Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
La Ode Husen
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektifitas Pegawasan Inspektur Angkutan Udara Terhadap Penyelenggaraan Penerbangan Perintis Muhammad Haryono Kartono; La Ode Husen; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.076 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pengawasan inspektur angkutan udara terhadap penyelenggaraan penerbangan perintis pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektur Angkutan Udara terhadap penyelengaraan penerbangan perintis pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima Makassar kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya fungsi pengawasan Inspektur Angkutan Udara terhadap penyelengaraan penerbangan perintis pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the supervision of air transport inspectors on the implementation of pioneer flights at the Makassar Lima Regional Airport Authority Office and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The nature of this research is descriptive analytical. This research was conducted at the Makassar Lima Regional Airport Authority Office. The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function of the Air Transport Inspector on the implementation of pioneer flights at the Makassar Lima Area Airport Authority Office is less effective. The factors that affect the ineffectiveness of the supervisory function of the Air Transport Inspector on the implementation of pioneer flights at the Regional Five Airport Authority Office are the legal substance factor, the investigator apparatus factor, the infrastructure factor, the community legal awareness factor and the legal culture of the community.
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2020 Andi Ahmad Wajdi Latif; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.676 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik. 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon, pemberian sanksi yang lemah, adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan, motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan, dan ambiguitas peraturan, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The purpose of this study is to analyze the neutrality of the State Civil Apparatus in the Regional Head Election in Maros Regency and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research. The research was carried out at the Maros Regency General Election Supervisory Agency and the Maros Regency Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM). The results of this study indicate: 1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Maros Regency has not been carried out properly. 2) Factors that influence the Violation of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the 2020 Regional Head Election in Maros Regency are the factors of familial/kinship relations with candidates, weak sanctions, intervention/pressure from leaders/superiors, motives for obtaining maintaining position, and regulatory ambiguity, infrastructure factors, community legal awareness factors and community legal culture.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resort Bone Achmad Alfian Nurrochim; La Ode Husen; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.932 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bone dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Bone. Hasil penelitian bahwa Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten bone masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat berdasarkan data dari PN Kabupten bone. Aspek akhlak penegak hukum yang eksklusif, minimnya mutu serta jumlah pangkal energi petugas penegak hukum, keterbatasan alat serta infrastruktur semacam tidak terdapatnya penyediaan fitur teknologi, minimnya anggaran operasional dalam melakukan penguatan hukum dengan alat penal ataupun non prenal. The research objective to analyze the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the Bone Police jurisdiction and the factors that influence them. The research method uses empirical juridical research methods. This research was carried out in the jurisdiction of Bone district. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement on criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illicit trafficking of Narcotics based on data from the Bone District District Court. The moral aspects of exclusive law enforcement, the lack of quality and number of energy bases for law enforcement officers, limited tools and infrastructure such as the absence of providing technological features, the lack of an operational budget in strengthening the law with penal or non-prenal tools.
Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018 Asriani Baharuddin; La Ode Husen; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.92 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Luwu. Populasi penelitian yaitu Bawaslu Luwu 2018, KPU Luwu 2018, Bakal Pasangan Calon Pilkada Luwu 2018, Pengurus DPC PAN Luwu 2018, dan Masyarakat Luwu. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 berjalan kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat. The research objective to analyze the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu on the case of the Double Recommendation of Political Parties in the 2018 Luwu Pilkada, and what factors can influence it. Empirical research type, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location is in the Luwu Regency area. The research population is the Luwu Bawaslu 2018, the Luwu KPU 2018, the 2018 Luwu Regional Election Candidate Pairs, the 2018 Luwu PAN DPC Management, and the Luwu Community. The results of the study show: 1) That the Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Regional Election in 2018 was less effective; 2) Factors that affect the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Pilkada in 2018 are the Legal Substance factor, the Organizing Apparatus Resource factor, and the Community factor.
Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Atas Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Rizmayana Ma’rif Appe; La Ode Husen; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.555 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap isteri sebagai penerima hak atas tanah sebagai mahar di Kota Makassar, dan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum hak-hak isteri atas mahar berupa tanah di Kota Makassar yang juga mendasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Inpres No.4 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar kepada isteri memerlukan proses yang Panjang dan syarat-syarat khusus dalam pelaksanaan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada isteri. Dan juga harus didukung dengan melakukan segera peralihan hak atas tanah dengan hibah untuk memberikan kekuatan hukum yang sempurna kepada istri sebagai penerima mahar berupa tanah. The research objective to analyze the legal protection of the wife as the recipient of land rights as a dowry in Makassar City, and to determine the legal certainty of the wife's rights to the dowry in the form of land in Makassar City which is also based on Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Presidential Instruction No. 4 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. Empirical legal research methods. The results showed that giving land as a dowry to the wife requires a long process and special conditions in the implementation of marriage to provide maximum legal protection to the wife. And it must also be supported by making an immediate transfer of land rights with a grant to give perfect legal force to the wife as the recipient of the dowry in the form of land.
Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan: Studi Kabupaten Luwu Muh. Ricky Subarkah; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.538 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Luwu Dan Untuk Mengetahui dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa : (1) Pemerintah Telah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Dengan Memberlakukan Berbagai Aturan Yang Dinilai Dapat Menekan Laju Alih Fungsi Lahan, Mulai Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 ; Dan (2) Adapun Yang Menjadi Kendala Utama Rentetan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersebut Tidak Dapat Berjalan Sebagaimana Mestinya Adalah Karena Lemahnya Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Untuk Menetapkan Keputusan Bupati (Baik Tekstual Maupun Spasial) Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2018 Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. The research objective to analyze the legal protection of agricultural land due to the occurrence of land conversion in Luwu Regency and to find out and the constraints faced. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that: (1) the government has provided legal protection to agricultural land due to the occurrence of land conversion by enacting various regulations that are considered to be able to suppress the rate of land conversion, starting from Law Number 41 of 2009, Government Regulation Number 1 In 2011, Presidential Regulation Number 59 of 2019 and Luwu Regency Regulation Number 5 of 2018; And (2) the main obstacle to the series of policies for the protection of sustainable food agricultural land that cannot work properly is due to the weak political will of the Luwu Regency Government to stipulate the Regent's Decree (both Textual and Spatial) as a follow-up to the Luwu Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 and Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land.
Kontribusi PBB Dan BPHTB Terhada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Ahmad Fitrah Madana Arsyad; La Ode Husen; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.97 KB)

Abstract

Tujuan penelitian Menganalisis Cara Pengelolaan Pad Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Dan Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pad Terhadap Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Tidak Mencapai Target Pad Di Kantor Perpajakan Kabupaten Maros Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Penelitian Ini Dilakukan Di Kabupaten Maros Dengan Memilih Instansi Terkait Dengan Penelitian Ini, Yaitu Kantor Perpajakan Kabupaten Maros. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Metode Kuantitatif Dan Kualitatif. Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Pad Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pbb Dan Pbhtb Di Kantor Perpajakan Kabupaten Maros Belum Ada Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kenaikan Penerimaan Pad Masih Renda Dan Elastis. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pad Terhadap Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Tidak Mencapai Target, Yaitu Pendataan Objek Pajak, Kepemilikan Lahan Berada Di Luar Lokasi Objek, Kepentingan Pribadi Dalam Pengurusan, Faktor Ekonomi, Kesadaran Dan Pemahaman Warga Negara. The research objective to analyze the way of pad management on the effectiveness of Pbb and Bphtb management and find out the factors that influence pads on the management of Pbb and Bphtb not achieving the pad target at the Maros Regency Tax Office in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This Research Was Conducted In Maros Regency By Selecting Agencies Related To This Research, namely the Maros Regency Tax Office. The Research Methods Used Are Quantitative And Qualitative Methods. The results of this study indicate that the management of pads on the effectiveness of the management of Pbb and Pbhtb at the Maros Regency Tax Office has no significant effect on the increase in receipts of pads that are still low and elastic. Factors Affecting Pad Management on the Management of Pbb and Bphtb Not Reaching the Target, namely Data Collection on Tax Objects, Land Ownership Outside the Location of the Object, Personal Interest in Management, Economic Factors, Awareness and Understanding of Citizens.
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Lince Simamora; La Ode Husen; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.391 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pengawasan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, dengan responden: Inspektur Navigasi Penerbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kurang efektif. Faktor- faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pengawasan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor SDM Inspektur Navigasi Penerbangan, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. The research objective to analyze the effectiveness of flight navigation service supervision at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar and the factors that influence it. This research method uses empirical research type. This research was conducted at the Makassar Regional V Airport Authority Office, with the respondents: Aviation Navigation Inspector. The results of this study indicate that the implementation of supervision of flight navigation services at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar is less effective. The factors that affect the ineffectiveness of supervision of flight navigation services at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar are the legal substance factor, the HR factor of the Aviation Navigation Inspector, the facilities and infrastructure factor, the public awareness factor, and the community cultural factor.
Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Andi Islamuddin; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.526 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui Blok Note System dalam hal ini berbagai bahan hukum yang ditemukan pada penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan peneliti. Perubahan kewenangan kongkret yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi. Harusnya kewenangan perizinan industri juga menimbulkan kekhawatiran akan turunnya pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan. The research objective to analyze the Comparison of the Authority of Regional Heads according to Law No. 23 of 2014 with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The data collection technique used in this study is through the Block Note System, in this case various legal materials found in the search for various laws and regulations as research material. Changes in the concrete authority contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation have had consequences for the concept of regional autonomy which brought decentralization back to centralization. The authority for industrial licensing should also raise concerns about the decline in local revenue which can affect the development process and services to the community due to the loss of sources of income.
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah: Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Muhammad Syukur; La Ode Husen; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.462 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa Perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Wajo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui pendaftaran tanah tidak berjalan secara efektif. Namun dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tidak serta merta melindungi pemegang sertifikat tetapi sebatas bentuk perlindungan terhadap administrasinya melalui pendaftaran tanah, yang mana dalam pendaftaran tanah tersebut terdapat prinsip-prinsip pemberian perlindungan dan kepastian hukum. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah di kabupaten wajo adalah Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah di kabupaten wajo. The research objective to analyze the legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the Land Agency Office of Wajo Regency, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency through the Wajo Regency Land Office carried out through land registration did not run effectively. However, in this case the Land Office of Wajo Regency does not necessarily protect the certificate holder but is limited to a form of protection for its administration through land registration, in which the land registration contains the principles of providing legal protection and certainty. Factors that influence legal protection for land rights certificate holders in Wajo Regency are Structure, Substance, and Legal Culture. These three factors are interrelated to the provision of legal protection to land rights certificate holders through land registration in Wajo Regency.
Co-Authors A. Istiqlal Assaad A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Erni Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harianto Harianto Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Heriandini Heriandini Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Irfandi Irfandi Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi  Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhammad Zulkifli Muhdar Muliadi Muliadi Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Rahma Asjaksan Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto Said Sampara Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Wahyu Maizal Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli