Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum PIRAMIDA Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Hasanuddin Law Review Varia Justicia Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Hukum dan Pembangunan
I Gust i Ngurah Wairocana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PENCEMARAN AIR SUNGAI DI KOTA DENPASAR AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH SABLON Fitri Indrawati; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.136 KB)

Abstract

The title of this legal research is Law Enforcement in Prevention River Water Pollution in Denpasar Sewerage result of Screenprinting.Enforcement of environmental law is aimed at the prevention of pollution and environmental  destruction.Enforcement of environmental law aims to punish perpetrators of pollution and environmental destruction.The use of administrative law in the enforcement of environmental law has two preventive measures against pollution of the river water, the preventive efforts and the efforts of repressive.The purpose of this study was to determine the environmental law enforcement and the application of administrative sanctions against the perpetrators of river water pollution in the city of Denpasar and Denpasar know government efforts in the prevention and control of pollution of river water.Type used in this paper is empiris.Teknik legal research used data collection is collecting secondary data and primary data.This type ofapproach used is collecting data from the field obtained from interviews and literaturestudy.The conclusion of this study is that law enforcement is still weak, because in law enforcement still find a lot of obstacles.Administrative law enforcement is considered effective in the prevention of pollution of river water Denpasar is the government's efforts in the form of preventive measures is the government doing counseling and guidance to the public or industry entrepreneur, and the efforts that the government of Denpasar repressive action against employers who do the printing with the river water pollution issued a warningto revocation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Sri Intan Danayanti; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.668 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p01

Abstract

Pada dasarnya salah satu permasalahan sosial yang belum pernah tuntas di tanggulangi ialah pekerja anak. Pengaturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataanya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini ialah untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum.
PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI DENPASAR Pattun Nababan; I Gusti Ngurah Wairocana; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To carry out the functions of immigration, The Government of Indonesia setselective policy against foreigners including foreign worker who intend to work andenter Indonesia’s teritory. To support the policy, it is necessary setting, restrictions, andservices like limited stay permit granting. In order to prevent or reduce immigrationviolations, it is necessary instrument of the immigration law enforcement byimmigration control and immigration action.
LEGALITAS PERDAGANGAN APLIKASI LEWAT JEJARING SOSIAL MELALUI BISNIS ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.485 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Legalitas Perdagangan Aplikasi Lewat Jejaring Sosial Melalui Bisnis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dengan tujuan untuk mengetahui legalitas perdagangan aplikasi lewat jejaring sosial. Penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dan simpulan dari penelitian ini adalah kegiatan pelaku bisnis online yang melakukan penjualan aplikasi lewat jejaring sosial merupakan perdagangan aplikasi yang ilegal karena memperbanyak aplikasi yang dijual dengan melanggar ketentuan pada pasal 16 ayat (2) serta telah melanggar pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehingga perbuatan dari pelaku bisnis online tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Kata Kunci : Legalitas, Perdagangan, Hak Cipta, Jejaring Sosial
KEABSAHAN PENERAPAN PASAL 93 UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH YANG TIDAK MENETAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR I Wayan Suardana; I Gusti Ngurah Wairocana; Ida bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.366 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p13

Abstract

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di wilayah yang belum memberlakukan penyelenggaran kesehatan masyarakat in casu PSBB. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan diatas adalah adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan kasus, pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif dan teknik interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 UU KK tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sehingga penetapan Made Suwardana (Ketua Panitia Pelaksana) sebagai Tersangka tidak sah hukum. The aim of this research is to know the validity of the application of article 93 of Law No. 6/2018 about Health Quarantine (UU KK) in areas where the implementation of public health in casu PSBB has not been enforced. The reseacrh methods used to analyze problems is normative research, with statute approach, conceptual approach, case approach, and fact approach. It consists of primary, secondary and teritary sources of legal material. The technique of collecting the legal materials are descriptive and systematic interpretative. The result of the research shows that Article 93 UU KK can not be implemented for mass ngaben activity in Sudaji Village, Sawan Sub-Distric, Buleleng Distric, Bali Province. Therefore, the determination of the suspect Mr. Made Suwardana (the chief of executive committee) is not legally valid.
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA LAUNDRY I Komang Agus Sastra Mahayana; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.004 KB)

