Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Dana Transfer Fiskal dalam Menopang Ketahanan Fiskal Daerah Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur Ceva Yuana Rivera; Angeline Fannesa Febriyana; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1365

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana dana transfer fiskal mampu menjaga ketahanan fiskal daerah pascapandemi sebagai dasar perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dana transfer fiskal dalam menjaga ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur pada periode pascapandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/RAPBD) Kabupaten Lombok Timur periode 2022–2024, data transfer dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta publikasi Badan Pusat Statistik. Analisis data dilakukan menggunakan rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal, yang kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menilai posisi struktural dana transfer dalam pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer secara konsisten menyumbang sekitar 82–86% dari total pendapatan daerah selama periode 2022–2024, sedangkan rasio kemandirian fiskal tetap rendah, yaitu berkisar antara 15–17%, yang dikategorikan sangat rendah berdasarkan standar kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana transfer berfungsi sebagai penopang utama stabilitas fiskal di Kabupaten Lombok Timur, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertahankan pelayanan publik, membiayai program pembangunan, serta mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi meskipun pendapatan asli daerah masih terbatas. Namun demikian, tingginya tingkat ketergantungan fiskal juga menegaskan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer secara lebih produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana transfer fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur, namun keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang memerlukan penguatan kapasitas pendapatan daerah serta pengurangan ketergantungan struktural terhadap transfer dari pemerintah pusat.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2025 Mutia Viayuvada; Aliza Putri Amelia; Muhammad Ady Nursetya; Talitha Rifqi Risqulloh; Oktavia Kurnia Ramadhani; Fatma Anriyani Yusuf; Melda Fadiyah Hidayat; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v7i1.527

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of advertisement tax revenue and to examine its contribution to increasing Regional Original Revenue (PAD) in Sidoarjo Regency from 2021 to 2025. This research employs a descriptive method with a quantitative approach, utilizing secondary data obtained from regional financial reports (LKPJ). The analytical techniques used include effectiveness analysis and contribution analysis of tax revenue to PAD. The results of this study indicate that advertisement tax revenue during the 2021–2025 period falls into the very effective category, as evidenced by the realization of tax revenue consistently exceeding the predetermined targets. In nominal terms, tax revenue has increased annually, reflecting the growing potential of the advertisement sector as well as improved performance in tax management by the local government. However, the contribution of advertisement tax to PAD remains relatively low, with a percentage of less than 1% of the total PAD. Overall, both advertisement tax revenue and PAD in Sidoarjo demonstrate effective performance with a positive growth trend. Therefore, continuous optimization is required through improved data collection and supervision, as well as the utilization of digital systems to maximize the potential of advertisement tax revenue in the future.
PENGUATAN KEMANDIRIAN FISKAL MELALUI DIVERSIFIKASI PAD: STUDI STRUKTUR PENDAPATAN KABUPATEN SLEMAN 2019–2024 Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11 No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur pendapatan daerah sekaligus menilai tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal Kabupaten Sleman selama periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis dilakukan dengan menghitung rasio kemandirian fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah, serta rasio ketergantungan fiskal yang dihitung dari perbandingan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap total pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah masa pandemi. Namun, peningkatan tersebut belum mampu secara optimal meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Tingkat kemandirian fiskal masih berada pada kategori sedang, sedangkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, fluktuasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan TKDD menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih cukup rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, peningkatan PAD secara nominal belum cukup untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti diversifikasi sumber PAD, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap.
ANALYSIS OF KEDIRI CITY’S FISCAL DEPENDENCY ON CENTRAL GOVERNMENT TRANSFER FUNDS AND ITS IMPACT ON REGIONAL INDEPENDENCE IN THE ERA OF DECENTRALIZATION Ezra Stevanus Aloo; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Informatic, Education and Management (JIEM) Vol 8 No 2 (2026): AUGUST
Publisher : STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jiem.v8i2.385

Abstract

This study aims to analyze the level of fiscal dependency of the Kediri City Government on central government transfer funds and its implications for regional financial independence within the framework of fiscal decentralization. The study employs a quantitative descriptive approach supported by a literature review to strengthen the theoretical foundation. The data used are secondary data in the form of the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Kediri City for the period 2021–2025, obtained from the Satu Data Kediri portal and official publications of the Central Bureau of Statistics. The analysis is conducted using the regional financial independence ratio, which is the comparison between local own-source revenue (PAD) and transfer revenue as the main indicator in measuring regional fiscal capacity. The results show that the fiscal independence ratio of Kediri City ranges from 28.16% to 42.27%, indicating that the level of fiscal independence remains relatively low and falls within the instructive relationship category. This condition reflects a high dependence on central government transfers. However, the Human Development Index (HDI) of Kediri City shows a consistent upward trend, suggesting that transfer funds continue to play a significant role in supporting regional development, particularly in strategic sectors.
Analisis Hubungan Dana Transfer ke Daerah dan Belanja Pegawai terhadap Kualitas Penyelenggaraan Urusan Publik di Kabupaten Kediri Muhammad Reza Zakaria; Adyakzada Reswara Prambudi; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.17154

Abstract

The quality of public service delivery serves as a benchmark for the success of decentralization in Indonesia. This study aims to analyze the influence of Regional Transfer Funds (TKD) and Personnel Expenditures on the quality of public service delivery in Kediri Regency for the 2020–2025 period, both partially and simultaneously. The method used is quantitative research with an associative (causal) approach. The data are secondary in nature, consisting of time-series data sourced from the Budget Implementation Report (LRA) of the Kediri Regency APBD via the DJPK portal of the Indonesian Ministry of Finance, as well as Human Development Index (HDI) data from the Central Statistics Agency (BPS) of Kediri Regency as a proxy for the quality of public service delivery. The analysis results indicate that Regional Transfer Funds do not have a significant or direct impact on HDI improvement, as fluctuations in the amount of transfers are not accompanied by proportional changes in the HDI. Personnel Expenditures, which on average account for more than 40% of operating expenditures, also do not significantly affect service quality, as evidenced by the rise in the HDI in 2023 when personnel expenditure realization was actually at its lowest point. Simultaneously, these two variables have not been able to create optimal leverage for the quality of public affairs. These findings underscore the importance of reforming the structure of local government spending to be oriented toward public value and strengthening performance-based transfer mechanisms.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mega Jihan Syahirah; Sabita Nayla Riskia; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.2599

Abstract

Desentralisasi dan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada jumlah penduduk, pajak daerah, jumlah wisatawan, dan inflasi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang memanfaatkan data sekunder dari literatur ilmiah, buku, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pajak daerah, dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD. Secara simultan, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta menjaga stabilitas ekonomi guna mendukung pertumbuhan PAD yang berkelanjutan.
Rigiditas Belanja Pegawai dan Ekspansi Ruang Fiskal Daerah: Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi UU HKPD 2022 Elva Azalia Asmaranti; Revienda Anita Fitrie; Ike Niyanta Ramadzani; Eva Hany Fanida
Journal Social Society Vol. 6 No. 4 (2026): Oktober - Desember 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.4.2026.1449

Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengkaji rigiditas belanja pegawai terhadap peluang ekspansi ruang fiskal daerah dalam implementasi UU HKPD 2022, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menganalisis dinamika rasio belanja pegawai Kabupaten Banyuwangi tahun 2017–2024 dan keterkaitannya dengan ekspansi ruang fiskal setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD mengatur bahwa belanja pegawai pemerintah daerah tidak boleh melebihi 30% dari total belanja daerah paling lambat tahun 2027. Dalam penelitian ini, rasio belanja pegawai dihitung dengan membandingkan realisasi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja daerah dalam APBD, sehingga denominator yang digunakan tidak mencakup komponen pendapatan daerah maupun pembiayaan, tetapi hanya menggambarkan proporsi belanja pegawai terhadap keseluruhan pengeluaran daerah. Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur sistematis kualitatif dengan memanfaatkan data realisasi fiskal dari portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DJPK Kementerian Keuangan, dokumen perencanaan daerah, dan laporan audit BPK RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio belanja pegawai Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dari kisaran 45–50% pada periode 2017–2021 menjadi 32,4% pada tahun 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh stabilitas jumlah ASN, pertumbuhan total belanja daerah, dan peningkatan proporsi belanja yang lebih produktif. Namun, rasio tersebut masih berada di atas batas 30%, menunjukkan adanya kekakuan fiskal akibat tingginya ketergantungan terhadap DAU (>65%) dan kewajiban belanja wajib. Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi ekspansi ruang fiskal, yaitu efisiensi belanja operasional non-prioritas, pengendalian rekrutmen ASN, intensifikasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan penguatan BUMD, serta reorientasi menuju belanja modal produktif. Temuan ini memberikan kontribusi berupa kerangka strategi fiskal bagi pemerintah daerah dalam memenuhi target kepatuhan UU HKPD.
Evaluasi Alokasi Anggaran Program "Makassar Recovery" dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi Marlina Patrisya Sipatu; Nayla Tabhita Cheryl; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Journal Social Society Vol. 6 No. 4 (2026): Oktober - Desember 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.4.2026.1489

Abstract

The COVID-19 pandemic created significant pressure on regional fiscal capacity and local economic activities, including in Makassar City. As a strategic response, the Makassar City Government initiated the Makassar Recovery Program, which consists of three main pillars: Health Immunity, Social Adaptation, and Economic Recoveryy. This study aims to evaluate the structure of budget allocation for the Makassar Recovery Program and examine its contribution to strengthening community economic resilience after the pandemic. The study employed a qualitative descriptive approach using a literature review. Data were collected through document review of policy documents, regional financial reports, government publications, statistical reports, and relevant academic studies. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis and narrative synthesis, supported by the Value for Money approach to assess economy, efficiency, and effectiveness. The findings indicate that the Makassar Recovery Program was implemented during a period of local economic Recoveryy, as reflected in the improvement of Makassar City’s economic growth from -2.19% in 2020 to 4.47% in 2021 and 5.40% in 2022. However, the evaluation identified limitations in budget transparency, particularly the limited availability of detailed expenditure information for individual activities and program pillars. These limitations constrain evidence-based evaluation and public oversight. The study implies that regional governments need to strengthen budget transparency, integrate digital monitoring systems, and provide more detailed performance and financial information. Overall, the Makassar Recoveryy Program was associated with the post-pandemic Recoveryy process, although stronger fiscal transparency and accountability remain necessary to support sustainable and measurable policy outcomes.
Analisis Tata Kelola Keuangan Tahunan Daerah sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Kab. Bogor Jawa Barat 2025 Sri Ayu Nurul Fadilah; Moh. Ramadhani; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Social Society Vol. 6 No. 4 (2026): Oktober - Desember 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.4.2026.1502

Abstract

Sustainable development at the regional government level requires effective financial governance to ensure that public resources are managed transparently, accountably, and oriented toward improving community welfare. This study aims to analyze the role of regional financial governance in supporting sustainable development in Bogor Regency until 2025. This research is important because regional governments still face challenges related to budget effectiveness, social inequality, and equitable distribution of development outcomes. This study employed a quantitative approach with a descriptive-causal design using secondary data for the 2021–2025 period obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS). The data were analyzed through descriptive analysis and regression analysis to examine the contribution of regional financial governance to sustainable development indicators. The results show that Bogor Regency achieved 96.14% realization of regional revenue and 87.23% realization of regional expenditure at the end of 2025, indicating improved fiscal capacity and relatively effective budget management. However, several challenges remain, particularly in reducing gender inequality and improving community welfare, as reflected in the Gender Inequality Index and poverty indicators. The findings imply that strengthening regional financial governance requires not only increasing fiscal capacity but also improving budget allocation quality, transparency, accountability, and performance-based evaluation to ensure that public spending generates sustainable social, economic, and environmental benefits. The implication of this study is that local governments should optimize budget planning and implementation strategies to support inclusive and sustainable development. Therefore, this study aims to provide empirical evidence regarding how regional financial governance contributes to achieving sustainable development goals at the local government level, particularly in Bogor Regency.
Targeted Fiscal Transfers and Regional Income Inequality: Evidence from Sumatra, Indonesia Revienda Anita Fitrie; Vidya Imanuari Pertiwi
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7901

Abstract

Income inequality remains a development challenge in resource-rich regions because strong economic capacity does not automatically produce equitable welfare. This study examines fiscal decentralization and macroeconomic conditions across all ten provinces of Sumatra during 2021–2025 using panel-data regression. The explanatory variables are the Provincial Minimum Wage, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, unemployment, and Gross Regional Domestic Product. Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests select the Random Effects Model, while robust standard errors address serial correlation. The Special Allocation Fund is negatively associated with inequality. Unemployment also has a negative association, but this pattern is interpreted as income compression rather than welfare improvement; the other variables do not show convincing relationships. This article contributes to the fiscal-decentralization debate by showing that under heterogeneous subnational governance, transfer design and administrative control may matter more than fiscal magnitude: the targeted Special Allocation Fund is associated with lower inequality, whereas the General Allocation Fund and Revenue Sharing Fund show no measurable redistributive association.
Co-Authors Adam Jamal Adinda Eka Fadilah Aditya Bagus Pratama Adji Firmansyah Adyakzada Reswara Prambudi Afida Ayu Azalia Afifah Fatmala Nurlianti Ahmad Dwi Rifani Ahmad Fikri Naufal Akbar Ailsa Daffa Aisyah Lailatul Isnaini Aisyah Nur Fadila Albaitul Khoiridah Fitriani Alfin Fadhil Pradana Aliyah Rifdatul Nabilah Aliza Putri Amelia Allexa Belva Sepdiana AW Amanda Adzkiyah Amelya Putri Christanty Ammar Muhammad Zaky Andi Farera Anfara Aisyanda Dzikrina Angeli Haura Diva Khansa Angelika Mariana Sihombing Angelina Nurmita Amira Angeline Fannesa Febriyana Anggi Ayu Wulandari Anggi Defira Marchegiani Anggita Cahyani Setyoningrum Anggita Nanda Ayu Kusuma Anisa Annisa Aulia Rahmah Annisa Rizma Ramadhani Aril Maulana Arinda Qomarin Almuqita Arnelita Ayu Az-zahwa Arshafa Rayya Maulidya Astin Khoiriyah Astrella Vanindya Sheren Attina Aulia Rahma Aulia Fitri Ramadani Aulia Khoirun Nisaa' Aulia Putri Ayunda Putri Athamevia Azalea Zahwa Rishavaila Beryl Shira Filiandri Blezend Syahrira Rona MayNando Bunga Fryscilla Fedora Nadeak Cahaya Fatihah Cahya Amalia Zahra Cahyo Bagus Alvian Ceva Yuana Rivera Cheryll Nandissya Aulya Putri Clara Rossa Wibisono Daffa Eka Saputra Daffa Mauludie Al Daufir Deby Febriyan Eprilianto Desi Nurlaily Dewi Arimbi Burhandani Piliang Dwi Khoirotul Utami Eka Nurul Amalia Eldaffa Zulano Alya Elva Azalia Asmaranti Emmanuel Jessica Priskila Erika Rahma Novitasari Eva Fany Fanida Eva Hany Fanida Eva Hany Hanida Ezra Stevanus Aloo Fabima Rohmatimminallohi Lintalahum Farage Alena Fatma Anriyani Yusuf Faylla Apriliana Putri Faza Ainur Rahma Fazrul Ilham Syahreza Felia Noorlibna Badzlin Felisha Rahma Antoni Fhaisa Rayya Zuriani Haryono Fidela Salsabillah Galuh Refal Tianta Haliza Firdausy Nuzula Hellen Qurotul Nurassifa Herdiani Romadhona Herdiyanto Fransiskus Samosir Hieronimus Febian Jona Hendrawan Hilman Rizkillah Sya'bi Icha Chelsea Elisabeth Naibaho Ike Niyanta Ramadzani Ikmila Syafah Putri Fananiyah Ilham Firdaus Pranoto Ilman, Ghulam Maulana Inaya Regita Cahyani Indira Anggun Septianingrum Indira Ardina Yudiansyah Intan Aurellia Evania Intan Nia Putri Ivena Callista Putri Izza Naura Mawaddah Jelita Nur Aziza Joceline Larissa Pratama Ginting Kalyana Larasati Karina Putri Wahyudin Ken Maulida Musthika Tirta Suci Kevin Adisputra Keysia Jessika Intansari Kharisma Ilmi Alawy Wahbiyah Kheizha Arthaning Wibowo Kirani Felita June Lailatul Maeda Ramadhani Legina Ayu Puspita Levina Linadi M. Daffa Radja Perkasa M. Noer Falaq Al Amin Made Beryl Ramadian Dwipayana Maharani Putri Nurwidya Mahesa Prawira Marini Muharwati Marlina Patrisya Sipatu Marshanda Ika Amelia Putri Maura Alayya Nusantari Mawar Datul Khalwa Mega Jihan Syahirah Melanika Netta Anggraini Melda Fadiyah Hidayat Mila Rahmawati Moh. Ramadhani Monalisa - Monica Natalia Irene Muhammad Ady Nursetya Muhammad Alka Gustiyan Rojabi Muhammad Aufa Hafizh Muhammad Chairil Umam Muhammad Farid Maruf Muhammad Nabil Hibatullah Muhammad Reza Zakaria Muhammad Thariq Ilham Fahmi Mutia Viayuvada Nabila Naswa Zahra Rhohima Nabilatus Sa’diyah Nadhira Allysha Rahmania Nadia Ayu Ardiani Nadira Putri Riyanci Naflah Hekshala Purwanto Nasya Firdaushaumy Nasywa Aulia Sabrina Nayla Tabhita Cheryl Nayzilla Mega Rahmadhani Nazwa Ansalna Rahmania Nimas Bening Nisfatun Choiriyah Nova Adelia Nuh Krama Hadianto Nur Intan Agustriani Ginting Nurhayati Oktavia Kurnia Ramadhani Olivia Putri Damayanti Pertiwi, Vidya Imanuari Rachmad Raffi Satria Raehanun Nafaretta Fiyorentina Rahma Fitriyani Randita Ainun Guntari Rangga Naim Ansori Rayhan Adi Wicaksono Regita Cahya Ramadhania Revalia Cantika Sari Setiawan Riandharu ari pratista Risma Dwiyana Arianty Risma Tria Syahrani Rizky Maya Wulandari Ryno Dwi Bachtiar Sabita Nayla Riskia Salma Shadiyah Salwa Apsyarini Nabilah Sarah Nurlaily Siti Nur Fahreza Irena Sri Ayu Nurul Fadilah Talitha Rifqi Risqulloh Taniya Sahisnu Sufisyar Vaneza Ayu Dwi Kirana Vannisha Rafa Naura Harina Vella Elfanny Meisyacharis Verysa Virgie Rahmadhani Vidya Imanuari Pertiwi Vike Agestian Frastami Yemima Chrisnanda Prasetyo Yesha Verlita Evelin Yunita Eka Dia Safitri Yusrotul Widad Sugiyanto Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono Zahra Salsa Billa Zaskia Naurah Salsabila A. S. Zidni Muntaha Ridho Zulfaidan Zubeir Batubara