p-Index From 2021 - 2026
14.417
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Jurnal Public Policy Ilmu Hukum Prima Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes RIO LAW JURNAL Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi International Journal of Education and Social Science (IJESS) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Suara Edukasi Hukum Jurnal Begawan Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Penjatuhan Sanksi Bagi Keluarga Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Mahful, Aldy; Fence M. Wantu; Karlin Z. Mamu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi bagi keluarga penerima dana hasil tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalasis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang mempengaruhi penjatuhan sanksi ialah adanya fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan kelengkapan barang bukti; terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana ia membuka rekening atas nama dirinya (sebagai istri) dari terdakwa, dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana; terdakwa melakukan tindakan manipulative data secara berulang dan dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat pemerintah dalam pemberantas tindak pidana pencucian uang; serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dimana terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
Tinjaun Hukum Pembuktian terhadap Visum rt Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan: Jurnal Alwin Hippy, Alwin; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Visum et Repertum (VeR) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 802 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR memiliki kedudukan krusial sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang mampu memberikan bukti ilmiah mengenai adanya persetubuhan dan kekerasan. Dalam Putusan MA Nomor 802 K/Pid/2017, VeR menjadi instrumen kunci bagi hakim untuk membatalkan putusan bebas tingkat pertama dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan persetubuhan terhadap korban yang dalam keadaan tidak berdaya.
Ius Contituedum Regulation of the Substance of Police Repressive Actions in Protests that Result in Riots Ryan Sukma Wibawa; Fence M. Wantu; Dian Ekawty Ismail
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 1 (2026): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i1.911

Abstract

The purpose of the study was to analyze the legality and limits of police repressive actions against protests that resulted in riots. This type of research is normative legal research with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The analysis used in this study is an analytical descriptive technique. The results of the research show that the law is always used as a guideline in limiting all citizens' behavior to stay on the right path. Protests often lead to riots, destruction of public facilities, attacks on officers, and violations of public order, so that there is a criminal threat for protesters who do not maintain order and security. The regulation of police repressive actions in protests that result in chaos still needs special refinement in the context of protests, among which the substance of repressive actions must also harmonize technological developments and digitalization in security maintenance. The rules need to be updated by adding objective indicators of threats, public accountability mechanisms, transparent documentation obligations, measurable proportionality standards, and room for recovery for victims of abuse of power.
Compatibility of Constitutional and Supreme Court Decisionson Small Island Protection Gustiyanti Tangahu; Fence M. Wantu; Supriyadi A. Arief
Nusantara: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2026): Nusantara: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/nusantara.v1i2.185

Abstract

This study examines the legal consistency between Constitutional Court Decision No. 35/PUU-XXI/2023 and Supreme Court Decision No. 57P/HUM2022 regarding small island protection in Indonesia. It focuses on the judicial review of the Coastal Area and Small Islands Management Law following a mining dispute on Wawonii Island. The research employs a normative legal method with statutory and casebased approaches. Findings indicate that the Constitutional Court affirms the prohibition of mining on small islands as conditional, rather than absolute, contingent upon technical, ecological, and socio-cultural impacts. Simultaneously, the Supreme Court categorizes such activities as abnormally dangerous, reinforcing environmental safeguards. This judicial synchronization establishes a robust regulatory framework that prioritizes sustainability, tightens environmental permitting instruments, and ensures legal certainty for stakeholders. These rulings strengthen the constitutional rights of coastal communities against exploitative activities, mandating that natural resource utilization must strictly adhere to rigorous ecological standards to prevent irreversible damage to vulnerable island ecosystems.
Efektivitas Dakwaan Pasal 359 KUHP dalam Perspektif Keadilan Hukum Hardini; Fence M. Wantu; Mellisa Towadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan efektivitas dakwaan Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pemenuhan keadilan hukum berdasarkan kesesuaian antara konstruksi peristiwa hukum dan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis komparatif antara perkara yang melibatkan Ferdy Sambo dan perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dakwaan Pasal 340 sangat bergantung pada kemampuan pembuktian unsur perencanaan secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus Ferdy Sambo, unsur perencanaan terbukti secara sistematis sehingga penerapan Pasal 340 dinilai relevan dan memenuhi keadilan hukum. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN GTO, fakta persidangan menunjukkan perbuatan yang bersifat spontan sehingga hakim lebih tepat menerapkan Pasal 338 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dakwaan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materil, tetapi terutama oleh kesesuaian antara norma yang didakwakan dan fakta materiil, guna menjamin proporsionalitas pidana, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
Faktor-Faktor Yang Menjadi Permasalahan Dalam Pendaftaran Tanah Di Kelurahan Hutuo Moh. Shafwan Saifullah Pakaya; Fence M.Wantu; Nirwan Junus
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2941

