Claim Missing Document
Check
Articles

Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan Al Ayubi, Shalahuddin; Yunanto, Yunanto; Ernawati, Briliyan; Widiyanti, Ida
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.74709

Abstract

ABSTRACTConstitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 allows a marital property separation agreement to be made after marriage with legalization by an authorized registrar or a Notary. The principle of prudence is necessary because no implementing regulation outlines the procedure. This study analyzes how Notaries apply this principle when drafting post-marital property separation deeds and the legal consequences if it is not properly implemented. Using a normative juridical method with a literature-based approach, the study shows that prudence is carried out through verifying the parties, examining documents, and preparing deeds that comply with legal requirements. Its importance has increased with the recognition of postnuptial agreements. If neglected, the deed may contain defects, become void or voidable, and result in losses as well as liability for the Notary.Keywords: Notary; Prudence; Agreement; MarriageABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian pemisahan harta dapat dibuat setelah perkawinan dengan pengesahan pejabat pencatat perkawinan atau Notaris. Asas kehati-hatian penting diterapkan karena belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur mekanismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, serta apa akibat hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan secara tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Asas kehati-hatian wajib diterapkan Notaris dalam perjanjian pemisahan harta melalui verifikasi para pihak, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan akta yang sesuai hukum. Pentingnya asas ini meningkat setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengakui perjanjian postnuptial. Jika diabaikan, akta berpotensi cacat, batal atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban bagi Notaris.Kata Kunci: Notaris; Kehati-hatian; Perjanjian; Perkawinan
Violation of the Constitutional Rights of the Ahmadiyah Manis Lor Congregation in the Perspective of Freedom of Religion Jaedin, Jaedin -; Rahayu, Rahayu; Yunanto, Yunanto
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 10 ISSUE 1 OCTOBER 2025
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v10i1.6926

Abstract

This study examines violations of the constitutional rights of the Indonesian Ahmadiyya Congregation (JAI) in Manis Lor, Kuningan, particularly in terms of administrative aspects of marriage and freedom of religion. The main issues are restrictions on religious activities and obstacles to marriage registration, which result in discrimination against the basic rights of the congregation. These violations range from restrictions on activities, intolerance in the form of rejection by civil society, and human rights violations in the form of government intervention. The research used a normative legal method with a legislative and conceptual approach, looking at empirical facts in the field, as well as John Rawls' analysis of justice as fairness to assess the principles of equality and legal justice. The results of the study show that regional policies such as Kuningan Regent Decree No. 451.7/KEP.58-Pem. Um/2004 and Circular Letter No. 300/477-Kesbangpol/2005, and West Java Governor Regulation No. 12 of 201, Letter No. 200.1.4.3/4697/BKBP and Letter No. 200.1.4.3/4666/ BKBP prohibiting and restricting Ahmadiyah activities that contradict Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), Article 28E paragraphs (1)-(2), and Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which guarantee freedom of religion and equality before the law. Therefore, the Supreme Court and the Administrative Court (PTUN) as judicial institutions under its authority must revoke and annul the regulation. The study recommends the revocation of this discriminatory policy and the harmonization of local regulations with the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights, so that the principles of constitutional justice and freedom of religion can be realized in Kuningan Regency
MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.521 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.2.192-205

Abstract

Keadilan adalah titik sentral dalam hukum. Keadilan ini harus dibaca dalam keputusan hakim. Tidak mudah menerjemahkan keadilan dari keputusan hakim. Praktik peradilan berdasarkan paradigma positivisme selalu menghasilkan keputusan yang mengandung keadilan prosedural (keadilan normatif). Ini karena hukum dilihat sebagai bangunan normatif. Dalam keadilan prosedural dapat mengandung keadilan aktual (substansial) atau hanya keadilan prosedural dengan memarginalkan keadilan substansial. Tulisan ini bertujuan untuk memahami upaya menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim, sebagai upaya untuk memahami hakikat hukum.
PENEGAKAN HUKUM SPIRITUAL TERHADAP PELANGGARAN DALAM HUKUM KELUARGA Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.084 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.1.64-80

Abstract

Hukum mencakup dunia yang abstrak maupun yang konkret. Penyelesaian perselisihan di pengadilan adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam aras concreto. Konstruksi pengalaman dan deskripsi penyelesaian sengketa di pengadilan telah berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Hukum keluarga di Indonesia, khususnya hukum perkawinan memiliki jiwa agama, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang hukum ini harus diterapkan dalam penegakan hukum spiritual. Dalam penegakan hukum spiritual, penegak hukum dituntut untuk memprioritaskan kecerdasan spiritual. Ketika menyelesaikan perselisihan hukum keluarga, keadilan substansial sebenarnya telah diterapkan untuk menegakkan hukum spiritual dalam hukum keluarga.
Neonatal Sepsis Caused by Pseudomonas putida in NICU at Tertiary Hospital in South Kalimantan Andayani, Pudji; Hartoyo, Edi; Pasaribu, Munawaroh; Marhaeni, Wulandewi; Yunanto, Ari; Putra, Nataniel Hadi; Himawan, Gratianus Billy; Salim, Monica Anggriana; Halim, Pricilia Gunawan
Jurnal Kedokteran Brawijaya Vol. 34 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/

Abstract

Pseudomonas putida is a Gram-negative bacterium that can cause nosocomial infections, particularly in neonates. This study aimed to identify the characteristics of neonates with P. putida infection, the antibiotics administered, and the treatment outcomes during a P. putida outbreak. This descriptive study collected data from the medical records of neonates diagnosed with neonatal sepsis admitted to Ulin Hospital, Banjarmasin, between August and October 2022. Data collected included patient characteristics, clinical profiles, laboratory results, antibiotic therapy, P. putida antibiotic sensitivity results, and bacterial culture results from samples taken in the NICU during the outbreak period. Fourteen neonates (6.5%) had positive P. putida during the outbreak of blood cultures, including 13 neonates born at Ulin Hospital and one referred from another health facility. Neonates with P. putida infection exhibited leukopenia, thrombocytopenia, and elevated CRP levels. After obtaining the culture results and antibiotic sensitivity tests, the choice of antibiotics was adjusted based on the bacteria's sensitivity. The antibiotics found compelling during treatment included ciprofloxacin, cefepime, tazobactam, gentamicin, a combination of ciprofloxacin and amikacin, and a combination of piperacillin. Most of the clinical and laboratory characteristics improved following treatment, but three neonates unfortunately died during hospitalization. Overall, there were clinical and laboratory improvements after administering antibiotics according to the culture-based antibiotic resistance results.
BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA KA, Ryamizard Haritzidane; Yunanto, Yunanto
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4101

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra AFFANDI, FAKHRUN Agus Sarono, Agus Agus Suroso Al Ayubi, Shalahuddin Al-Asyari, Shella Virgina Umma Alam, Faris Satria Alfi Syahrin Rahazade, Raden Roro Hanny Alriski, Mochammad Fadhil Niko Amal, Hifdul Lisan Amal, Ichlasul Anggraeni, Lisa Angkawidjaja, Elizabeth Vania Ardhita, Bunga Cheta Kharisma Ari Asnani Ariyani, Noor Aida Arviana Yuliasari, Arviana BAMBANG SUNARKO Bella, Nadia Putri Salsa Briliyan Ernawati Chandra Kirana Daryono Daryono, Daryono DITA PERWITASARI Dwi Budi Santoso Edi Hartoyo Edi Widjajanto Erminawati erminawati Fajriyah, Bunga Sita Roihanul Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafiz, M. Al Halim, Pricilia Gunawan Hastono, Broto Hendriyono, F.X. Hidayat, Abia Kalila Himawan, Gratianus Billy Imelda Martinelli, Imelda Irawati Irawati Jaedin, Jaedin - Joko Priyono KA, Ryamizard Haritzidane Legianty, Fanny Amelia Lumbanraja, Anggita Doramia M Aris Widodo Maharani Sukma, Novira Manurung, Samuel Karunia Marbun, Bachtiar Marhaeni, Wulandewi MS Chandra Ndokii, Pongki Paulus Ni’mah, Alna Fadliah Ais Fatchun Noor, Muhammad Rifky Ersadian Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Nugrantara, Pafta Ubay Ongriwalu, Adolf Djatmiko Partogi Sihombing , Januardo Sulung Pasaribu, Munawaroh Prasasti, Inicafony Priyono, F.X. Joko Pudji Andayani, Pudji Purbaningtyas, Brian Jati Purwanto Purwanto Putra, Nataniel Hadi Putra, Yoga Abiansyah Dwi Rachman, Tasya Putri Radam, M. Robyanoor Ahyadi Rahayu Rahayu Rakhmawati, Yuli Ramadhanty, Diva Azmia Ramadita, Ivan Yosa Ari Ratno Purnomo Renny Aditya Rizky Mutiara Lestari, Rizky Mutiara Rizkyana, Muhamamd Agung Sadtyafitri, Murti Safitri, Fanti Indriana Salim, Monica Anggriana Sandy, Valencya Arya Saputra, Dimas Saraswati , Retno Septian Rheno Widianto siti wulandari Suci, Vebricia Rahmah Suliyanto . Suliyanto Suliyanto Surjadi, Tresty Putri Sutarmin Sutarmin, Sutarmin Syahid, Annisa Fitri Nur Tambunan, Jonathan Hiero Tarumingkeng, Meilinda Tobing, Samuel L. Triawanti Triawanti Turymshayeva , Arida Undri Rastuti Valencia Granetta, Vio Wardhana, Wisnu Cakra Wawan Setiawan Weni Novandari Westi, Adella Putri Wibowo, Widiyo Suryo Wibowo Widiyanti, Ida Yoga, Yoga Yos Johan Utama Yudha, Ahmad arie Yudhoyono, Gatot Eko Zulaicha, Ratni Zulfa, Diah Ayu Kholivia