Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Sriwijaya Law Review Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam SELODANG MAYANG LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Locus Journal of Academic Literature Review Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Karya Abdi Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Law, Education and Business Indonesian Journal of Law and Justice Joong-Ki Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Joong-Ki JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Fauzi Syam
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Ismanto, Ismanto; Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8749

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan kewenangan pengelolaan sebelum adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis dengan cara menginterpretasikan, menilai, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum dengan bersandarkan pada teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan (analisis kualitatif). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi berupa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, sebagai bentuk diskresi ketiadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) beserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu disarankan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas urusan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci Ocdiyana, Tesa; Syam, Fauzi; Rapindowaty, Rahayu
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang izin melakukan perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian  melewati tanggang waktu tiga bulan. Manfaat penulisan untuk memberikan  pengetahuan tentang mekanisme perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil  dan faktor yang  menyebabkan  tenggang waktu penerbutan izin perceraian. Mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 19983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dalam peraturan pemerintah 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Nomor 08/SE/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan  yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakkan  dan penelitian lapangan. Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus memenuhi syarat dan  melalui beberapa proses  tahapan agar diterbitkan surat persetuan dari pejabat, mengenai lewatnya  tenggang waktu disebabkan banyak faktor dan tahap yang harus dilewati. Kata kunci : Izin, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.
MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD Padli, Edoar; Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, untuk mengetahui kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yakni kelemahan materi muatan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas; Kelemahan praktik dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain: Kelemahan Sumber Daya Manusia, Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tajam, dan tidak substansial dan karena mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Wahyudi, Amar; Syam, Fauzi; Mushawirya, Rustian
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18714

Abstract

This research is motivated by the existence of inconsistencies in norms, ambiguity of norms, and differences in interpretation or designation of Substitute Regional Heads who are unable to carry out tasks. Regional Government Law and its differences with the authority of Substitute Officials in the Government Administration Law.”The research method”used”is normative research “using” (Statute Approach)”and (Conceptual Approach)”. Legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials,”and tertiary legal materials. The”results “of this study”conclude that the Substitute Official Arrangement in the Government Administration Act actually only applies to the replacement of Administrative Positions so that it cannot be used to replace the Regional Head Position as a political position. There are only 2 types of Substitute Officials in the Government Administration Law, namely: (a) Daily Implementing Officers (Plh) and (b) Task Executing Officers (Plt). There are 4 types of Nomenclature of Substitute Officials in the Regional Government Law and its implementing regulations, namely: (a) Acting Regional Head (Plt KDH); (b) Acting Regional Head (Pj KDH); (c) Temporary Regional Head (Pjs KDH); and (d) Daily Implementing Regional Head (Plh KDH) It is hoped that later the relevant Government will issue a new regulation or explanatory regulation related to the Executing Tasks, Daily Executors, Temporary Acting and Acting.
DAMPAK DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA: DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Khoirotul Hijriah, Nurul; Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i1.28813

Abstract

This research aims to analyze the impact of the Omnibus law on regional government authority in environmental management in Indonesia. The method used in this research is document analysis and literature study. The research results show that adopting the Omnibus law results in changes in environmental regulations that can lead to the degradation of local government authority. Some authorities previously owned by regional governments in environmental management, such as environmental permits, pollution control, and natural resource management, can be transferred to the central government level. This degradation of local government authority in environmental management has a significant impact. One of them is a lack of responsiveness to specific environmental problems at the local level. Different environmental conditions between regions require different approaches to management. If local governments' authority is limited, their ability to deal with environmental problems effectively will also be limited. Apart from that, the degradation of local government authority can also reduce community participation in decision-making related to the environment. Active and involved community participation in environmental management is crucial for sustainable development. However, if local government authority is limited, community participation may be hampered and local interests may not be well represented.
From Ceremony to Substance: Reforming Problem Inventory List-Based Local Regulation Discussion in Indonesia Syam, Fauzi; Rahmi, Elita; Syamsir, Syamsir; Maulana, Rio Yusri; Sukmana, Teja
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v8i1.505

Abstract

One of the key weaknesses in the quality of regional legislation in Indonesia is the lack of an explicit requirement to use a Problem Inventory List (DIM) during the deliberation of draft regional regulations (Ranperda). This study aims to fill an academic gap by analyzing the regulation and practical use of DIM in the Rules of Procedure of provincial Regional People's Representative Councils (DPRD), a topic that has received limited attention in Indonesian legal literature. Using a normative legal approach and a descriptive-qualitative method, the study examines 14 provincial DPRD Rules of Procedure from 2024 and includes participatory observations conducted at the Jambi Provincial DPRD. The findings reveal that most DPRDs do not regulate the use of DIM-based deliberation for Ranperda. As a result, the legislative process is often ceremonial in nature, lacks public participation, and contributes to the low quality of regional legislation. The study recommends revising Government Regulation concerning the Formation of Regional Legal Products to make the use of DIM mandatory in Ranperda deliberations at the national level
Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Mentari, Fazrina; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5763

Abstract

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaanya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemekaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.
Akibat Hukum bagi Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Nurjannah, Intan; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5762

Abstract

Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena belum mengatur tentang akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar saja dan belum ada aturan mengenai sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar sehingga belum ada akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum atas aturan kebijakan kelas rawat inap standar tersebut. Untuk itu pembuat undang-undang hendaknya memasukkan norma terkait sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar tersebut dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum atas aturan kelas rawat inap standar tersebut.
Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terkait Kebijakan Publik Yuserma, Mohd Ikrom; Syam, Fauzi; Budhiarthie, Arrie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6219

Abstract

Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label “negatif” yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah menerapkan program one agency one institution sejak tahun 2014 sebagai pemicu bagi setiap Lembaga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mampu memproduksi inovasi pada institusi masing-masing. Meskipun ribuan inovasi telah terdaftar dalam Sistem Inovasi Kebijakan Publik (Sinovik), tetapi masih ada kecenderungan bahwa jumlah tersebut belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas inovasi pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekataan analisis-deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh dengan teknik literature review. Studi ini menyimpulkan bahwa kuantitas inovasi belum efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hambatan yang dihadapi diantaranya: iklim inovasi yang masih buruk, dan nilai-nilai inovasi yang tidak terinternalisasi secara efektif. Selain itu, belum ada kajian komprehensif tentang bagaimana perkembangan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Aaupb) dalam Formulasi Kebijakan Publik Fazlia, Shelly Asrika; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27314

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) saat ini dalam proses formulasi kebijakan publik di Indonesia serta Tantangan dan Strategi yang dihadapi dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) secara efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berperan sebagai pedoman yang fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-politik, tekanan dari kelompok kepentingan, serta pertimbangan etis dan hukum. Di sinilah peran AAUPB menjadi penting, karena asas-asas tersebut menjadi pijakan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik yang mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik kepentingan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mencakup enam asas utama yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi dan keadilan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk menerapakn AAUPB tentu ada banyak sekali tantangan sehingga pemerintah memerlukan strategi untuk menerapkannya, salah satunya dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Co-Authors Abrar Abrar Aditiarman Akbar Kurnia Putra Alex Ramalus Amala Rizki, Khana Ana Ramadhona Arfa'i Arfa'i Arfa’I, Arfa’I Arie Budhiartie Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arsyad Arsyad Asy'asri, Moh Hasyim Bambang Marsudi, Eko Budhiarthie, Arrie Budhiartie, Arie Budi Utomo Darminto, Citra Dessy Rakhmawati Dinda Suryaningsih Dwi Suryahartati Eko Nuriyatman Elita Rahmi Fatni, Indriya Fatni, Indriyah Fazlia, Shelly Asrika Fernanda, Vuzio Fitria Fitria Fitria Fitria Fransisco, Wawan Fuchry Yahya G, Angga A Gultom, Hasudungan Hamdan, Riko Harry Setya Nugraha Helmi Helmi Helmi Rizal Indriya Fathni Ismanto Ismanto Ivan Fauzani Raharja John Freddy Simbolon Khoirotul Hijriah, Nurul Kurnia Putra, Akbar Latifah Amir M Jordan Pradana Maulana, Rio Yusri Mentari, Fazrina Muliono Mutya Pratiwi Nopyandri Nopyandri Nuraya, Adha Nurjannah, Intan Ocdiyana, Tesa Padli, Edoar Patmos, Yan Priskap, Ridham Putra, Muhammad Rafsanjani Rahardja, Ivan Fauzani Rahmad, Agus Rakhmawati, Dessy Ramalus, Alex Rapindowaty, Rahayu Ratna Dewi Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Rosmidah Rustian Mushawirya Saputra , Benny Sarif, Nadira Nestria Shadiq, Alfansa Surya Sukamto Satoto Sukmana, Teja Syahfiradella, Adrienne Dwi Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamyir Syamyir Syurpana Nofanda Taufik Yahya Teguh, Adean Wahyudi, Amar Wawan Fransisco Yahya, Fuchry Yulia Monita Yuserma, Mohd Ikrom Yusra Pebrianto, Dony