Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

16.582

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic

Baso Madiong

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Author-ID : 466134

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS SOSIO YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR Fahri, Ashar; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.626

Kekerasan pada anak dilaporkan terjadi hampir di seluruh dunia dengan prevalens yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia berada pada kondisi gawat darurat anak disebabkan kasus kekerasan terhadap anak-anak Indonesia meningkat dengan sangat tajam. Jumlah kekerasan pada anak di Kota Makassar cukup tinggi pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan pada anak di Kota Makassar ditinjau dari sosio yuridis. Penelitian dilakukan pada bulan Nopember tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengambilan sampel secara purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian yaitu dari literature dan data lapangan. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangangan terhadap anak korban kekerasan di Kota Makassar melibatkan beberapa insitusi yang terkait yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan. Akibat hukum terhadap kekerasan anak di Kota Makassar yaitu penanganan secara langsung oleh P2TP2A yaitu dengan cara pembinaan di rumah aman sehingga kegiatan preventif lebih diutamakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu factor keluarga, faktor lingkungan dan factor anak itu sendiri.. Violence in children is reported in almost all over the world with a prevalence that tends to increase from year to year. Indonesia is in a state of emergency for children because cases of violence against Indonesian children have increased very sharply. The number of violence against children in Makassar City is quite high from 2017 to 2020. This study aimed to analyze violence against children in Makassar City in terms of socio-juridical terms. The research was conducted in November 2020 to January 2021. The data was collected through interviews and documentation with purposive sampling. The types of data used were primary data and secondary data. Sources of research data were literature and field data. The data collection techniques were interview and documentation study. The data analysis used was normative. The data analysis used was normative. The results showed that the handling of child victims of violence in Makassar City involved several related institutions, namely P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children), Social Service, Health Service, Education Service, Police, Court. The legal consequence of child abuse in Makassar City is direct handling by P2TP2A, namely by means of guidance at a safe home so that preventive activities are prioritized. Factors that cause violence in children, namely family factors, environmental factors and factors of the child himself

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju Sartini, Sartini; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1196

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hah-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah. Dalam memberikan perlindungan dilakukan oleh para penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian pada proses penyidikan memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan hak-hak korban. Legal protection given to every subject is one of the rights given to everyone and these rights are protected by law. The rights inherent in every human being must receive legal protection. Legal protection is also used as a means to protect the rights of legal subjects. Legal protection here is of course legal protection for the community. This theory is an important theory in the focus of this study, especially its target on people who are in a weak position. In providing protection, it is carried out by law enforcers, in this case the police in the investigation process to provide protection to victims and to provide victims' rights.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Gazali, Muhammad; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1211

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan mendiskripsikan pelaksanaan fungsi badan pembentukan peraturan daerah dalam praktik yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Data penelitian yang digunakan adalah data primer melalui hasil wawancara dan data sekunder melalui pengumpulan artikel yang relevan dengan tata cara pelaksanaan fungsifungsi badan pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan memaparkan secara faktual pelaksanaan fungsi badan pembentukan peraturan daerah dalam hubungannya dengan regulasi pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi badan pembentukan Peraturan Daerah belum efektif karena dalam proses pengajuan usulan Peraturan Daerah tidak cermat dalam mewujudkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dan pada tahapan seleksi Usulan Peraturan Daerah tidak memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas dan kultur hukum. This study uses empirical research by describing the implementation of the functions of regional regulatory bodies in practice associated with statutory regulations related to the formation of regional regulations. The research data used is primary data through interviews and secondary data through the collection of articles relevant to the procedures for implementing the functions of regional regulatory bodies. Furthermore, data analysis uses qualitative data analysis by describing in fact the implementation of the function of the regional regulation formation body in relation to regulations on the formation of regional regulations. The results of this study indicate that the implementation of the function of the regional regulation formation agency has not been effective because in the process of submitting a proposal for a regional regulation, it is not careful in realizing a higher level statutory order and in the selection stage the proposed regional regulation does not consider the priority scale based on the Regional Government Work Plan. The ineffective implementation of the functions of the Regional Regulation Formation Bodies in Pangkajene and Islands Regencies is caused by factors of legal substance, legal structure, facilities and legal culture

