Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum PIRAMIDA Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Hasanuddin Law Review Varia Justicia Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Hukum dan Pembangunan
I Gust i Ngurah Wairocana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENYESUAIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN BADUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013-2033 Komang Yoga Saputra; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.375 KB)

Abstract

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait. Semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk meningkatkan kualitas ekologis kota sebesar 30% belum terpenuhi di beberapa kota di Indonesia, regulasi tersebut harus sebesar 30% dari luas wilayah yang diantarnya di bagi menjadi dua macam, yaitu : 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang di bahas adalah apakah jumlah penyebaran Ruang Terbuka Hijau sudah sesuai dan bagaimana upaya dalam menyesuaikan penyebaran Ruang Terbuka Hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniyaitu pendekatan fakta (The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Ruang Terbuka Hijau dan penyebarannya di Kabupaten Badung telah memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau seperti apa yang diatur dalam Pasal 62 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013. Akan tetapi jika dilihat dari proporsi aspek Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat belum memenuhi memadai seperti dalam 30% tersebut dipisahkan 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat, Kabupaten Badung hanya memiliki kurang lebih 12% Ruang Terbuka Hijau Publik dan dimana jumlah untuk Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu 18%, dimana hal tersebut sudah jauh melebihi dari yang diwajibkan. Disinilah peran Pemerintah Kabupaten Badung serta pihak swasta yang terkait masih secara bertahap untuk merampungkan 20% Ruang Terbuka Hijau Publik yang dibutuhkan. Kedepannya pemerintah akan secara bertahap melakukan penyesuaian, dan diharapkan pula peran masyarakat di dalam proses penyesuaian dan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Implementasi, Upaya penyesuaian.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN BANGUNAN PADA KAWASAN JALUR HIJAU DI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Ketut Widiastra; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.437 KB)

Abstract

Perda Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, pada hakikatnya untuk mengatur, melindungi, serta menjaga tata ruang secara menyeluruh, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun Perda tentang tata ruang maupun yang berkaitan dengan usaha penataan ruang wilayah, seperti Perda tentang bangun-bangunan, tentang larangan mendirikan bangun-bangunan pada daerah jalur hijau. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang akan dibahas yakni bagaimanakah kepastian hukum terhadap bangunan-bangunan di kawasan jalur hijau, beserta hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap bangunan- bangunan di kawasan jalur hijau Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah jenis bangunan yang berdiri pada kawasan jalur hijau di Kecamatan Abiansemal adalah jenis bengunan permanen dan bangunan semi permanen, dan untuk upaya penertibannya Pemerintah Kecamatan Abiansemal telah melakukan upaya berupa peningkatan koordiansi antara instansi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Kata Kunci : Izin, Kepastian Hukum, Jalur Hijau
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROSES PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI BALI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Zenith Syahrani; I Gusti Ngurah Wairocana; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.417 KB)

Abstract

According to Article 1 paragraph (2), The 1945 Contitution of the Republic of Indonesia, fourth amendment, sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution. That article explicitly explained that people has role in government practice through involve in people participation in the process of making regulation, in this case Peraturan Daerah Provinsi Bali. On the other side, participation has also becomes an important indicator in the effort of achieving a Good Governance. How is the mechanism and the type of that people participation? And what is the relevancy between participation and Good Governance? This paper uses normative legal method and descriptively analyzed, it will explicate the rules of the mechanism of people participation in government practice based on the regulation and its relevancy with the effort of achieving Good Governance.
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Akbar Bram Mahaputra; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.431 KB)

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN), membawa konsekuensi tidak adanya lagi pegawaihonorer/pegawai tidak tetap, namun yang dikenal adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Terkait denganhal tersebut maka timbul pertanyaan, bagaimana pengaturan pengadaan PPPKserta hak dan kewajibannya dalam formasi Aparatur Sipil Negara. Jenis penelitianini menggunakan metode yuridis normatif. Pengaturan pengadaan PPPK dalampenyusunan kebutuhan pegawai adalah tidak jelas. Kesimpulan yang diperolehadalah Hak PPPK memiliki gaji dan tunjangan, sedangkan kewajibannya adalahmelaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
HUBUNGAN ANTARA NORMA HUKUM DENGAN ASAS HUKUM Dedy Triyanto Ari Rahmad; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.705 KB)

Abstract

A relationship between the principle of legal norm when viewed in passing the ruleof law on a legal system is the principle of legal norm as a fundamental norm that be abasic though in legal system that formulated to be the rule of legislation. In Article 5and Article 6 Act No.12 in 2011 of Regulations, the problem is the principle of legalnorm has been directly concerning the establishment rule of law. The formulation of theproblem that can be drawn is how the relationship between the principle of the rule oflaw with the law? This problem will be researched with the normative legal researchmethod to produce an argumentation based on the theory as prescript in finishing theproblem faced. Acording to the author, the principle of legal norm is used as a materialof the consideration by the legislature in the formation a rule of legislation. Therefore,the law makers should not make a principle of legal norm to be a rule of law in articlesof the law.
PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN TENAGA KERJA I Gede Kusnawan; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.992 KB)

Abstract

Jurnal ini bejudul “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakiat. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkait penerimaan tenaga kerja belum berlaku secara efektif karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakiat dan faktor budaya. Terdapat pula hambatan dalam  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut yaitu adanya penerapan sanksinya belum dijalankan secara efektif, peraturan perlu disosialisasikan kembali, kurangnya pemahaman perusahaan dan penyandang disabilitas terhadap peraturan yang berlaku.
TINGKAT KEKERASAN TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL I Komang Putrayasa; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.19 KB)

Abstract

The level of violence against street children who are victims of sexual abuse crime in terms of criminal law perceptive. To the problem of how to shape the legal protection of street children who are victims of sexual abuse crimes? and how the sanctions against perpetrators of sexual abuse of street children?. The method of writing using descriptive normative methods. The results related to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and the Code of Criminal Second Book Chapter XIV: Crimes Against Sexual. World streets filled with violence and exploitation, other forms of violence against street children ranging from the physical, psychological, and sexual violence.
IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN KAWASAN TERTIB HUKUM DALAM UPAYA PENGATURAN LALU LINTAS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG I Made Adi Krisna Jayantara; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.479 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul “Implikasi Penerapan Peraturan Kawasan Tertib Hukum Dalam Upaya Pengaturan Lalu Lintas Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng”. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dibentuknya Kawasan Tertib Hukum di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng. Peraturan ini meliputi berbagai macam aspek hukum seperti kriminal, narkoba, parkir, permasalahan sosial, yang diterapkan pada suatu kawasan yang dinamakan Kawasan Tertib Hukum yang salah satunya juga adalah aspek lalu lintas. Berdasarkan judul di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di dalam penyelenggaraan peraturan Kawasan Tertib Hukum di Kabupaten Buleleng dan faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Arikel ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis pendekatan fakta dan jenis pendekatan perundang-undangan. Proses pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara serta observasi langsung di lapangan. Dinas Perhubungan di dalam menyikapi adanya peraturan ini adalah melakukan apa yang memang menjadi kewenangannya seperti yang di amanatkan oleh undang-undang, seperti pembuatan marka jalan, rambu lalu lintas, dan penjagaan. Selain itu ditemui juga faktor pendukung pelaksanaan, yaitu faktor dasar hukum dan faktor hubungan baik antar instansi. Faktor penghambat pelaksanaanya adalah belum adanya produk hukum mengenai Kawasan Tertib Hukum, faktor kondisi lingkungan, dan faktor masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperjelas keterlibatan pemerintah di dalam penyelenggaraan Kawasan Tertib Hukum sebaiknya Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan produk hukum daerah berkaitan dengan Kawasan Tertib Hukum. Kata Kunci: Peraturan, Kawasan Tertib Hukum, Kewenangan
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I Wayan Hadi Sumarjana; I Gusti Ngurah Wairocana; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.149 KB)

