Claim Missing Document
Check
Articles

Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan Andri muda Nst; Asrul Hamid; Zuhdi Hasibuan; Idris; AmrarMahfuzh; Nur Saniah
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020,2021,2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil pretest dan postest yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020, 2021, 2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.
Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam: Deconstruction of Legal Speculation: a Study of Different Religious Wills from an Islamic Legal Perspective Asrul Hamid; Lailan Nahari; Hsb, Zuhdi; Ritonga, Raja; Nst, Andri Muda
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5 No. 1 (2024): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v5i1.1349

Abstract

This study aims to find out the will law of different religions according to Islamic law so that it can be used as a comprehensive reference in solving the problems of will law of different religions. This research is a descriptive literature research that describes matters relating to testaments of different religions by tracing the literature according to the research theme. Sources of data used are journals, books and research results. The analytical method uses qualitative analysis and is then analyzed comprehensively in finding research results. The results of this study indicate that although there are differences of opinion among scholars regarding the will of different religions, if you look at the Qur'an there are no verses that prohibit inheritance from different religions. A testament to different religions must be seen as a form of helping fellow human beings as a form of human brotherhood regardless of their belief background.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Padangsidimpuan Idris; Andri Muda Nst; Sri Utami
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1052

Abstract

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukanya suatu sistem pradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undagan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.Proses penanganan anak dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat anak bergaul. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan.Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Padangsidimpuan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polres Padangsidimpuan tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polres Padangsidimpuan juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.
Sistem Muzara’ah Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Mahmudin Hasibuan; Asrul Hamid; Muhammad Safa'at; Andri Muda Nst
Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i1.1437

Abstract

Abstract: This research aims to find out the law of building a mosque with zakat in Islamic law. And to know that the mosque is included in the mustahik zakat group according to Islamic law. This research was conducted using field research, using descriptive qualitative research methods. Descriptive research is research conducted to collect data, test, or answer questions regarding the latest status of an object being studied. So this research can be concluded from the results of documentation, interviews and direct observation at the location. The research results show that the muzara'ah system that applies in Paringgonan Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency is in accordance with customs that do not conflict with the Al-Qur'an and Hadith. Because it is carried out on the basis of agreement and consent between the land owner and the land cultivator. And from an Islamic economic perspective, the muzara'ah system that applies in Paringgonan village is based on the principle of volunteerism, the principle of justice, and the principle of mutual assistance. That the muzara'ah system can revive the economy of the people of Paringgonan Baru Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency according to the percentage of each share. Without any harm to either party. Like Mr. Amin and Mr. Sutejo, as well as Mr. Zeri, before joining this system, his average income was only sufficient for his daily needs. Because the source of income for sharecroppers apart from doing muzara'ah cooperation is only as casual laborers whose results are uncertain. Meanwhile, Mr. Amin is able to provide for his daily life. Therefore, the people of Paringgonan Village, especially sharecroppers, are looking for additional funds or income through muzara'ah contracts or often called paroan paddy fields to increase their income so that sharecroppers can revive the economy of their respective families.
Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb; Idris; Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1941

