Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan Andri muda Nst; Asrul Hamid; Zuhdi Hasibuan; Idris; AmrarMahfuzh; Nur Saniah
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020,2021,2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil pretest dan postest yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020, 2021, 2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.
Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam: Deconstruction of Legal Speculation: a Study of Different Religious Wills from an Islamic Legal Perspective Asrul Hamid; Lailan Nahari; Hsb, Zuhdi; Ritonga, Raja; Nst, Andri Muda
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5 No. 1 (2024): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v5i1.1349

Abstract

This study aims to find out the will law of different religions according to Islamic law so that it can be used as a comprehensive reference in solving the problems of will law of different religions. This research is a descriptive literature research that describes matters relating to testaments of different religions by tracing the literature according to the research theme. Sources of data used are journals, books and research results. The analytical method uses qualitative analysis and is then analyzed comprehensively in finding research results. The results of this study indicate that although there are differences of opinion among scholars regarding the will of different religions, if you look at the Qur'an there are no verses that prohibit inheritance from different religions. A testament to different religions must be seen as a form of helping fellow human beings as a form of human brotherhood regardless of their belief background.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Padangsidimpuan Idris; Andri Muda Nst; Sri Utami
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1052

Abstract

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukanya suatu sistem pradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undagan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.Proses penanganan anak dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat anak bergaul. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan.Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Padangsidimpuan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polres Padangsidimpuan tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polres Padangsidimpuan juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.
Sistem Muzara’ah Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Mahmudin Hasibuan; Asrul Hamid; Muhammad Safa'at; Andri Muda Nst
Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i1.1437

Abstract

Abstract: This research aims to find out the law of building a mosque with zakat in Islamic law. And to know that the mosque is included in the mustahik zakat group according to Islamic law. This research was conducted using field research, using descriptive qualitative research methods. Descriptive research is research conducted to collect data, test, or answer questions regarding the latest status of an object being studied. So this research can be concluded from the results of documentation, interviews and direct observation at the location. The research results show that the muzara'ah system that applies in Paringgonan Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency is in accordance with customs that do not conflict with the Al-Qur'an and Hadith. Because it is carried out on the basis of agreement and consent between the land owner and the land cultivator. And from an Islamic economic perspective, the muzara'ah system that applies in Paringgonan village is based on the principle of volunteerism, the principle of justice, and the principle of mutual assistance. That the muzara'ah system can revive the economy of the people of Paringgonan Baru Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency according to the percentage of each share. Without any harm to either party. Like Mr. Amin and Mr. Sutejo, as well as Mr. Zeri, before joining this system, his average income was only sufficient for his daily needs. Because the source of income for sharecroppers apart from doing muzara'ah cooperation is only as casual laborers whose results are uncertain. Meanwhile, Mr. Amin is able to provide for his daily life. Therefore, the people of Paringgonan Village, especially sharecroppers, are looking for additional funds or income through muzara'ah contracts or often called paroan paddy fields to increase their income so that sharecroppers can revive the economy of their respective families.
Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb; Idris; Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1941

