Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.865
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Jurnal Ilmu Lingkungan Indonesian Journal of Conservation Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL The Indonesian Journal of Planning and Development Jurnal Wilayah dan Lingkungan Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) International Journal of Artificial Intelligence Research Journal of Government and Civil Society Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik RADIAL: JuRnal PerADaban SaIns RekAyasan dan TeknoLogi Syntax Idea SIGn Jurnal Hukum Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI) jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF Jurnal Cahaya Mandalika JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Jurnal ComunitA Servizio JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Tunas Agraria International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Innovation Research and Knowledge Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Caraka Justitia Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Honeste Vivere Journal of Law and Social Politics SASI Greenation International Journal of Law and Social Sciences Law Research Review Quarterly RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi
Aarce Tehupeiory
Universita Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi Meimunah, Meimunah; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.371

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila kandungan limbah B3 yang tercemar ke dalam lingkungan telah melampaui baku mutu lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis landasan hukum yang mengatur hak korban pencemaran lingkungan akibat limbah B3 untuk memperoleh restitusi, serta menguraikan dan menganalisis tata cara permohonan, pelaksanaan, dan pemberian restitusi kepada korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukan Penelitian ini menganalisis restitusi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pembangunan yang tidak terkontrol sering menyebabkan pencemaran lingkungan, yang berdampak buruk pada korban. Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana memberikan harapan baru. Perma ini mencakup hak restitusi bagi korban pencemaran lingkungan, namun pelaksanaannya memerlukan inisiatif dari korban. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang memberikan restitusi kepada korban pencemaran lingkungan berdasarkan UUPPLH. Kesimpulan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban pencemaran lingkungan, baik melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan.
Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum Dilago, Ansel; Tehupeiory, Aartje; R.W, Diana; Napitupulu, Napitupulu
Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i6.385

Abstract

Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai faktor seperti kurangnya kejelasan batas wilayah, lemahnya penegakan hukum adat, dan intervensi pihak luar. Dampaknya terlihat dari hilangnya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat adat, akan tetapi mengancam kelestarian lingkungan dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengutamakan analisis faktor penyebab perselisihan tanah ulayat berdasarkan kepastian hukum. Hasil menunjukan penyelesaian perselisihan menekankan pada musyawarah dan mufakat, melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Kepastian hukum, berdasarkan UUPA, harus memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Kesadaran masyarakat terhadap hak ulayat dan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat atas tanah ulayat serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat penting, disertai dengan aktifnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi dan fasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik.
Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Owner Kapal dalam Terjadinya Kecelakaan Kapal Pinantoan, Tuamy; Widiarty, Wiwik Sri; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.443

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemilik kapal diharuskan memeberikan perlindungan asuransi kapal mereka dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal di Indonesia. Fokus penelitian bertujuan guna untuk memahami, mengkaji, dan melakukan penjelasan tentang tanggung jawab pemilik kapal dalam kejadian tubrukan atau kecelakaan kapal di Indonesia. Metode yang diggunakan daam penelitian yaitu metode hukum yuridis normatif atau kepustakaan, melibatkan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus guna menyajikan penjelasan dan analisis yang detail, terstruktur, dan keseluruhan tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pemilik kapal terhadap kecelakaan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur kewajiban ini, pematuhan masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecukupan modal yang minim dan lemahnya pengawasan pemerintah. Pentingnya pemilik kapal memahami asuransi ini sebagai perlindungan aset, bukan hanya sebagai tanggung jawab publik, juga ditekankan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas tentang kewajiban pemilik kapal untuk mengasuransikan kapal mereka, implementasinya masih menghadapi tantangan.
Penerapan Sistem Pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Pangkal Balam Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sugiono, Alexander; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.452

Abstract

Kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus yang sinergis dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pelayanan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian lapangan, peneliti akan melakukan wawancara terhadap subjek-subjek yang terlibat langsung dalam penggunaan INAPORTNET. Analisa yang digunakan oleh peneliti dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penalaran secara deduktif sehingga data-data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dalam memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jika perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat tidak menggunakan INAPORTNET, mereka akan menghadapi beberapa konsekuensi hukum. Tidak menggunakan INAPORTNET dianggap sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak menggunakan sistem layanan tunggal secara elektronik. Penerapan INAPORTNET di pelabuhan Pangkal Balam secara signifikan meningkatkan layanan kapal, menghindari kontak fisik antara petugas dan klien, serta mengurangi biaya penanganan kapal dengan meningkatkan kecepatan, kredibilitas, dan transparansi layanan kapal.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk Keselamatan Pelayaran P.S.I Anthonie, Yoshua; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.494

