Claim Missing Document
Check
Articles

Integrasi Pengawasan Keuangan Internal Daerah Sidoarjo Tahun 2021-2022 Kalyana Larasati; Nimas Bening; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1417

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas integrasi pengawasan keuangan internal daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji integrasi pengawasan internal keuangan daerah melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, observasi, dan analisis dokumen. Fokus penelitian diarahkan pada peran sistem informasi keuangan daerah dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, serta fungsi pengawasan internal dalam memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKSDA memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban pencatatan transaksi, percepatan administrasi keuangan, kemudahan penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan aksesibilitas data bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, pengawasan internal berperan penting dalam mendeteksi kesalahan administratif, memperkuat akuntabilitas anggaran, dan mendukung proses audit yang lebih efektif. Namun, implementasi sistem masih menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta perlunya penguatan infrastruktur teknologi. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu mengoptimalkan integrasi sistem informasi keuangan dan pengawasan internal melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyempurnaan sistem, serta penguatan mekanisme pengawasan berbasis data. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sebagai kesimpulan, integrasi SIKSDA dan pengawasan internal merupakan strategi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Surabaya melalui Indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Clara Rossa Wibisono; Fidela Salsabillah; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1491

Abstract

Regional autonomy gives local governments broader authority to manage regional resources and finances in order to support development and improve public welfare. As one of Indonesia's largest metropolitan cities, Surabaya has relatively strong fiscal capacity. However, previous studies have generally focused on specific financial ratios and have not comprehensively evaluated the financial performance of the Surabaya City Government using multiple Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) indicators. This study aims to evaluate the financial performance of the Surabaya City Government through APBD indicators during the 2020–2024 period. This research used a quantitative approach with a descriptive method. The study used secondary data obtained from the realization reports of the Surabaya City Government APBD for the 2020–2024 period. Data were collected through documentation and analyzed using regional financial ratios, including the regional independence ratio, effectiveness ratio of Local Own-Source Revenue (PAD), expenditure efficiency ratio, and fiscal decentralization ratio. The study also applied the value for money approach, which emphasizes economy, efficiency, and effectiveness in regional budget management. The results indicate that the financial performance of the Surabaya City Government was generally good, particularly in terms of regional fiscal independence. However, the effectiveness of PAD and expenditure efficiency fluctuated during the observation period. The findings imply that Surabaya has strong fiscal capacity but still needs to improve revenue planning and expenditure control. In conclusion, Surabaya’s financial performance reflects strong regional fiscal independence, although further optimization is required in PAD effectiveness and budget efficiency.
Tata Kelola dan Akuntabilitas Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY Ailsa Daffa; Aulia Fitri Ramadani; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): August
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i3.221

Abstract

ABSTRAK Hubungan finansial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Sebagai bukti nyata, pemerintah pusat memberikan Dana Keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang regulasi nya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan serta akuntabilitas pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, sekaligus mengukur kontribusinya terhadap pembangunan wilayah dan pelaksanaan kewenangan istimewa yang dimiliki DIY. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif dan analisis regulasi. Data penelitian bersumber dari bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Teknik analisis yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan telah terintegrasi dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini meliputi bidang pengembangan budaya daerah, penataan ruang wilayah, pengelolaan tanah, penguatan kelembagaan, dan pengisian jabatan kepala daerah. Program tersebut memberi dampak positif bagi pelestarian warisan budaya lokal, penguatan aparatur organisasi, dan percepatan pembangunan wilayah DIY. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan berupa ketidakseimbangan pembagian pembangunan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program. ABSTRAct The financial relationship between the central government and local governments is the main basis for fiscal decentralisation in Indonesia. As a tangible example, the central government provides the Special Region of Yogyakarta (DIY) with Special Funds, the regulations of which are set out in Law Number 13 of 2012. This study aims to examine the management system and accountability of the Special Funds for DIY in the context of the financial relationship between the central government and the regional government, while also measuring its contribution to regional development and the implementation of the special powers held by DIY. The study employs a qualitative research method with a literature review approach, analysed using descriptive qualitative and regulatory analysis. The research data is sourced from secondary materials in the form of legislation, scientific journals, government reports, and policy documents. The analysis techniques used were document study and triangulation of data sources. The findings of the study show that the management of the Special Funds has been integrated into the system of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The programme covers the development of regional culture, spatial planning, land management, institutional strengthening, and the appointment of regional heads. The programme has had a positive impact on the preservation of local cultural heritage, the strengthening of organisational apparatuses, and the acceleration of development in the DIY region. However, there are still some challenges in the form of imbalanced development and limited community involvement in programme monitoring.
Analisis Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2024 Regita Cahya Ramadhania; Kheizha Arthaning Wibowo; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7639

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2024 menggunakan pendekatan Value for Money yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan kinerja dan laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ekonomis, kinerja instansi tergolong baik karena realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditetapkan, yang mencerminkan adanya penghematan. Namun, dari aspek efisiensi, kinerja belum optimal karena terdapat ketidakseimbangan antara realisasi anggaran sebesar 91,08% dengan capaian kinerja sebesar 78,08% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,85%. Sementara itu, dari aspek efektivitas, kinerja termasuk dalam kategori tinggi meskipun belum mencapai target maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan telah dilakukan secara ekonomis, masih diperlukan peningkatan efisiensi serta optimalisasi pelaksanaan program agar kinerja organisasi dapat lebih maksimal.
KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DI KABUPATEN JEMBER Desi Nurlaily; Allexa Belva Sepdiana AW; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56486/remittance.vol7no1.1273

Abstract

This study aims to analyze the level of fiscal dependence of the Jember Regency Government on central government transfer funds within the Regional Budget (APBD) for the 2020–2022 period. This study uses a quantitative descriptive approach utilizing secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and official regional government documents. The analysis technique was conducted by measuring the fiscal dependence ratio, fiscal independence ratio, and degree of fiscal decentralization. The results indicate that Jember Regency's fiscal dependence is very high, as evidenced by the dominance of transfer funds in the regional revenue structure, with a ratio exceeding 70%. Conversely, the fiscal independence ratio is low, indicating that Regional Original Revenue (PAD) as the primary source of regional financing is not yet optimal. The degree of fiscal decentralization also shows suboptimal conditions, reflected in the low contribution of PAD to total regional revenue. These findings indicate that regional fiscal capacity to support the implementation of regional autonomy is still limited. Therefore, a strategy is needed to optimize PAD by increasing the effectiveness of regional tax and levy collection and by developing local economic potential to enhance regional fiscal independence.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Jember terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2020–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta dokumen resmi pemerintah daerah. Teknik analisis dilakukan melalui pengukuran rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian fiskal, dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Jember tergolong sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah dengan rasio di atas 70%. Sebaliknya, rasio kemandirian fiskal berada pada kategori rendah, yang mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Selain itu, derajat desentralisasi fiskal juga menunjukkan kondisi yang belum optimal, tercermin dari rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah
Analisis Belanja Daerah dalam Penanggulangan Banjir Rob: Studi Kasus Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2024 Adinda Eka Fadilah; Fabima Rohmatimminallohi Lintalahum; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1386

Abstract

Flooding caused by tidal inundation (rob flood) in Semarang City has become a chronic urban coastal problem driven by land subsidence, sea level rise, and increasing environmental pressure in coastal areas. This study aims to analyze the allocation, implementation, and effectiveness of local government spending in flood mitigation efforts during the 2022–2024 period. The research employed a qualitative descriptive approach using secondary data obtained from Budget Realization Reports (Laporan Realisasi Anggaran/LRA), Government Agency Performance Reports (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP), Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) documents, and other official government reports. The findings show that the budget realization rate of Semarang City remained consistently high, reaching 93.85 percent in 2022 and percent in 2023, while the Regional Disaster Management Agency (BPBD) achieved realization rates of up to 95.99 percent. These figures indicate strong administrative and procedural performance in regional financial management. However, high budget absorption has not automatically translated into substantial effectiveness in reducing tidal flood risk. Regional spending remains dominated by structural and short-term approaches, such as drainage improvement, pump operations, emergency response, and infrastructure maintenance, whereas long-term preventive investment and integrated risk management remain limited. In addition, the absence of a specific budget classification for tidal flood mitigation within the LRA complicates the identification and evaluation of related expenditures across sectors. Empirically, several coastal areas still experience periodic inundation, particularly in Genuk and North Semarang. This study concludes that regional spending on tidal flood mitigation in Semarang City during 2022–2024 was administratively effective but substantively not yet optimal in producing significant and sustainable risk reduction. Therefore, a more preventive, integrated, and long-term risk-based policy approach is required to improve the effectiveness of regional expenditure in coastal disaster mitigation.
Dinamika Konflik antara Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kota dalam Penataan Kawasan Gembong Surabaya Angelina Nurmita Amira; Zaskia Naurah Salsabila A. S.; Eldaffa Zulano Alya; Farage Alena; Revienda Anita Fitrie; Nuh Krama Hadianto
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1401

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk memahami dinamika konflik PKL dan pemerintah kota guna merumuskan strategi penataan kawasan yang adil, kolaboratif, serta mendukung keberlanjutan ekonomi perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan dinamika konflik, memetakan kepentingan setiap aktor yang terlibat, serta menganalisis strategi manajemen konflik yang diterapkan oleh kedua pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka kualitatif dengan menerapkan kerangka model mode konflik Thomas-Kilmann untuk menganalisis strategi konflik serta pendekatan negosiasi berbasis kepentingan Fisher untuk memetakan kepentingan para aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik bersifat siklus dan terus berulang, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: keterbatasan lokasi alternatif yang layak secara ekonomi, kebijakan yang lebih mengutamakan penertiban dibandingkan pemberdayaan, serta tidak adanya forum dialog yang adil antara pemerintah, PKL, dan masyarakat. Pemerintah kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) cenderung menerapkan strategi kompetitif dan bersifat top-down, sedangkan PKL bergantian menggunakan strategi menghindar dan kompromi. Pendekatan kolaboratif, yang sebenarnya paling efektif untuk mencapai penyelesaian jangka panjang, belum diterapkan oleh kedua belah pihak. Implikasi teoritis dari penelitian ini terletak pada pembuktian relevansi integrasi model Thomas-Kilmann dengan pendekatan negosiasi berbasis kepentingan dalam menganalisis konflik sektor informal perkotaan. Secara praktis, hasil penelitian menekankan perlunya pergeseran tata kelola perkotaan dari pendekatan yang berorientasi pada penegakan aturan menuju pendekatan berbasis pemberdayaan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum tripartit permanen yang melibatkan pemerintah kota, asosiasi pedagang kaki lima, dan perwakilan masyarakat; pelaksanaan kajian kelayakan ekonomi sebelum pengambilan keputusan relokasi; serta transformasi regulasi tata ruang menuju model pemberdayaan berbasis zonasi. Kesimpulannya, penyelesaian konflik PKL di kawasan Gembong Asih membutuhkan pendekatan tata kelola kolaboratif yang mengakui PKL sebagai aktor ekonomi perkotaan yang sah serta mengintegrasikan kepentingan mereka ke dalam proses perumusan kebijakan.
Efektivitas Sistem E-Budgeting dalam Memitigasi Resiko Penyelewengan Anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya Nadhira Allysha Rahmania; Jelita Nur Aziza; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1439

Abstract

This research is motivated by the vulnerability of regional budget preparation processes to corruption, collusion, and nepotism (KKN), such as “phantom budgets” and budget manipulation caused by manual, non-transparent systems. This study aims to evaluate the effectiveness of the E-Budgeting system in the Surabaya City Government as a tool to mitigate the risk of budget misappropriation. Using a qualitative descriptive method, the research analyzes secondary data from official financial reports and BPK audit results through documentation and literature studies. The results indicate that E-Budgeting in Surabaya effectively mitigates budget fraud risks by digitizing every stage of planning from Musrenbang to APBD and locking data inputs to prevent unauthorized changes. Features such as the audit trail strengthen internal control and transparency, contributing to Surabaya’s consistent Unqualified Opinion (WTP) from the BPK. However, the system’s effectiveness remains dependent on non-technical factors, including the integrity of human resources and institutional commitment. The study concludes that while E-Budgeting significantly narrows the opportunity for administrative fraud, continuous training and supervision are essential for optimal implementation.
Dominasi Sektor Industri Pengolahan dan Implikasinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Kediri Randita Ainun Guntari; Amelya Putri Christanty; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1442

Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami sejauh mana dominasi sektor industri pengolahan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri guna mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi tertentu. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah. Kota Kediri memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor industri pengolahan yang konsisten memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Dominasi sektor industri ini berperan sebagai penggerak utama dalam perekonomian daerah tetapi juga berpotensi memperluas bisnis penerimaan fiskal melalui pajak dan retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi sektor industri pengolahan dan implikasinya terhadap pendapatan daerah Kota Kediri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data statistik untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan PAD serta menilai implikasi fiskalnya terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian menujukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Kediri. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi sektor industri pengolahan berpotensi dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Analisis Value For Money Pada Dana Subsidi Suroboyo Bus Dan Wira Wiri Di Kota Surabaya Olivia Putri Damayanti; Anfara Aisyanda Dzikrina; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16998

