related to primary legal materials such as research results, works from legal circles, and other documents related to partnership agreements. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apakah kedudukan pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan pengusaha transportasi online dan apa sajakah perlindungan bentuk hukum kriteria adanya potensi perselisihan perjanjian kemitraan dengan pengusaha penyedia aplikasi berbasis aplikasi online. Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh penambahan data pendekatan case yang menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lainnya yang berkaitan dan yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.]]>
