p-Index From 2021 - 2026
14.417
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Jurnal Public Policy Ilmu Hukum Prima Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes RIO LAW JURNAL Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi International Journal of Education and Social Science (IJESS) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Suara Edukasi Hukum Jurnal Begawan Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Ambivalensi Putusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pilkades di Indonesia Nur Valin Ismail; Fence M. Wantu; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1731

Abstract

Penegakan hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat ambivalensi putusan hakim pada tingkat pertama. Ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan inkonsistensi dalam putusan berdampak pada ketidakpastian hukum, terhambatnya keadilan substantif, serta melemahnya legitimasi pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ambivalensi putusan hakim, dampaknya terhadap efektivitas upaya hukum lanjutan, serta merumuskan solusi sistemik untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan hukum di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data dikaji secara kualitatif terhadap norma hukum positif, asas-asas pemerintahan yang baik, dan praktik peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambivalensi putusan dipicu oleh kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan, lemahnya argumentasi hakim, serta tekanan sosial-politik. Implikasinya, diperlukan reformasi regulasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, penguatan kapasitas hakim dan aparat desa, serta pendidikan hukum masyarakat agar tercipta sistem demokrasi desa yang adil dan akuntabel
Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa Dama, Fatmawati; Wantu, Fence M; Achir, Nuvazria
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.111

Abstract

This study aims to answer how the principles of justice and benefit are implemented in determining compensation for disputed land in Decision No. 69/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto. This study uses a normative legal method with a legislative approach and case study, where data is collected through literature review of regulations, court decisions, and relevant literature. The results of the study indicate that the judge granted the request for consignment based on Article 42(c) of Law No. 2 of 2012 due to the existence of a ownership dispute that prevented direct payment of compensation. The judge's ratio decidendi emphasized the principle of benefit to ensure the smooth progress of the dam construction project as a public interest, while also guaranteeing the rights of the parties by depositing the compensation funds with the court until the dispute is resolved. This ruling constitutes a legally valid and pragmatic solution to overcome land acquisition obstacles caused by disputes, but it raises a dilemma of timely justice for the entitled parties due to the delay in compensation rights is delayed until the ownership dispute is resolved. The impact of this study highlights the importance of strengthening technical guidelines for the implementation of consignment and accelerating the resolution of ownership disputes to achieve legal certainty and justice for all parties involved in land acquisition for public interest.
Determinan Penghambat dan Strategi Kejaksaan Negeri Boalemo dalam Melindungi Anak sebagai Korban Pencabulan Pelu, Febriyanti; Wantu, Fence M; Mamu, Karlin Z
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.233

Abstract

This study aims to analyze the determining factors and strategies implemented by the Boalemo District Attorney's Office in protecting children as victims of sexual abuse. The main issue raised is how internal and external obstacles affect the effectiveness of legal protection, as well as what strategies have been and can be implemented to optimize protection for victims. The research method used is an empirical legal approach with data collection techniques through literature review, in-depth interviews with public prosecutors at the Boalemo District Prosecutor's Office, and documentation of child sexual abuse cases handled over the past five years. The data was analyzed using qualitative descriptive methods to obtain a comprehensive picture of the obstacles and legal protection efforts. The results of the study indicate that the main obstacles to legal protection for child victims of sexual abuse in Boalemo include limited trained human resources, a lack of child-friendly facilities and infrastructure, weak coordination between institutions, psychological pressure on victims, and challenges in proving cases in court. Strategies implemented include professional prosecution, legal and psychological assistance, restitution, special training for prosecutors, development of child-friendly facilities, and application of restorative justice principles. The impact of this study shows that these efforts have made a positive contribution to the legal protection of children, although strengthening is still needed in various aspects, especially in cross-sectoral synergy and institutional capacity building. These findings are expected to serve as a reference for the development of child protection policies and practices at the regional and national levels.
Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia Yasin, Husain N; Wantu, Fence M.; Mustika, Waode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji legalitas penetapan status tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan fokus pada prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dimensi hak asasi manusia (HAM). Penetapan status tersangka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum, yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan bukti yang sah serta hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji apakah penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah hak-hak asasi manusia tersangka telah dihormati selama proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung telah memenuhi ketentuan KUHAP dalam penetapan tersangka, proses praperadilan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip due process of law. Selain itu, dinamika politik yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan potensi pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensi keputusan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan memegang peranan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
Demanding Progressive Judges' Decisions for Fulfillment of Justice for Disputing Parties Wantu, Fence M; Puluhulawa, Irlan
JURNAL LEGALITAS Vol 16, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.834 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v16i1.18435

Abstract

Basically, judges are the main actors organizing judicial power and at the same time as guardians of justice for litigants. Judge decisions that reflect law and justice simultaneously are not easy to realize. The objectives of this study are 1). To find out and analyze the development of progressive legal teachings through judges' decisions in court. 2). To find out and analyze the teachings of progressive law through judges' decisions and their influence on justice. The research method used is normative. The approaches taken are as follows: a). statute approach. b). Conceptual approach. c). Case approach. The sources of legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. While the analysis used in this research is descriptive technique and comparative technique. The conclusions of this research are 1). The development of progressive legal teachings through judges' decisions in court is a must and cannot be negotiated anymore. 2). That the teachings of progressive law through judges' decisions and their influence on justice to answer the demands of the times today that judges' decisions are no longer only identical to the written legal rules contained in the law as taught by positivism, but judges' decisions are as much as possible able to provide welfare for the parties to the dispute and justice seekers and society in general.
Dynamics of Village Head Election Arrangements Wantu, Fence M; Tome, Abdul Hamid
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.598 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.8783

Abstract

This study aims to analyze the arrangement of village head elections from the beginning of independence until now. The method used in this study is the normative legal research method regarding primary and secondary legal materials. The legal materials obtained are then analyzed descriptively. The results showed that the arrangement of the selection of village heads has its dynamics in line with the development of the politics of the law of the state that occurs. The existing legal, political conditions influence determining the conditions for the candidates of village heads. Although it has been regulated for a long time, it turns out that all existing laws and regulations have not made arrangements related to the provisions of the supervisory mechanism and the mechanism of resolving disputes for the selection of village heads. Regulation of the Minister of Home Affairs on the Selection of Village Heads attaches supervisory duties to the regional election committee. However, it does not make arrangements for how the surveillance process should be conducted.On the one hand, in the regulation, it is expressly mentioned the existence of supervisors in the implementation of village head elections. Nevertheless, it did not specify who the superintendent was. Similarly, the settlement of disputes for the selection of village heads is left entirely to the Regent /Mayor to do so. Granting authority to the head of the region can undermine the democratic process built by the village through the selection of village heads.
Reformulation of the Authority of Judicial Commission: Safeguarding the Future of Indonesian Judicial Power Rasyid, Usman; Nggilu, Novendri Mohamad; Wantu, Fence; Kaluku, Julisa Aprilia; Ahmad, Ahmad
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.24239

Abstract

Jurisdiction of Indonesian judiciary still leaves various polemics, one of which relates to decisions that are antinomian between the Constitutional Court and the Supreme Court. This research aims to describe efforts to resolve these issues through reformulation within the constitution, regarding the supervisory authority of the Judicial Commission in creating harmonization of judicial decisions in the future. This type of research is normative research. The results indicate that reformulation or redefinition of the authority of the Judicial Commission in the constitution is a gateway to optimizing the role of the Judicial Commission as a product of reform in supervising judges in issuing correct, fair, and legal certainty decisions. Regulation through the constitution is an attributive authority in which the formulation of constitutional norms in the chapter on judicial power, particularly Article of the Judicial Commission, should preferably include phrases of "safeguarding" and "upholding" the code of ethics and conduct of judges, as preventive and repressive measures to prevent antinomian decisions between two judicial state institutions from recurring.
Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Jihan Akune, Sri; M. Wantu, Fence; Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i4.297

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk membahas bentuk tindak kejahatan perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (samenloop) yang terjadi dalam masyarakat. Tentu saja ini bisa terjadi dimana seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Namun adakalanya seseorang dapat melaukukan beberapa perbuatan pidana sekaligus sehingga menimbulkan masalah. Situasi ini dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (samenloop/concursus) atau yang dalam bahasa belanda ialah sameloop van strafbare feiten. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada klasifikasi suatu tindak pidana perbarengan (concursus) dan pengaturannya menurut KUHP serta penerapannya dalam proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis normative dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perbarengan tindak pidana yaitu concursus idialis, perbuatan berlanjut dan concursus realis sedangkan dalam proses pemidanaan tindak pidana perbarengan dapat diterapkan tiga stelsel yaitu stelsel absorpsi, stelsel kumulasi dan stelsel kumulasi terbatas
Penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Ojek Online Di Kota Gorontalo Daud, Akbar H. Ahmad; M. Wantu, Fence; Rahmah Y. Mantali, Avelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.347

