Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.626
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jurnal Kajian Peradaban Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesian Journal of Legality of Law MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Jurnal Kajian Peradaban Islam Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Zulkifli Makkawaru
Bosowa University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
KEPEMILIKAN BENEFICIAL OWNERSHIP DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN Sudirman AR, Laranisa Albania; Makkawaru, Zulkifli; Abdurrifai, Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perseroan Terbatas Perorangan dapat memiliki Beneficial Ownership dan bentuk tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas Perorangan terhadap prinsip mengenali Beneficial Ownership. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada salah satu Perseroan Terbatas Perorangan yaitu PT Kunci Enterpreneuer Makassar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan wajib memiliki Beneficial Ownership, di mana pemilik berfungsi sebagai pemilik manfaat yang harus diidentifikasi dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Perseroan Terbatas Perorangan bertanggung jawab secara hukum untuk mengungkapkan Beneficial Ownership guna memastikan transparansi, dan kegagalan melakukannya dapat berakibat sanksi administratif atau pidana. This research aims to analyze the Individual Limited Liability Company can have Beneficial Ownership and the form of legal responsibility of the Individual Limited Liability Company on the principle of recognizing Beneficial Ownership. This research was conducted in Makassar City at one of the Individual Limited Liability Companies, namely PT Kunci Enterpreneuer Makassar. The method used in writing this thesis is empirical normative method, the primary data source in this research comes from the results of interviews as well as observation results, and secondary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Individual Limited Liability Companies must have Beneficial Ownership, where the sole owner functions as a beneficial owner who must be identified and reported in accordance with applicable regulations, including identification of beneficial owners and verification of beneficial owners. Individual Limited Liability Companies are legally responsible for disclosing Beneficial Ownership to ensure transparency, and failure to do so may result in administrative or criminal sanctions.
ANALISIS SOSIOLOGIS SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH Rahmasari, Ananda; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5630

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis sosiologis Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dalam proses pendaftaran tanah di Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) serta hambatan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian di Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Teknikpengumpulan data melalui wawancara, angket, dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif lalu diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPFBT memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, meskipun tetap diakui pemerintah. Hambatan utama dalam proses pendaftaran tanah meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, serta biaya administrasi yang dianggap tinggi. Masyarakat lebih cenderung memperpanjang SPPFBT dibandingkan menyelesaikan proses penerbitan sertipikat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa SPPFBT memberikan perlindungan hukum yang setara dengan sertipikat, meskipun kenyataannya SPPFBT hanya berfungsi sebagai bukti petunjuk saja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya sertifikasi tanah guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. This study the legal status of the Statement of Physical Control of Land Areas (SPPFBT) in the land registration process in Budong-Budong Distract, Central Mamuju Regency. The purpose of this study is determine and understand the public’s views on the status of the Physical Control of Land Areas and the obstacles in sporadic. The research method used is quantitative research with an empirical approach. The research location is Budong-budong District, Central Mamuju Regency. Data collection techniques through interviews, questionnaires, and analyzed qualitatively and quantitatively and then described descriptively. The results of this research indicate that SPPFBT has weaknesses in providing legal protection to land rights holders, although it is still recognized by the government. The main obstacles in the land registration process include low levels of public legal awareness, low levels of education, and administrative costs which are considered high. People are more likely to extend the SPPFBT than complete the certificate issuance process. This is due to the assumption that the SPPFBT provides legal protection equivalent to a certificate, even though in reality the SPPFBT only functions as evidence of guidance. This research recommends increasing outreach and education regarding the importance of land certification to provide better legal certainty for the community.
SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK Marwah, Marwah; Makkawaru, Zulkifli; Nansa, Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5649

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di institusi perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada bagaimana ketentuan hukum mengaturnya, serta masalah yang muncul dalam praktik lapangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit. Undang-undang ini memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Meskipun ada aturan, praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk kesulitan menentukan nilai ekonomis hak cipta, ketidakjelasan tentang status kepemilikan hak cipta, dan kurangnya pemahaman pihak perbankan tentang potensi hak cipta sebagai jaminan yang dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hak cipta memiliki potensi yang signifikan untuk digunakan sebagai jaminan kredit yang dapat membantu pertumbuhan industri kreatif, peraturan yang berlaku harus diperbarui, terutama dalam hal bagaimana hak cipta diterapkan. Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pemangku kepentingan tentang bagaimana menggunakan sertifikat hak cipta sebagai alat jaminan kredit lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun regulasi di Indonesia telah mengakui hak cipta sebagai agunan kredit, implementasinya terhambat oleh faktor:  bank menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengeksekusi jaminan hak cipta karena sifatnya yang tidak berwujud dan kurang likuid. Sistem pendaftaran hak cipta yang deklaratif, kurangnya SDM yang kompeten dalam menilai karya seni, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan perbankan, memperparah situasi ini. The aim of this research is to study the function of copyright certificates as credit collateral in Indonesian banking institutions. This research places special emphasis on how legal provisions regulate it, as well as problems that arise in field practice. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the use of copyright as credit collateral in this context. This law allows the use of copyright as a fiduciary guarantee. Even though there are regulations, the practice still faces several challenges. These include the difficulty of determining the economic value of copyright, uncertainty about the status of copyright ownership, and a lack of understanding on the part of banks about the potential of copyright as reliable collateral. This research uses normative juridical and qualitative descriptive analysis. The research results show that, although copyright has significant potential to be used as credit collateral that can help the growth of creative industries, applicable regulations must be updated, especially in terms of how copyright is implemented. This study is expected to provide a new perspective for stakeholders on how to use copyright certificates as a credit guarantee tool more effectively. The research results show that although regulations in Indonesia have recognized copyright as credit collateral, its implementation is hampered by factors: banks face difficulties in assessing and executing copyright collateral due to its intangible and less liquid nature. The declarative copyright registration system, lack of competent human resources in assessing works of art, as well as minimal outreach to the public and banks, exacerbate this situation.
KETERANGAN AHLI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM BIDANG PERBANKAN DI SULAWESI TENGGARA Rahim, Jimmayer; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6079

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perbankan di wilayah Sulawesi Tenggara serta mengkaji implikasi yuridis dari keterangan tersebut pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode normatif-empiris yang memadukan data primer dan sekunder melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian keterangan ahli oleh OJK telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, namun respons dan tindak lanjut terhadap permintaan penyidik cenderung lambat. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses penyidikan yang memerlukan kecepatan dalam menuntaskan kasus perbankan, sehingga penyidik lebih memilih melibatkan ahli dari kalangan akademisi. Implikasi yuridis dari keterlibatan OJK meliputi validitas alat bukti, efektivitas pembuktian di persidangan, dan keabsahan prosedural dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli dari OJK tetap menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif, meskipun efektivitasnya terganggu oleh faktor birokrasi internal. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi optimalisasi fungsi OJK dalam mendukung proses hukum di sektor perbankan, serta mempercepat koordinasi antara lembaga. This study analyzes the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing expert testimony in criminal banking cases in Southeast Sulawesi and examines the legal implications of such testimony during police investigations. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical method, combining primary and secondary data collected through field research and literature review. Findings indicate that while the provision of expert testimony by OJK aligns with its legal authority under Law No. 21 of 2011, the response time and follow-up to investigators' requests are relatively slow. This procedural delay poses a challenge for investigators who require efficiency in resolving banking cases, leading them to opt for academic experts instead. The legal implications of OJK’s expert testimony involve the validity of evidence, trial effectiveness, and procedural compliance within the criminal justice system. Although OJK's involvement ensures professionalism and objectivity in legal proceedings, bureaucratic delays reduce its practical effectiveness. The study provides insights for enhancing OJK’s functional role in law enforcement, particularly in accelerating inter-agency coordination and improving expert witness availability to support fair and timely resolution of financial crimes.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DI KOTA MAKASSAR Arham, Andi Taufik; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6082

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan data pribadi nasabah pada Bank BRI Kanwil Makassar dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik perlindungan data dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isu perlindungan data pribadi semakin relevan di era digital karena meningkatnya ancaman kebocoran informasi dan penyalahgunaan data nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak internal bank. Hasil temuan menunjukkan bahwa Bank BRI telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti transparansi dalam pengumpulan data, penyampaian tujuan penggunaan data, serta sistem keamanan digital yang canggih. Namun demikian, pelaksanaan di tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan pemahaman karyawan, kompleksitas sistem teknologi, dan rendahnya literasi digital nasabah. Faktor internal dan eksternal menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, termasuk belum optimalnya pengawasan terhadap pihak ketiga serta kurangnya kesadaran nasabah dalam menjaga informasi pribadi. Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh Bank BRI meliputi pelatihan internal, penguatan infrastruktur teknologi, dan penyederhanaan sistem operasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum dan edukasi publik sebagai bagian dari ekosistem perlindungan data yang berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis dalam pembentukan kebijakan perlindungan data di sektor perbankan. This study investigates the implementation of personal data protection for customers at Bank BRI Regional Office Makassar, aiming to assess the alignment between practical applications and the applicable legal framework. The issue of personal data protection has gained urgency in the digital era, with increasing threats of data breaches and misuse by unauthorized parties. The research method employed is empirical juridical, combining normative analysis of relevant legislation with empirical data collected through interviews with internal bank departments. The findings indicate that Bank BRI has introduced several policies, including transparent data collection processes, clear communication of data usage purposes, and robust digital security systems. However, the implementation at the operational level still encounters several challenges, including employee knowledge gaps, technological complexity, and low digital literacy among customers. Both internal and external factors hinder the effectiveness of the current system, such as inconsistent compliance across units, limited supervision of third-party data processors, and lack of customer awareness in protecting personal information. Mitigation efforts include internal training programs, upgrades in technology infrastructure, and streamlined operational procedures. This research emphasizes the need for strengthening legal frameworks and enhancing public education as integral parts of a sustainable data protection ecosystem. The findings are expected to contribute to strategic policy development in the banking sector.
EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI Jumadi, Muhammad Iqbal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6222

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya jumlah pelanggaran etika oleh anggota Polri yang mencerminkan tantangan dalam menegakkan profesionalitas dan integritas di tubuh institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur penjatuhan sanksi, serta menganalisis implementasinya melalui data empirik dari pelaksanaan sidang disiplin dan sidang kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan sanksi telah diatur secara sistematis melalui Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan sanksi, efektivitas pembinaan, serta transparansi proses penegakan. Data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran, yang sebagian besar diselesaikan melalui sidang kode etik. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penjatuhan sanksi dipengaruhi oleh faktor institusional, kepatuhan prosedural, serta kepemimpinan internal yang tegas. Diperlukan reformasi kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pembinaan karakter dan pemantauan berkelanjutan terhadap integritas anggota. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman bagaimana sistem sanksi dapat berfungsi secara efektif untuk menjaga citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas. This study examines the effectiveness of sanction imposition for violations of the Police Code of Professional Ethics within the Indonesian National Police Headquarters. The research is motivated by the rising number of ethical breaches by police officers, indicating ongoing challenges in upholding professionalism and integrity within the institution. A normative juridical approach was employed to assess the legal framework governing sanctions and to analyze its practical implementation using empirical data from disciplinary and ethical hearings. The findings reveal that although the enforcement mechanisms are formally regulated under Police Regulation Number 7 of 2022, several issues persist in terms of consistency of application, the impact of corrective measures, and the transparency of the enforcement process. Data from 2023 and 2024 indicate an increasing number of violations, most of which were adjudicated through ethical tribunals. The research also highlights that the effectiveness of sanctions is influenced by institutional support, procedural compliance, and decisive internal leadership. Institutional reform is required that emphasizes not only punitive measures but also character development and continuous oversight of officers’ ethical conduct. This study contributes to a deeper understanding of how a sanctions system can function effectively in maintaining the Indonesian Police’s image as a professional and trustworthy law enforcement institution.
URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR Bahri, Samsul; Makkawaru, Zulkifli; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3830