Abstract

Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. Latar belakang kajian ini adalah permasalahan mengenai kelayakan konsep jual beli panjar (Down Payment) dalam Fiqih Hanabilah melalui pendekatan kontekstualisasi Maqashid as-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep jual beli dengan panjar menurut Fiqih Hanabilah, serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Kajian ini juga membahas perbedaan pandangan antara Fiqih Syafi’i, yang menyatakan transaksi panjar tidak sah, dan Fiqih Hanbali yang membolehkannya. Maqashid as-Syari’ah, sebagai metodologi pengambilan hukum dalam menghadapi masalah kontemporer, menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan transaksi ini. Dalam Fiqih Hanabilah, transaksi down payment diakui melalui konsep maslahah dharuriyyah yang menekankan penjagaan harta (hifzh al-mal) baik bagi penjual maupun pembeli. Analisis qiyas digunakan untuk menjelaskan ‘illat yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, mendukung kelayakan transaksi panjar dalam praktik ekonomi modern. Kata kunci: Down Payment, Fiqih Hanabilah, Maqashid as-Syari’ah Abstract: Down Payment Transactions in Hanbali Fiqh: A Classical Study and Its Implementation in Modern Practice. This study is motivated by the issue of the validity of down payment (Bay' al-'Urbun) transactions in Hanbali Fiqh, examined through the contextualization of the Maqashid al-Shari'ah approach. The research aims to explore how the concept of down payment is interpreted in Hanbali Fiqh and how it is applied in contemporary contexts. The methodology employed is a library-based study utilizing a normative approach. Data is gathered through techniques of editing and organizing, followed by descriptive analysis to gain insight into the phenomena experienced by the subjects, such as their behaviors, perceptions, motivations, and actions. The study also investigates the differing views between Shafi'i Fiqh, which deems down payment transactions invalid, and Hanbali Fiqh, which permits them. Maqashid al-Shari'ah, as a legal methodology for addressing contemporary issues, serves as the central framework for evaluating the legitimacy of this transaction. In Hanbali Fiqh, down payment transactions are justified through the concept of maslahah daruriyyah, which emphasizes the protection of wealth (hifzh al-mal) for both the buyer and seller. The study employs qiyas (analogical reasoning) to explain the legal reasoning ('illah) derived from a hadith narrated by Umar, thus supporting the validity of down payment transactions within modern economic practice. Keyword:, Down Payment, Hanbali Fiqh, Maqashid al-Shari’ah
Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan Hamid, Asrul; Nst, Andri Muda; Idris, Idris; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan; Nasution, Suryadi; Akhyar, Akhyar; Ritonga, Raja; Ritonga, Syaipuddin; Siregar, Resi Atna Sari; Nahari, Lailan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i1.22170

Abstract

AbstrakPerubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kemaslahatan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan aturan hukum tersebut sehingga timbul kesadaran di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat desa binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda dengan jumlah 100 orang. Metode dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama, tahap persiapan dengan mengumpulkan peserta dan melakukan pretest secara sederhana kepada peserta untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi, kedua, tahap pelaksanaan dengan memberikan materi sosialisasi, menjelaskan materi tersebut dengan baik, setelah itu dilakukan diskusi interaktif dengan peserta, ketiga,  tahap evaluasi dengan melakukan postest kepada peserta dan dari hasil postest tersebut dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan pendampingan berikutnya. Hasil kegiatan pasca sosialisasi ini memberikan trend positif terlihat dari antusiasme dan kepuasan peserta mencapai 85% Puas dan 0% Tidak Puas, hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik. Pemahaman peserta juga meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 5%, namun karena masih ada dari peserta yang masih Tidak Paham 13% sehingga pendampingan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memberikan akses secara kontinu dengan berbagai media komunikasi untuk keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi. Kata kunci : batas usia perkawinan; masyarakat panyabungan; undang-undang perkawinan. AbstractChanges to the marriage age limit from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women as stated in Law Number 16 of 2019. Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are The government's efforts to reduce the high number of underage marriages by paying attention to welfare. The aim of this service is to socialize changes to legal regulations so that awareness arises in society. This outreach activity was carried out among the village community assisted by the Mandailing Natal State Islamic College with different age and educational backgrounds totaling 100 people. The method is carried out in several stages; first, the preparation stage by conducting a pretest on participants to understand the extent of their understanding of the socialization material, second, the implementation stage by providing socialization material, explaining the material well, after that an interactive discussion is held with the participants, third, the evaluation stage by conducting a posttest to participants and the results of the posttest are used as evaluation material for subsequent improvements in mentoring. The results of this post-socialization activity provided a positive trend as seen from the enthusiasm and satisfaction of participants reaching 85% Satisfied and 0% Dissatisfied, this shows that the activity went well. Participants' understanding also increased to 45% from the previous 5%, however, because there were still 13% of participants who did not understand, ongoing assistance must be carried out by providing continuous access to various communication media for the continuity of socialization activities. Keywords: marriage age limit; panyabungan community; marriage law.
PRESERVING THE TRADITION OF HADITH SANAD IJAZAH IN PESANTREN OF MANDAILING NATAL: Scholarly Continuity and Academic Challenges Siregar, Ilham Ramadan; Ritonga, Raja; Hamid, Asrul; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Rababah, Mahmoud Ali
RIWAYAH Vol 11, No 1 (2025): Riwayah : Jurnal Studi Hadis
Publisher : Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/riwayah.v11i1.31428