Abstract

Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan lalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Pada era modern seperti sekarang tidaklah sulit melakukan suatu hal yang berhubungan dengan alat transportasi, dengan adanya aplikasi pada handphone yang berbasis online dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses ojek berbasis online.Tulisan ini membahas tentang bagaimana penerapan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara ojek online yang menggunakan handphone yang ada di Kota Gorontalo sampai saat ini masih belum efektif. Dapat dilihat dari masih maraknya penggunaan handphone saat berkendara dijalan, pihak kepolisian satuan Lalu Lintas Kota Gorontalo telah melaksanakan penilangan dan juga sosialisasi terhadap beberapa pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara, namun hal ini masih saja dilakukan oleh pengendara ojek online
Co-Authors Abd. Rahman Saidi Abdul Hamid Tome Abdul Rahman Toyi Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ainnur R. Tamu Akbar, Gitacitra Purnama Alan Djaini Alti Mohamad Anatasya Awalia S. Hasan Andi Mirzan Doda Andris E. Bahutala Angraini K. Baculu Anis H. Bajrektarevic Anisa R. Sunge Apripari, Apripari Arianty Junita Rintjap Arsyad, Yusna Ashwad Ashwad Asna Aneta Attamimi, Moh. Fahriansyah Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Bajrektarevic, Anis H. Dama, Fatmawati Daud, Akbar H. Ahmad Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Erman I. Rahim Fadhly Muhaimin Moyiu Fajrianty, Nurul Putri Fandaria Putri Yasin FATIN FATIN Fenty Puluhuwa Fenty Puluhuwa Fenty U. puluhulawa Firmansyah Umar Gavinna Mantali Gitacitra Purnama Akbar Gustiyanti Tangahu Hardini Hidayat Hidayat Hippy, Alwin Hippy, Januar Irlan Puluhulawa Iyut Paputungan Jihan Akune, Sri Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kadek Wijayato Kokalo, Milawati Laras Firman Harun Lusiana Margareth Tijow Lusiana Tijow Madina Mulia Ahmad Mahful, Aldy Mamu, Karlin Z Manopo, Jusril D. MASIONU, ABDUL RAHMAN Maya Lasena Melisa Towadi Mellisa Towadi Meyko Panigoro Mizan, Mizan Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Alim Rifay Thalib Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Qosim Thalib Mohamad Suarno Nur Mohamad Suarno Nur Mohamad Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Fiqih Ashar Mohammad Rivaldi Lasulika Monoarfa, Parasya Aidilla Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Ibnu Hidayat Muhtar, Mohammad Hidayat Mulia Putri Mokodompis Mutia Cherawaty Thalib Nasruddin Yusuf Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nijam Hiliwilo Nirwan Junus Noholo, Rahmat Novendri M Nggilu Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Nur’ain Humolungo Nuvazria Achir Pelu, Febriyanti Potale, Mutiara Pretty Fabiola Andini Putri Amaliah Baderung Putri H. Yassin Putri, Viorizza Suciani Rahayu Budiiswanti, Srinorindra Rahim, Erman Rahma Ayu Arief Rahmah Y. Mantali , Avelia Rahmah Y. Mantali, Avelia Rahmat Kokalo, Milawaty Rahmat Noholo Rahmat Teguh Santoso Gobel Rahmawati Putri Musa Rasyid, Usman Rein Devrizal Ibrahim Resti Riancana Resti Riancana Retno Risalatun Solekha Ria Beu Ricca Aditya Rilla Miftahuljannah Potale Rinoldi Mantali Rulan Pobi Ryan Sukma Wibawa Sapitri Nusi, Devi Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Sazpah, Wahana Shyandra Putri Buhang Sigit Pratama Maulu Siti Rahmawati Djula Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri rahayu Ningsih Pongolingo Srinorindra Rahayu Budiiswanti Subari Subari Suci Nabila Mustapa Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Umar, Firmansyah Vifi Swarianata Vivi Oktaviani Pulukadang Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Yanti Aneta Yasin, Husain N Yusuf Husen Yusuf, Arni Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Pantoli