Articles
<![CDATA[KONSEP KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM KEWENANGAN BERTINDAK PADA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS ]]>
<![CDATA[Martinelli, Imelda]]>;
<![CDATA[Priyono, Joko]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study explores the concept of 'injustice' in legal policy, focusing on the 'criterion of injustice' from the perspective of the individual's legal rights. The study identifies several differences in Indonesian legal systems, but focuses on the 'injustice' principle as a common principle in the legal system. The study also discusses the concept of 'injustice' as a legal principle that can be applied both in the public and private sectors. The study also highlights the role of 'law' in legal policy, which is a central aspect of legal research and is still present in the legal system. The study distinguishes between two main groups of law: law as a branch of legal discipline and law as an activity of obtaining ‘values'. The methodology used in this writing is a legal normative method. The study concludes that 'law' is a political activity that aims to achieve a specific social goal as a result of its principles. Psychological theories suggest a significant difference between 18 and 19-year-olds, with 19-year-olds often being considered as a priority due to the shorter school year in Indonesia, although the answer for this due to the conditions, 18-year-olds is considered a proper marriageable age.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Warisan Bagi Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Tarumingkeng, Meilinda]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.61366
<![CDATA[ABSTRACTMarriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family.The purpose of this study is to analyze and explain how to deal with professional misconduct of notaries and evaluate the legal sociology of professional misconduct of notaries. The type of research conducted by the author is normative research, also known as doctrinal research. The results of the research obtained are that the provisions of the Civil Code (Civil Code) regarding the distribution of inheritance of children born out of wedlock are considered as legitimate children of their mother, but are not necessarily recognized as legitimate children by their biological father.Keywords: Illegitimate Child; Inheritance StatusABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan KUHPerdata terhadap pembagian harta warisan anak lahir diluar pernikahan dan implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah memiliki hak waris. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap pembagian harta warisan anak yang lahir di luar pernikahan menurut dianggap sebagai anak sah dari ibunya, tetapi belum tentu diakui sebagai anak sah oleh ayah biologisnya.Kata Kunci: Anak Diluar Pernikahan; Status Waris]]>
<![CDATA[Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Tambunan, Jonathan Hiero]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.57734
<![CDATA[ABSTRACTSupreme Court Regulation (Perma) Number 7 of 2022 amends Perma Number 1 of 2019 on the Administration of Cases and Trials Electronically, providing an alternative mechanism for simple lawsuits involving breach of contract and unlawful acts. This study examines the summons of simple lawsuit cases filed electronically through the E-court system and the duration of the objection process. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research is descriptive-analytical and relies on secondary data. The findings reveal differences in summons procedures and notifications between Perma Number 4 of 2019 and Perma Number 7 of 2022, including ambiguities in the definitions of working days and calendar days. Legal certainty and protection are crucial in resolving simple lawsuits through E-court following the enactment of Perma Number 7 of 2022.Keywords: Settlement; Simple Lawsuit; E-Court.ABSTRAKPeraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, menyediakan mekanisme alternatif untuk gugatan sederhana terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas panggilan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik melalui E-court serta durasi proses pengajuan keberatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan tata cara panggilan dan pemberitahuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, termasuk ambiguitas definisi hari kerja dan kalender. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi esensial dalam penyelesaian gugatan sederhana melalui E-court pasca diundangkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022.Kata Kunci : Panyelesaian; Gugatan Sederhana; E-Court]]>
<![CDATA[Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian ]]>
<![CDATA[Sadtyafitri, Murti]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.44153
<![CDATA[ABSTRACTThe ability to act in making agreements is assessed based on the legal age. The Civil Code stipulates that the age of adulthood is 21 (twenty-one) years, while according to law no. 2 of 2014 is 18 (eighteen) years. The research objective is to analyze which legal age is used in the agreement. This study uses a normative approach with analytical-descriptive specifications. The results of this study are agreement made efore a notary, the age limit is 18 (eighteen) years, this is in accordance with the provisions of the position of a notary, while an underhand agreement as long as the parties acknowledge the agreement, there is no problem with it.Keywords: Legal Age; Agreement; Notary.ABSTRAKKecakapan bertindak dalam membuat perjanjian dinilai berdasarkan batas umur kedewasaan. KUHperdata menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun manakah batas yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian. Tujuan Penelitian adalah menganalisis batas umur dewasa manakah yang digunakan dalam perjanjian dan solusi untuk mengatasi konflik Undang-Undang tentang batas umur dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18 (delapan belas) sedangkan perjanjian di bawah tangan sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut maka tidak ada masalah terhadapnya.Kata Kunci: Batas Umur Kedewasaan; Perjanjian; Notaris]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan ]]>
<![CDATA[Amal, Hifdul Lisan]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.65741
<![CDATA[ABSTRACTNotaries, who previously only drafted authentic deeds outside the land sector, are now authorized to draft deeds related to land matters without transferring PPAT functions. This research explores the ideal implementation of a Notary's duties and authority under the 2014 UUJN and proposes solutions for the roles of Notaries and PPATs. Using a normative juridical method, the study highlights that the relationship between a Notary's authority to draft land deeds and the requirements for appointment as a PPAT emphasizes that a Notary, while authorized to draft land deeds, does not automatically become a PPAT without fulfilling the educational and examination requirements set by the National Land Agency (BPN). To address inconsistencies between regulations and practice, revisions to UUJN 2014 and consistent law enforcement are recommended.Keywords: Notary; Land Dee; PPAT.ABSTRAKNotaris yang sebelumnya hanya membuat akta autentik di luar bidang pertanahan, kini juga berwenang untuk membuat akta terkait pertanahan tanpa pengalihan fungsi PPAT. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep ideal pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris menurut uujn 2014, dan solusi implementasi tugas dan kewenangan notaris dan PPAT. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kewenangan notaris membuat akta tanah dan syarat pengangkatan sebagai ppat menegaskan bahwa Notaris, meskipun memiliki kewenangan membuat akta tanah, tidak otomatis menjadi PPAT tanpa memenuhi syarat pendidikan dan ujian yang ditetapkan BPN. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, perlu revisi UUJN 2014, penyusunan Peraturan Presiden, dan penegakan hukum yang konsisten guna menyelaraskan tugas dan kewenangan Notaris dan PPAT.Kata Kunci: Notaris; Akta Pertanahan; PPAT.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM SISTEM PENGEMBANGAN E-COMMERCE DARI SEGI KEPERDATAAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Marbun, Bachtiar]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.12.2.94-108
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kedudukan pemerintah dalam sistem pengembangan e-commerce dengan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan e-commerce dan menciptakan perspektif sipil untuk mengembangkan sistem dari segi keperdataan berdasarkan asas kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum: bahan primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menganalisis bahan-bahan yang digunakan di perpustakaan, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keperdataan, peran pemerintah dalam pengembangan sistem e-commerce didasarkan pada asas kepastian hukum yang diatur pada edisi ke-7 dengan Kode Dagang 2014. Peraturan E-Commerce memberikan pemahaman yang jelas tentang Sistem Transaksi Elektronik (PMSE).]]>
<![CDATA[BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[KA, Ryamizard Haritzidane]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4101
