Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Character Transformation of Naposo Nauli Bulung in Religious Practice in South Tapanuli Regency Putra, Dedisyah; Hamid, Asrul; Nst, Andri Muda; Edi, Sabrun
TSAQAFAH Vol. 19 No. 2 (2023): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v19i2.9206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami transformasi karakter Naposo Nauli Bulung sebagai refleksi pengamalan keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan grounded research dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknis analisa interpretif. Hasil penelitian ditemukan bahwa transformasi karakter Naposo Nauli Bulung yang terjadi pada masyarakat Tapanuli Selatan dipengaruhi dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh era globalisasi dan keterbukaan informasi serta maraknya media sosial dan game online sehingga mengakibatkan rendahnya pengamalan keagamaannya, seperti rendahnya minat membaca Alquran, sholat berjamah, dan pengajian dalam majelis ta’lim. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan integrasi nilai-nilai agama ke dalam adat kebiasaan masyarakat serta melalui pendidikan dan motivasi dari orang tua, keluarga, tokoh adat ataupun agama dan seluruh masyarakat sehingga tercipta akhlakul karimah yang tercermin dalam sikap dan perilaku Naposo Nauli Bulung dalam mengamalkan praktik keagamaan sesuai dengan nilai-nilai qur’ani.
Portion of Married Daughters in Inheritance Share among Angkola Batak Community Ritonga, Raja; Harahap, Sumper Mulia; Asrul Hamid; Andri Muda; Zuhdi Hsb
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 19 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v19i1.7342

Abstract

It is believed that Islamic law provides a fair share for inheritance among men and women or among sons and daughters. However, it does not always happen that way like what occurs in Angola Batak community with Muslims as its majority at the South Tapanuli. This article focuses on married daughters’ gain in inheritance share. The problems discussed are: First, what are the types of married daughters’ inheritance gain in Angkola Batak’s customs? Second, what are triggering factors beyond the types of married daughters’ inheritance gain? Third, how does the sharing practice imply to the Islamic law? This field research relies on primary data obtained from both observation and interviews. Research informants were selected based on relevance criteria to the research subject, Angkola Batak women who get the inheritance share from their birth families and some relevant parties. Additionally, it also used secondary data from a literature study employing a sociological approach to reveal the reality vividly. The interpretative data analysis was through several stages starting from data collection and reduction and then drawing conclusions. It reveals four types of married daughters’ share in inheritance: (1) in contrast to the share of sons, (2) the share is collectively distributed among fellow sisters, (3) the share is temporary, and (4) no inheritance gain at all. Second, the four types stem from both socially constructed considerations as well as divinely given factors. Third, the share implies either improvisation, deviance, as well as local values embed in Islamic law.
Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb; Idris; Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1941

Abstract

Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. Latar belakang kajian ini adalah permasalahan mengenai kelayakan konsep jual beli panjar (Down Payment) dalam Fiqih Hanabilah melalui pendekatan kontekstualisasi Maqashid as-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep jual beli dengan panjar menurut Fiqih Hanabilah, serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Kajian ini juga membahas perbedaan pandangan antara Fiqih Syafi’i, yang menyatakan transaksi panjar tidak sah, dan Fiqih Hanbali yang membolehkannya. Maqashid as-Syari’ah, sebagai metodologi pengambilan hukum dalam menghadapi masalah kontemporer, menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan transaksi ini. Dalam Fiqih Hanabilah, transaksi down payment diakui melalui konsep maslahah dharuriyyah yang menekankan penjagaan harta (hifzh al-mal) baik bagi penjual maupun pembeli. Analisis qiyas digunakan untuk menjelaskan ‘illat yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, mendukung kelayakan transaksi panjar dalam praktik ekonomi modern. Kata kunci: Down Payment, Fiqih Hanabilah, Maqashid as-Syari’ah Abstract: Down Payment Transactions in Hanbali Fiqh: A Classical Study and Its Implementation in Modern Practice. This study is motivated by the issue of the validity of down payment (Bay' al-'Urbun) transactions in Hanbali Fiqh, examined through the contextualization of the Maqashid al-Shari'ah approach. The research aims to explore how the concept of down payment is interpreted in Hanbali Fiqh and how it is applied in contemporary contexts. The methodology employed is a library-based study utilizing a normative approach. Data is gathered through techniques of editing and organizing, followed by descriptive analysis to gain insight into the phenomena experienced by the subjects, such as their behaviors, perceptions, motivations, and actions. The study also investigates the differing views between Shafi'i Fiqh, which deems down payment transactions invalid, and Hanbali Fiqh, which permits them. Maqashid al-Shari'ah, as a legal methodology for addressing contemporary issues, serves as the central framework for evaluating the legitimacy of this transaction. In Hanbali Fiqh, down payment transactions are justified through the concept of maslahah daruriyyah, which emphasizes the protection of wealth (hifzh al-mal) for both the buyer and seller. The study employs qiyas (analogical reasoning) to explain the legal reasoning ('illah) derived from a hadith narrated by Umar, thus supporting the validity of down payment transactions within modern economic practice. Keyword:, Down Payment, Hanbali Fiqh, Maqashid al-Shari’ah
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Padangsidimpuan Idris; Andri Muda Nst; Sri Utami
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1052

Abstract

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukanya suatu sistem pradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undagan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.Proses penanganan anak dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat anak bergaul. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan.Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Padangsidimpuan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polres Padangsidimpuan tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polres Padangsidimpuan juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.
Sistem Muzara’ah Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Mahmudin Hasibuan; Asrul Hamid; Muhammad Safa'at; Andri Muda Nst
Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i1.1437

Abstract

Abstract: This research aims to find out the law of building a mosque with zakat in Islamic law. And to know that the mosque is included in the mustahik zakat group according to Islamic law. This research was conducted using field research, using descriptive qualitative research methods. Descriptive research is research conducted to collect data, test, or answer questions regarding the latest status of an object being studied. So this research can be concluded from the results of documentation, interviews and direct observation at the location. The research results show that the muzara'ah system that applies in Paringgonan Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency is in accordance with customs that do not conflict with the Al-Qur'an and Hadith. Because it is carried out on the basis of agreement and consent between the land owner and the land cultivator. And from an Islamic economic perspective, the muzara'ah system that applies in Paringgonan village is based on the principle of volunteerism, the principle of justice, and the principle of mutual assistance. That the muzara'ah system can revive the economy of the people of Paringgonan Baru Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency according to the percentage of each share. Without any harm to either party. Like Mr. Amin and Mr. Sutejo, as well as Mr. Zeri, before joining this system, his average income was only sufficient for his daily needs. Because the source of income for sharecroppers apart from doing muzara'ah cooperation is only as casual laborers whose results are uncertain. Meanwhile, Mr. Amin is able to provide for his daily life. Therefore, the people of Paringgonan Village, especially sharecroppers, are looking for additional funds or income through muzara'ah contracts or often called paroan paddy fields to increase their income so that sharecroppers can revive the economy of their respective families.
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT di Sumatera Barat Trisna, Trisna Latifah Nur; Andri Muda Nst
Islamic Circle Vol. 5 No. 2 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i2.2072

Abstract

Domestic violence (DV) in Sumatera Barat is a serious issue that requires special attention from a legal perspective. Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be an effective instrument in providing protection for victims, especially women and children. This study aims to assess the effectiveness of the implementation of this law in providing legal protection for DV victims. Although the regulation has been implemented, the increasing number of domestic violence cases that are not optimally addressed indicates that there are problems in its execution. The method used in this research is a juridical analysis that focuses on examining the legal norms contained in Law No. 23 of 2004. Data were collected through the study of legal documents, including relevant implementing regulations. The findings show that challenges in the implementation of this law, such as a lack of understanding among law enforcement and low community awareness of victims' rights, still dominate. For instance, in several regions, reported DV cases are often not adequately followed up, particularly due to limitations in supporting infrastructure, such as inadequate integrated service centers to assist in the recovery of victims.
Warisan Dan Keadilan: Membongkar Mitos Kesetaraan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam Ritonga, Raja; Siregar, Ilham Ramadan; Muda Nst, Andri; Hamid, Asrul; Hsb, Zuhdi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v6i1.33720