Abstract

The aim of this research is to find out the process and implementation of land registration in Hutuo Village, as well as to find out the factors that cause problems in land registration in Hutuo Village. The type of research used is Empirical Legal research. Data collection techniques were carried out using interview techniques and literature. Then the writer will analyze the data obtained in the research process descriptively, in this case the researcher will describe the description of the research subjects and objects as the results of the research he conducted. The results of this research indicate that land registration in Hutuo Village in view of Government Regulation Number 24 of 1997 is still not optimal. This is proven by the data in Hutuo Village where there are still a large number of unregistered land cases. However, the cases of land that have not been registered have not been resolved, due to the background obstacles that influence the achievement of legal certainty in the Hutuo Village. The suggestion in this research is that the Government, especially the Regional Office of the National Land Agency in Gorontalo Regency, continues to strive to carry out more outreach to the people of Hutuo Subdistrict to carry out land registration so that they can have a certificate to obtain legal certainty.
Dialektika Hukum dan Identitas dalam Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Gorontalo Nijam Hiliwilo; Fence M. Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/06fh9b59

Abstract

This research discusses Decision Number 67/Pdt.P/2024/PN Gto at the Gorontalo District Court regarding a request to change a child's name from "Nadelia Nazwa Putri Baune" to "Aurel Syahwana Putri Baune," filed by the parents for administrative convenience. The study focuses on analyzing the judges' legal considerations in granting the application, emphasizing the relationship between compliance with formal norms, the relevance of the reasons presented, and the social sensitivity inherent in the case. Data was collected thru a study of judgment documents, interviews with judges, and analysis of relevant legal literature. The research results show that judges use a combination of legal-formal considerations based on the Population Administration Law and the principle of expediency, which emphasizes the smooth administration of children. Although the applicant's reasons were considered simple, the judge still deemed the application valid because it did not contradict the law, did not harm third parties, and was supported by administrative evidence and witnesses. However, critical analysis shows that the judges' ratio decidendi tends to be more pragmatic than in-depth, potentially setting a permissive precedent in similar cases. In conclusion, this decision reflects legal practices that are responsive to societal needs, but it still requires strengthening legal argumentation standards to balance legal certainty, justice, and utility.
PENYEBARAN MEME YANG MENGANDUNG UNSUR PENGHINAAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TELAAH PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN MENGGAGAS PENGATURAN KE DEPAN Rahma Ayu Arief; Fence M. Wantu; Irlan Puluhulawa
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 7 No 1 (2026): Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v7i1.10560

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang mempermudah pembuatan dan penyebaran meme, namun berpotensi menimbulkan penghinaan di ruang digital. Rumusan masalah penelitian ini adalah implikasi pertanggungjawaban pidana serta konsep pengaturan hukum terhadap meme bermuatan penghinaan berbasis AI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan implikasi hukum pembuatan dan penyebaran meme yang mengandung unsur penghinaan melalui Artificial Intelligence (AI) terhadap pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lebih lanjut, Konsep pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran meme yang mengandung unsur penghinaan di Indonesia masih belum memadai dan belum bersifat komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kecerdasan buatan, sehingga pengaturan yang ada masih bersifat umum dan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana Zulkarnain Pantoli; Fence M. Wantu; Irlan Puluhulawa
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta merumuskan bentuk perlindungan dan solusi yang dapat diterapkan, mengingat masih lemahnya posisi korban yang cenderung ditempatkan sebagai alat pembuktian dan belum memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan korban telah diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketergantungan pada KUHAP yang belum berorientasi pada korban, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, serta adanya impunitas dalam penegakan hukum, sehingga hak korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan belum terpenuhi secara maksimal. Kata Kunci: Korban, pelanggaran HAM berat, sistem peradilan pidana.
From Administrative Compliance to Performance-Based Budgeting: Evaluating Education Fund Effectiveness in Local Government Ashwad Ashwad; Asna Aneta; Fence M Wantu; Meyko Panigoro
Journal Public Policy Vol 12, No 3 (2026): July
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i3.14822