Abstract

The authority of the Government of Denpasar city in the granting permit oflaundry business, carried out by the licensing agency up to its issuance as long as thebusiness do not have a negative impact. As for the constraint and sanction to theperpetrator of laundry business without permit, this study is using the normative legalresearch method. While it is made easier to obtain the permit by the opening ofIntegrated Service Unit, still there are businesses running without permits, one of thereasons that causing a constraint for the perpetrator of business who does not processthe permit is that the time consuming for processing the permit and the intricatebureaucracy. Meanwhile the constraint of the Government is that the lack ofsocialization continuously to appeal for the society to process the permit. Also by law ithas been regulated regarding the sanction for the violation. The Government ofDenpasar city has an authority in granting the laundry business permit aroundDenpasar as long as the business do not have a negative impact with the related agencythat is the Licensing Agency and the constraint for the Government of Denpasar city inthe issuance of the permit is that the lack of proactive action from the permit applicantso that complicate the Government in processing the permit.
PROSES PEMBUKTIAN SEORANG ANAK LUAR KAWIN TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA MELALUI TES DNA Sanny Budi Kusuma; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.187 KB)

Abstract

This paper titled "A Verification Process Children Born of Unregistered Marriage to her Biological Father by DNA Test" in order to know the law enforcement of children prove process to the biological father by DNA test and what are the consequences for a man who proved to be the biological father of a children born of unregistered marriage because it is not fair and right if our law let the man which is a biological father from a child who was born of unregistered marriage free. The research that used is normative legal research. Conclusions from the study are a verification process an children born of unregistered to the biological father by DNA tests have the law enforcement because it is done by experts and reflects the rule of law because the samples obtained the DNA test will not change throughout one’s life, and the consequence is the man who proved to be the biological father of the illegitimate child should be admitted and made Children Acknowledgement Act and Children Legalization Act to give bond as well as the force of law in the process of implementation of the demands of the rights and obligations of the legal relationship between illegitimate child with her biological parents, especially father.
LEGALITAS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Ni Kadek Ditha Angreni; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.196 KB)

Abstract

Segala hal yang berkaitan dengan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Maka, dibuatlah tulisan dengan judul Legalitas Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui syarat sahnya jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan akibat hukum dari akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu syarat sahnya jual beli tanah yaitu syarat materiil berupa subyek dan obyek dan syarat formal yaitu peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta tanah. Adapun akibat hukum dari akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli tanah yaitu aktanya dapat dibatalkan, akibat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dalam tugas dan wewenangnya dapat diberhentikan. Kata Kunci: Legalitas, Jual Beli, Akta Tanah
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN KONTRAK MENGENAI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TIDAK DICATATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PADA CV. WIJAYA STEEL A. A. Arvino Ananda Kusuma; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.377 KB)

Abstract

Berdasarkan riset pelaksanaan perjanjanjian kerja waktu tertentu sering disiasati oleh pelaku usaha, dimana perjanjian kerja waktu tertentu wajib dibuat dalam bentuk tertulis sedangkan dalam pelaksanaanya dibuat dalam bentuk lisan. Hal tersebut akan melemahkan posisi karyawan karena bentuk tertulis lebih menjamin kepastian hukum dan kewajiban para pihak jika terjadi perselisihan akan sangat membantu dalam proses pembuktian. Penelitian ini dilakukan di CV. Wijaya Steel bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada CV. Wijaya Steel yang merupakan perusahaan pengolahan baja terbesar di kecamatan Blahbatuh kabupaten Gianyar dan sebagian besar karyawan pada CV. Wijaya Steel yang merupakan karyawan kontrak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang mengikat karyawan kontrak pada CV. Wijaya Steel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti kesenjangan antara teori dengan kenyataan dilapangan yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Wijaya Steel belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk lisan seharsunya berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu tapi hal tersebut belum dilaksanakan. Hal ini terkait pada kurangnya kesadaran perusahaan tentang pelaksanaan perjanjian tersebut dan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha maupun karyawan oleh Pemerintah. Kata Kunci : perjanjian kerja, perlindungan, pengusaha, karyawan kontrak
PENGARUH UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN APABILA DEBITUR PAILIT Putu Arya Aditya Pramana; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.805 KB)