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Value for Money (VfM) dalam pengelolaan dana subsidi transportasi publik di Kota Surabaya, dengan fokus utama pada layanan Suroboyo Bus dan WiraWiri Suroboyo. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui metode analisis data sekunder, penelitian ini mengevaluasi kinerja kebijakan berdasarkan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Data penelitian bersumber dari dokumen publik resmi, termasuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota periode terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari dimensi ekonomi, implementasi skema Buy The Service (BTS) pada layanan WiraWiri berhasil meminimalisasi biaya investasi armada dan menekan risiko fiskal daerah. Pada dimensi efisiensi, integrasi layanan trunk dan feeder terbukti meningkatkan aksesibilitas wilayah, meskipun efisiensi teknis pada koridor utama masih terhambat oleh kendala headway akibat kemacetan. Secara efektivitas, program subsidi telah berhasil menciptakan public value melalui peningkatan volume penumpang dan perwujudan keadilan sosial bagi kelompok rentan, namun kontribusinya terhadap perpindahan moda (modal shift) secara makro masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur administrasi publik mengenai strategi optimalisasi subsidi transportasi di wilayah metropolitan melalui keseimbangan antara kinerja keuangan dan kemanfaatan sosial.
Co-Authors Adam Jamal Adinda Eka Fadilah Aditya Bagus Pratama Adji Firmansyah Afida Ayu Azalia Afifah Fatmala Nurlianti Ahmad Dwi Rifani Ahmad Fikri Naufal Akbar Ailsa Daffa Aisyah Lailatul Isnaini Albaitul Khoiridah Fitriani Alfin Fadhil Pradana Aliyah Rifdatul Nabilah Aliza Putri Amelia Allexa Belva Sepdiana AW Amanda Adzkiyah Amelya Putri Christanty Ammar Muhammad Zaky Andi Farera Anfara Aisyanda Dzikrina Angeli Haura Diva Khansa Angelina Nurmita Amira Angeline Fannesa Febriyana Anggi Ayu Wulandari Anggi Defira Marchegiani Anggita Cahyani Setyoningrum Anggita Nanda Ayu Kusuma Anisa Annisa Aulia Rahmah Annisa Rizma Ramadhani Aril Maulana Arinda Qomarin Almuqita Arnelita Ayu Az-zahwa Arshafa Rayya Maulidya Astin Khoiriyah Astrella Vanindya Sheren Attina Aulia Rahma Aulia Fitri Ramadani Aulia Khoirun Nisaa' Aulia Putri Ayunda Putri Athamevia Azalea Zahwa Rishavaila Blezend Syahrira Rona MayNando Bunga Fryscilla Fedora Nadeak Cahaya Fatihah Cahya Amalia Zahra Cahyo Bagus Alvian Ceva Yuana Rivera Cheryll Nandissya Aulya Putri Clara Rossa Wibisono Daffa Eka Saputra Daffa Mauludie Al Daufir Desi Nurlaily Dwi Khoirotul Utami Eka Nurul Amalia Eldaffa Zulano Alya Emmanuel Jessica Priskila Erika Rahma Novitasari Eva Fany Fanida Eva Hany Fanida Eva Hany Hanida Ezra Stevanus Aloo Fabima Rohmatimminallohi Lintalahum Farage Alena Fatma Anriyani Yusuf Faylla Apriliana Putri Fazrul Ilham Syahreza Felia Noorlibna Badzlin Felisha Rahma Antoni Fidela Salsabillah Galuh Refal Tianta Haliza Firdausy Nuzula Hellen Qurotul Nurassifa Herdiani Romadhona Herdiyanto Fransiskus Samosir Hieronimus Febian Jona Hendrawan Hilman Rizkillah Sya'bi Icha Chelsea Elisabeth Naibaho Ilham Firdaus Pranoto Ilman, Ghulam Maulana Inaya Regita Cahyani Indira Anggun Septianingrum Indira Ardina Yudiansyah Intan Aurellia Evania Intan Nia Putri Ivena Callista Putri Izza Naura Mawaddah Jelita Nur Aziza Joceline Larissa Pratama Ginting Kalyana Larasati Karina Putri Wahyudin Ken Maulida Musthika Tirta Suci Kevin Adisputra Keysia Jessika Intansari Kheizha Arthaning Wibowo Kirani Felita June Lailatul Maeda Ramadhani Legina Ayu Puspita Levina Linadi Made Beryl Ramadian Dwipayana Maharani Putri Nurwidya Mahesa Prawira Marini Muharwati Marshanda Ika Amelia Putri Maura Alayya Nusantari Mawar Datul Khalwa Melanika Netta Anggraini Melda Fadiyah Hidayat Mila Rahmawati Monalisa - Monica Natalia Irene Muhammad Ady Nursetya Muhammad Alka Gustiyan Rojabi Muhammad Aufa Hafizh Muhammad Chairil Umam Muhammad Nabil Hibatullah Muhammad Thariq Ilham Fahmi Mutia Viayuvada Nabila Naswa Zahra Rhohima Nadhira Allysha Rahmania Nadia Ayu Ardiani Nadira Putri Riyanci Naflah Hekshala Purwanto Nasya Firdaushaumy Nasywa Aulia Sabrina Nazwa Ansalna Rahmania Nimas Bening Nisfatun Choiriyah Nova Adelia Nuh Krama Hadianto Nur Intan Agustriani Ginting Nurhayati Oktavia Kurnia Ramadhani Olivia Putri Damayanti Pertiwi, Vidya Imanuari Rachmad Raffi Satria Raehanun Nafaretta Fiyorentina Rahma Fitriyani Randita Ainun Guntari Rangga Naim Ansori Rayhan Adi Wicaksono Regita Cahya Ramadhania Revalia Cantika Sari Setiawan Risma Dwiyana Arianty Rizky Maya Wulandari Ryno Dwi Bachtiar Salma Shadiyah Salwa Apsyarini Nabilah Siti Nur Fahreza Irena Talitha Rifqi Risqulloh Taniya Sahisnu Sufisyar Vaneza Ayu Dwi Kirana Vannisha Rafa Naura Harina Vella Elfanny Meisyacharis Verysa Virgie Rahmadhani Vike Agestian Frastami Yemima Chrisnanda Prasetyo Yesha Verlita Evelin Yunita Eka Dia Safitri Yusrotul Widad Sugiyanto Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono Zahra Salsa Billa Zaskia Naurah Salsabila A. S. Zulfaidan Zubeir Batubara