Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Progressive Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam SELODANG MAYANG LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Karya Abdi Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Law, Education and Business Joong-Ki Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Joong-Ki JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Fauzi Syam
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Restorative Justice Terhadap Perkara Penyalahguna Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis Antara Kebijakan dan Realita Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi; Simbolon, John Freddy
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10614

Abstract

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi dan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini telah menjadi salah satu inovasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berkeadilan restoratif, sebagai pelengkap terhadap mekanisme peradilan konvensional. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, realitanya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih kebijakan, resistensi aparat penegak hukum, dan pemahaman yang belum seragam. Studi ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis efektivitas implementasi restorative justice terhadap perkara penyalahguna narkotika secara yuridis, dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta praktiknya di beberapa daerah di Indonesia.
Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Aaupb) dalam Formulasi Kebijakan Publik Fazlia, Shelly Asrika; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27314

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) saat ini dalam proses formulasi kebijakan publik di Indonesia serta Tantangan dan Strategi yang dihadapi dalam mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) secara efektif dalam setiap tahapan formulasi kebijakan publik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berperan sebagai pedoman yang fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-politik, tekanan dari kelompok kepentingan, serta pertimbangan etis dan hukum. Di sinilah peran AAUPB menjadi penting, karena asas-asas tersebut menjadi pijakan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik yang mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik kepentingan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mencakup enam asas utama yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi dan keadilan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk menerapakn AAUPB tentu ada banyak sekali tantangan sehingga pemerintah memerlukan strategi untuk menerapkannya, salah satunya dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance Shadiq, Alfansa Surya; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27317

Abstract

Penulisan ini membahas Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Dalam konteks Pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, makalah ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Mrtikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan Pemerintahan yang baik.
Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Proses Hukum Dan Kebijakan Publik Syahfiradella, Adrienne Dwi; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.27351

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi partisipasi masyarakat dalam proses hukum kebijakan public serta tantangan dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam sebuah negara hukum, prinsip demokrasi menggunakan konsep regulasi yang melibatkan masyarakat. Partisipasi merupakan hak politik yang sudah dijamin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak konstitusional terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka diperlkannya upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntatabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang terimbas kebijakan publik.
Konflik Kebijakan Tenaga Kesehatan Non PNS dengan Peraturan Perundang-Undangan Sarif, Nadira Nestria; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i2.56207

Abstract

There is a conflict of norms in the Laws and Regulations on Non-Civil Servant Health Worker Policy, namely between the ASN Law and the Indonesian Minister of Home Affairs Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies. The research method used is a normative juridical research method. The theories used are the theory of legislative hierarchy and the theory of legal certainty. Data collection techniques with literature studies. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. Based on the results of the study, it is known that the Conflict of the Policy of Non-Civil Servant Health Workers with the Laws and Regulations on Health is between the ASN Law which states that ASN personnel only consist of civil servants and Government Employees with Employment Agreements, but the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies, With the existence of the Permendagri, public health centers with BLUD status can appoint employees with Non-Civil Servant status who can be employed on a permanent basis or contract, this certainly causes a conflict of norms that does not provide legal certainty about the existence of the non-civil servant health workers. To resolve the conflict of norms, the principle of Lex Superiori derogate Legi inferiori is used, which means that higher laws negate the enactment of lower laws, so the provisions that must be implemented are Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. Here, the role of the local government is very necessary in collecting data on Non-Civil Servants in the health center for proposals to become PPPK or civil servants according to applicable regulations.
Akibat Hukum bagi Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Nurjannah, Intan; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5762

Abstract

Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena belum mengatur tentang akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia terutam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan karena Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar saja dan belum ada aturan mengenai sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar sehingga belum ada akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak dapat memenuhi ketentuan kebijakan kelas rawat inap standar karena belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum atas aturan kebijakan kelas rawat inap standar tersebut. Untuk itu pembuat undang-undang hendaknya memasukkan norma terkait sanksi bagi Rumah Sakit yang Yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar tersebut dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 untuk menciptakan kepastian hukum atas aturan kelas rawat inap standar tersebut.
Penyelesaian Konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Mentari, Fazrina; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5763

Abstract

Terdapat konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori progresif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat terdapat konflik norma antara pasal 4 dan pasal 8 UU Narkotika tersebut dimana Pasal 4 memberikan ruang untuk pemakaian ganja untuk kebutuhan medis namun dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dalam hal ini termasuk ganja dilarang penggunaanya untuk kesehatan. Penyelesaian konflik Norma Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia tersebut yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I. Perlunya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk medi sejalan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Karena dengan adanya revisi UU Narkotika tentang pemakaian ganja untuk kebutuhan medis nantinya akan meniadakan ketentuan yang termuat dala pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan legalisasi pemekaian ganja bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis.
Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengenai Hak-Hak Sebagai Konsumen Rosmidah, Rosmidah; Syam, Fauzi; Rakhmawati, Dessy; Fatni, Indriya; Monita, Yulia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3108

Abstract

Masyarakat luas sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum karena berada posisi yang rentan terhadap kejahatan konsumen. Salah satu konsumen yang rentan atas penggunaan barang dan/atau jasa adalah Siswa Sekolah Menengah Pertama. Beberapa kasus yang muncul menimpa siswa sekolah adalah penggunaan kosmetik ilegal, makanan yang tidak bermerek dan tidak ada informasi atas makanan, penggunaan bahan pewarna makanan, dan obat-obat tradisional yang tidak berstandar BPOM, makanan tidak berlabel, kadaluarsa dll. Oleh karenanya perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai hak-hak sebagai konsumen. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilakukan di SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian bersama mahasiswa. Hasil pengabdian bahwa Perkembangan perekonomian dan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat mendorong meningkatnya kebutuhan dalam penggunaan barang dan/atau jasa dan mengubah perilaku masyarakat akibat demikian tanpa disadari akan membawa kerugian apabila tidak ada pengetahuan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Terbukanya pasar global sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi sangat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping perlunya kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diterima dari transaksi pasar. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat pengguna demikian disebut konsumen.  Siswa SMPN sangat perlu mengetahui hak-haknya sebagai konsumen terutama hak atas informasi atas produk, hak atas kenyamanan produk dan hak untuk mendapat perlindunggan atas penggunaan barang yang merugikan. Hasil PPM ini juga memberikan semangat baru bagi Siswa untuk merubah kebiasaan yang dilakukan selama ini.
Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened? Syam, Fauzi; Helmi, Helmi; Nuriyatman, Eko; Rahardja, Ivan Fauzani; Saputra , Benny
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 1 (2024): Navigating Legal Landscapes: Exploring Justice Development in Indonesia and the
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.vol9i1.4578

Abstract

The enactment of Law No. 15 of 2019, which established the Post-Legislative Scrutiny (PLS) institution, marked a pivotal shift in the formation of laws and regulations (PUU) in Indonesia. This legislation ushered in a comprehensive cycle for PPU, fundamentally altering the landscape of legislative processes. Despite this progress, a prevailing assumption persists that the PLS mechanism is solely within the purview of the People's Representative Council (DPR) concerning national laws, while oversight of Regional Regulations (Perda) falls under the authority of the Regional People's Representative Council (DPRD), with limited discourse on the latter's role in academic circles. This study endeavors to elucidate the theoretical underpinnings of PLS within international parliamentary frameworks, analyze the regulatory framework of PLS Perda as delineated in Law No. 23/2014 and PP No. 12/2018, scrutinize its implementation in Provincial DPRD Rules of Procedure, and advocate for bolstering the DPRD's role in conducting PLS Perda. Findings reveal a lexicon of PLS terminology within Indonesian legislative context, alongside a bifurcation of PLS Perda oversight between the DPD and DPRD. Alarmingly, a staggering majority (93.10%) of Provincial DPRDs nationwide have yet to formalize PLS procedures in their Rules of Procedure, with only the DIY Provincial DPRD demonstrating comprehensive implementation among the 34 surveyed. The imperatives for empowering DPRD's Bapemperda include evaluating Regional Regulations' efficacy, fostering legal coherence, preempting discriminatory legislation, enhancing legislative quality through experiential learning, and resolving the institutional dualism between DPD and DPRD in PLS Perda oversight. These measures not only fortify legislative processes but also mitigate jurisdictional ambiguities, ensuring robust governance at both national and regional levels.
Hukum dan Kebijakan Publik Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terkait Kebijakan Publik Yuserma, Mohd Ikrom; Syam, Fauzi; Budhiarthie, Arrie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6219

Abstract

Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label “negatif” yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah menerapkan program one agency one institution sejak tahun 2014 sebagai pemicu bagi setiap Lembaga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mampu memproduksi inovasi pada institusi masing-masing. Meskipun ribuan inovasi telah terdaftar dalam Sistem Inovasi Kebijakan Publik (Sinovik), tetapi masih ada kecenderungan bahwa jumlah tersebut belum efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas inovasi pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekataan analisis-deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh dengan teknik literature review. Studi ini menyimpulkan bahwa kuantitas inovasi belum efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hambatan yang dihadapi diantaranya: iklim inovasi yang masih buruk, dan nilai-nilai inovasi yang tidak terinternalisasi secara efektif. Selain itu, belum ada kajian komprehensif tentang bagaimana perkembangan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Co-Authors Abrar Abrar Akbar Kurnia Putra Amala Rizki, Khana Arfa’I, Arfa’I Arie Budhiartie Arrie Budhiartie Arsyad Arsyad Asy'asri, Moh Hasyim Bambang Marsudi, Eko Budhiarthie, Arrie Budhiartie, Arie Budi Utomo Dessy Rakhmawati Eko Nuriyatman Elita Rahmi Fatni, Indriya Fatni, Indriyah Fauzani Raharja, Ivan Fazlia, Shelly Asrika Fernanda, Vuzio Fitria Fitria Fitria Fitria Fransisco, Wawan Fuchry Yahya G, Angga A Gultom, Hasudungan Hamdan, Riko Harry Setya Nugraha Helmi Helmi Helmi Helmi Indriya Fathni Ismanto Ismanto Khoirotul Hijriah, Nurul Kurnia Putra, Akbar Latifah Amir M Jordan Pradana Maulana, Rio Yusri Mentari, Fazrina Mutya Pratiwi Nopyandri Nopyandri Nuraya, Adha Nurjannah, Intan Ocdiyana, Tesa Padli, Edoar Patmos, Yan Priskap, Ridham Putra, Muhammad Rafsanjani Rahardja, Ivan Fauzani Rahmad, Agus Rakhmawati, Dessy Ramalus, Alex Rapindowaty, Rahayu Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Rosmidah Rosmidah Rustian Mushawirya Saputra , Benny Sarif, Nadira Nestria Shadiq, Alfansa Surya Simbolon, John Freddy Sukamto Satoto Sukmana, Teja Syahfiradella, Adrienne Dwi Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamyir Syamyir Taufik Yahya Teguh, Adean Wahyudi, Amar Wawan Fransisco Yahya, Fuchry Yulia Monita Yuserma, Mohd Ikrom Yusra Pebrianto, Dony