Abstract

The sanad tradition serves as a fundamental mechanism for preserving the authenticity and continuity of hadith through a reliable and accountable chain of transmission. In Indonesia, particularly in Mandailing Natal, this tradition is actively maintained in Pesantren (pesantren), where the transmission of canonical hadith texts—such as Arba‘in an-Nawawi, Bulugh al-Maram, and Sahih al-Bukhari—relies on a sanad-based educational system. This study explores the mechanism of granting ijazah sanad (sanad certificates) in selected pesantren—notably Musthafawiyah, Darul Ulum, and Roihanul Jannah—and examines their contribution to sustaining hadith scholarship. Employing a qualitative methodology that includes fieldwork and historical analysis, the research reveals that sanad certification is not a mere formal acknowledgment, but the result of a rigorous academic and spiritual process. Teaching methods such as musyafahah, talaqqi, and sorogan are employed alongside recitations in class, mosques, and during Ramadan. Certificates are granted only to students who meet strict academic criteria, including completion of hadith study under a teacher with authenticated sanad lineage, comprehension of the matan, and observance of proper adab. Most sanad lineages trace back to scholars connected to Madrasah Ash-Shalatiyah and Darul Ulum Makkah, including Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani. Despite its critical role, academic studies on hadith sanad remain limited compared to Qur’anic sanad research. This study underscores the need to revitalize scholarly attention to hadith sanad traditions and affirms the strategic role of pesantren as institutions preserving the integrity and transmission of classical Islamic knowledge. [Tradisi sanad merupakan mekanisme fundamental dalam menjaga keautentikan dan kesinambungan hadis melalui rantai transmisi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, khususnya di Mandailing Natal, tradisi ini secara aktif dilestarikan di lembaga pendidikan pesantren, di mana transmisi kitab-kitab hadis klasik seperti Arba‘in an-Nawawi, Bulugh al-Maram, dan Sahih al-Bukhari dilakukan melalui sistem pendidikan berbasis sanad. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberian ijazah sanad (sertifikat sanad) di beberapa pesantren—terutama Musthafawiyah, Darul Ulum, dan Roihanul Jannah—dan menelaah kontribusinya dalam mempertahankan keberlanjutan keilmuan hadis. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan analisis historis, penelitian ini menemukan bahwa pemberian ijazah sanad bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari proses akademik dan spiritual yang ketat. Metode pengajaran seperti musyafahah, talaqqi, dan sorogan diterapkan bersamaan dengan pengajian di kelas, masjid, dan selama bulan Ramadan. Sertifikat hanya diberikan kepada santri yang memenuhi kriteria akademik ketat, termasuk menyelesaikan kajian kitab hadis di bawah bimbingan guru bersanad sah, memahami matan hadis, dan menunjukkan adab serta komitmen belajar. Mayoritas rantai sanad ditelusuri hingga ulama-ulama yang terhubung dengan Madrasah Ash-Shalatiyah dan Darul Ulum Makkah, termasuk Syekh Muhammad Yasin al-Fadani. Meskipun memiliki peran krusial, kajian akademik tentang sanad hadis masih terbatas dibandingkan dengan kajian sanad Al-Qur’an. Studi ini menegaskan pentingnya revitalisasi perhatian akademik terhadap tradisi sanad hadis dan meneguhkan peran strategis pesantren dalam menjaga integritas dan transmisi keilmuan Islam klasik.]
IMPLIKASI DUALISME NORMA FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DALAM PERCERAIAN MASYARAKAT MANDAILING NATAL Asrul Hamid; Raja Ritonga; Ilham Ramadan Siregar; Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 8 No 1 (2026): Volume 8, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v8i1.11559

Abstract

This study is motivated by the existence of normative dualism between fiqh and national marriage law in divorce practices within the Mandailing Natal community. Fiqh recognizes the validity of divorce (talak) pronounced outside the court as long as it fulfills the required pillars and conditions, whereas Indonesian marriage law requires that divorce be conducted through the Religious Court to obtain legal validity. This difference creates a normative tension between religious legitimacy and formal state legality, which affects social practices in society. This study aims to analyze the construction of divorce norms in fiqh and national marriage law, identify the forms of normative dualism in divorce practices in Mandailing Natal, and examine their implications for legal certainty and the protection of the parties’ rights. This research employs a socio-legal method with statutory and empirical approaches through interviews and observation. The findings reveal that normative dualism is manifested in the practice of divorce outside the court, settlement of divorce through family and customary mechanisms, and remarriage without an official divorce certificate. These conditions lead to legal uncertainty, weak protection of women’s and children’s rights, and administrative obstacles in social life. Therefore, harmonization efforts between fiqh and national law are necessary through educational, cultural, and institutional approaches to achieve legal certainty and justice.
Praktik Walimatul ‘Urs di Mandailing Natal: Antara Tradisi, Kepatuhan Sosial, dan Perspektif Maqashid Syariah: Walimatul ‘Urs Practices in Mandailing Natal: Between Tradition, Social Obligation, and the Maqasid al-Shariah Perspective Zuhdi Hasibuan; Raja Ritonga; Asrul Hamid; Andri Muda Nst; Ilham Ramadan Siregar
ISTIDLAL Vol 5 No 01 (2026): AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/alaqwal.v5i01.2023

Abstract

Walimatul ‘Urs in Mandailing Natal constitutes an integral component of local matrimonial traditions; however, its contemporary practice is frequently marked by excessive expenditure and ostentatious display. In many cases, members of the community irrespective of their socioeconomic status experience considerable social pressure to organize elaborate wedding ceremonies in order to conform to prevailing societal expectations. This study seeks to critically examine the incongruity between such extravagant practices of walimatul ‘urs and the normative framework of Maqasid al-Shariah, which underscores the principles of moderation, prudent wealth management, and the prevention of wastefulness (israf) and harm (mafsadah). Employing a qualitative research design, this study investigates the socio-economic implications of lavish walimah practices and evaluates their alignment with the higher objectives of Islamic law. The findings reveal that the excessive implementation of walimatul ‘urs generates adverse consequences, including substantial financial burdens on the families of the bride and groom, as well as psychological distress arising from heightened social expectations. Furthermore, these practices risk undermining the ethical and social objectives envisioned within the Maqasid al-Shariah framework. In light of these findings, this study advocates for a paradigmatic shift in societal attitudes toward the implementation of walimatul ‘urs, emphasizing simplicity, proportionality, and sustainability. Such a transformation is essential to ensure that matrimonial practices remain aligned with the core values of Islamic teachings while simultaneously fostering long-term social and economic well-being
METODOLOGI KRITIK HADIS ‘Ā`IḌ AL-QARNĪ: Telaah Normatif dan Kontekstual terhadap Karya-karyanya Ilham Ramadan Siregar; Asrul Hamid; Raja Ritonga; Muhammad Irsan Barus; Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol. 13 No. 1 (2025): Juni
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/diyaafkar.v13i1.20427

Abstract

This study examines ‘Ā`iḍ al-Qarnī's approach to understanding ḥadīth, focusing on matan analysis and the application of maqāṣid al-sharī‘ah in contextual interpretation. The research method used is qualitative through a literature review of ‘Ā`iḍ al-Qarnī's works and classical and contemporary ḥadīth literature. The main findings indicate that al-Qarnī criticises the literalist approach to ḥadīth matan, which often overlooks the maqāṣid dimension, and offers a thematic understanding model that integrates social context and universal Islamic values. Although he does not explicitly develop a methodology for sanad criticism, al-Qarnī emphasises the validity of meaning and the relevance of ḥadīth messages in the context of modern life. This study contributes theoretically by expanding the discourse on contemporary ḥadīth methodology through the integration of textual validity and maqāṣid al-sharī‘ah, while also providing practical implications for the renewal of a more adaptive and applicable approach to ḥadīth studies in modern Islamic education. Penelitian ini mengkaji pendekatan ‘Ā`iḍ al-Qarnī dalam memahami hadis dengan fokus pada analisis matan dan penerapan maqāṣid al-sharī‘ah dalam tafsir kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya ‘Ā`iḍ al-Qarnī dan literatur hadis klasik serta kontemporer. Temuan utama menunjukkan bahwa al-Qarnī mengkritisi pendekatan literalistik terhadap matan hadis yang sering mengabaikan dimensi maqashid, serta menawarkan model pemahaman tematik yang mengintegrasikan konteks sosial dan nilai universal Islam. Meskipun tidak membangun metodologi kritik sanad secara eksplisit, al-Qarnī menekankan validitas makna dan relevansi pesan hadis dalam konteks kehidupan modern. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas wacana metodologi hadis kontemporer melalui integrasi antara validitas tekstual dan maqāṣid al-sharī‘ah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pembaruan pendekatan studi hadis yang lebih adaptif dan aplikatif dalam pendidikan Islam modern.