Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Ilmu Hukum Prima Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes RIO LAW JURNAL Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi International Journal of Education and Social Science (IJESS) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial LamLaj Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Suara Edukasi Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Fence M Wantu
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Penyimpangan Prosedur Administratif Dalam Perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO Manopo, Jusril D.; Fence M. Wantu; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2277

Abstract

Isu utama dalam perkara ini ialah pengajuan gugatan tanpa menempuh banding administratif sebagaimana diwajibkan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yang mencerminkan inkonsistensi hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi peradilan, dan pelanggaran prinsip good governance. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penyimpangan prosedur administratif dalam perkara Nomor 1/G/2025/PTUN.GTO di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum tertulis dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyimpangan prosedur administratif dapat menimbulkan preseden keliru yang mendorong masyarakat mengabaikan mekanisme administratif dan langsung menempuh jalur litigasi, sehingga berpotensi memperberat beban peradilan. Lebih lanjut, fenomena ini mengurangi akuntabilitas birokrasi karena mekanisme koreksi internal pemerintah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menegakkan syarat administratif, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.
URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANNYA Wantu, Fence M; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohammad Hidayat
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ay9p2325

Abstract

Urgensi penentuan dan penegakan hukum terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sempadan pantai di wilayah pesisir Teluk Tomini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah di area tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti. Penguasaan Tanah: Menentukan siapa yang memiliki hak untuk menguasai tanah di sempadan pantai, yang bisa jadi pemerintah, masyarakat setempat, atau badan hukum. Pemilikan Tanah: Mengklarifikasi status kepemilikan tanah, apakah itu tanah negara atau tanah hak milik pribadi. Penggunaan Tanah: Menetapkan jenis penggunaan tanah, seperti untuk perumahan, layanan umum, atau kegiatan komersial. Pemanfaatan Tanah: Memastikan tanah digunakan untuk tujuan yang sesuai, seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi, sosial, atau pertanian. Kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep penataan penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini? dan Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini?. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan Penentuan dan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan tanah dan memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan demikian, dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Teluk Tomini.
Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum Abdul Rahman Toyi; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto terhadap tindak pidana perjudian daring berdasarkan Pasal 303 KUHP, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif, dengan menelaah bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan yang sama, namun terdapat perbedaan pidana yang dijatuhkan 7 bulan penjara terhadap terdakwa Djufri Machmud dan 10 bulan terhadap terdakwa Yusri Pakaya. Perbedaan ini disebabkan oleh penilaian subjektif hakim terhadap faktor peringanan dan pemberat, meliputi peran pelaku, jangka waktu perbuatan, serta besaran hasil tindak pidana. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan melalui diskresi yudisial, disparitas pemidanaan yang tidak disertai justifikasi rasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan penerapan asas equality before the law
Transformasi Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Media Sosial: Studi Strategis Kemenkumham Gorontalo dalam Menindak Pelanggaran atas Cuplikan Film Sri rahayu Ningsih Pongolingo; Fence M. Wantu; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2612

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan karya sinematografi di berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama atas cuplikan film yang diunggah, dibagikan ulang, atau dimodifikasi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang serius karena melanggar hak ekonomi dan moral pencipta serta melemahkan sistem perlindungan karya intelektual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo harus meliputi tiga aspek utama: preventif, represif, dan kolaboratif. Pendekatan preventif melalui edukasi hukum masyarakat dan literasi digital diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum publik. Pendekatan represif menuntut koordinasi antaraparat penegak hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Sementara pendekatan kolaboratif menekankan sinergi pemerintah dengan platform digital dalam penanganan konten melanggar hak cipta. Dengan strategi yang terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan penegakan hukum hak cipta dapat berjalan efektif, adil, dan mampu melindungi ekosistem perfilman nasional di era media sosial.
Kampanye yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Boalemo Fadhly Muhaimin Moyiu; Fence M. Wantu; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2902

