Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.956
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies
Baso Madiong
Bosowa University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGAWASAN KLIEN ANAK KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL Soeardy, Soeardy; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.406

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta kendala yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak kasus narkotika di LPKS tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar. Responden penelitian ini adalah petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar belum terlaksana secara optimal. Efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni tahap pelaksanaan pengawasan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, tahap pembimbingan yakni pemberian saran, nasihat dan motivasi, serta tahap evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Adapun kendala pelaksanaan fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga kurang optimal, cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar yang sangat luas, serta kurangnya peran orangtua dan keluarga klien anak dalam mendukung upaya rehabilitasi bagi klien anak tersebut. This study aims to determine the effectiveness of the social advisers’ function in the supervision of child clients with narcotics cases at the Social Welfare Organizations (LPKS) as well as the constraints that affect the effectiveness of the supervisory function for child clients with narcotics cases in the LPKS. This type of research is empirical law research. The research locations were in the LPKS in the form of the Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK) in Toddopuli Makassar and at the Class I Makassar Correctional Center (Bapas). Respondents of this study were social advisers’ for Bapas Class I Makassar who handled child clients. Data collection methods used interviews and literature studies. Based on the results, it was concluded that the effectiveness of the social advisers’ function in monitoring child clients with narcotics cases at BRSAMPK Toddopuli Makassar has not been implemented optimally. The effectiveness of the social supervisory function is carried out in 3 (three) stages, namely the implementation stage of supervision, which is direct supervision and indirect supervision, the guidance stage, which is the provision of advice and motivation, and the evaluation and reporting stage which is carried out periodically. As for the obstacles in implementing the social supervisory function of child clients, there are limited human resources (HR), budget constraints, less optimal coordination between institutions, the very wide coverage of the Class I Makassar Bapas work area, as well as the lack of the role of parents and families of child clients in supporting rehabilitation efforts for the child clients.
EFEKTIVITAS DOKTER KEPOLISIAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Salim, Desy Natalia; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejauh mana Ilmu Kedokteran Forensik berperan pada pembuktian tindak pidana penghilangan nyawa di persidangan. Selain itu buat mengetahui pelaksanaan verifikasi tindak pidana pembunuhan atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensik. Metode pendekatan yg dipergunakan yaitu pendekatan Yuridis empiris yg menerapkan pendekatan berasal sudut kaidah-kaidah serta aplikasi peraturan yg berlaku pada warga serta dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yg terdapat pada lapangan. sesuai yang akan terjadi penelitian serta pembahasan, pelaksanaan verifikasi tindak pidana penghilangan nyawa atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensika dalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 184, Undang-Undang RI nomor  23 Tahun 1992 perihal kesehatan, Undang-Undang RI angka 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yg kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu masalah, hal-hal yang mendukung diperolehnya verifikasi atas tindakan yang dilakukan terdakwa, serta keterangan-kabar yg diperoleh pada persidangan. This study aims to describe the extent to which Forensic Medicine approves the proof of the crime of murder in court. In addition, it aims to know the verification process for the follow-up implementation of the application of Forensic Medicine. The method uses empirical juridice that applies the requirements of the rules and application of regulations that apply to citizens and is done by connecting secondary data that is released, then proceeded with research examining primary data in the field. In accordance with what will occur, the research and discussion, as well as the implementation of verification of the sentence carried out on the basis of the application of Forensic Medicine is the Criminal Code, special Criminal Code Article 184, Republic of Indonesia Law number 23 of 1992 concerning health, Indonesian Law number 4 of 2004 concerning Power The judiciary, which agrees with the issue of judgment, matters that support the verification of the actions of the defendant, and the answers obtained at the trial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PEMBELIAN KENDARAAN RODA EMPAT Krowin, Pontianus Apa Rume; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dan (2) pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, wawancara, dan pengamatan.  Populasi dan sampel dalam penelitian berjumlah 50 responden debitur dan seorang sebagai pengelolah hutang pada PT. Mandiri Tunas Finance. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan akan dipaparkan secara lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya hukum yang dapat di tempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dapat ditempuh melalui pemberian surat teguran (somasi) dari kreditur, penjadwalan kembali atau perpanjangan waktu pembayaran (reschedulle), perundingan atau tawar-menawar kembali ke pihak kreditur untuk mencapai mufakat (negosiasi), penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai pemediator (mediasi), dan mengupayakan penyelesaian akhir dengan membawa masalah ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku (litigasi). (2) Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi oleh Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 huruf a - g mengenai pelarangan pecantuman klausul baku oleh pelaku usaha, perlindungan terhadap debitur menurut otoritas jasa keuangan yaitu pelaku usaha dalam membuat format perjanjian tidak boleh menyertakan klausul yang merugikan debitur, dan perlindungan hukum terhadap nasabah menurut undang-undang perbankan yaitu pelarangan pembuataan format perjanjian kredit sepihak. This study aims to determine (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles and (2) implementation of legal protection forms for debtors with default in purchasing four-wheeled vehicles. This type of research uses an empirical approach, interviews, observations, documentation studies. Populations and samples in the study were 50 debtor respondents and one as a debt manager at PT. Mandiri Tunas Finance.  The results of the study show that: (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles can be achieved through granting letters of reprimand (Subpoena) from the creditor, rescheduling or extension of payment (Reschedule), rescheduling or bargaining again to the creditor to reach a consensus (negotiation), resolving the problem by involving a neutral third party as a mediator (Mediation), and seeking a final settlement by bringing this matter to court for legal settlement (litigation). (2) Implementation of the form of legal protection for debtors no. 8 of 1999 concerning consumer protection Article 18 paragraph 1 letter a - g concerning the prohibition of inclusion of standard clauses by business actors, protection of debtors according to the financial services authority, namely business actors in drafting an agreement may not include clauses that harm the debtor, and legal protection for customers according to banking law, which prohibits the formulation of a unilateral credit agreement format.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DI WILAYAH HUKUM POLRES MAROS Natsir, Jufri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.560

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah rinci di wilayah Maros. penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dari data primer dan sekunder. Kemudian data diolah dan disusun melalui tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Verivikasi data menggunakan dua macam triangulasi, yaitu trianggulasi sumber dan triangulasi teori. Penerapan ketentuan pidana terhadap perkara yang terjadi di Maros hakim membebaskan terdakwa oleh karena hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dianggap bukan tindakan pidana tetapi merupakan perkara pedata berdasarkan hasil dan fakta persidangan. The purpose of this study was to determine the implementation of the law and the consideration of judges in the falsification of detailed land certificates in the Maros region. This research uses empirical legal research. Data sources are from primary and secondary data. Then the data is analysed and arranged through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusions. Data verification uses two types of triangulation, namely source triangulation and theory triangulation. The implementation of criminal provisions against cases that occurred in Maros, the judge acquitted the defendant because the judge considered the actions carried out by the defendant were considered not a criminal act but constituted a court case based on the results and facts of the trial.
DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES MAROS Sikati, Syarief; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversi sebagai bentuk mediasi dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Maros. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Data bersumber dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan anak walaupun tidak semua kasis yang dilakukan anak diselesaikan dengan diversi This study aims to analyze diversion as a form of mediation and alternative settlement of criminal cases of children in the Maros Regional Police (Polres Maros). This research was conducted in Maros Regency. The research approach uses a normative and empirical judicial approach. Data sourced from interviews and literature study. The results showed that diversion was an alternative solution of crimes done by children even though not all cases made by children were resolved by diversion.
ANALISIS PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRES MAMASA Yulianto, Dedi; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.636

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Penyidik Polri dalam penyidikan suatu tindak pidana, dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif. Penelitian ini dilakukan di Polres Mamasa. Fokus pada penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan. Data dikumpulkan dengan teknik penelitian pustaka, penelitian lapangan. Kemudian data diolah dengan tahapan Editing, Coding, dan Tabulating. Selanjutnya data dianalisis dengan model interaktif, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu penyidik mempunyai peran meneruskan ke proses hokum atau kasus itu diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Kemudian kendala yang dihadapi penyidik adalah ketika proses restorative justice yang ditempuh terkendala oleh pihak keluarga korban yang tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan diproses layaknya pelaku dewasa. The purpose of this research is to find out how to optimize the role of Police Investigators in investigating a crime, and to find out what are the obstacles for the Police investigators in carrying out their duties and functions as an investigator. This type of research is qualitative descriptive normative research. This research was conducted at Mamasa Police Station. The focus of this research is on the criminal act of maltreatment. Data were collected using library research and field research. Then the data is processed through the stages of editing, coding, and tabulating. Furthermore, the data were analyzed using an interactive model, starting with data collection, reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that in certain cases an investigator has a role to continue to the legal process or the case is resolved through a restorative justice approach. Then the obstacle faced by investigators is when the restorative justice process is constrained by the victim's family who is not willing to bury the hatchet which is marked by a statement letter asking that the perpetrator must be punished and processed like an adult perpetrator.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Reza, Andi Muhammad; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.641

Abstract

Kehadiran orang asing di wilayah Kota Makassar meningkat dengan cepat. Tetapi kebanyakan orang asing yang datang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya izin keimigrasian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro-keadilan imigrasi. Saran dari penelitian ini adalah penempatan pegawai pada kantorimigrasi harus lebih diperhatikan sesuai dengan kemampuannya. Pro-keadilan dalam tindakan penegakan hukum harus dilakukan, untuk memastikan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya agar tidak melakukan kejahatan imigrasi yang sama. Selain itu, Masyarakat Kota makassar diharapkan untuk bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk membuat keluhan tentang keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di dekatnya melalui APOA. The presence of foreigners in Makassar City is increasing rapidly. However, most foreigners who come conduct activities that are not in accordance with the purpose of being granted an immigration permit. The results of this research and discussion show that law enforcement of the abuse of immigration residence permits is carried out by administrative measures and immigration pro-justice measures. The suggestion from this research is that the placement of employees at the immigration office must be considered according to their capability. Pro-justice in law enforcement actions must be carried out, to ensure a deterrent effect on the perpetrators and other foreigners from committing the same immigration crime. In addition, the Makassar City Community is expected to cooperate with immigration officers to make complaints about the presence or activities of foreigners nearby through APOA.
KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK Nurdin, Nuryuli; Madiong, Baso; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Pidana Anak dan Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. Penelitian merupakan penelitian normatif. Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis Analisis data ini merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal menjalankan perannya tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap Pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap Post ajudikasi. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) antara lain kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di BAPAS, and kurang Sarana dan Prasarana yang memadai. Mengakibatkan pelaksaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kurang optimal, dan alokasi anggaran dana yang sangat minim. This study aims to determine the implementation of the function of Makassar Correctional Center (BAPAS) in the Protection of Human Rights in the Criminal Justice System of Children and the Obstacles of the Correctional Center in the Protection of Human Rights in the Justice System of Children. This research is normative research. Data collection methods were through interviews and documentation. Technical analysis of the data is a qualitative analysis. The results showed that Correctional Center Class I Makassar as one of the law enforcers, especially in guiding delinquents carried out their roles in three stages, which are the Pre-adjudication stage, the adjudication stage and the Post-adjudication stage. Obstacles faced in the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) are weaknesses in the rule of law that applies to the crimes of children, lack of coordination among law enforcement officials, low quality of human resources at BAPAS, and lack of adequate facilities and infrastructure. As a result, the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) is not optimal, and the budget allocation for funds is very minimal.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KEMENKUM HAM SULAWESI SELATAN TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN Akbar, A. Ardiansyah; Makkawaru, Zulkifli; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dan memahami mengenai Pelaksanaan Kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu  di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Makassar. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini mengambil data dari Kantor Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Rutan Kelas I Makassar dan LBH Makassar merupakan lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mandapatkan bebrapa data terkait bantuan hukum di makassar pada khususnya. Pelaksanaan Program Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan tugasnya namun tidak sesuai standar pemberian bantuan hukum. This research aims to study, analyze, and understand the implementation of partnership cooperation between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance for the poor or underprivileged in the province of South Sulawesi. This is to find out the obstacles faced by legal aid organizations in implementing legal aid for the poor or underprivileged. This legal research is an empirical legal research, which examines legal assistance for the poor for the sake of implementing a fair legal process in Makassar. To obtain accountable research results, this study collects data from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi, Prison Class I Makassar and LBH Makassar as research locations to obtain some data related to legal aid in Makassar particularly. The implementation of the Cooperation Program between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance to the poor in the South Sulawesi region has been running well but this is still ineffective because in its implementation there are still legal aid organizations that do not comply with the standards of legal assistance when carrying out their duties.
KELOMPOK USAHA KUE DANGE SEGERI Madiong, Baso; Aprasing, Andi
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 17 No. 2 (2017): Vol 17 No 2 (2017): Mei-Agustus 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kue Dange adalah salah satu jenis makanan khas masyarakat Kabupaten Pangkep yang mempunyai bahan baku beras ketan hitam atau beras ketan putih, kelapa, gula merah dan daun pisang. Mempunyai ciri khas yakni adanya aroma yang memberi gairah pada konsumen yang mengkonsumsinya. Kapasitas makanan Kue Dange setiap hari bisa mencapai 250 unit, namun yang dapat diproduksi hanya maksimal 122/hari berdasarkan kemampuan pemasaran. Jumlah volume penjualan rata-rata perhari adalah dange cokelat/keju terjual sebanyak 3 porsi dengan harga Rp 15.000,- dengan isi 8 kue dange per porsinya sedangkan apabila pengunjung sepi, maka dange cokelat/keju tidak laku terjual satu porsi pun. .Kapasitas produksi yang tersedia dengan kemampuan penjualan sangat rendah pada aspek pemasaran karena banyaknya kapasitas produksi belum optimal. Akibat rendahnya volume penjualan yang dicapai pada mitra ini adalah akibat kurangnya kemampuan pemasaran. Dari beberapa permasalahan tersebut, sehingga telah dilaksanakan beberapa kegiatan termasuk sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok usaha penjual kue dange dalam meningkatkan produksi dengan memberikan peralatan berupa parut kelapa listrik. Dengan adanya teknologi ini produksi dange mengalami peningkatan 50% dibanding sebelumnya.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai, Abdurrifai Afrisal, Afrisal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Amsa, Albertus Andi Aprasing Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Arif Arif Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Basri Oner Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Dzalim, Emil Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Junardi, Anto Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Muhammad Gazali Muhammad Ridwan Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ruslan Renggong Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Setiawati, Intan Shadiq, Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru