Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.368
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Al-'Adalah Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Hasanuddin Law Review Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen International Journal of Supply Chain Management Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Airlangga Development Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Community Services Journal (CSJ) Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (IJPM) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum International Research Journal of Business Studies Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Legislasi Indonesia
Suparto Wijoyo
Universitas Airlangga
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Reconstruction Of Good Corporate Governance In The Order To Realize Indonesia Incorporated As A Welfare Country (Regulatory-Deregulation-Reregulation Perspective Of The Jatimnomic Model) Suparto Wijoyo; Prawitra Thalib; Mohamad Nur Kholiq
Airlangga Development Journal Vol. 6 No. 1 (2022): AIRLANGGA DEVELOPMENT JOURNAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/adj.v6i1.33531

Abstract

The dynamic state administration reflects the crystallization of the idea that the presence of state governance called Good Corporate Governance (GCG) is a product of the development of the state's way of providing public services. The economic arrangement of the East Java model which can be called Jatimnomic in reconstructing GCG with the content of the corporate spirit. The purpose of this paper is to analyze the Good Corporate Governance (GCG) in order to realize Indonesia as a welfare state with the JATIMNOMIC model. The method used is a legal research type and uses a statute approach and a conceptual approach. The result of the discussion is that in realizing Good Corporate Governance (GCG) for People's Welfare, all state resources must be mixed in the formulation of national economic development policies that move in the wave of globalization with responsive leadership for a sustainable economy for the people's welfare. Reformative and solution construction of the national economy by making Indonesia a world economic supercorridor within the ASEAN (AEC) scope through the conception and implementation of what is called JATIMNOMIC.
Pemberdayaan Kelompok Kader KB (UPPKS) Dalam Budi Daya Lebah Madu Klanceng di Kab. Ngawi Herini Siti Aisyah; Epy M. Luqman; Suparto Wijoyo
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 5, No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v5i2.91

Abstract

Mitra dalam program ini adalah kelompok ibu-ibu Kader KB yang tergabung dalam UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). UPPKS sebagai lembaga kader KB di Desa  mempunyai peran penting dalam mengsukseskan program KB; karena mempunyai peran ganda yaitu selain sebagai organisasi kader KB yang mempunyai peran sosial untuk mengsukseskan program KB juga sebagai unit usaha  yang mempunyai  peran  untuk memberdayakan masyarakat miskin agar  hidup sejahtera  Keterbatasan pengetahuan dan skill anggota UPPKS perlu dilakukan pemberdayaan agar  lebih meningkat  dalam menjalankan perannya. Dalam program ini adalah merintis Desa Wisata Kampung KB. Dengan adanya  program ini diharapkan akan dapat meningkatkan Mitra dalam mengelola Wisata Kampung KB  sehingga dapat menjadi media Edukasi bagi masyarakat khsusnya di kalangan remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan ICON Taman Edukasi Budi Daya Lebah Madu Klanceng.
Peningkatan kinerja bumd provinsi jawa timur dalam perspektif ability, motivation, oportunity Suparto Wijoyo; Moch. Ali Mashuri
INOVASI Vol 17, No 1 (2021): Februari
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jinv.v17i1.9243

Abstract

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. BUMD memiliki kedudukan yang strategis terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mana dengan adanya PAD dapat membantu dan mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Dari sektor BUMD harus terus mengupayakan agar mengalami peningkatan pendapatan, sebab setoran dari BUMD tersebut menjadi salah satu bagian penyumbang PAD Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja pegawai di BUMD Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengembangan kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur, Mengetahui kinerja pegawai BUMD Provinsi Jawa Timur, dan Menciptakan strategi pengembangan AMO dalam meningkatkan kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian Untuk melihat problematik ini dalam perspektif teori AMO (Ability, Motivation, Opportunity), dan untuk memahami dan mengungkap cara pengembangan kinerja BUMD serta peningkatan kinerja pegawai BUMD di Jawa Timur. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Interaktive model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dituntut semakin profesional dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kontribusi pendapatan daerah. Dengan meningkatkan kinerja melalui evaluasi kinerja dengan AMO (Ability, Motivation, Opportunity). 
Program Pengelolaan dan Benchmarking Wisata Alam Berkelanjutan di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Ni Luh Putu Indiani; I Made Sara; Suparto Wijoyo; Rosa Ristawati; Putu Ayu Sita Laksmi; Gede Sanjaya Adi Putra; I Made Aditya Pramartha; Anak Agung Istri Krisna Gangga Dewi; I Komang Putra; I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 5 No. 1 (2022)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1282.782 KB)

Abstract

Desa Wisata Taro memiliki daya tarik wisata alam yang asri berupa hutan bambu yang terkonservasi oleh desa, sungai yang bersih serta peternakan lembu putih yang dikelola secara adat dan diternak dengan baik oleh warga desa. Dari hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu: pengelolaan desa wisata belum optimal, pengurus desa wisata belum mengetahui dasar hukum yang tepat dalam pengelolaan desa wisata, dan permasalahan yang tidak kalah penting adalah kurangnya wawasan pengurus Desa Wisata Taro mengenai metode yang tepat dalam pengelolaan wisata alam berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan pertama adalah melakukan kegiatan loka karya. Kemudian untuk permasalahan kedua diberikan penyuluhan terkait dasar hukum pengelolaan desa wisata. Solusi permasalahan ketiga adalah benchmarking metode pengelolaan wisata alam berkelanjutan yang diterapkan di Swiss. Secara garis besar metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas identifikasi masalah, observasi, analisis situasi, seminar/penyuluhan/benchmarking. Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan indikator: tercapainya tujuan kegiatan, tercapainya target yang telah direncanakan, dan keberlanjutan program. Tingkat ketercapaian ketiga indikator ini menunjukkan nilai di atas 75% sehingga kegiatan pengabdian ini telah berjalan baik. Sebagai bentuk keberlangsungan proram, promosi Desa Wisata Taro perlu terus dilakukan dan diperbaharui agar meningkatkan daya tariknya, masyarakat Desa Taro perlu mengimplementasikan materi dari penyuluhan dasar hukum pengelolaan desa wisata, dan hasil benchmarking metode pengelolaan sustainable tourism perlu dijadikan referensi oleh pengelola Desa Wisata Taro dalam mengelola dampak pariwisata terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan
In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia Suparto Wijoyo; Wilda Prihatiningtyas; Indria Wahyuni; Dita Elvia Kusuma Putri; Ardhana Christian Noventry
Hasanuddin Law Review VOLUME 9 ISSUE 1, APRIL 2023
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v9i1.4303

Abstract

The high rate of deforestation and many forest disputes in Indonesia show that forest management in Indonesia is not based on the principles of good forest governance. It also shows that there is still a lack of attention to the aspect of sustainable forest development which focuses on a balanced sustainability condition between the three forest functions (production, ecology, and socio-economic functions). Geospatial Information is expected to be the solution to help provide an accurate data and information which mapping forest development in accordance with the conditions of each forest area, so that the three functions can operate coherently. Furthermore, with the presence of integrated geospatial data, it can be used as a tool in policy formulation, decision making, and/or dispute resolution in the forestry sector. This paper applies empirical juridical research consisting participatory methods through discussions and interviews with related parties.  In practice, the legal materials are firstly collected by using inventory and documentation. Then, it’s completed by interviews and Focus Group Discussion data. Moreover, it also applies statutory, conceptual, and case approaches. This paper highlights the use of geospatial information data in the forestry legislation making in Indonesia.  Hence, this paper will present new information about the model of forestry dispute resolution based on geospatial information.
Social Forestry Policy Post the Job Creation Law Promulgation: Is This the Answer to Materialize Sustainable Forest Development? Wilda Prihatiningtyas; Zuhda Mila Fitriana; Suparto Wijoyo; Nur Indah Apriani Tiban
Nusantara Science and Technology Proceedings 7st International Seminar of Research Month 2022
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2023.3346

Abstract

The enactment of The Job Creation Law (JCL) affects various national regulations in Indonesia, one of which is forestry regulation. The Social Forestry Program, which was previously governed under a Ministerial Regulation, is now incorporated in the JCL. The JCL amends Indonesian National Forestry Law in its Articles 29 (a) and (b). The integration of the Social Forestry Program is asserted to have provided legal certainty and improvement towards the economy of the Forest Village Community, acknowledging their direct participation in managing the forest. Meanwhile, the alignment of the Social Forestry Program and the materialization of sustainable forest development is diminished. Thus, this paper aims to analyze which law models fit to strengthen the Social Forestry Program and Sustainable Forest Management (SFM) enforcement. This paper is an empirical research juridical research that is participatory. It includes discussions and interviews conducted with several related parties. In the collection of the legal materials, the authors use the method of inventory and documentation which are complemented by interviews and Focus Group Discussion (FGD). This study uses the statutory, conceptual as well as case approaches. This research finds that the ease of conducting investment encouraged by the JCL conflicted of various Indonesian environmental protection goals. For instance, the risk-based approach used in the environmental permit generates another loophole for both the SFM and the Sustainable Development Management (SDM) goals at any level. The discussion in this research is restricted by the national concept of the Social Forestry Program, which is merely regulated at the ministerial level, thus affecting the development of this study. Moreover, the authors pursue discussions with the affected community and relevant regional boards to redress the limited and less-updated supporting data available.
THE VALIDITY OF FINES IMPOSED AS A SANCTION BY REGIONAL GOVERNMENTS TO CONTROL COMPLIANCE WITH COVID-19 HEALTH GUIDELINES Bayu Airlangga; Suparto Wijoyo; Soekarwo
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 12 No. 1 (2022): April
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As an effort to deal with the Covid-19 pandemic, the Government issued Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning Increasing Discipline and Law Enforcement of health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). In Presidential Instruction 6/2020 Regioal Heads are instructed to make Regional Head Regulations (Perkada) which contain sanctions for violation of obligations contained in the health protocol. Reffering to Law Number 12 of 2011 concerning Fomation of Legislation, Regional Head Regulations are not included in the hierarchy of statutory regulations. So this study discusses the validity of administrative sanctions in the form of fines contained in the Regional Head Regulation. Keywords: Administrative Fines, Regional Head Regulations, Covid-19.
Dinamika Komitmen Internasional dalam Kerangka Pengendalian Global Warming Suparto Wijoyo
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Dynamic of commitment of International Community in the issue of control upon global warming has been developed since 1919 up to present. From list of international treaties, it can be seen how strong the commitment of global community in the issues of environment, global warming as well as climate change. Unfortunately, it can be concluded, that those international treaties is so fragmented and therefore, is difficult to be implemented comparing with instrument of international environmental law in general. However, political will of national state is the essence to create international agenda. International Dinamic Commitment in The Context of Global Warming Controlling
Instrumen Pengukuran Pengentasan Kemiskinan Multidimensi dalam Perspektif Kewarganegaraan dengan Metode Delphi Suwanda, Rian Pramana; Rao, Atif; Suyanto, Bagong; Wijoyo, Suparto
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v9i2p122-132

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengentasan kemiskinan multidimensi melalui mekanisme kewarganegaraan serta instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi. Kajian ini menggunakan metode Delphi yang dilaksanakan melalui tahap eksplorasi, distilasi, dan utilisasi. Pengentasan kemiskinan multidimensi dapat dilakukan melalui mekanisme kewarganegaraan yang dapat menjamin hak serta kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi didasarkan pada 3 indikator yang dijabarkan dalam 22 butir sub indikator. Indikator efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi yaitu pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara, perlindungan warga negara migran, serta kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM Prihatiningtyas, Wilda; Wijoyo, Suparto; Wahyuni, Indria; Fitriana, Zuhda Mila
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p163-186

Abstract

Perubahan iklim membawa dampak pada hampir setiap bidang kehidupan. Pemerintah RI berkomitmen untuk meminimalisir dampak perubahan iklim ditunjukkan dengan diterbitkannya Perpres No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Dalam Perpres tersebut, Pemerintah mengatur adanya skema perdagangan karbon melalui mekanisme carbon off set, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada. Adanya Perpres ini di satu sisi merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung upaya mengatasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan, namun disisi lain Pemerintah seakan tidak tegas untuk menghentikan adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan, yang kemudian berimplikasi pada keadilan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ada dua isu yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, mengenai dinamika pengaturan carbon trading dalam konteks global dan nasional. kedua, mengenai perspektif keadilan dalam kebijakan carbon trading sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
Co-Authors Agus Kurniawan Aisyah R.r, Herini Siti Aldhi, Ian Firstian Anak Agung Istri Krisna Gangga Dewi Anom, Adhitya Panji Ardhana Christian Noventry Ave Maria Frisa K Bagong Suyanto Bagus Oktafian Abrianto Bayu Airlangga CAHYADI, ERI Dian Okta Yoshinta Dita Elvia Kusuma Putri Dwi Hardaningtyas Eduardo Saratoga Wrahatnala Elisabeth Supriharyanti Epy M. Luqman Fendy Suhariadi Fitriana, Zuhda Mila Gede Sanjaya Adi Putra Harijadi, Bambang Dwi I Komang Putra I Made Aditya Pramartha I Made Sara I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra Ian Firstian Aldhi Ikhsan Indaryanto, Adrid Indria Wahyuni Indria Wahyuni, Indria Julian, Antoni Luqman, Epy Muhammad M. Syaiful Aris Malae, Rafyan Mas Rahmah, Mas Mashuri, Moch. Ali Ma’ruf, Anwar Mitra Uktutias, Sendy Ayu Moch. Ali Mashuri Mohamad Nur Kholiq Ni Luh Putu Indiani Noventri, Ardhana Christian Nugraha, Xavier Nur Indah Apriani Tiban Pamoro, Giza'a Jati Prawitra Thalib Prayogo, Fatma Merve Putu Ayu Sita Laksmi Radian Salman Rao, Atif Rianda, Juan Safero Rosa Ristawati Rr. Herini Siti Aisyah Samudra, Bagas Hega Sinaga, Eduard Sitaresmi, Adhisty Soekarwo Sugiarto, Windhu Suheryadi, Bambang Sutrisno, Aristianto Budi Suwanda, Rian Pramana Teofilus Teofilus, Teofilus Wilda Prihatiningtyas Zariyah, Aminatus Zuhda Mila Fitriana