Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Ilmu Hukum Prima Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes RIO LAW JURNAL Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi International Journal of Education and Social Science (IJESS) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Suara Edukasi Hukum
Fence M Wantu
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 107 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 107 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Strengthening Investment Climate: A Study of Dynamic Governance in Gorontalo Province Rahmat Kokalo, Milawaty; Aneta, Asna; M. Wantu, Fence; Aneta, Yanti
IJESS International Journal of Education and Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): VOL 6 NO 1 APRIL 2025
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/ijess.v6i1.379

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Dynamic Governance in investment policies in Gorontalo Province. it emphasizes flexibility, innovation, and adaptability in the decision-making process, so that it can respond to changes in the investment environment more effectively. In the context investment policies, they still face various challenges, including regulations that are not yet fully adaptive, complex bureaucracy, and limited infrastructure that can hinder investment attractiveness. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and direct observation of policies implemented by the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP). The results of the study indicate that efforts to digitize licensing services and bureaucratic reform have been carried out, but have not been fully optimal in creating a conducive investment environment. In addition, the lack of coordination between local and central governments is often an obstacle to effective policy implementation. With a more adaptive and innovative strategy, it is hoped that Gorontalo can increase its competitiveness as an attractive and sustainable investment destination
Peran Kepolisian Polsek Batudaa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Batudaa Rinoldi Mantali; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1117

Abstract

Sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan dan akuntabilitas dalam menjaga keselamatan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kerja sama antara kepolisian dan masyarakat merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar, mengingat tugas polisi tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor (Polsek) Batudaa dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Batudaa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menyajikan informasi secara tepat dan mudah dipahami mengenai penyebab dan upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Batudaa telah menjalankan peran penanggulangan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Batudaa meliputi aspek ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, konsumsi minuman keras, minimnya pengetahuan hukum, serta pengaruh lingkungan dan kebiasaan.
Dampak Pengesahan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Terikat Perkawinan Sah Nur’ain Humolungo; Fence M. Wantu; Moh. Taufik Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengesahan Isbat Nikah terhadap pasangan yang terikat pernikahan sah. faktor pengaruh dalam implementasi pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan fakir miskin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak hukum terhadap disahkannya isbat nikah terhadap pasangan yang masih terikat pernikahan yang sah memunculkan beberapa persoalan hukum dibelakangnya misalnya persoalan harta bersama dan harta warisan. Munculnya status baru seorang istri ataupun anak hasil nikah siri yang di Isbatkan Nikah, akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain yaitu istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah (istri atau anak-anak suami yang berpoligami). Olehnya dalam mengambil sikap terhadap permohonan itsbat Nikah yang masih terikat perkawinan sah, Pengadilan Agama Gorontalo tetap menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus perkasus. Namun, untuk poligami tanpa izin pengadilan sebelumnya dan tidak beritikad baik maka tidak beralasan untuk dikabulkan hakim. Tak jarang isbat nikah poligami diajukan dengan tujuan untuk pengesahan anak, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 bahwasanya isbat nikah tersebut harus dinyatakan tak dapat diterima. Namun untuk menjamin kepentingan anak, maka dapat diajukan permohonan asal usul anak
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST ILLEGAL PHARMACEUTICAL DRUG SALES Mohamad, Fiqih Ashar; Wantu, Fence; Rahim, Erman
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 10, No 1: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v10i1.1060

Abstract

The purpose of this study is to provide a clear picture of the mode of selling illegalpharmaceutical drugs online, as well as to examine the form of legal protection for consumers in thesale of illegal pharmaceutical drugs online. This research was conducted at the office of the Foodand Drug Supervisory Center of Gorontalo Province. This research uses normative researchmethods but is supported by empirical data and uses a qualitative approach through descriptiveanalysis methods of secondary data. Through a legal approach, this research examines existingregulations and sanctions for lawbreakers related to illegal drugs and a conceptual approach tobuild an ideal model of legal protection. The results show that the mechanism for selling illegalpharmaceutical drugs online is carried out through various modes, including falsification ofdistribution permits, use of unregistered digital platforms, and misuse of information technology.The form of legal protection for consumers on the sale of illegal pharmaceutical drugs online mustbe strengthened through clear regulations and strict law enforcement. Although consumerprotection laws and health laws have provided a legal basis for consumers to protect themselvesfrom unfair trade practices, there are still many challenges in implementing and enforcing laws thatare less effective and have been unable to keep up with the times.
Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence: Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police Wantu, Fence M; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 1 No. 2 (2020): Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0 Era
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i2.22846