Abstract

This article aims to delve into the complexities of inheritance distribution and the challenges of wealth equality by detailing the perspectives of Islamic law. It seeks to unravel debates surrounding the myth of equality in inheritance distribution, underscoring the need for a deeper understanding within the framework of Islamic jurisprudence. Disparities in inheritance practices within Muslim communities often lead to internal family conflicts. Therefore, this article presents a critical perspective on inheritance practices that may not always be equitable, while proposing alternatives aligned with Islamic values. The research takes a qualitative form, utilizing library research methodology. Data is collected through the exploration of various articles and relevant scholarly works. Subsequently, findings are analyzed descriptively, encompassing an examination of Islamic legal literature on inheritance and practical case studies within Muslim communities. The results reflect the complexity of equality issues in the context of inheritance, offering a new understanding of implementing Islamic legal principles to achieve a more equitable distribution of wealth in line with Sharia objectives.
The Concept of Gharimin in Contemporary Fiqh: A Comparative Analysis of Yusuf al-Qaradawi and Wahbah al-Zuhayli Nst, Andri Muda; Hamid, Asrul; Ritonga, Raja; Hsb, Zuhdi; Akhyar, Akhyar
KALOSARA: Family Law Review Vol 5, No 1 (2025): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v5i1.11069

Abstract

This research explores the concept of gharimin in contemporary fiqh by analyzing the views of Yusuf al-Qaradawi and Wahbah al-Zuhaili. Gharimin refers to individuals in debt who are unable to repay it, as stated in QS. At-Taubah/9:60, making them one of the eight categories (asnaf) eligible to receive zakat. In modern times, the definition of gharimin has expanded in line with increasingly complex social and economic challenges. Yusuf al-Qaradawi adopts a more flexible and contextual approach, viewing zakat as an instrument of empowerment for those in debt due to urgent needs, economic crises, or other social pressures. On the other hand, Wahbah al-Zuhaili maintains a stricter classical fiqh perspective, emphasizing that only debts valid under Sharia law qualify, with a focus on preventing zakat misuse. The study applies a qualitative method using library research to examine both primary and secondary sources related to gharimin and its application in modern zakat management. The findings reveal contrasting methodologies: al-Qaradawi’s contextual and adaptive approach versus al-Zuhaili’s normative and rigorous stance. The research highlights the need for a balanced strategy in managing zakat for gharimin, combining legal compliance with adaptability to current socio-economic realities. Such a balance is essential for effectively addressing poverty and promoting economic stability within the Muslim community. This study contributes to the discourse on contemporary Islamic law by offering practical insights into zakat distribution, particularly in navigating the tensions between traditional principles and modern challenges.
OPTIMALISASI PERAN NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN PANYABUNGAN Ritonga, Raja; Siregar, Ilham Ramadan; Idris, Idris; Akhyar, Akhyar; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Hamid, Asrul; Suryadi, Suryadi; Harahap, Titi Martini; Siregar, Resi Atna Sari
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif. Namun, peran nazir sebagai pengelola wakaf seringkali belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan, manajemen, dan strategi pengembangan aset. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan dalam mengelola aset wakaf secara produktif melalui pendampingan, pelatihan, dan penyusunan model pengelolaan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan manajemen wakaf. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman nazir mengenai prinsip pengelolaan wakaf produktif, kemampuan perencanaan bisnis syariah, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau properti, sehingga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran nazir wakaf menjadi kunci utama dalam mewujudkan wakaf sebagai penggerak ekonomi umat di Kecamatan Panyabungan.
Implementasi Legislasi Satlantas Polri dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Rachmatullah, Nuril Adhimi; Nst, Andri Muda
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15696180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi legislasi yang dijalankan oleh Satlantas Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kebijakan hukum yang relevan, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder seperti undang-undang, peraturan Polri, serta literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif untuk memahami penerapan norma hukum dan kewenangan Satlantas dalam penegakan hukum pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polri melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum melalui pemeriksaan keabsahan STNK dan pengesahan pajak, yang didukung oleh pedoman resmi seperti Surat Telegram Kapolri Nomor 1487/VI/2017. Satlantas tidak hanya melakukan tindakan represif berupa tilang terhadap kendaraan yang belum membayar pajak, tetapi juga mengedepankan tindakan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) menjadi instrumen penting dalam integrasi pelayanan pembayaran pajak dan pengesahan STNK, sehingga memudahkan pengawasan. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh koordinasi antar instansi yang belum optimal, ketidaktahuan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya petugas. Penindakan yang dilakukan Satlantas juga terkadang menimbulkan kontroversi karena tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Pendapatan Daerah. Meski demikian, peran Satlantas dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah dan ketertiban lalu lintas.