<![CDATA[Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Introduksi Mordan Aluminium Tri Format Untuk Proses Ecoprint Ramah Lingkungan di KWT Sekar Wana Banjarnegara ]]>
<![CDATA[Asnani, Ari]]>;
<![CDATA[Erminawati, Erminawati]]>;
<![CDATA[Yunanto, Ary]]>
<![CDATA[ Jurnal Serambi Abdimas Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Serambi Abdimas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mordant adalah ion logam yang ditambahkan pada proses ecoprint yang berfungsi untuk meningkatkan pengikatan pewarna alami. Mordant yang umum dipakai adalah tawas yang berbasis ion aluminium. Namun tawas memiliki kelarutan yang rendah sehingga bahan mordant yang tidak larut berpotensi mencemari lingkungan. Untuk itu diperkenalkan mordant morang berbasis ion alumnium dalam bentuk Aluminium Tri Format (ATF) yang lebih ramah lingkungan karena larut sempurna dalam air pada suhu ruang. Ion format berlebih juga bersifat biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka telah dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa introduksi mordant ATF yang ramah lingkungan untuk proses ecoprint di KWT Sekar Wana, Banjarnegara. Hasil kegiatan menunjukkan dampak positif dimana mitra mampu menghasilkan ecoprint dengan proses mordanting pada suhu ruang (hemat energi), sisa mordant dapat digunakan kembali hingga habis (hemat biaya), sehingga tidak ada mordant yang terbuang ke lingkungan. Lebih lagi, lebihan asam format bersifat biodegradable sehingga ramah lingkungan. Hasil produk ecoprint cenderung berwarna lebih terang karena suasana asam yang dihasilkan dari penggunaan mordant ATF. Kegian ini diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap aplikasi teknik ecoprint yang ramah lingkungan.]]>
<![CDATA[Pelatihan Manajemen dan Hibah Alat Huller Sebagai Upaya Meningkatkan Produktivitas dan Kapasitas Greenbean pada KUB Lulumpang Kec. Salem Kab. Brebes ]]>
<![CDATA[Rastuti, Undri]]>;
<![CDATA[Purwanto, Purwanto]]>;
<![CDATA[Yunanto, Ary]]>;
<![CDATA[Sutarmin, Sutarmin]]>;
<![CDATA[Fajriyah, Bunga Sita Roihanul]]>;
<![CDATA[Alriski, Mochammad Fadhil Niko]]>;
<![CDATA[Saputra, Dimas]]>;
<![CDATA[Safitri, Fanti Indriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 10 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v2i10.1686
<![CDATA[Kecamatan Salem merupakan wilayah dengan perkebunan dan produksi kopi tertinggi di Kabupaten Brebes. Kelompok usaha bersama (KUB) Lulumpang menjadi salah satu tim yang aktif mengolah kopi hasil perkebunan kopi di kecamatan salem. Produk yang dibuat oleh KUB Lulumpang berupa kopi bubuk yang diberi nama Kopi Salem. Namun saat ini permintaan greenbean lebih diminati oleh konsumen. Proses produksi greenbean di KUB Lulumpang masih dilakukan secara manual sehingga menjadi kendala dalam pemenuhan kualitas dan kuantitas greenbean sehingga diperlukan inovasi peningkaan kualitas dan kuantitas greenbean. Tim PKM-BR Unsoed mengkaji dan menerapkan teknologi tepat guna dengan mengadakan pelatihan manajemen usaha dan strategi daya saing serta hibah alat pengubas kulit ari biji kopi kering (huller). Penerapan teknologi meningkatkan efisiensi waktu dan kapasitas produksi sebesar 90% dan meningkatkan nilai harga jual hingga 53,85%. ]]>
<![CDATA[Analisis Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Al-Asyari, Shella Virgina Umma]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2025): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v9i1.11289
<![CDATA[This research is motivated by the importance of the role of Land Deed Officials (PPAT) in the land law system in Indonesia which requires high standards of integrity and professionalism. The problems that arise in the regulation of temporary dismissal of PPAT due to violations, the absence of clear boundaries, resulting in legal uncertainty. The purpose of this study is to analyze the regulation of temporary dismissal of PPAT due to violations, in order to realize legal certainty in Indonesia. The formulation of the problem of this research is to what extent the regulation of temporary dismissal of PPAT due to disgraceful acts has fulfilled the principle of legal certainty. The research method used is normative juridical, with a statutory approach, analysis of various relevant legal literature. The results of the study indicate that the regulation regarding violations that can result in temporary dismissal of PPAT needs to be given clear boundaries. Ensuring that these regulations are in line with the applicable principle of legal certainty, as applied to other public offices in Indonesia. The existence of clear boundaries is expected to create clarity in the application of the law, thus providing adequate legal protection for PPAT in carrying out their duties.]]>