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura, dengan fokus pada aspek keamanan, ekonomi maritim, dan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan pemanduan kapal untuk keselamatan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normative. Hasil menunjukan dalam hal keamanan, mekanisme seperti Malacca Strait Security Patrol (MSSP) dan Eyes in The Sky (EiS) telah efektif mengurangi pembajakan melalui patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara pantai. Untuk ekonomi maritim, meskipun Selat Malaka berpotensi menghasilkan pendapatan besar dari jasa pandu dan penjualan bahan bakar, keuntungan ini lebih banyak dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan pendapatan dari jasa pandu, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pada aspek lingkungan, kemacetan dan tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka menimbulkan risiko kecelakaan dan pencemaran laut, yang mendorong kerjasama internasional untuk menjaga ekosistem. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi nasional dan internasional perlu diintegrasikan lebih baik untuk memastikan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Supratman Ramba, Vermita; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.501

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan proses legal yang penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi konflik yang berkaitan dengan status kepemilikan. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk mencegah konflik yang disebabkan status kepemilikan tanah dan meciptakan kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. 2) apa yang menjadi faktor-faktor penghambat terlaksananya Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Hasil pada penelitian disimpulkan: 1) Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pencegahan sengketa tanah di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan efektif, meskipun ada beberapa kendala didalamnya. Ini artinya menurut penulis PTSL efektif dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa pertanahan. 2) Kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Luwu Timur secara teknis adalah ketidak tersediaan para pihak dari kelurahan yang terkait, dan di bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang belum menyeluruh dilaksanakan. Adapun kendala dari faktor SDM adalah keterbatasan tenaga pelaksana dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan PTSL. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara menyeluruh pada area desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, dan dengan meningkatkan kualitas SDM dan masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Skema Cost Recovery dalam Investasi Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia Yapri, Yimmy Octavian; Tehupeiory, Aartje; Didiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 10 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i10.2220

Abstract

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi, dan terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km2) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km dan 0,3 juta km2 laut territorial, serta 2,7 juta km2 perairan nusantara (perairan kepulauan) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (law in action), atau hukum yang bergerak (recht in beweging). Pada kegiatan usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya migas terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia, disimpulkan ialah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Regulasi Investasi dan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kuasa untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
Penggunaan Tanah di Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Kota Ambon 2011 – 2031 Tehupeiory, Sjane Florence; Siahaya, Willem Anthony; osok, rafael
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.478

Abstract

This study aims to evaluate the suitability of land use and availability with the 2011–2031 Ambon City Spatial Plan (RTRW). The methods used include spatial analysis of land use based on 2025 drone imagery, field surveys, and overlays with the RTRW map. The analysis results show that the level of land use suitability varies significantly across regions. Waiheru and Negeri Halong villages showed high levels of suitability, at 68.63% and 54.25%, respectively, while Passo Village had the highest non-suitability at 8.36% due to development pressures, land conversion, and weak spatial planning controls. Latta Village even recorded very low suitability, only 3.39%. Non-suitability generally occurs in border areas, dense settlements, and green spaces converted for other uses. This study recommends the need to strengthen spatial monitoring institutions, update the RTRW to be more responsive to local dynamics, integrate accurate spatial data, and control development in areas with high pressure. These strategies are critical for preserving ecological balance and sustainable spatial use in the periphery of Ambon City.   Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan dan ketersediaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon 2011–2031. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial terhadap penggunaan tanah berdasarkan citra drone tahun 2025, survei lapangan, serta overlay dengan peta RTRW. Hasil analisis menunjukkan tingkat kesesuaian penggunaan tanah sangat bervariasi antar wilayah. Desa Waiheru dan Negeri Halong menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi, masing-masing sebesar 68,63% dan 54,25%, sedangkan Desa Passo memiliki ketidaksesuaian tertinggi sebesar 8,36% akibat tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengendalian tata ruang. Desa Latta bahkan mencatat kesesuaian sangat rendah, hanya 3,39%. Ketidaksesuaian umumnya terjadi pada kawasan sempadan, permukiman padat, dan ruang hijau yang dikonversi untuk fungsi lain. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan pengawasan ruang, pembaruan RTRW yang lebih responsif terhadap dinamika lokal, integrasi data spasial yang akurat, serta pengendalian pembangunan di wilayah dengan tekanan tinggi. Strategi ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan pemanfaatan ruang di kawasan pinggiran Kota Ambon.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN TRADISIONAL SASI DI AMBON PASCA PANDEMI COVID-19 Tehupeiory, Aarce
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.712 KB)

Abstract

Tulisan ini mengkaji pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi. Adapun tujuan penulisan kajian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi di Ambon pasca pandemic COVID-19. Kajian ini dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia selama 3 bulan dari Januari–Maret 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun instrumen yang digunakan pada kajian ini adalah dokumen dalam bentuk laporan-laporan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pasca pandemi Covid-19. Temuan dalam penelitian ini mengatakan bahwa kearifan tradisional Sasi yang memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, tanaman tahunan (sagu, dan lain-lainnya), serta tanaman pangan dengan konsep dan pemahaman terhadap bagaimana pengelola lingkungan dengan berbagai aturan adat untuk mendapatkan manfaat dan mempertahankan nilai kekerabatan dari satuan kawasan yang sudah memiliki identitas serta terus menerus wajib dipertahankan dalam pasca pandemi COVID-19.
Legalitas Penyitaan Tanah Milik Perusahaan Saat Negara Berada dalam Keadaan Darurat Militer Tahun 1966 Sinaga, Hotman Capandi; Tehupeiory, Aartje
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2561

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yaitu surat surat resmi instansi pemerintah yang berasal dari perolehan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Tujuannya sendiri ada dua, yaitu meneliti lebih mendalam mengenai Legalitas Penyitaan Tanah milik perseroan terbatas pada tahun 1966 yang dilakukan secara tidak cermat dan meneliti lebih mendalam upaya peralihan hak atas tanah milik serta penguasaan tanah oleh instansi Negara (TNI AD) ketika Negara dalam keadaan darurat militer (State Of Emergency). Dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain: adanya legalitas pembelokiran dan penyitaan tanah PT Karkam & PT Aslam berdasarkan sangkaan delik subversie ekonomi (economic crimes); Delik pidana korupsi dan delik makar terlibat G30S/PKI adalah Ilegal dan tidak terbukti berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum administrasi, hukum Tatanegara darurat dan konstitusi UUD 1945; dan penyitaan oleh militer tahun 1966 berdasarkan pernyataan negara dalam keadaan perang (state of exception) oleh Presiden 1 November 1965 Junto Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.
Co-Authors ., Marthin Adicita, Yosef Albertus Ary Dianto Alfina Rahel Tatundu Anang Suhartono Andhika Prima Sandhy Andika Bayangkara, Bernadus Andree Washington Hasiholan Andy Rachmat Soeharjono Ani Wijayati Anshah Silmi Afifah Ardiyanto Panggeso Arthuur Jeverson Maya Bella Febriani Fobia Bernard Nainggolan Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Bustami, Simona Chandra Ismawanto D. Darwin Daniel Yusmic Pancastaki Foekh Dhaniswara K. Harjono Diana Napitupulu Diana Napitupulu Diana R. W Napitupulu Diana R.W. Napitupulu Diana R.W. Napitupulu Diane Prihastuti Didiarty, Wiwik Sri Dilago, Ansel Dinata, Dinata Dominikus Rato Elferida Sormin Elfrida Ratnawati Erfan, Erfan Evy S Arodes Familia Novita Simanjutntak Febriyanti, Emilia Feliks Suwandri Fernando Silalahi Fernando Silalahi Fobia, Bella Febriani Fransiska Sitompul Freddy Yosia Gerald Wuhanbino Gindo L Tobing Harlansyah, Harlansyah Heddy Kandou Heddy Kandou Hendri Jayadi Heni Novalisa Tabisu Henricus Judi Adrianto Hotman Capandi Sinaga Hulman Panjaitan Huynh Le Anh Huy Huynh Quoc Tuan I Dewa Ayu Widiyani I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Koko Suryawan I Wayan Koko Suryawan Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Sianipar Iva Yenis Septiariva Iva Yenis Septiariva Jap Mai Cing Jawalsen Ralian Jhon Sahap Edward Panggabean John Pieris John Pieris John Pieris John Pieris Joni Emirzon Mamick Rahardian Maria T.Geme Mega Mutiara Sari Mega Mutiara Sari Mega Mutiara Sari Meimunah, Meimunah Merry Koesnadi Merry Koesnadi Michael Mauliutus Silitonga Mohammad Jamin Mohit Islam Mompang L Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang Lycurgus Panggabean Mompang Panggabean Murry Mirranda Naibaho, Lamhot Napitupulu, Diana R.W. Napitupulu, Diana Ria Winanti Napitupulu, Napitupulu Nelius Harefa Nova Ulhasanah Nur, Abdul Rahman Osok, Rafael M P.S.I Anthonie, Yoshua Pardede, Jayanti Minarosa Pinantoan, Tuamy Purba, Leony Sanga Lamsari R. Bayu Probo Sutopo R.W, Diana R.W.Napitupulu, Diana Rachmat Mulyana Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Ramisa Jahan Rizaldi, Ardian Rospita A. Siregar Sahat M.Sihombing Saor Siagian Sapta Suhardono Sari, Mega Mutiara Septiariva, Iva Yenis Shinta M Hasibuan Siahaya, Willem Anthony Simatupang, Nova Irawati Simbolon, Putu George Matthew Sinaga, Haposan Sahala Raja Sinaga, Hotman Capandi Sri Warjiyati Sri Widiarty, Wwik St Fatimah Azzahra St. Laksanto Utomo Sugandi Afandi Sugiono, Alexander Suhardono, Sapta Sumiyati Supratman Ramba, Vermita Suryawan, I Wayan Koko Suwarno Suwarno Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Uras Siahaan Wisnu Prayogo Wiwik Sri Widiarty Wuhanbino, Gerald Yapri, Yimmy Octavian Yulia . Zenericho