ANALYSIS IMPACT OF THE EXPANSION OF THE REGION AGAINST LOCAL COMMUNITY SOCIAL CONFLICT Baso Madiong
Indonesia Prime Vol 1 No 1 (2016): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Research entitled the influence of the expansion Area of the cultural values of society of West Sulawesi province aims to study the formation mechanism of the new autonomous region, as well as more healt not neglecting the terms that have been determined. and that is not less important is the readiness of the region concerned, both in aspects of the financing, human Resources and the credibility of the bureaucracy in the management of good governance and better. the other thing is to do the capacity of the public to control the performance of the Executive and the legislature which is especially representative of the people who tend to exploit the people. so that the spirit of the sea area bottom line is improving public services and rich people and does not pose a conflict of cultures really manifested in a more benevolent and wise. The method used is the guidance to the Government and society in General about the real purpose of the expansion area as well as coaching the community who are in conflict due to the expansion region.

Confusion in forest management In the age of regional autonomy Baso Madiong
Indonesia Prime Vol 3 No 1 (2018): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

The forest area, shared at KPH became part of strengthening the management of the national forestry system, provincial governments, and district/city governments. KPH is set in one or more major functions of the forest and one of the administration areas or crosses the territory of the government administration. In that case one can include, kph over the main function of forests, and determine the degree of functionality-based KPH dominance. The organization established by the KPH Governments, encompasses the organizations of KPHK or KPHL and the region it works kph Province, a kph organization set by the provincial government, including organizations and crosses kph KPHL District/City and an organization KPH set by county government / The city, the content of the institution and within Kphp KPHL District / City

Constitutional rights of indigenous peoples in forest management in the perspective of justice Baso Madiong
Indonesia Prime Vol 6 No 1 (2021): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v6i1.113

The Constitution of 1945 NRI mandates the protection and constitutional protection of the unity of indigenous peoples. However, the constitutional protection of indigenous peoples has not realized justice for the unity of indigenous peoples themselves. This study uses socio-legal approaches, in order to answer the problems studied. The causal factors for the realization of justice for the unity of indigenous peoples are: (1) The absence of a special law governing the unity of indigenous peoples and the diversity of the term used to mention the unity of indigenous peoples, (2) Recognition of the existence of indigenous peoples unity has not all been outlined in the regional regulations. Both reasons have an impact on conflicts that often occur between the government and the unity of indigenous peoples.

Penerapan Prinsip Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Baso Madiong
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Raight recognize and respected as such rights are believed to bring people to a level that is more prosperous, happy, safe, and just. Right to a good and healthy environment is a human rights held since he was born. Every human being born into this earth will require a good healthy and comfortable environment. The concept of the rights environment is in desperate need of reason that is rational and reasonable right whic is recognize as human rights. The destruction of environment is a violation of human roghts, because every act of a person of group of person including the state apparatus, either intentionaly.....

KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Baso Madiong
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

UUD 1945 (Hasil Perubahan) Pasal 33 ayat (3) himpunan Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya hutan. Sebagai sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang sarat dengan konflik, karena terlibat begitu banyak aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan. Ragam konflik yang dimaksud adalah konflik antara lain ‘kepemilikan’, konflik kepentingan (tujuan) penggunaan, dan konflik bentuk operasi. Desentralisasi pengelolaan kehutanan belum berjalan dengan baik, dimana penegakan hukum termasuk kerancuan pengaturan pengelolaan hutan, sehingga kejahatan seperti illegal logging, penyelundupan kayu, pembakaran lahan, terus berlangsung, dan ironisnya ketika kejahatan itu terjadi, masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk saling melempar tanggung jawab.Kata Kunci: Kerancuan pengaturan pengelolaan Hutan dan Otonomi Daerah.ABSTRACTThe 1945 Constitution (Amendment results) Article 33 paragraph (3) sets of Earth and Water and natural riches contained therein are held by the State and used for the prosperity of the people majority. One of the natural resources which are controlled by the state is forest resources. As a public resource, the forest is a resource loaded with conflict, because it involved so many actors have different interests of forest resource. Range of conflict is a conflict among others ‘possession’, a conflict of interest (aims) the use, and conflictform of operation.Decentralized management of forestry has not been doing well, where law enforcement, including forest management arrangements of confusion is unclear, so that crimes like illegal logging, smuggling of wood, burning land, continue to take place, and ironically when the crime occurred, each institution has the authority to throw each other the responsibility. Keywords: Confusion of forest management arrangements and regional autonomy

Pendampingan Peningkatan Pengetahuan Konservasi Sumber Daya Ikan kepada Perempuan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Herman Pelani; Y. Yulia; Baso Madiong
Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Vol 8, No 2 (2019): September
Publisher : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/sainsmat82107142019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendampingan peningkatan pengetahuannkonservasi sumber daya ikankepada perempuan di Kecamatan Mamgarabombang Kabupaten Takalar. Penelitian ini dilaksanakan di lima (5) desa pesisir di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Adapun populasi yang ditetapkan adalah keseluruhan perempuan yang bertempat tinggal di pesisir pantai. Peneliti menarik sampel untuk responden adalah 100 orang perempuan. dengan menggunakan model teknik random sederhana (Simple random sampling) Untuk penentuan sampel terhadap informan yang akan diwawancarai digunakan teknik pengambilan purposive sampling. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari lokasi penelitian adalah wawancara dan Angket Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang diprosentasekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurangnya pengetahuan perempuan tentang konservasi sumber daya ikan di Kecamatan Mangarabombang mmpengaruhi kesadaran perempuan dalam konservasi sumber daya ikan. Kesadaran perempuan secara penuh akan hak dan kewajiban sebagai bagian yang mendapatkan mamfaat dari sumber daya ikan. Terbatasnya anggaran pemerintah menyebabkan program penyuluhan atau sosialisai tentang konservasi sumber daya ikan dikalangan masyarakat merupakan salah satu kendala. Disamping itu, tenaga penyuluh lapangan khusus yang menguasai konservasi sumber daya ikan sangat kurang. Sehingga diharapkan melalui sosialisasi khususnya terhadap perempuan pesisir dapat membawa mamfaat mengenai cara pengelolaan konservasi sumber daya ikan yang benar, karena dengan melakukan konservasi akan memberikan perlindungan, pemanfaatan dan pelesatarian sumber daya guna ketersediaan atau kekerlanjutan sumber daya ikan untuk generasi yang akan datang. Untuk mendukung kegiatan perempuan dalam konservasi sumber daya ikan akan dibentuk Kelompok Perempuan Pengelola Konservasi Sumber Daya Ikan (KP2SDI) guna peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan perempuan mengenai konservasi sumber daya ikan.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH Hamid A. Cennu; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1381

Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan toili melalui mediasi oleh camat, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana sengketa permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah ini diselesaikan melalui mediasi oleh camat di Kantor Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Sebelumnya dari pihak mediator mengusahakan untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketan dalam perkara ini.Tahap negosiasi akhir yaitu ketegasan tentang opsi-opsi yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak yang bersengketa. Penandatanganan kesepakatan tercapai setelah camat berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan camat sebagai mediatornya serta para saksi dari kepala desa Titasari dan saksi masing-masing kedua belah pihak. Hasil kesepakatan pasca mediasi mengikat para pihak soalnya, kesepakatan tersebut menjadi semacam perjanjian bagi kedua belah pihak yang sudah pasti mengikat karena telah disepakati sebelumnya. Apalagi, hal itu semakin punya kekuatan mengikat tatkala kedua pihak merasa bahwa kesepakatan itu bersifat final.Faktor yang menghampat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yaitu 1) Faktor Kurangnya Sumber Daya, 2) Faktor Pemahaman Hukum, 3) Faktor Campur Tangan Orang Lain. The settlement of land disputes in the Toili Sub-district through mediation by the sub-district head, is in accordance with the existing laws and regulations as disputes over land tenure and ownership issues are resolved through mediation by the sub-district head at the Toili Sub-District Office, Banggai Regency. Previously, the mediator tried to bring together the two disputing parties in this case. The final negotiation stage was the firmness of the agreed options to resolve the dispute agreed upon by the disputing parties. The signing of the agreement was reached after the sub-district head tried to reconcile the two parties. The results of the agreement were then stated in the minutes of peace signed by both parties and the sub-district head as a mediator as well as witnesses from the village head of Titasari and witnesses from each side. The results of the post-mediation agreement bind the parties because the agreement becomes a kind of agreement for both parties which is definitely binding because it has been previously agreed. Moreover, it increasingly has binding power when both parties feel that the agreement is final. Factors that hinder mediation in resolving land disputes in Toili Sub-District, Banggai Regency are 1) Lack of Resources Factors, 2) Legal Understanding Factors, 3) Other Intervention Factors.

Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli

Title

Found 152 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 152 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 152 Documents
Search