Abstract

Penyakit yang ditimbulkan akibat tembakau seperti impotensi, kemandulan, gangguang janin, enfiesma, bronhitis kronis sampai berbagai jenis penyakit kanker. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dalam pengendalian dampak dari rokok tesebut salah satunya yaitu pembuatan KTR ( Kawasan Tanpa Rokok ) yang telah dijabarkan dalam Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 dan keputusan bersama Menteri kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011. Mengenai keputusan tersebut pemerintah Provinsi Bali melakukan pembuatan produk hukum berupa peraturan Daeraah Provinsi Bali No 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Lembaran Daerah Provinsi bali Tahun 2011 nomor 10 tahun 2011-TLD No.10, selanjutnya disingkat menjadi Perda Provinsi Bali tentang KTR. Terkait dari peraturan daerah tersebut Kabupaten Badung juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang KTR yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dibuat Pemerintah Kabupaten Badung sampai saat ini belum efektif karena masih belum terlalu diketahui masyarakat sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka dengan ini pemerintah Kabupaten Badung bersama instansi – instansi yang terkait mengadakan sidak, pengawasan dan pemantaun di kawasan – kawasan yang menurut peraturan tersebut dilarang untuk merokok.
EFEKTIVITAS STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN TRANS SARBAGITA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2011 I Putu Budianayasa; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.644 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Efektivitas Standar Pelayanan Angkutan Trans SARBAGITA Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011. Seiring terjadinya kemacetan arus lalu lintas wilayah Provinsi Bali yang disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor maka Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan moda transportasi angkutan umum Trans SARBAGITA. Sesuai ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan a. Angkutan umum diselenggarakan dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau, b.Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun rumusan masalah sebagai berikut Apakah pelaksanaan tugas pemberian layanan jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011? serta Apakah kendala yang dihadapi Angkutan Umum Trans SARBAGITA dalam Pelayanan Angkutan Umum?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Angkutan Umum Trans SARBAGITA Pelaksanaan Program Angkutan Trans SARBAGITA belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trans SARBAGITA. Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan adalah berdasarkan kendaraan operasional,berdasarkan sarana dan prasarana,berdasarkan Sumber Daya Manusia yang belum optimal. KATA KUNCI : Angkutan Umum Trans SARBAGITA, Standar Pelayanan, Kendala.
Co-Authors A. A. Arvino Ananda Kusuma Agus Arya Anggana Putra Akbar Bram Mahaputra Anak Agung Ayu Hamara Kamini Anak Agung Istri Widya Prabarani Anom Eka Kusyadi Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana David Isles Dedy Triyanto Ari Rahmad Desak Putu Dewi Kasih Dewi Irmayanti Zanivah Eddy Nyoman Winarta Edward Thomas Lamury Hadjon Finanto Valentino Fitri Indrawati G Marhaendra WA Galang Wira Yudha Hermanto, Bagus I Dewa Made Suartha I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Deva Maliarda Guna I Gede Kusnawan I Gede Pasek Pramana I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi I Gusti Ngurah Agung Nugraha P. I Gusti Ngurah Parikesit I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Ngurah Parikesit, I Gusti Ngurah I Gusti Ngurah Tommy Arizona I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiartha I Ketut Widiastra I Komang Ady Ardhiana I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Juliarta I Komang Putrayasa I Komang Trisna Adi Putra I Made Adi Krisna Jayantara I Made Adi Wiranegara I Made Dwi Krisnawan I Made Ela Suprisma Cahaya I Made Sarjana I Made Wirya Darma I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Budianayasa I Putu Dicky Ramandhika Putra I Wayan Adi Saputra I Wayan Arsana Rama Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Hadi Sumarjana I Wayan Suardana I Wayan Yoga Surastika Ida Ayu Kade Kusumaningrum Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pemaron Ida Bagus Ade Wihendra Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gde Gni Wastu Ida Bagus Putu Surya Chandra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Jeanne Wiryandani Ratmaningrum Kadek Agus Sudiarawan Kadek Sarna Kadek Yoni Vemberia Wijaya Ketut Nindy Rahayu Sugitha Klemens Mandu Komang Yoga Saputra Layang, I Wayan Bela Siki Luh Putu Vindiata Candra Dewi Made Fetty Pridayanti Made Gde Subha Karma Resen Made Suksma Prijandhini Devi Salain Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Maria Elisabeth Sandrina Bonay Martana, Putu Ade Hariestha Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Ditha Angreni Ni Ketut Rianingsih Waringin NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Arini Ni Made Deby Anita Sari Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Kusuma Wardhani Ni Made Priska Mardiani Ni Made Saraswati Pratisthita Ni Putu Intan Cahayahati Ni Putu Rinawati Ni Wayan Adiani Nur Fadhilla Rachmadani NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Setiawan Adiwijaya Pattun Nababan Putu Arya Aditya Pramana Putu Dimas Bagoes Sumartha Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumerthayasa Putu Wisnu Pradnyan Mulya ML Raodatul Jannah Regina Natalie Theixar Sanny Budi Kusuma Selvi Marcellia Sri Intan Danayanti Wayan Widi Mandala Putra Yudi Prawira Zenith Syahrani