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peminjaman dana secara online dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis data dengan menggunakan analisis deskriktif kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara online dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu Pertama; Transparasi, dalam pinjaman dana secara online memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong persaing usaha sehat. Kedua; Perlakuan yang adil. OJK dengan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat. Adapun Upaya Pemerintah terhadap perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Kedua; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman dana secara online yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman dana secara online. Ketiga; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran bagi entitas penyelenggara Peminjaman Dana Online yang melanggar aturan dan perundang-undangan. The research aims to achieve two objectives. to determine the legal protection framework for consumers in online fund borrowing, to identify the government's efforts in providing legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing. This study employs an empirical juridical approach, specifically a normative research type. The research is conducted in Makassar City. Primary and secondary data sources are used, collected through techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The legal protection framework for consumers in online fund borrowing is built upon basic consumer protection principles to achieve Consumer Protection in Online Fund Borrowing. This involves transparency in online loans, fair treatment in planning, marketing, and utilizing financial services products, as well as a reliable system to establish broad supervision and protect the public. Additionally, it includes efficient complaint resolution mechanisms, where the Financial Services Authority (OJK) provides a consumer complaint facility through its Consumer Services. Government efforts toward legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing entail a supervisory system, led by relevant institutions such as the OJK. Preventive measures involve educating and socializing the public to enhance understanding of selecting competent online lending services and comprehending potential risks. The government establishes the Investment Alert Task Force (SWI) to block entities that violate regulations and laws in the realm of online fund borrowing. These entities are halted from their operations.
ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI KAWASAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA Sudarso, Priyo; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3838

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di kabupaten Gowa dan faktor yang menghambat pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Gowa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan perizinan perubahan penggunaan lahan, harus mendapatkan izin dari instansi seperti Bappeda, BPN, BP2T, dan Dinas Pertanian, dalam hal ini masyrakat meminta pertimbangan teknis. Tetapi keputusan akhir pada Bupati, alur dalam perzinan perubahan penggunaan lahan belum berjalan dengan baik, karena belum ada sistem tertulis mengenai prosedur perizinan perubahan penggunaan lahan. Masyrakat yang ingin mengalih fungsikan lahan pertanian ke non pertanian harus ke Bappeda, Dinas Pertanian untuk meminta pertimbangan teknis, jika di setujui lalu mendaftarkan perizinan dan faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa adalah kendala koordinasi, pelaksanaan Kebijakan, kendala Konsistensi Perencanaan, masih terdapat ego dari beberapa instansi, bisnis perumahan semakin berkembang, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya. This research aims to determine the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency and the factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show that the implementation of the transition from agricultural to non-agricultural land functions in Gowa Regency is guided by Gowa Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. In implementing land use change permits, you must obtain permission from agencies such as Bappeda, BPN, BP2T, and the Agriculture Service, in this case the community asks for technical considerations. However, the final decision is made by the Regent, the flow of land use change licensing has not gone well, because there is no written system regarding procedures for land use change permitting. People who want to convert agricultural land to non-agricultural use must go to Bappeda, the Department of Agriculture to ask for technical considerations, if approved, then register permits and factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency, namely obstacles to coordination, policy implementation, Consistency in planning, there are still egos from several agencies, the housing business is growing, there is a lack of public awareness of their obligations.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS Salim, Muhammad Aznur Awal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3892

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan menganalisis apa kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan bagaimana penyelesainnya. Metode analisis yang digunakan adalan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa kewajiban perpajakan, kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, serta biaya yang mahal untuk melakukan pendaftaran tanah. Kewajiban perpajakan sebagai pembebanan pajak atas tanah berupa BPHTB sehingga pendaftaran tanah berjalan lancar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Selanjutnya biaya, kebanyakan developer di Kecamatan Tanralili tidak begitu terkendala terkait biaya pembuatan Sertipikat, karena mereka membeli tanah dari warga setempat tidak begitu mahal. The objectives of this study are: (1) to examine and analyze how the implementation of land registration for housing areas, (2) to examine and analyze the obstacles faced in the implementation of land registration for housing areas and (3) how to solve them. The analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results show that land registration is carried out to provide legal certainty and protection to holders of rights to a plot of land, apartment units and other registered rights so that they can easily prove themselves as holders of the rights concerned. The implementation of land registration activities for residential areas in Tanralili District, Maros Regency is in accordance with the rules of Government Regulation No. 24 of 1997. The land registration process includes collecting and determining the correctness of physical data and juridical data for registration purposes, in its implementation it is inseparable from the obstacles that must be faced. These obstacles are in the form of tax obligations, lack of understanding of the functions and uses of certificates, as well as expensive costs to carry out land registration. Tax obligations as taxation on land in the form of BPHTB so that land registration runs smoothly. Lack of public understanding related to certificates which are proof of rights to land or land. Furthermore, the cost issue, most developers in Tanralili District are not so constrained regarding the cost of making certificates, because they buy land from local residents is not so expensive.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL DI PT. HADJI KALLA KABUPATEN MAROS Sulfahmi, Wawan; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4478

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros dan untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (trade in) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing, mekanisme yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan tindakan marketing yang tidak memasukkan mobil milik Kadarostan (user) ke dalam program trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Terdapat kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai penyerahan mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan ke dalam program trade in PT. Hadji Kalla Maros. Adapun penyelesaian masalah yaitu melalui musyawarah namun tidak berhasil sehingga dilakukan upaya hukum dan oknum marketing dipecat dari pekerjaannya atau diberikan surat peringatan ketiga (SP3). Oknum marketing tersebut sementara menjalani hukum pidana penjara di Lapas Kabupaten Maros. This study aims to determine the implementation of car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros and to know the problem solving in car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros. The study method used is normative empirical research method. The study results showed that the trade in program at PT Hadji Kalla Maros in its implementation is not in accordance with the mechanism of trade in cars that apply in the company. The mechanism is not implemented due to abuse of authority committed by one of the unscrupulous marketing, the mechanism is not implemented properly evidenced by marketing actions that do not include cars owned by Kadarostan into the trade in program. There is a handwritten receipt by marketing accompanied by the handover of the car and the Motor Vehicle Owner's Book (BPKB) belonging to Kadarostan to the marketing person. The abuse of authority committed by marketing is selling Kadarostan's car to another showroom not into the trade in program of PT Hadji Kalla Maros. The resolution of the problem is through deliberation but unsuccessful so that legal action is taken and the marketing person is fired from his job or given a third warning letter (SP3). The marketing person is temporarily serving imprisonment in Maros District Correctional Facility.
Co-Authors -, Tamal Abdurrifai, Abdurrifai Achyar Arafat Muchlies Akbar, A. Ardiansyah Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Alvionita Winda Aswari Andi Tira Andi Tira Andi Tira, Andi Angraini K, Novita Arham, Andi Taufik Arif Rahman Asmirawaty Asmirawaty Asriani Arbillah Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basoddin, Agusniar Bello, Yoel Bobi Erianto Eko Eko Fachry Abda El Rahman Fadhil, Andi Muh. Fahrunisah Aulia Rahman Ferdynando, Ferdynando Firman Menne Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris I Made Suarma Ita Rande Jamaluddin Jamaluddin Judijanto, Loso Juliati Juliati Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kurniawan, Lexy Fatharany La Subu Mahindar, Juwita Eka Mappasessu Mappasessu Marwah Marwah Marwan Mas Moh. Fathur Rizki Muh Nur Parawansyah Muhammad Halwan Muhammad Hashadi Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Ridwan Muhammad Syarif Nataniel Nataniel Nataniel, Nataniel Nur ‘Azah Pattenreng, H.A.Muh. Arfah Paulus Lebang Pelani, Herman Pratiwi Handayani Daswar Purnama, Anang Sigit Rachmat Eka Purnama Rahim, Jimmayer Rahma Rahma Rahman, Abdurrahman Rahmasari, Ananda Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah Ramdhany, Fauziah Suci Rudy, Irnawaty Rukmayanti Rukmayanti Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan, Muhlis Sahrul Gunawan Salim, Muhammad Aznur Awal Salim, Pary Samsul Bahri Sepriana M., Nur Aida Sistyawan, Dwanda Julisa siti zubaedah Siti Zubaidah Sri Mulyani Suci Tri Handayani Sudarso, Priyo Sudirman AR, Laranisa Albania Sulfahmi, Wawan TATI NURHAYATI Tenriawati, Andi Besse Tohir Mabruri Tomi Pramana Putra Triyono, Lailesya Virajati, Zefanya Viyata Waris, Muhammad Reyhan Waspada Santing Yulia A. Hasan Zainal Abidin