Abstract

Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. Latar belakang kajian ini adalah permasalahan mengenai kelayakan konsep jual beli panjar (Down Payment) dalam Fiqih Hanabilah melalui pendekatan kontekstualisasi Maqashid as-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep jual beli dengan panjar menurut Fiqih Hanabilah, serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Kajian ini juga membahas perbedaan pandangan antara Fiqih Syafi’i, yang menyatakan transaksi panjar tidak sah, dan Fiqih Hanbali yang membolehkannya. Maqashid as-Syari’ah, sebagai metodologi pengambilan hukum dalam menghadapi masalah kontemporer, menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan transaksi ini. Dalam Fiqih Hanabilah, transaksi down payment diakui melalui konsep maslahah dharuriyyah yang menekankan penjagaan harta (hifzh al-mal) baik bagi penjual maupun pembeli. Analisis qiyas digunakan untuk menjelaskan ‘illat yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, mendukung kelayakan transaksi panjar dalam praktik ekonomi modern. Kata kunci: Down Payment, Fiqih Hanabilah, Maqashid as-Syari’ah Abstract: Down Payment Transactions in Hanbali Fiqh: A Classical Study and Its Implementation in Modern Practice. This study is motivated by the issue of the validity of down payment (Bay' al-'Urbun) transactions in Hanbali Fiqh, examined through the contextualization of the Maqashid al-Shari'ah approach. The research aims to explore how the concept of down payment is interpreted in Hanbali Fiqh and how it is applied in contemporary contexts. The methodology employed is a library-based study utilizing a normative approach. Data is gathered through techniques of editing and organizing, followed by descriptive analysis to gain insight into the phenomena experienced by the subjects, such as their behaviors, perceptions, motivations, and actions. The study also investigates the differing views between Shafi'i Fiqh, which deems down payment transactions invalid, and Hanbali Fiqh, which permits them. Maqashid al-Shari'ah, as a legal methodology for addressing contemporary issues, serves as the central framework for evaluating the legitimacy of this transaction. In Hanbali Fiqh, down payment transactions are justified through the concept of maslahah daruriyyah, which emphasizes the protection of wealth (hifzh al-mal) for both the buyer and seller. The study employs qiyas (analogical reasoning) to explain the legal reasoning ('illah) derived from a hadith narrated by Umar, thus supporting the validity of down payment transactions within modern economic practice. Keyword:, Down Payment, Hanbali Fiqh, Maqashid al-Shari’ah
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM PARMERAAN Raja Ritonga; Hamid, Asrul; Siregar, Ilham Ramadan; Akhyar, Akhyar; NST, Andri Muda; Ritonga, Syaipuddin; Amiruddin, Amiruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia Vol. 6 No. 1 (2023): April : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bumi Raflesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu intoleransi dalam berbangsa dan bernegara menjadi kajian serius dewasa ini. Pola fikir sebagian masyarakat telah terpapar faham radikalisme yang mereka peroleh dari oknum dan media tertentu. Oleh karena itu, pemerintah di setiap jenjang mencoba melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan   faham moderat dalam berbangsa, bernegara dan juga dalam beragama. Tentu dengan upaya ini dapat memberikan pengaruh positif dan membuat pemahaman masyarakat tercerahkan terkait kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama dalam bingkai kemajemukan. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan penguatan moderasi beragama bagi santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan pre-tes terlebih dahulu, dilanjutkan kegiatan presentasi, diskusi dan mengkomparasikan pemahaman sejumlah tokoh dalam memahami teks agama dan pengamalannya yang disesuaikan dengan realita dan fakta sosial. Selanjutnya dilakukan tanya jawab dan ditutup dengan kegiatan post-test serta menyimpulkan. Adapun hasil pengabdian menunjukkan bahwa santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan dapat memilah pemahaman para tokoh dalam memahami teks agama. Selain itu santri juga telah mampu mencontohkan faham moderat dalam berbangsa, bernegara dan beragama. Sebagai kesimpulan bahwa kegiatan pelatihan secara umum telah dapat memberikan penguatan faham moderasi beragama bagi santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Kata Kunci: Moderasi beragama, santri, pondok pesantren, moderat.
The Principle of Maslahah in Marriage Registration Policy: Preventing the Exploitation of Women and Children in Mandailing Natal Regency Nst, Andri Muda; Hamid, Asrul; Ritonga, Raja; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 29, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v29i2.7342

Abstract

The phenomenon of unregistered marriages in Mandailing Natal Regency remains a serious issue that weakens legal protection for women and children and increases the risk of exploitation of these vulnerable groups. This study aims to analyze the implementation of the maslahah principle in marriage registration policies and evaluate their effectiveness in preventing the exploitation of women and children. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to explain the application of the maslahah principle in marriage registration and its relevance in exploitation prevention. The study location was selected purposively due to the high incidence of unregistered marriages and child marriage in Mandailing Natal Regency, as well as the strong influence of local cultural practices. A normative-empirical approach was applied by integrating the analysis of maslahah principles in Islamic law with the social realities within the community. Primary data were obtained through in-depth interviews with religious leaders, community leaders, and affected residents using purposive sampling, while secondary data were collected from literature and official documents. Data were gathered through interviews and observation, then analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source triangulation to ensure data validity. The results show that low legal awareness, perceptions that marriage registration is merely administrative, limited access to services, economic constraints, and widespread child marriage are key factors contributing to the high rate of unregistered marriages. The novelty of this research lies in the comprehensive integration of the maslahah principle with local empirical findings, producing a maslahat-based policy recommendation through legal education, expanded service access, and digital innovation as preventive measures to protect women and children.   Fenomena pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Mandailing Natal masih menjadi persoalan serius yang melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta meningkatkan risiko eksploitasi terhadap kelompok rentan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip maslahat dalam kebijakan pencatatan pernikahan serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan prinsip maslahat dalam pencatatan pernikahan dan relevansinya dalam pencegahan eksploitasi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena tingginya kasus pernikahan tidak tercatat dan perkawinan anak di Kabupaten Mandailing Natal serta kuatnya pengaruh budaya lokal. Pendekatan normatif-empiris digunakan dengan mengintegrasikan analisis prinsip maslahat dalam hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga terdampak menggunakan teknik purposive sampling, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, anggapan bahwa pencatatan hanya formalitas administratif, terbatasnya akses layanan, faktor ekonomi, dan maraknya perkawinan anak menjadi penyebab utama tingginya pernikahan tidak tercatat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi komprehensif antara prinsip maslahat dan temuan empiris lokal, menghasilkan rekomendasi kebijakan pencatatan pernikahan berbasis maslahat melalui edukasi hukum, perluasan akses layanan, dan inovasi digital sebagai langkah preventif melindungi perempuan dan anak.
Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan Hamid, Asrul; Nst, Andri Muda; Idris, Idris; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan; Nasution, Suryadi; Akhyar, Akhyar; Ritonga, Raja; Ritonga, Syaipuddin; Siregar, Resi Atna Sari; Nahari, Lailan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i1.22170

Abstract

AbstrakPerubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kemaslahatan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan aturan hukum tersebut sehingga timbul kesadaran di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat desa binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda dengan jumlah 100 orang. Metode dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama, tahap persiapan dengan mengumpulkan peserta dan melakukan pretest secara sederhana kepada peserta untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi, kedua, tahap pelaksanaan dengan memberikan materi sosialisasi, menjelaskan materi tersebut dengan baik, setelah itu dilakukan diskusi interaktif dengan peserta, ketiga,  tahap evaluasi dengan melakukan postest kepada peserta dan dari hasil postest tersebut dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan pendampingan berikutnya. Hasil kegiatan pasca sosialisasi ini memberikan trend positif terlihat dari antusiasme dan kepuasan peserta mencapai 85% Puas dan 0% Tidak Puas, hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik. Pemahaman peserta juga meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 5%, namun karena masih ada dari peserta yang masih Tidak Paham 13% sehingga pendampingan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memberikan akses secara kontinu dengan berbagai media komunikasi untuk keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi. Kata kunci : batas usia perkawinan; masyarakat panyabungan; undang-undang perkawinan. AbstractChanges to the marriage age limit from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women as stated in Law Number 16 of 2019. Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are The government's efforts to reduce the high number of underage marriages by paying attention to welfare. The aim of this service is to socialize changes to legal regulations so that awareness arises in society. This outreach activity was carried out among the village community assisted by the Mandailing Natal State Islamic College with different age and educational backgrounds totaling 100 people. The method is carried out in several stages; first, the preparation stage by conducting a pretest on participants to understand the extent of their understanding of the socialization material, second, the implementation stage by providing socialization material, explaining the material well, after that an interactive discussion is held with the participants, third, the evaluation stage by conducting a posttest to participants and the results of the posttest are used as evaluation material for subsequent improvements in mentoring. The results of this post-socialization activity provided a positive trend as seen from the enthusiasm and satisfaction of participants reaching 85% Satisfied and 0% Dissatisfied, this shows that the activity went well. Participants' understanding also increased to 45% from the previous 5%, however, because there were still 13% of participants who did not understand, ongoing assistance must be carried out by providing continuous access to various communication media for the continuity of socialization activities. Keywords: marriage age limit; panyabungan community; marriage law.