Garuda - Garba Rujukan Digital

Manajemen Strategi Kepemimpinan Transformasional Nilai di Pondok Modern Darussalam Gontor Attamimi, Munif; Ibrahim, Abdullah; Wijoyo, Suparto; Suyanto, Bagong
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i2p147-158

The purpose of this study is to analyze the strategies implemented, the factors that influence them, and the challenges faced in efforts to shape the leadership character of santri in the pesantren environment. This study used a qualitative approach with a case study method to understand transformational leadership strategies at Pondok Modern Darussalam Gontor. The results of the study show that leadership education for santri at Pondok Modern Darussalam Gontor is carried out through role modeling, experience-based learning, and collective and participatory leadership. Factors that support the success of leadership education in Islamic boarding schools include the role modeling of kiai and ustaz, the santri regeneration system, a culture of discipline and independence, and an environment that supports leadership learning. Challenges faced in implementing leadership education in Islamic boarding schools include rapid technological developments, limited access to modern leadership insights, economic and social disparities, and resistance to change within the Islamic boarding school environment.

Rekonstruksi Program Adipura sebagai Instrumen Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Daerah Permanasari, Tyasning; Wijoyo, Suparto; Rahmah, Mas; Salman, Radian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.496

ABSTRAK Program Adipura selama ini diposisikan sebagai instrumen kebijakan nasional untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan perkotaan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya Adipura masih beroperasi sebagai kebijakan administratif yang bersifat lunak, sehingga belum memiliki kekuatan mengikat dan mekanisme akuntabilitas hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi posisi hukum Program Adipura agar berfungsi sebagai instrumen tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual, melalui analisis deduktif dan preskriptif terhadap peraturan perundang-undangan serta teori hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan normatif Adipura terletak pada tiga aspek utama, yaitu ketiadaan dasar hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta terbatasnya mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik. Berdasarkan kerangka tata kelola lingkungan yang baik dan teori efektivitas hukum, penelitian ini merekomendasikan penguatan status hukum Adipura dari peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, integrasi indikator kinerja Adipura ke dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dan indeks kinerja lingkungan hidup, serta pembentukan mekanisme pengawasan independen berbasis partisipasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi Adipura tidak hanya memerlukan reformasi regulasi, tetapi juga perubahan paradigma hukum menuju sistem tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, rekonstruksi hukum Adipura diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan hukum lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis di tingkat lokal maupun nasional. Kata kunci: adipura; efektivitas hukum; good environmental governance; keadilan ekologis; partisipasi masyarakat. ABSTRACT Article 1 the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 76 of 2019 concerning Adipura states that Adipura is an instrument for monitoring the performance of regional governments in organizing waste management and green open spaces in realizing a clean, shady and sustainable environmental quality. This research aims to reconstruct the legal status of the Adipura Program so that it functions as an instrument of Good Environmental Governance in sustainable local waste management. The study is grounded on the weakness of Adipura’s normative foundation, which remains a soft law instrument without binding authority in Indonesia’s legal hierarchy. Methodologically, it employs a normative juridical and conceptual approach, using deductive–prescriptive analysis of environmental law, governance theories, and regulatory frameworks. The findings reveal three main normative weaknesses: (1) the absence of strong legal authority, (2) overlapping institutional mandates between central and local governments, and (3) limited mechanisms for public accountability. Based on GEG and the theory of legal effectiveness, the study proposes integrating Adipura into the national legal system by elevating its legal status to a Government Regulation, aligning its indicators with Performance Accountability System (SAKIP) and Environmental Performance Indeks (IKLH), and establishing an independent oversight body grounded in public participation. The study concludes that the transformation of Adipura requires not only regulatory reform but also a shift in legal paradigm toward a transparent, participatory, and accountable environmental governance system. Ultimately, the reconstruction of Adipura’s legal framework strengthens the implementation of the rule of environmental law and promotes ecological justice at both local and national levels. Keywords: adipura; community participation; ecological justice; good environmental governance; legal effectiveness

How Leader Emotional Intelligence Shapes Employee Performance: The Dual Mediation of Individual Agility and Organizational Citizenship Behavior Gunawan, Hari; Wijoyo, Suparto; Lestari, Yetty Dwi; Muzakki, Muzakki
Journal of Educational, Health and Community Psychology VOL 15 NO 1 MARCH 2026
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the impact of leader emotional intelligence (LEI) on employee performance (EP) in Indonesian public sector organizations, with individual agility (IA) and organizational citizenship behavior (OCB) tested as mediators. Using survey data from 467 civil servants across local government agencies (Organisasi Perangkat Daerah; OPD), the proposed structural model was analyzed with PLS-SEM. The results indicate that LEI has significant positive effects on EP, IA, and OCB. OCB significantly mediates the relationship between LEI and EP, whereas IA does not exhibit a significant mediating effect. These findings underscore the importance of strengthening emotionally intelligent leadership and cultivating environments that encourage OCB to enhance employee performance and public service outcomes. The study contributes by integrating LEI, IA, and OCB within a single empirical model in a public sector setting and by showing that OCB, rather than IA, is the more salient behavioral pathway linking leadership to performance. The findings also provide support for Social Exchange Theory by highlighting how relational quality and extra-role behaviors shape performance within bureaucratic contexts.

Rekonstruksi Program Adipura sebagai Instrumen Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Daerah Permanasari, Tyasning; Wijoyo, Suparto; Rahmah, Mas; Salman, Radian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 2 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i2.496

ABSTRAK Program Adipura selama ini diposisikan sebagai instrumen kebijakan nasional untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan perkotaan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya Adipura masih beroperasi sebagai kebijakan administratif yang bersifat lunak, sehingga belum memiliki kekuatan mengikat dan mekanisme akuntabilitas hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi posisi hukum Program Adipura agar berfungsi sebagai instrumen tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual, melalui analisis deduktif dan preskriptif terhadap peraturan perundang-undangan serta teori hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan normatif Adipura terletak pada tiga aspek utama, yaitu ketiadaan dasar hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta terbatasnya mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik. Berdasarkan kerangka tata kelola lingkungan yang baik dan teori efektivitas hukum, penelitian ini merekomendasikan penguatan status hukum Adipura dari peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, integrasi indikator kinerja Adipura ke dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dan indeks kinerja lingkungan hidup, serta pembentukan mekanisme pengawasan independen berbasis partisipasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi Adipura tidak hanya memerlukan reformasi regulasi, tetapi juga perubahan paradigma hukum menuju sistem tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, rekonstruksi hukum Adipura diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan hukum lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis di tingkat lokal maupun nasional. Kata kunci: adipura; efektivitas hukum; good environmental governance; keadilan ekologis; partisipasi masyarakat. ABSTRACT Article 1 the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 76 of 2019 concerning Adipura states that Adipura is an instrument for monitoring the performance of regional governments in organizing waste management and green open spaces in realizing a clean, shady and sustainable environmental quality. This research aims to reconstruct the legal status of the Adipura Program so that it functions as an instrument of Good Environmental Governance in sustainable local waste management. The study is grounded on the weakness of Adipura’s normative foundation, which remains a soft law instrument without binding authority in Indonesia’s legal hierarchy. Methodologically, it employs a normative juridical and conceptual approach, using deductive–prescriptive analysis of environmental law, governance theories, and regulatory frameworks. The findings reveal three main normative weaknesses: (1) the absence of strong legal authority, (2) overlapping institutional mandates between central and local governments, and (3) limited mechanisms for public accountability. Based on GEG and the theory of legal effectiveness, the study proposes integrating Adipura into the national legal system by elevating its legal status to a Government Regulation, aligning its indicators with Performance Accountability System (SAKIP) and Environmental Performance Indeks (IKLH), and establishing an independent oversight body grounded in public participation. The study concludes that the transformation of Adipura requires not only regulatory reform but also a shift in legal paradigm toward a transparent, participatory, and accountable environmental governance system. Ultimately, the reconstruction of Adipura’s legal framework strengthens the implementation of the rule of environmental law and promotes ecological justice at both local and national levels. Keywords: adipura; community participation; ecological justice; good environmental governance; legal effectiveness