Abstract

This study aims to determine the extent of legal protection by the Women and Children Service Unit (PPA) of the Gorontalo City Resort Police Criminal Investigation Unit against women as victims of domestic violence and to find out what factors are obstacles to the efforts of the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit Gorontalo Resort Police in tackling violence against women victims of Domestic Violence. Data collected through interviews and library research. Analysis of the data used is the data obtained will be analysed descriptively qualitatively describing the data obtained from field research (primary data), tested the truth then linked and analysed qualitatively with data obtained from library research (secondary). The results showed a form of legal protection by the PPA Unit of the Gorontalo Police Resort Criminal Investigation Unit against women as victims of domestic violence, namely preventive efforts by holding legal counselling in collaboration with the local government and further optimizing the performance of the Gorontalo City Resort Police Especially the PPA unit, repressive efforts that are in accordance with the rules of the Domestic Violence Protection Act. What factors hinder the efforts of the PPA Unit of the Gorontalo District Police Resort Criminal Investigation Unit in tackling violence against women victims of Domestic Violence, among others: Legal factors themselves, Law Enforcement Officers Factors, Factors or Facilities That Support Law Enforcement, Factors Society and Culture.
Ambivalensi Putusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pilkades di Indonesia Nur Valin Ismail; Fence M. Wantu; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1731

Abstract

Penegakan hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat ambivalensi putusan hakim pada tingkat pertama. Ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan inkonsistensi dalam putusan berdampak pada ketidakpastian hukum, terhambatnya keadilan substantif, serta melemahnya legitimasi pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ambivalensi putusan hakim, dampaknya terhadap efektivitas upaya hukum lanjutan, serta merumuskan solusi sistemik untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan hukum di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data dikaji secara kualitatif terhadap norma hukum positif, asas-asas pemerintahan yang baik, dan praktik peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambivalensi putusan dipicu oleh kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan, lemahnya argumentasi hakim, serta tekanan sosial-politik. Implikasinya, diperlukan reformasi regulasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, penguatan kapasitas hakim dan aparat desa, serta pendidikan hukum masyarakat agar tercipta sistem demokrasi desa yang adil dan akuntabel
Testing the Effectiveness of Law Enforcement and Analyzing Obstacles in Document Forgery Investigations: A Critical Study at the Gorontalo Police Resort Rintjap, Arianty Junita; Wantu, Fence M.; Achir, Nuvazria
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2930

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement and identify obstacles in investigating document forgery cases at the Gorontalo Police Resort. The research method used is juridical-empirical with a qualitative approach, combining literature study on regulations and empirical data through interviews and case documentation. The results show that the effectiveness of law enforcement is still not optimal, reflected in the low case resolution rate compared to the number of incoming reports. The main obstacles include the limited number and competence of investigators, lack of forensic laboratory facilities, and high administrative burdens. Additionally, external factors such as low public legal awareness, witness reluctance, and poor coordination among law enforcement agencies slow down the investigation process. Improvement efforts focus on enhancing human resource capacity, strengthening coordination, legal education for the public, and utilizing technology in the investigation process. This study recommends the need for cross-sector synergy and strengthening monitoring systems to improve the effectiveness of law enforcement against document forgery crimes at the local level.
Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa Dama, Fatmawati; Wantu, Fence M; Achir, Nuvazria
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.111

Abstract

This study aims to answer how the principles of justice and benefit are implemented in determining compensation for disputed land in Decision No. 69/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto. This study uses a normative legal method with a legislative approach and case study, where data is collected through literature review of regulations, court decisions, and relevant literature. The results of the study indicate that the judge granted the request for consignment based on Article 42(c) of Law No. 2 of 2012 due to the existence of a ownership dispute that prevented direct payment of compensation. The judge's ratio decidendi emphasized the principle of benefit to ensure the smooth progress of the dam construction project as a public interest, while also guaranteeing the rights of the parties by depositing the compensation funds with the court until the dispute is resolved. This ruling constitutes a legally valid and pragmatic solution to overcome land acquisition obstacles caused by disputes, but it raises a dilemma of timely justice for the entitled parties due to the delay in compensation rights is delayed until the ownership dispute is resolved. The impact of this study highlights the importance of strengthening technical guidelines for the implementation of consignment and accelerating the resolution of ownership disputes to achieve legal certainty and justice for all parties involved in land acquisition for public interest.
Determinan Penghambat dan Strategi Kejaksaan Negeri Boalemo dalam Melindungi Anak sebagai Korban Pencabulan Pelu, Febriyanti; Wantu, Fence M; Mamu, Karlin Z
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.233

