Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Sriwijaya Law Review Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam SELODANG MAYANG LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Locus Journal of Academic Literature Review Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Karya Abdi Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Law, Education and Business Indonesian Journal of Law and Justice Joong-Ki Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Joong-Ki JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Khazanah Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Fauzi Syam
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance Shadiq, Alfansa Surya; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27317

Abstract

Penulisan ini membahas Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Dalam konteks Pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, makalah ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Mrtikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan Pemerintahan yang baik.
Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik Syahfiradella, Adrienne Dwi; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27351

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi partisipasi masyarakat dalam proses hukum kebijakan public serta tantangan dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam sebuah negara hukum, prinsip demokrasi menggunakan konsep regulasi yang melibatkan masyarakat. Partisipasi merupakan hak politik yang sudah dijamin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak konstitusional terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka diperlkannya upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntatabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang terimbas kebijakan publik.
Konflik Kebijakan Tenaga Kesehatan Non PNS dengan Peraturan Perundang-Undangan Sarif, Nadira Nestria; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i2.56207

Abstract

There is a conflict of norms in the Laws and Regulations on Non-Civil Servant Health Worker Policy, namely between the ASN Law and the Indonesian Minister of Home Affairs Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies. The research method used is a normative juridical research method. The theories used are the theory of legislative hierarchy and the theory of legal certainty. Data collection techniques with literature studies. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. Based on the results of the study, it is known that the Conflict of the Policy of Non-Civil Servant Health Workers with the Laws and Regulations on Health is between the ASN Law which states that ASN personnel only consist of civil servants and Government Employees with Employment Agreements, but the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies, With the existence of the Permendagri, public health centers with BLUD status can appoint employees with Non-Civil Servant status who can be employed on a permanent basis or contract, this certainly causes a conflict of norms that does not provide legal certainty about the existence of the non-civil servant health workers. To resolve the conflict of norms, the principle of Lex Superiori derogate Legi inferiori is used, which means that higher laws negate the enactment of lower laws, so the provisions that must be implemented are Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. Here, the role of the local government is very necessary in collecting data on Non-Civil Servants in the health center for proposals to become PPPK or civil servants according to applicable regulations.
Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengenai Hak-Hak Sebagai Konsumen Rosmidah, Rosmidah; Syam, Fauzi; Rakhmawati, Dessy; Fatni, Indriya; Monita, Yulia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3108

Abstract

Masyarakat luas sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum karena berada posisi yang rentan terhadap kejahatan konsumen. Salah satu konsumen yang rentan atas penggunaan barang dan/atau jasa adalah Siswa Sekolah Menengah Pertama. Beberapa kasus yang muncul menimpa siswa sekolah adalah penggunaan kosmetik ilegal, makanan yang tidak bermerek dan tidak ada informasi atas makanan, penggunaan bahan pewarna makanan, dan obat-obat tradisional yang tidak berstandar BPOM, makanan tidak berlabel, kadaluarsa dll. Oleh karenanya perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai hak-hak sebagai konsumen. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilakukan di SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian bersama mahasiswa. Hasil pengabdian bahwa Perkembangan perekonomian dan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat mendorong meningkatnya kebutuhan dalam penggunaan barang dan/atau jasa dan mengubah perilaku masyarakat akibat demikian tanpa disadari akan membawa kerugian apabila tidak ada pengetahuan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Terbukanya pasar global sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi sangat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping perlunya kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diterima dari transaksi pasar. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat pengguna demikian disebut konsumen.  Siswa SMPN sangat perlu mengetahui hak-haknya sebagai konsumen terutama hak atas informasi atas produk, hak atas kenyamanan produk dan hak untuk mendapat perlindunggan atas penggunaan barang yang merugikan. Hasil PPM ini juga memberikan semangat baru bagi Siswa untuk merubah kebiasaan yang dilakukan selama ini.
Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened? Syam, Fauzi; Helmi, Helmi; Nuriyatman, Eko; Rahardja, Ivan Fauzani; Saputra , Benny
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 1 (2024): Navigating Legal Landscapes: Exploring Justice Development in Indonesia and the
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.vol9i1.4578

Abstract

The enactment of Law No. 15 of 2019, which established the Post-Legislative Scrutiny (PLS) institution, marked a pivotal shift in the formation of laws and regulations (PUU) in Indonesia. This legislation ushered in a comprehensive cycle for PPU, fundamentally altering the landscape of legislative processes. Despite this progress, a prevailing assumption persists that the PLS mechanism is solely within the purview of the People's Representative Council (DPR) concerning national laws, while oversight of Regional Regulations (Perda) falls under the authority of the Regional People's Representative Council (DPRD), with limited discourse on the latter's role in academic circles. This study endeavors to elucidate the theoretical underpinnings of PLS within international parliamentary frameworks, analyze the regulatory framework of PLS Perda as delineated in Law No. 23/2014 and PP No. 12/2018, scrutinize its implementation in Provincial DPRD Rules of Procedure, and advocate for bolstering the DPRD's role in conducting PLS Perda. Findings reveal a lexicon of PLS terminology within Indonesian legislative context, alongside a bifurcation of PLS Perda oversight between the DPD and DPRD. Alarmingly, a staggering majority (93.10%) of Provincial DPRDs nationwide have yet to formalize PLS procedures in their Rules of Procedure, with only the DIY Provincial DPRD demonstrating comprehensive implementation among the 34 surveyed. The imperatives for empowering DPRD's Bapemperda include evaluating Regional Regulations' efficacy, fostering legal coherence, preempting discriminatory legislation, enhancing legislative quality through experiential learning, and resolving the institutional dualism between DPD and DPRD in PLS Perda oversight. These measures not only fortify legislative processes but also mitigate jurisdictional ambiguities, ensuring robust governance at both national and regional levels.
Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terkait Kebijakan Publik Yuserma, Mohd Ikrom; Syam, Fauzi; Budhiarthie, Arrie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6219

Abstract

Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label “negatif” yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah menerapkan program one agency one institution sejak tahun 2014 sebagai pemicu bagi setiap Lembaga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mampu memproduksi inovasi pada institusi masing-masing. Meskipun ribuan inovasi telah terdaftar dalam Sistem Inovasi Kebijakan Publik (Sinovik), tetapi masih ada kecenderungan bahwa jumlah tersebut belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas inovasi pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekataan analisis-deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh dengan teknik literature review. Studi ini menyimpulkan bahwa kuantitas inovasi belum efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hambatan yang dihadapi diantaranya: iklim inovasi yang masih buruk, dan nilai-nilai inovasi yang tidak terinternalisasi secara efektif. Selain itu, belum ada kajian komprehensif tentang bagaimana perkembangan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan (Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Claster Bidang Kehutanan) Abrar, Abrar; Syam, Fauzi; Budhiarthie, Arrie
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6475

Abstract

Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan, apabila terjadi kebakaran hutan yang meluas, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan transportasi darat dan udara, sehingga sulit untuk hidup sejahtera baik secara fisik dan spiritual. Bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pelaku pembakaran hutan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ternyata belum mampu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi untuk membakar hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pelaku aksi korporasi yang berulang kali membakar hutan harus mengupayakan penyelesaian hukum melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan izin usaha.
THE ROLE OF PUBLIC POLICY IN STRENGTHENING THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE LAW IN INDONESIA Syam, Fauzi; Yusra Pebrianto, Dony; Bambang Marsudi, Eko; Amala Rizki, Khana
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.258

Abstract

Administrative law is a fundamental instrument in realizing a transparent, accountable, and equitable government. However, its implementation in Indonesia still faces various challenges, including jurisdictional conflicts between judicial bodies, the lack of public legal awareness, limited human resources, and suboptimal technological infrastructure. This study aims to analyze the role of public policy in strengthening the enforcement of administrative law through regulatory reform, the digitalization of the judicial system, and the enhancement of public participation. The research method used is a normative legal approach, analyzing legislation, legal doctrines, and national and international scholarly literature. The findings show that public policy plays a central role in supporting the transformation of the administrative legal system. The implementation of Law No. 30 of 2014 on Government Administration has expanded the authority of the Administrative Court (PTUN) to adjudicate on government actions that were previously outside the reach of the law. Additionally, judicial digitalization through the e-Court system has proven to expedite case handling processes and enhance public access to justice, particularly in remote areas. Strengthened public participation through Law No. 25 of 2009 and Law No. 14 of 2008 also contributes to reinforcing oversight over state administrative practices. However, the effectiveness of these policies is still limited by implementation challenges, which require further policy strategies such as regulatory harmonization, public legal education, and investment in infrastructure and human resources
Legal Development in Strengthening National Resilience Based on the Indonesian Constitution Fransisco, Wawan; Yahya, Fuchry; Syam, Fauzi
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.875

Abstract

Legal development is not something that stands alone, but is integrated with development directions in other fields that require harmonization. Even though the direction of legal development is based on the outlines of ideas in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it requires alignment with the level of development of society that is envisioned to be created in the future.. This research was carried out using a normative juridical method which was carried out through a literature study which examined secondary data, namely statutory regulations, research results, scientific journals, study results and references. From the research results, it can be seen what the direction of legal development is and creating strong national resilience. There are still various legal loopholes, especially regarding laws and regulations that regulate territorial issues and state sovereignty. For this reason, law enforcement is a process that must be carried out in accordance with applicable laws and regulations without forgetting our conscience as humans. Law enforcement must be carried out in good faith to build a society with a legal culture.policies
Meningkatkan Pemahaman Siswa Mengenai UU Perkawinan Guna Mencegah Perkawinan Usia Dini Rosmidah; Syam, Fauzi; Rakhmawati, Dessy; Fatni, Indriyah
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2635

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang UU Perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Pengabdian ini dilaksanakan terhadap siswa SMPN 21 Sabak, Kepala Sekolah dan Para Guru SMP Negeri 21 Sabak Tanjung Jabung Timur. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan contoh kasus. Hasil Pengabdian, para Siswa SMP Negeri 21 Sabak dapat memahami bahwa mengenai perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara jelas tujuan, syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan. UU Perkawinan juga menentukan usia yang dibolehkan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Para siswa memahami bahwa perceraian yang terjadi dilingkungan mereka lebih disebabkan masih banyak masyarakat yang melangsung perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini/anak sehingga menimbulkan praktek kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, kematian bagi perempuan dan perceraian. Karena kondisi daerah sehingga terdapat siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, jarak tempuh rumah ke sekolah yang sangat jauh, faktor keamanan, faktor ekonomi dan kebiasaan/budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman para orang tua dan kerabat sehingga siswa/siswi demikian dipaksa untuk melangsungkan perkawinan pada usia dini/anak. Mengingat perkawinan usia dini/anak beresiko tinggi, maka perlu lebih kontinyu melakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya tentang perkawinan usia dini dan akibat hukumnya.
Co-Authors A Zarkasi Abrar Abrar Adithiya Diar Aditiarman Akbar Kurnia Putra Alex Ramalus Amala Rizki, Khana Ana Ramadhona Arfa'i Arfa'i Arfa’I, Arfa’I Arie Budhiartie Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arsyad Arsyad Asy'asri, Moh Hasyim Bambang Marsudi, Eko Budhiarthie, Arrie Budhiartie, Arie Budi Utomo Darminto, Citra Dessy Rakhmawati Dinda Suryaningsih Dwi Suryahartati Eko Nuriyatman Elita Rahmi Fatni, Indriya Fatni, Indriyah Fazlia, Shelly Asrika Fazrina Mentari Fernanda, Vuzio Fitria Fitria Fitria Fitria Fransisco, Wawan Fuchry Yahya G, Angga A Gultom, Hasudungan Hamdan, Riko Harry Setya Nugraha Helmi Helmi Helmi Rizal Indriya Fathni Intan Nurjannah Iskandar Zulkarnain Ismanto Ismanto Ivan Fauzani Raharja John Freddy Simbolon Khoirotul Hijriah, Nurul Kurnia Putra, Akbar Latifah Amir M Jordan Pradana Maulana, Rio Yusri Mentari, Fazrina Muliono Mutya Pratiwi Nopyandri Nopyandri Nuraya, Adha Nurjannah, Intan Ocdiyana, Tesa Padli, Edoar Patmos, Yan Priskap, Ridham Putra, Muhammad Rafsanjani Rahardja, Ivan Fauzani Rahmad, Agus Rakhmawati, Dessy Ramalus, Alex Rapindowaty, Rahayu Ratna Dewi Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Rosmidah Rustian Mushawirya Saputra , Benny Sarif, Nadira Nestria Shadiq, Alfansa Surya Sukamto Satoto Sukmana, Teja Syahfiradella, Adrienne Dwi Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamyir Syamyir Syurpana Nofanda Taufik Yahya Teguh, Adean Wahyudi, Amar Yahya, Fuchry Yulia Monita Yuserma, Mohd Ikrom Yusra Pebrianto, Dony