Abstract

In the Bankruptcy Act and the Mortgage Act lies a conflict of norms, which in both of these laws regulate the same mattersregarding the authority in the execution of creditor’s mortgageobjects if the debtor is bankrupt. Mortgage Act putting dependents position holders of mortgage lenders as a preferred lender with authority to execute the object's own freedom mortgages, whereas the Bankruptcy Act notch lenders mortgage holders preferred but limited execution rights. Thus, it can be drawn a conclusion that the decision of the bankruptcy court imposed not result in the destruction of the rights of dependents. Creditors mortgage holder retains the right to execute the object's own preference mortgages under their control. However, the execution time of the suspension of the right of mortgage guarantees a maximum of 90 (ninety) days from the decision rendered by the bankruptcy court. In writing this paper the authors use this type of normative juridical research.
Co-Authors A. A. Arvino Ananda Kusuma Agus Arya Anggana Putra Akbar Bram Mahaputra Anak Agung Ayu Hamara Kamini Anak Agung Istri Widya Prabarani Anom Eka Kusyadi Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana David Isles Dedy Triyanto Ari Rahmad Desak Putu Dewi Kasih Dewi Irmayanti Zanivah Eddy Nyoman Winarta Edward Thomas Lamury Hadjon Finanto Valentino Fitri Indrawati G Marhaendra WA Galang Wira Yudha Hermanto, Bagus I Dewa Made Suartha I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Deva Maliarda Guna I Gede Kusnawan I Gede Pasek Pramana I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi I Gusti Ngurah Agung Nugraha P. I Gusti Ngurah Parikesit I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Ngurah Parikesit, I Gusti Ngurah I Gusti Ngurah Tommy Arizona I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiartha I Ketut Widiastra I Komang Ady Ardhiana I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Juliarta I Komang Putrayasa I Komang Trisna Adi Putra I Made Adi Krisna Jayantara I Made Adi Wiranegara I Made Dwi Krisnawan I Made Ela Suprisma Cahaya I Made Sarjana I Made Wirya Darma I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Budianayasa I Putu Dicky Ramandhika Putra I Wayan Adi Saputra I Wayan Arsana Rama Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Hadi Sumarjana I Wayan Suardana I Wayan Yoga Surastika Ida Ayu Kade Kusumaningrum Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pemaron Ida Bagus Ade Wihendra Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gde Gni Wastu Ida Bagus Putu Surya Chandra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Jeanne Wiryandani Ratmaningrum Kadek Agus Sudiarawan Kadek Sarna Kadek Yoni Vemberia Wijaya Ketut Nindy Rahayu Sugitha Klemens Mandu Komang Yoga Saputra Layang, I Wayan Bela Siki Luh Putu Vindiata Candra Dewi Made Fetty Pridayanti Made Gde Subha Karma Resen Made Suksma Prijandhini Devi Salain Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Maria Elisabeth Sandrina Bonay Martana, Putu Ade Hariestha Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Ditha Angreni Ni Ketut Rianingsih Waringin NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Arini Ni Made Deby Anita Sari Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Kusuma Wardhani Ni Made Priska Mardiani Ni Made Saraswati Pratisthita Ni Putu Intan Cahayahati Ni Putu Rinawati Ni Wayan Adiani Nur Fadhilla Rachmadani NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Setiawan Adiwijaya Pattun Nababan Putu Arya Aditya Pramana Putu Dimas Bagoes Sumartha Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumerthayasa Putu Wisnu Pradnyan Mulya ML Raodatul Jannah Regina Natalie Theixar Sanny Budi Kusuma Selvi Marcellia Sri Intan Danayanti Wayan Widi Mandala Putra Yudi Prawira Zenith Syahrani