Abstract

This study aims to evaluate the planning and optimize the management of the Education Allocation Fund at the Boalemo Regency Education and Culture Office in supporting improvements in the quality and equity of education services. This study employed a qualitative approach, grounded in a public policy perspective, using descriptive-evaluative methods. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies of education planning and budgeting documents, with key informants from the local government and relevant stakeholders. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, complemented by data validity testing. The results indicate that the planning of the Education Allocation Fund in Boalemo Regency adheres to the regulatory framework and regional planning documents, but remains administrative in nature and is not entirely based on the performance and real needs of educational units. Optimization of education fund management is also suboptimal, particularly in the linkages between budget allocation, program implementation, and achievement of Minimum Service Standards (SPM) indicators. The study's conclusions confirm that increasing the effectiveness of education spending is not solely determined by budget size but is highly dependent on the quality of planning, management, and ongoing monitoring and evaluation mechanisms. Optimizing the Education Allocation Fund requires strengthening data-based planning, performance-based budgeting, and integrated policy evaluation.
Co-Authors Abd. Rahman Saidi Abdul Hamid Tome Abdul Rahman Toyi Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ainnur R. Tamu Akbar, Gitacitra Purnama Alan Djaini Alti Mohamad Anatasya Awalia S. Hasan Andi Mirzan Doda Andris E. Bahutala Angraini K. Baculu Anis H. Bajrektarevic Anisa R. Sunge Apripari, Apripari Arianty Junita Rintjap Arsyad, Yusna Ashwad Ashwad Asna Aneta Attamimi, Moh. Fahriansyah Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Bajrektarevic, Anis H. Dama, Fatmawati Daud, Akbar H. Ahmad Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Erman I. Rahim Fadhly Muhaimin Moyiu Fajrianty, Nurul Putri Fandaria Putri Yasin FATIN FATIN Fenty Puluhuwa Fenty Puluhuwa Fenty U. puluhulawa Firmansyah Umar Gavinna Mantali Gitacitra Purnama Akbar Gustiyanti Tangahu Hardini Hidayat Hidayat Hippy, Alwin Hippy, Januar Irlan Puluhulawa Iyut Paputungan Jihan Akune, Sri Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kadek Wijayato Kokalo, Milawati Laras Firman Harun Lusiana Margareth Tijow Lusiana Tijow Madina Mulia Ahmad Mahful, Aldy Mamu, Karlin Z Manopo, Jusril D. MASIONU, ABDUL RAHMAN Maya Lasena Melisa Towadi Mellisa Towadi Meyko Panigoro Mizan, Mizan Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Alim Rifay Thalib Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Qosim Thalib Mohamad Suarno Nur Mohamad Suarno Nur Mohamad Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Fiqih Ashar Mohammad Rivaldi Lasulika Monoarfa, Parasya Aidilla Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Ibnu Hidayat Muhtar, Mohammad Hidayat Mulia Putri Mokodompis Mutia Cherawaty Thalib Nasruddin Yusuf Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nijam Hiliwilo Nirwan Junus Noholo, Rahmat Novendri M Nggilu Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Nur’ain Humolungo Nuvazria Achir Pelu, Febriyanti Potale, Mutiara Pretty Fabiola Andini Putri Amaliah Baderung Putri H. Yassin Putri, Viorizza Suciani Rahayu Budiiswanti, Srinorindra Rahim, Erman Rahma Ayu Arief Rahmah Y. Mantali , Avelia Rahmah Y. Mantali, Avelia Rahmat Kokalo, Milawaty Rahmat Noholo Rahmat Teguh Santoso Gobel Rahmawati Putri Musa Rasyid, Usman Rein Devrizal Ibrahim Resti Riancana Resti Riancana Retno Risalatun Solekha Ria Beu Ricca Aditya Rilla Miftahuljannah Potale Rinoldi Mantali Rulan Pobi Ryan Sukma Wibawa Sapitri Nusi, Devi Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Sazpah, Wahana Shyandra Putri Buhang Sigit Pratama Maulu Siti Rahmawati Djula Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri rahayu Ningsih Pongolingo Srinorindra Rahayu Budiiswanti Subari Subari Suci Nabila Mustapa Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Umar, Firmansyah Vifi Swarianata Vivi Oktaviani Pulukadang Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Yanti Aneta Yasin, Husain N Yusuf Husen Yusuf, Arni Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Pantoli