Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.51
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Electrical and Computer Engineering Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi Constitutional Review Widya Yuridika Amsir Law Jurnal (ALJ) International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Konstitusi Jurnal Interpretasi Hukum East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Yuris: Journal of Court and Justice West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies SCLS Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Legislasi Indonesia
I Gede Yusa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERALIHAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR DI KUTA SELATAN Gede Esa Kusuma Hardi Priharta; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.95 KB)

Abstract

Perkembangan era perekonomian saat ini terjadi sangat pesat dan cepat membuat para pemilik usaha menggunakan jasa parkir sehingga konsumen dipermudah dalam segala hal. Namun pihak konsumen dirugikan dengan tercantumnya klausula baku dalam karcis parkir. Klausula eksonerasi yaitu perjanjian yang berisi peralihan tanggung jawab dari pihak pengelolaan jasa parkir kepada pihak penitipan kendaraan. Hal ini berseberangan dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Apabila terjadi kecerobohan, pihak pelaku usaha harus mengganti kerugian sebagaimana mestinya. Tetapi pelaksanaan dari pelaku usaha tidak menganti kerugian yang setimpal. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah bentuk penyimpangan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perparkiran terhadap perlindungan konsumen ditinjau dari UUPK dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah bahan hukum skunder yaitu diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap informan. Hasil penelitian ini yaitu pelaku usaha mempunyai hak untuk mencantumkan klausula eksonerasi, akan tetapi pencantuman tersebut dilarang dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1).Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir jika kehilangan kendaraan di daerah Taman griya Jimbaran. kemudian pelaku usaha wajib menanggung kerugian yang di timbulkan konsumen. Hal-hal mengenai pencegahan yaitu perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun adat setempat. Kata Kunci : Klausula eksonerasi, Pertanggungjawaban, karcis parkir.
ANALISA HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana; I Gede Yusa; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.557 KB)

Abstract

Pengaturan pemilihan umum dalam konstitusi negara Indonesia terdapat pada Pasal 22E UUD NRI 1945 yang pengaturan lanjutannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan diselenggarakanya pemilu serentak serta munculnya partai baru pada pemilu 2019 yang tidak memiliki kursi atau suara pada pemilihan anggota DPR 2014. Kebijakan penggunaan presidential threshold yang mengacu pada hasil perolehan suara pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut berpotensi membuat konflik norma karena hak demokrasi partai politik yang dijamin konstitusi pada Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat 6 tereliminir. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, analisa konsep hukum serta pendekatan sejarah. Adapun kesimpulannya adalah ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah kebijakan hukum yang terbuka dan telah dinyatakan konstitusional menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XV/2017. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Demokrasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HUBUNGAN JUAL BELI SEPATU BERMEREK PALSU DI FACEBOOK Lutfi Aldi Bing Slamet; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.572 KB)

Abstract

Sepatu merupakan salah satu kebutuhan penting di zaman modern guna melindungi kaki dan gaya fashion. Faktor pendukung kebutuhan adalah teknologi karena memudahkan pelaku usaha dalam mengiklankan, memasarkan, dan melakukan kegiatan jual-beli produknya, misalnya melalui media sosial bertransaksi akan lebih mudah namun keaslian dari produk bisa dipertanyatakan. Permasalahan yang diangkat yakni bagaimana cara perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian sepatu bermerek palsu dan akibat hukum dalam Relasi pelaku usaha dan konsumen jual beli sepatu bermerek palsu. Proses yang menggunakan adalah metode Penelitian Empiris. yang memakai pendekatan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang Maksud untuk meningkatkan martabat dan melindungi konsumen secara tidak langsung dan mendesak pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Hasil penelitian ini menyatakan pemberian kompensasi ganti rugibarang tidak sesuaiperjanjian dan akibat hukum yang diterima pelaku usaha berdasarkan pada Pasal 100-102 UUPK yaitu dapat dituntut ganti rugi dan pelepasan semua kegiatan yang menggunakan merek tersebut karena penggunaan merek tanpa ijin pemegang hak atas merek terdaftar. sedangkan dari ketentuan pidana pelaku usaha tersebut dapat dipidana paling lama 10 tahun. Kata Kunci : Sepatu, Palsu dan Perlindungan Hukum.
PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Ni Ketut Ratih Purnama Sari; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.038 KB)

Abstract

Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan sanksi kedisiplinan pegawai dan bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hasil dan pembahasan yaitu Pegawai Negeri Sipil ialah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil itu sendiri meliputi budaya kerja dan sistem pengawasan. Guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, pemerintah menerapkan disiplin pegawai negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam peraturan pemerintah ini memuat mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar batas-batas kedisiplinan yang telah diatur dan juga mengatur pula mengenai jenis sanksi berkenaan dengan pelanggaran displin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penjatuhan Sanksi Kedisiplin, Pegawai Negeri Sipil.
PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU Putu Ayu Mitha Ananda Putri; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.703 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Permasalahan yang diangkat adalahanalisis mengenai bagaimana PNS dalam menyelenggarakan tugas serta fungsinya dan mengetahui peranannya dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah peranan PNS dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada warga masyarakat merupakan hal penting. Selain itu PNS juga berperan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (perizinan) dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen serta pemberian informasi dalam hal yang akan memperjelas hak dan kewajiban antara  pemerintah dengan masyarakat.
Children Rights and The Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court Bagus Hermanto; I Gede Yusa
Kertha Patrika Vol 40 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i02.p01

Abstract

Indonesian laws determines different age limit for the children. The Law of Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 concerning Marriage holds the age limit for the children until 16 years old for the women and 19 years old for the men. Meanwhile, on the Law of Republic of Indonesia Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, the age limitation both for women and men is 18 years old. This Child Protection Act has adopted norm as stipulated in the Convention of the Rights of Children, as ratified through Presidential Decree Number 36 Year 1990. Some violations of the human right of children in Indonesia were more or less related to the unclear limitation of the age of children. A few years ago, this situation was brought into legal concern as a constitutional review was lodged before the Constitutional Court of Republic of Indonesia. This court has finally issued a Judgment Number 30-74/PUU-XII/2014 that addressing the issue in concern. Once should be noted that not all Justices had a similar opinion on the Judgment as one Justice expressed a different opinion. The main purpose of this paper is to analyze the legal consideration contained in this Judgment. In addition, it also intends to criticize the Justice’s Dissenting Opinion that was addressed against this Judgment. This paper is set as a Normative Legal Research that uses case study approach and statutory approach. Key Words : Constitutional Court, Indonesia, Children Rights, Age Limit.
Konsepsi Bentuk Negara Kesatuan Sebagai Klausul yang Tidak Dapat Dirubah dalam Konstitusi Oktaviany Santoso; I Gede Yusa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p11

Abstract

The conception of the form of the Unitary State of Indonesian as an irreversible clause is regulated in the constitution to be precise “Article 37 paragraph (5)”, which result of the fourth amandment. The existence of this unchanged clause has resulted in the inharmonization of norms in relation the provision that the highest state institution has the authority to amend and enact the Basic Law. Furthermore, the problem also relates to the basis for consideration and the urgency of the existence of a clause that cannot be changed in the constitution. The purpose of writing/ research is to dtermine the existence of a clause that cannot be chnaged in the constitution (unamendable provision), as well as how it stands. The law normative research used in the study is based on statute approach, historical approach, conceptual approach. The conclusion research that the application of “Article 37 paragraph (5)” has also been based on philosophical, socio-historical and judical-normative considerations. Futhemore, the urgency of the existence of the Article has also been based on the concept of clear objectives and the need for regulation. Based on these matters, its existence is a form of supermacy that imposes restrictions on the state apparatus in making amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is shown to uphold the values, nature and objectives of the constitution it self. Konsepsi bentuk Negara Kesatuan Indonesia sebagai klausul yang tidak dapat dirubah diatur dalam konstitusi tepatnya “pasal 37 ayat (5)”, yang merupakan hasil amandemen keempat. Keberadaan klausul yang tidak dirubah itu menimbulkan inharmonisasi norma dalam keterkaitannya dengan ketentuan bahwa Lembaga Tertinggi Negara, mempunyai mandat untuk merubah dan mengkukuhkan Undang-Undang Dasar.Lebih lanjut persoalan juga berkaitan dengan dasar pertimbangan dan urgensitas dari diadakannya suatu klausul yang tidak dapat dirubah dalam konstitusi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keberadaan klausul yang tidak dapat dirubah didalam konstitusi, serta seberapa penting keberadaan klausul tresebut. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diterapkannya “Pasal 37 ayat (5)” juga telah didasarkan dengan pertimbangan filosofis, sosio-historis dan yuridis –normatif. Lebih lanjut urgensitas dari keberadaan Pasal tersebut juga telah didasarkan pada konsep tujuan yang jelas dan perlunya pengaturan. Berdasar kepada hal-hal tersebut maka keberadaannya merupakan bentuk supremasi yang memberikan pembatasan kepada alat-alat kelengkapan negara dalam hal melakukan perubahan UUD NRI 1945. Hal ini ditunjukan untuk menegakkan nilai-nilai, hakikat dan tujuan konstitusi itu sendiri.
The Balinese Traditional Law Instrument: a Realism between the Balance of Cosmic and Human Rights Context I Gede Yusa; Ni Ketut Supasti Dharmawan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.968 KB)

Abstract

This study aims to examine whether the substance of Balinese traditional law instrument (the awig-awig) contradicts to human rights. This study employed normative legal research. The result shows that the awig-awig stands as convention but, on the other side, it is constructed by the Desa Pakraman under the Balinese Local Government Regulation Number 3 of 2003. Therefore, based on the hierarchy of the norm, it is not a fully autonomous community. Moreover, it is separated from the Unitary State of the Republic of Indonesia and internationally. The traditional law instrument should inline to the national law and international law, especially those related to human rights values. Although it aims to keep the balance of cosmic or universe, international and national instruments related to human rights should be used as a reference to construct customary rules, particularly for the one that is related to kesepekang (a rejection) and manak salah (a sanction for boy and girl born twin). It potentially causes social friction due to its disruption to the human rights values and adequate standard of living.Instrumen Hukum Tradisional Bali: Realisme antara Keseimbangan Kosmik dan Hak Asasi Manusia AbstrakTujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji apakah substansi instrumen hukum tradisional Bali yang juga disebut Awig-Awig bertentangan dengan hukum hak asasi manusia. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awig-awig sebagai instrumen hukum tradisional di satu sisi bentuknya sebagai hukum tidak tertulis, tetapi di sisi lain dikonstruksi oleh Desa Pakraman berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Bali Nomor 3 tahun 2003, oleh karena itu dari hirarki norma, Desa Pakraman  bukan komunitas yang sepenuhnya otonom dalam membuat ketentuan, apalagi terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan internasional. Instrumen hukum tradisional harus sejalan dengan Hukum nasional dan hukum internasional, terutama yang terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun sifatnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmik atau alam semesta, nampaknya instrumen-instrumen internasional dan nasional yang terkait dengan hak asasi manusia perlu digunakan sebagai referensi oleh Desa Pakraman dalam membangun aturan-aturan adat, terutama yang berkaitan dengan kesepekang (penolakan dari Desa Pakraman) dan manak salah (terkait dengan sanksi bagi anak kembar laki-laki dan perempuan yang dilahirkan sebagai kembar sekaligus) yang berpotensi menyebabkan gesekan sosial karena gangguannya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan standar kehidupan yang layak.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a3
Akibat Hukum Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2016/PT. DPS) I Gede Yudi Arsawan; I Gede Yusa
Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v5i1.2706

Abstract

The agreement as a source of engagement must be made by fulfilling the legal requirements as specified in the Civil Code (KUHPerdata). Because if the agreement does not meet the legal requirements, the engagement that occurs cannot be enforced. The agreement can be null and void if it contains false information. The case of the cancellation of the agreement in the form of an authentic deed due to false information can be found in the Denpasar High Court Decision Number 34/PDT/2016/PT. DPS. In that decision, the Panel of Judges upheld the decision of the first instance court which stated that the original Appellant of the Plaintiff committed an unlawful act because he gave false information so that the Deed of Lease Extension made before a notary became null and void. This research is normative legal research or what is also known as doctrinal legal research. Normative legal research is legal research in the area of legal science itself in a broad sense. It is said to be broad because the science of law is the way it is, entering all aspects of science with the aim of achieving legal goals. The results of this study found that there was negligence by a notary in making the Lease Extension Deed in that case, besides that the result of false information by one of the parties resulted in the Lease Extension Deed being invalid and null and void and the party providing false information must be held responsible and compensate for the losses suffered by the parties concerned.
Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan I Gede Yusa; Bagus Hermanto
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.038 KB) | DOI: 10.31078/jk1524

Abstract

Konsep Green Constitution yang telah diadopsi dalam beberapa konstitusi di dunia seperti Konstitusi Ekuador 2008 dan Konstitusi Perancis 2005, selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat konsep Green Constitution sebagaimana dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan generasi hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis konsep Green Constitution di dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Di sisi lain, juga secara intensif mengkritisi implementasi dari konsep Green Constitution yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimanakah konsep Green Constitution dalam konteks UUD NRI Tahun 1945 dan pengaturannya di Indonesia serta bagaimanakah implementasi konsep Green Constitution dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup berkelanjutan. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan socio-legal dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep Green Constitution di Indonesia dimaknai sebagai konstitutionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, Green Constitution belum tercermin secara holistik, terbatas pada indikator masyarakat, namun belum didukung indikator hukum dan indikator pelaksana praktik hukum.Green Constitution concept which has been adopted by several constitution in the world such as The Constitution of Ecuador 2008 and The Constitution of France 2005, inline with 1945 Indonesian Constitution after Amendment that contains Green Constitution concept in the Article 28H paragraph (1) 1945 Indonesian Constitution which shows the third human rights generation such as collective rights and development rights especially the rights of environmental, and in Article 33 paragraph (4) 1945 Indonesian Constitution that contains sustainable environmental development in Indonesia constitutionally. The main purpose of this journal is to analyze the concept of Green Constitution in the 1945 Indonesian Constitution. Besides, it also intends to criticize the implementation of the Green Constitution concept that relates to sustainable environmental development. This paper focuses on two law problems: how the concept of green constitution in 1945 Indonesian Constitution with other regulations is and how the implementation of green constitution concept in the 1945 Indonesian Constitution in the context guarantee human right for sustainable environmental development is. This paper is set as a socio-legal Research with conceptual study and statutory approach. This paper is expected to affirm that the Green Constitution in Indonesia is valued as environmental norm constitution as arranged and implemented in Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) 1945 Indonesian Constitution and Considering part a, b, f, Article 1 Sub-article (2), Article 44, Elucidation I. General part (1) and (5) The Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 about Protection and Management of Environment. However, the Green Constitution has not been reflected holistically. It is still limited on society indicators and has not been supported by legal indicators and indicators of legal practice.
Co-Authors Abitha Satria, I Gede Achmad Yudha Yogaswara Agus Arika Eno Ahmad Rosidi, Ahmad Angga Aidry Ghifari Ardani, Ni Ketut Ayu Dianita Widyaswari Ayu Putri Miranda Puri Banuoka, I Gede Adhi Maha Krisna Bhujangga Alam Kusuma Ratmaja Cecilia Andriana Suwarno da Cruz, Rosino Danial Kelly Deris Stiawan Dewa Gde Rudy Dewa Putu Aditya Dharma Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana Dewi Bunga Dinda Angela Syafitri Gede Astariyani, Ni Luh Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Esa Kusuma Hardi Priharta Gede Prapta Wiguna Hattori, Mariko Hermanto, Bagus I Dewa Gde Atmadja I Dewa Gede Atmadja I Gede Abdhi Satrya Mahardika I Gede Adi Pratama Putra I Gede Ngurah Hendra Sanjaya I Gede Tresna Pratama Wijaya I Gede Yudi Arsawan I Gusti Agung Ayu Astri Nadia Swari I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat I Kadek Kharisna Gamentra I Komang Mahardika Wijaya I Made Aditya Sastra Nugraha I Made Arya Utama I Made Dedy Prianto I Made Satria Brahmanta I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Wayan Bagus Perana Sanjaya I Wayan Parsa I Wayan Suarbha Ida Ayu Ide Dinda Paramita Ida Bagus Putu Jordy Pradana Datu Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha Ivory, Jared Kadek Nonik Silpia Dwi Candra Ketut Arianta Komang Pradnyana Sudibya Komang Wahyu Setiabudi Kumala, Ida Ayu Ratna Laritmas , Selfianus Laritmas, Selfianus Lutfi Aldi Bing Slamet Made Helena Putri Laksmi Marwanto Marwanto Marwanto, Marwanto Meliana Putri Ni Kadek Rada Satvita Ni Ketut Ratih Purnama Sari Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Sri Intan Amilia Ni Komang Sri Intan Amilia Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi Ni Made Nita Widhiadnyani Ni Putu Niti Suari Giri Ni Putu Wilda Karismawati Ni Wayan Anggita Darmayoni Nugroho, Aziz Widhi Nurfadillah Ridwan NYOMAN MAS ARYANI Oktaviany Santoso Otni Magho, Alpian Prabandari, Anak Agung Sagung Nadya Pradnyawati, I Gusti Ayu Ketut Intan Pramana, I Wayan Bagus Pramitha Dewi, Putu Dyah Putra, Gede Dandi Pratama Putra, Rengga Kusuma Putu Ayu Mitha Ananda Putri Putu Gede Arya Sumertayasa Robed, Gede Odhy Suryawiguna Rosidi , Ahmad Sagita, I Kadek Yoga Ary Selvi Marcellia Shuhei Kamada Wiratama, I Dewa Gede Ade Wulandari, Risa Jaya Yola Wulandari