THE PESANTREN WAY IN CREATING LEADERS Novianti, Lelly Lailiyah; Wijoyo, Suparto; Rahmah, Mas; Thalib, Prawita; Salman, Radian; Ristawati, Rosa; Fauzia, Ficky Dahliana
JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Vol 19, No 2 (2025)
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/JIIS.2025.19.2.363-388

Pesantren or Islamic traditional boarding school is one the unique institution within Indonesian Islam. Serving a comprehensive education with emphasis on the internalization of Islamic values is the main purpose of pesantren. Additionally, since they also serve the society safeguarding and leadership, Pesantren promote the emergence of new leadership. This study explores how pesantren cultivates leadership by integrating spiritual depth with intellectual rigor highlighting 5 pesantrens across East Java. Using a Systematic Literature Review (SLR) from Scopus, WoS, and Semantic Scholar, the findings identify five leadership development categories in pesantren: moral and character-based, entrepreneurial, humanist and inclusive, spiritual and religious, and transformational and innovative leadership. As a result, Pesantren provides a strong foundation for leadership education, grounded in moral, spiritual, and local wisdom. This model has been proven effective in shaping character, integrity, and responsibility, making it a relevant framework for fostering the nation's moral and leadership development. Their alumni show strong leadership skills that beneficial for their role in society.

Program Pengelolaan dan Benchmarking Wisata Alam Berkelanjutan di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Ni Luh Putu Indiani; I Made Sara; Suparto Wijoyo; Rosa Ristawati; Putu Ayu Sita Laksmi; Gede Sanjaya Adi Putra; I Made Aditya Pramartha; Anak Agung Istri Krisna Gangga Dewi; I Komang Putra; I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.5.1.2022.1-7

Desa Wisata Taro memiliki daya tarik wisata alam yang asri berupa hutan bambu yang terkonservasi oleh desa, sungai yang bersih serta peternakan lembu putih yang dikelola secara adat dan diternak dengan baik oleh warga desa. Dari hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu: pengelolaan desa wisata belum optimal, pengurus desa wisata belum mengetahui dasar hukum yang tepat dalam pengelolaan desa wisata, dan permasalahan yang tidak kalah penting adalah kurangnya wawasan pengurus Desa Wisata Taro mengenai metode yang tepat dalam pengelolaan wisata alam berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan pertama adalah melakukan kegiatan loka karya. Kemudian untuk permasalahan kedua diberikan penyuluhan terkait dasar hukum pengelolaan desa wisata. Solusi permasalahan ketiga adalah benchmarking metode pengelolaan wisata alam berkelanjutan yang diterapkan di Swiss. Secara garis besar metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas identifikasi masalah, observasi, analisis situasi, seminar/penyuluhan/benchmarking. Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan indikator: tercapainya tujuan kegiatan, tercapainya target yang telah direncanakan, dan keberlanjutan program. Tingkat ketercapaian ketiga indikator ini menunjukkan nilai di atas 75% sehingga kegiatan pengabdian ini telah berjalan baik. Sebagai bentuk keberlangsungan proram, promosi Desa Wisata Taro perlu terus dilakukan dan diperbaharui agar meningkatkan daya tariknya, masyarakat Desa Taro perlu mengimplementasikan materi dari penyuluhan dasar hukum pengelolaan desa wisata, dan hasil benchmarking metode pengelolaan sustainable tourism perlu dijadikan referensi oleh pengelola Desa Wisata Taro dalam mengelola dampak pariwisata terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search