Abstract

Penelitian ini mengkaji kegagalan implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pepohonan di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Berdasarkan data Bawaslu 2024, terdapat 202 APK yang dipasang secara ilegal di pepohonan, menunjukkan pelanggaran sistemik yang mengancam integritas ruang publik dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan hukum yuridis-empiris, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama kegagalan: (1) regulasi yang tidak dilengkapi sanksi tegas; (2) fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah; serta (3) rendahnya kesadaran masyarakat akibat budaya politik patron-klien dan minimnya edukasi lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan hukum yang jelas tidak cukup tanpa mekanisme penegakan yang koheren, partisipasi publik yang aktif, dan integrasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola pemilu. Studi ini menyerukan perlunya reformasi sistemik yang mengubah kampanye politik dari praktik eksploitatif menjadi bentuk partisipasi demokratis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi: (Studi Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.) Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro; Fence M. Wantu; Irlan Puluhulawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum materiil serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., yang melibatkan praktik aborsi ilegal terorganisir. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara formal telah sesuai dengan teori positivisme hukum, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan retributif jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi pelaku. Selain itu, pertimbangan non-yuridis hakim yang menjadikan sikap sopan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dinilai tidak tepat karena mengabaikan fakta masifnya jumlah korban janin yang digugurkan, sehingga putusan tersebut cenderung tidak mencerminkan aspek sosiologis dan keadilan substantif bagi korban.
Penjatuhan Sanksi Bagi Keluarga Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Mahful, Aldy; Fence M. Wantu; Karlin Z. Mamu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi bagi keluarga penerima dana hasil tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalasis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang mempengaruhi penjatuhan sanksi ialah adanya fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan kelengkapan barang bukti; terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana ia membuka rekening atas nama dirinya (sebagai istri) dari terdakwa, dan selanjutnya dipergunakan untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana; terdakwa melakukan tindakan manipulative data secara berulang dan dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat pemerintah dalam pemberantas tindak pidana pencucian uang; serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dimana terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
Tinjaun Hukum Pembuktian terhadap Visum rt Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan: Jurnal Alwin Hippy, Alwin; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Visum et Repertum (VeR) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 802 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR memiliki kedudukan krusial sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang mampu memberikan bukti ilmiah mengenai adanya persetubuhan dan kekerasan. Dalam Putusan MA Nomor 802 K/Pid/2017, VeR menjadi instrumen kunci bagi hakim untuk membatalkan putusan bebas tingkat pertama dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan persetubuhan terhadap korban yang dalam keadaan tidak berdaya.
Reformulasi Penggantian Kerugian Negara Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Korupsi Abdullah, Nikmal A.; Wantu, Fence M.; Apripari, Apripari
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 1 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i1.1762

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus rasa keadilan masyarakat. Mekanisme penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi selama ini masih berorientasi pada pemidanaan, sehingga efektivitas pemulihan kerugian negara seringkali tidak optimal. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merumuskan kembali konsep penggantian kerugian negara agar lebih menekankan pada pemulihan (restorasi) dibanding sekadar pembalasan (retribusi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi serta menawarkan model yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi penggantian kerugian negara perlu diarahkan pada mekanisme yang menitikberatkan pada pemulihan keuangan negara melalui instrumen hukum yang lebih adaptif, misalnya dengan memperluas alternatif penyelesaian berbasis kesepakatan restoratif tanpa mengurangi aspek penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi negara dan masyarakat.
IMPLEMENTASI PEDOMAN TEKNIS PERADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN Hidayat, Muhammad Ibnu; Wantu, Fence M.; Kamba, Sri Nanang M.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.333

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan pedoman teknis peradilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan berangkat dari meningkatnya perkara perceraian serta kebutuhan penerapan standar pembuktian yang konsisten pasca-berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis cara hakim menilai alasan perceraian, menetapkan batasan pembuktian, dan mengevaluasi sejauh mana pedoman teknis tersebut berpengaruh terhadap kualitas serta konsistensi putusan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi persidangan, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis mampu memperkuat struktur pemeriksaan, meningkatkan kualitas pendalaman fakta, serta mendorong hakim lebih aktif menggali informasi relevan. Penerapan pedoman juga meningkatkan sensitivitas hakim terhadap aspek psikologis pihak berperkara, perlindungan anak, dan dinamika relasi rumah tangga yang tidak sehat. Namun, pedoman masih menimbulkan tantangan bagi pihak yang kesulitan memenuhi standar pembuktian formal, terutama dalam perkara kekerasan dan penelantaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pedoman teknis berperan penting dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan, serta memberi kontribusi signifikan bagi penguatan tata kelola pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rahman Toyi Abdullah, Nikmal A. Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Akbar, Gitacitra Purnama Alti Mohamad Anatasya Awalia S. Hasan Andi Mirzan Doda Andini, Pretty Fabiola Angraini K. Baculu Anis H. Bajrektarevic Anisa R. Sunge Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Asna Aneta Attamimi, Moh. Fahriansyah Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Bahutala, Andris E. Bajrektarevic, Anis H. Dama, Fatmawati Daud, Akbar H. Ahmad Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Djaini, Alan Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Erman I. Rahim Fadhly Muhaimin Moyiu Fajrianty, Nurul Putri Fandaria Putri Yasin FATIN FATIN Fenty Puluhuwa Fenty Puluhuwa Fenty U. puluhulawa Firmansyah Umar Gitacitra Purnama Akbar Gustiyanti Tangahu Hardini Hidayat Hidayat Hidayat, Muhammad Ibnu Hippy, Alwin Hippy, Januar Husen, Yusuf Irlan Puluhulawa Jihan Akune, Sri Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kadek Wijayato KAMBA, SRI NANANG M. Kokalo, Milawati Laras Firman Harun Lusiana Margareth Tijow Lusiana Tijow Madina Mulia Ahmad Mahful, Aldy Mamu, Karlin Z Manopo, Jusril D. MASIONU, ABDUL RAHMAN Maya Lasena Mellisa Towadi Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Qosim Thalib Mohamad Suarno Nur Mohamad Suarno Nur Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Fiqih Ashar Mohammad Rivaldi Lasulika Mokodompis, Mulia Putri Monoarfa, Parasya Aidilla Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhtar, Mohammad Hidayat Mutia Cherawaty Thalib Nasruddin Yusuf Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nijam Hiliwilo Nirwan Junus Noholo, Rahmat Novendri M Nggilu Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Nur’ain Humolungo Nuvazria Achir Pelu, Febriyanti Potale, Mutiara Potale, Rilla Miftahuljannah Putri Amaliah Baderung Putri H. Yassin Putri, Viorizza Suciani Rahayu Budiiswanti, Srinorindra Rahim, Erman Rahma Ayu Arief Rahmah Y. Mantali , Avelia Rahmah Y. Mantali, Avelia Rahmat Kokalo, Milawaty Rahmat Noholo Rahmat Teguh Santoso Gobel Rahmawati Putri Musa Rasyid, Usman Rein Devrizal Ibrahim Resti Riancana Resti Riancana Retno Risalatun Solekha Ria Beu Ricca Aditya Rinoldi Mantali Rintjap, Arianty Junita Rulan Pobi Ryan Sukma Wibawa Sapitri Nusi, Devi Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Sazpah, Wahana Shyandra Putri Buhang Sigit Pratama Maulu Siti Rahmawati Djula Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri rahayu Ningsih Pongolingo Srinorindra Rahayu Budiiswanti Suci Nabila Mustapa Sudarmo, Lulu Salsabila Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Tamu, Ainnur R. Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Umar, Firmansyah Vifi Swarianata Vivi Oktaviani Pulukadang Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Yanti Aneta Yasin, Husain N Yusuf, Arni Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad