Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.321
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Jurnal Kedokteran Brawijaya Diponegoro Law Journal Prosiding Seminas Competitive Advantage Lentera Hukum Jurnal Cita Hukum Berkala Kedokteran Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science Diponegoro Private Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Yuridis Performance Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan MULTINETICS SIGn Jurnal Hukum JOURNAL OF RESEARCH IN MANAGEMENT Pamulang Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Devotion: Journal of Research and Community Service JHCLS Jurnal Serambi Abdimas Pancasila and Law Review Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkar Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ary yunanto
Univ. Jenderal Soedirman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan Al Ayubi, Shalahuddin; Yunanto, Yunanto; Ernawati, Briliyan; Widiyanti, Ida
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.74709

Abstract

ABSTRACTConstitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 allows a marital property separation agreement to be made after marriage with legalization by an authorized registrar or a Notary. The principle of prudence is necessary because no implementing regulation outlines the procedure. This study analyzes how Notaries apply this principle when drafting post-marital property separation deeds and the legal consequences if it is not properly implemented. Using a normative juridical method with a literature-based approach, the study shows that prudence is carried out through verifying the parties, examining documents, and preparing deeds that comply with legal requirements. Its importance has increased with the recognition of postnuptial agreements. If neglected, the deed may contain defects, become void or voidable, and result in losses as well as liability for the Notary.Keywords: Notary; Prudence; Agreement; MarriageABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian pemisahan harta dapat dibuat setelah perkawinan dengan pengesahan pejabat pencatat perkawinan atau Notaris. Asas kehati-hatian penting diterapkan karena belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur mekanismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, serta apa akibat hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan secara tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Asas kehati-hatian wajib diterapkan Notaris dalam perjanjian pemisahan harta melalui verifikasi para pihak, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan akta yang sesuai hukum. Pentingnya asas ini meningkat setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengakui perjanjian postnuptial. Jika diabaikan, akta berpotensi cacat, batal atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban bagi Notaris.Kata Kunci: Notaris; Kehati-hatian; Perjanjian; Perkawinan
MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.521 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.2.192-205

Abstract

Keadilan adalah titik sentral dalam hukum. Keadilan ini harus dibaca dalam keputusan hakim. Tidak mudah menerjemahkan keadilan dari keputusan hakim. Praktik peradilan berdasarkan paradigma positivisme selalu menghasilkan keputusan yang mengandung keadilan prosedural (keadilan normatif). Ini karena hukum dilihat sebagai bangunan normatif. Dalam keadilan prosedural dapat mengandung keadilan aktual (substansial) atau hanya keadilan prosedural dengan memarginalkan keadilan substansial. Tulisan ini bertujuan untuk memahami upaya menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim, sebagai upaya untuk memahami hakikat hukum.
PENEGAKAN HUKUM SPIRITUAL TERHADAP PELANGGARAN DALAM HUKUM KELUARGA Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.084 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.1.64-80

Abstract

Hukum mencakup dunia yang abstrak maupun yang konkret. Penyelesaian perselisihan di pengadilan adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam aras concreto. Konstruksi pengalaman dan deskripsi penyelesaian sengketa di pengadilan telah berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Hukum keluarga di Indonesia, khususnya hukum perkawinan memiliki jiwa agama, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang hukum ini harus diterapkan dalam penegakan hukum spiritual. Dalam penegakan hukum spiritual, penegak hukum dituntut untuk memprioritaskan kecerdasan spiritual. Ketika menyelesaikan perselisihan hukum keluarga, keadilan substansial sebenarnya telah diterapkan untuk menegakkan hukum spiritual dalam hukum keluarga.
Clinical Characteristics and Outcomes of Neonatal Sepsis due to Pseudomonas putida in South Kalimantan Andayani, Pudji; Hartoyo, Edi; Pasaribu, Munawaroh; Marhaeni, Wulandewi; Yunanto, Ari; Putra, Nataniel Hadi; Himawan, Gratianus Billy; Salim, Monica Anggriana; Halim, Pricilia Gunawan
Jurnal Kedokteran Brawijaya Vol. 34 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jkb.2026.034.01.4

Abstract

Pseudomonas putida is a Gram-negative bacterium that can cause nosocomial infections, particularly in neonates. This study aimed to identify the characteristics of neonates with P. putida infection, the antibiotics administered, and the treatment outcomes during a P. putida outbreak. This descriptive study collected data from the medical records of neonates diagnosed with neonatal sepsis admitted to Ulin Hospital, Banjarmasin, between August and October 2022. Data collected included patient characteristics, clinical profiles, laboratory results, antibiotic therapy, P. putida antibiotic sensitivity results, and bacterial culture results from samples taken in the NICU during the outbreak period. Fourteen neonates (6.5%) had positive P. putida during the outbreak of blood cultures, including 13 neonates born at Ulin Hospital and one referred from another health facility. Neonates with P. putida infection exhibited leukopenia, thrombocytopenia, and elevated CRP levels. After obtaining the culture results and antibiotic sensitivity tests, the choice of antibiotics was adjusted based on the bacteria's sensitivity. The antibiotics found compelling during treatment included ciprofloxacin, cefepime, tazobactam, gentamicin, a combination of ciprofloxacin and amikacin, and a combination of piperacillin. Most of the clinical and laboratory characteristics improved following treatment, but three neonates unfortunately died during hospitalization. Overall, there were clinical and laboratory improvements after administering antibiotics according to the culture-based antibiotic resistance results.
BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA KA, Ryamizard Haritzidane; Yunanto, Yunanto
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4101

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Analisis Pengaruh Grace Period Terhadap Penilaian Kebaruan dalam Permohonan Paten di Indonesia Asmara, Diva Septya; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.71153

Abstract

ABSTRACTThe implementation of grace period in patent registration in Indonesia continues to raise issues, primarily due to limited understanding of mechanism and the vague boundaries of disclosures excluded from novelty assessment. These issues contribute to legal uncertainty and the risk of patent disputes. This study analyzes the grace period mechanism in patent applications and its legal implications for the novelty requirement within Indonesia’s patent system. Using a doctrinal method with descriptive-analytical specifications, the research relies on secondary data derived from literature review. The results show that the grace period provides inventors flexibility to disclose inventions without losing novelty, as long disclosures comply with the relevant regulations. Nonetheless, strict limitations apply and the invention must still fully satisfy the novelty requirement at the time of filing.Keywords: Grace Period; Novelty; Patent.ABSTRAKPemberlakuan grace period dalam pendaftaran paten di Indonesia masih menimbulkan permasalahan, terutama terkait kurangnya pemahaman mekanisme serta ketidakjelasan batasan pengungkapan yang dikecualikan dari penilaian kebaruan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa paten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian grace period dalam permohonan pendaftaran paten di Indonesia dan dampak hukumnya terhadap keberlakuan prinsip kebaruan dalam sistem paten Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta penggunaan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme grace period memberikan fleksibilitas bagi inventor untuk mengungkapkan invensinya tanpa merusak kebaruan, selama pengungkapan dilakukan sesuai regulasi paten yang berlaku. Namun, pemberian grace period harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan karena invensi harus memenuhi syarat kebaruan secara menyeluruh pada saat pengajuan permohonan pendaftaran paten.Kata Kunci: Grace Period; Kebaruan; Paten.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Wanprestasi Masa Pandemi Covid 19 di BPR Artomoro Semarang Zahradinda, Agnia; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.47805

Abstract

ABSTRACTThe current Covid-19 pandemic situation has had an adverse impact on the economy in Indonesia, causing default by default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic at BPR Artomoro Semarang. This study aims to reveal legal protection efforts for creditors for default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic. The research method uses empirical juridical research. The results show that the form of legal protection that can be carried out in resolving defaults committed by debtors is by using preventive legal protection and repressive legal protection which are regulated based on the Civil Code Articles 1131 and 1132.Keywords:  Legal Protection; Credit Agreement; Default.ABSTRAKSituasi pandemic covid-19 saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian di Indonesia sehingga menyebabkan wanprestasi oleh Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPR Artomoro Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya perlindungan hukum terhadap kreditur atas debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Kredit; Wanprestasi
Penafsiran Hukum Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pertanahan Betarqi, Bias Bumi; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.48669

Abstract

ABSTRACTThe Notary Law (UUJN) regulates the authority of notaries, but Article 15 paragraph (2) letter (f) of the UUJN grants notaries the power to draft land deeds, which were previously regulated by Government Regulation No. 37 of 1998 for PPATs. This article examines the legal interpretation of a notary's authority to draft land-related deeds based on Article 15 paragraph (2) letter (f) of the UUJN. Using a normative approach, it is found that a notary's authority is limited to legal actions concerning land that do not involve the transfer or encumbrance of land rights. This is supported by Constitutional Court Decision No. 5/PUU-XII/2014, which clarifies the distinction between the roles of notaries and PPATs in their respective duties.Keyword: Notary Authority; Land Deed.ABSTRAKUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan notaris, namun Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat akta tanah, yang sebelumnya diatur oleh PP No. 37 Tahun 1998 untuk PPAT. Artikel ini mengkaji penafsiran hukum terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta di bidang pertanahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN. Dengan pendekatan normatif, ditemukan bahwa kewenangan notaris terbatas pada perbuatan hukum terkait tanah yang tidak melibatkan pengalihan atau pembebanan hak atas tanah. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 5/PUU-XII/2014 yang menegaskan perbedaan kewenangan antara notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya.Kata Kunci: Kewenangan Notaris; Akta Tanah
Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Kreditor Separatis Karar, Tegar Amar; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.43352

Abstract

ABSTRACTPT. Bank QNB Indonesia, Tbk.. and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, as separatist creditors, considered that the ratification of the peace agreement had not met the requirements and then filed an appeal. The purpose of this study is to examine the position of separatist creditors in ratifying peace agreements and to analyze the Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 according to the provisions ofthe Bankruptcy Law. The research method used is normative juridical. The results ofthe study show that the Bankruptcy Law regulates the position of separatist creditors in the ratification of peace agreements within the framework of PKPU. Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 annulled the Central Jakarta Commercial Court Decision, resulting in PT. Plaza Adika Lestari was declared bankrupt, according to the Bankruptcy Law.Keywords: Bankruptcy; Separatist Creditors; Peace Agreement.ABSTRAKPT. Bank QNB Indonesia, Tbk.. dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, selaku kreditor separatis beranggapan bahwa pengesahan perjanjian perdamaian belum memenuhi persyaratan dan kemudian mengajukan upaya kasasi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan perjanjian perdamaian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang Kepailitan mengatur kedudukan kreditor separatis terhadap pengesahan perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga akibatnya PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit, sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.Kata Kunci: Kepailitan; Kreditor Separatis; Perjanjian Perdamaian.
Farmers' Perceptions on the Performance of Agricultural Extension in the Sustainable Urban Farming (P2L) Program in Yogyakarta City Yunanto, Yunanto; Wulandari, Retno
Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : Program Studi Magister Agribisnis, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/agrisema.v3i1.86449

Abstract

Using urban yard land for agriculture plays a crucial role in meeting family food needs and increasing household income. Agricultural extension workers play a significant role in supporting this initiative through the Sustainable Urban Farming (P2L) program in Yogyakarta City. They assist farmer groups in planning, implementation, monitoring, evaluation, and reporting to achieve the program's objectives. This study aims to evaluate the implementation of the P2L program, assess farmers' perceptions of the performance of agricultural extension workers, and identify the factors influencing these perceptions. 11 farmer groups in Yogyakarta, comprising 88 respondents, participated in this study. Perceptions were measured using a Likert scale, and the related factors were analyzed using Spearman's Rank Correlation. The results indicate that the P2L program has successfully improved food availability, accessibility, and household income through market-oriented food production. Farmers rated the performance of agricultural extension workers as good, with a total score of 260.42. However, factors such as age, non-formal education, farmers' knowledge, farming experience, and the use of Information and Communication Technology (ICT), showed only a very weak correlation with the performance of agricultural extension workers in planning, implementation, monitoring, evaluation, and reporting.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra AFFANDI, FAKHRUN Agus Sarono, Agus Agus Suroso Al Ayubi, Shalahuddin Al-Asyari, Shella Virgina Umma Alam, Faris Satria Alfi Syahrin Rahazade, Raden Roro Hanny Alriski, Mochammad Fadhil Niko Amal, Hifdul Lisan Amal, Ichlasul Anggraeni, Lisa Angkawidjaja, Elizabeth Vania Ardhita, Bunga Cheta Kharisma Ari Asnani Ariyani, Noor Aida Arviana Yuliasari, Arviana Asmara, Diva Septya BAMBANG SUNARKO Bella, Nadia Putri Salsa Betarqi, Bias Bumi Briliyan Ernawati Chandra Kirana Daryono Daryono, Daryono DITA PERWITASARI Dwi Budi Santoso Edi Hartoyo Edi Widjajanto Erminawati erminawati Fajriyah, Bunga Sita Roihanul Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafiz, M. Al Halim, Pricilia Gunawan Hastono, Broto Hendriyono, F.X. Hidayat, Abia Kalila Himawan, Gratianus Billy Imelda Martinelli, Imelda Irawati Irawati Joko Priyono KA, Ryamizard Haritzidane Karar, Tegar Amar Legianty, Fanny Amelia Lumbanraja, Anggita Doramia M Aris Widodo Maharani Sukma, Novira Manurung, Samuel Karunia Marbun, Bachtiar Marhaeni, Wulandewi MS Chandra Ndokii, Pongki Paulus Ni’mah, Alna Fadliah Ais Fatchun Noor, Muhammad Rifky Ersadian Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Nugrantara, Pafta Ubay Ongriwalu, Adolf Djatmiko Partogi Sihombing , Januardo Sulung Pasaribu, Munawaroh Prasasti, Inicafony Priyono, F.X. Joko Pudji Andayani, Pudji Purbaningtyas, Brian Jati Purwanto Purwanto Putra, Nataniel Hadi Putra, Yoga Abiansyah Dwi Rachman, Tasya Putri Radam, M. Robyanoor Ahyadi Rakhmawati, Yuli Ramadhanty, Diva Azmia Ramadita, Ivan Yosa Ari Ratno Purnomo Renny Aditya Retno Wulandari Rizky Mutiara Lestari, Rizky Mutiara Rizkyana, Muhamamd Agung Sadtyafitri, Murti Safitri, Fanti Indriana Salim, Monica Anggriana Sandy, Valencya Arya Saputra, Dimas Saraswati , Retno Septian Rheno Widianto siti wulandari Suci, Vebricia Rahmah Suliyanto . Suliyanto Suliyanto Surjadi, Tresty Putri Sutarmin Sutarmin, Sutarmin Syahid, Annisa Fitri Nur Tambunan, Jonathan Hiero Tarumingkeng, Meilinda Tobing, Samuel L. Triawanti Triawanti Turymshayeva , Arida Undri Rastuti Valencia Granetta, Vio Wardhana, Wisnu Cakra Wawan Setiawan Weni Novandari Westi, Adella Putri Wibowo, Widiyo Suryo Wibowo Widiyanti, Ida Yoga, Yoga Yos Johan Utama Yudha, Ahmad arie Yudhoyono, Gatot Eko Zahradinda, Agnia Zulaicha, Ratni Zulfa, Diah Ayu Kholivia