Abstract

This study aims to analyze the determining factors and strategies implemented by the Boalemo District Attorney's Office in protecting children as victims of sexual abuse. The main issue raised is how internal and external obstacles affect the effectiveness of legal protection, as well as what strategies have been and can be implemented to optimize protection for victims. The research method used is an empirical legal approach with data collection techniques through literature review, in-depth interviews with public prosecutors at the Boalemo District Prosecutor's Office, and documentation of child sexual abuse cases handled over the past five years. The data was analyzed using qualitative descriptive methods to obtain a comprehensive picture of the obstacles and legal protection efforts. The results of the study indicate that the main obstacles to legal protection for child victims of sexual abuse in Boalemo include limited trained human resources, a lack of child-friendly facilities and infrastructure, weak coordination between institutions, psychological pressure on victims, and challenges in proving cases in court. Strategies implemented include professional prosecution, legal and psychological assistance, restitution, special training for prosecutors, development of child-friendly facilities, and application of restorative justice principles. The impact of this study shows that these efforts have made a positive contribution to the legal protection of children, although strengthening is still needed in various aspects, especially in cross-sectoral synergy and institutional capacity building. These findings are expected to serve as a reference for the development of child protection policies and practices at the regional and national levels.
The Contest of Judicial Rationality: An Examination of Judges' Considerations in PTUN Cases No. 21/G/2022/PTUN.GTO and 19/B/2023/PT.TUN.MDO Bahutala, Andris E.; Wantu, Fence M.; Ahmad, Ahmad
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2953

Abstract

This study examines the contestation of judicial rationality in the resolution of civil servant (ASN) disciplinary disputes at two levels of administrative court, namely the Gorontalo Administrative Court (PTUN Gorontalo) and the Manado Administrative Court (PT.TUN Manado), focusing on cases No. 21/G/2022/PTUN.GTO and No. 19/B/2023/PT.TUN.MDO. Using a juridical-normative approach and case analysis, the study highlights the fundamental differences in the reasoning of first-instance judges, who emphasize adherence to formal procedures and the protection of individual ASN rights, compared to the approach of appellate judges, who prioritize substantive justice, public utility, and proportionality of sanctions to maintain bureaucratic integrity. The findings indicate that judicial interpretation of administrative law is strongly influenced by the concrete context of the case, the judges' backgrounds, and their orientation towards justice, leading to disparities in decisions that result in legal uncertainty and inadequate protection for ASNs. The study concludes that standardizing judicial reasoning through technical guidelines that integrate procedural and substantive justice principles is necessary, alongside strengthening the training and mentoring of judges to ensure consistent, fair decisions that are focused on improving bureaucratic governance. Recommendations are made to promote the establishment of a national database of ASN disciplinary decisions, cross-agency collaboration, and regular regulatory evaluations to make the administrative justice system more accountable and responsive to individual rights and public interests.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rahman Toyi Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar, Gitacitra Purnama Alti Mohamad Anatasya Awalia S. Hasan Andi Mirzan Doda Andini, Pretty Fabiola Angraini K. Baculu Anis H. Bajrektarevic Anisa R. Sunge Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Asna Aneta Attamimi, Moh. Fahriansyah Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Bahutala, Andris E. Bajrektarevic, Anis H. Dama, Fatmawati Daud, Akbar H. Ahmad Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Djaini, Alan Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Erman I. Rahim Fajrianty, Nurul Putri Fandaria Putri Yasin FATIN FATIN Fenty Puluhuwa Fenty Puluhuwa Fenty U. puluhulawa Firmansyah Umar Gitacitra Purnama Akbar Hidayat Hidayat Hiliwilo, Nijam Hippy, Januar Husen, Yusuf Irlan Puluhulawa Jihan Akune, Sri Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kadek Wijayato Kokalo, Milawati Laras Firman Harun Lusiana Margareth Tijow Lusiana Tijow Madina Mulia Ahmad Mamu, Karlin Z Manopo, Jusril D. MASIONU, ABDUL RAHMAN Maya Lasena Mellisa Towadi Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Qosim Thalib Mohamad Suarno Nur Mohamad Suarno Nur Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Fiqih Ashar Mohammad Rivaldi Lasulika Monoarfa, Parasya Aidilla Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhtar, Mohammad Hidayat Mutia Cherawaty Thalib Nasruddin Yusuf Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nirwan Junus Noholo, Rahmat Novendri M Nggilu Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Nur’ain Humolungo Nuvazria Achir Pelu, Febriyanti Potale, Mutiara Potale, Rilla Miftahuljannah Putri Amaliah Baderung Putri H. Yassin Putri, Viorizza Suciani Rahayu Budiiswanti, Srinorindra Rahim, Erman Rahmah Y. Mantali , Avelia Rahmah Y. Mantali, Avelia Rahmat Kokalo, Milawaty Rahmat Noholo Rahmat Teguh Santoso Gobel Rahmawati Putri Musa Rasyid, Usman Rein Devrizal Ibrahim Resti Riancana Resti Riancana Retno Risalatun Solekha Ria Beu Ricca Aditya Rinoldi Mantali Rintjap, Arianty Junita Rulan Pobi Sapitri Nusi, Devi Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Sazpah, Wahana Shyandra Putri Buhang Sigit Pratama Maulu Siti Rahmawati Djula Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri rahayu Ningsih Pongolingo Srinorindra Rahayu Budiiswanti Suci Nabila Mustapa Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Umar, Firmansyah Vifi Swarianata Vivi Oktaviani Pulukadang Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Yanti Aneta Yasin, Husain N Yusuf, Arni Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad