Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.865
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Jurnal Ilmu Lingkungan Indonesian Journal of Conservation Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL The Indonesian Journal of Planning and Development Jurnal Wilayah dan Lingkungan Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) International Journal of Artificial Intelligence Research Journal of Government and Civil Society Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik RADIAL: JuRnal PerADaban SaIns RekAyasan dan TeknoLogi Syntax Idea SIGn Jurnal Hukum Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI) jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF Jurnal Cahaya Mandalika JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Jurnal ComunitA Servizio JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Tunas Agraria International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Innovation Research and Knowledge Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Caraka Justitia Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Honeste Vivere Journal of Law and Social Politics SASI Greenation International Journal of Law and Social Sciences Law Research Review Quarterly RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi
Aarce Tehupeiory
Universita Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN TRADISIONAL SASI DI AMBON PASCA PANDEMI COVID-19 Tehupeiory, Aarce
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi. Adapun tujuan penulisan kajian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi di Ambon pasca pandemic COVID-19. Kajian ini dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia selama 3 bulan dari Januari–Maret 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun instrumen yang digunakan pada kajian ini adalah dokumen dalam bentuk laporan-laporan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pasca pandemi Covid-19. Temuan dalam penelitian ini mengatakan bahwa kearifan tradisional Sasi yang memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, tanaman tahunan (sagu, dan lain-lainnya), serta tanaman pangan dengan konsep dan pemahaman terhadap bagaimana pengelola lingkungan dengan berbagai aturan adat untuk mendapatkan manfaat dan mempertahankan nilai kekerabatan dari satuan kawasan yang sudah memiliki identitas serta terus menerus wajib dipertahankan dalam pasca pandemi COVID-19.
ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945 BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Jawalsen Ralian; Aartje Tehupeiory; Fernando Silalahi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2085

Abstract

The purpose of this research is to 1) Describe and analyse how the meaning of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila and the perspective of constitutional law, and 2) Describe and analyse how legal certainty is in favour of realising social welfare and justice in social life in the Pancasila nation. The writer conducts this research using John Rawls' theory of Justice and the conceptual theory of Pancasila. The research method used in this study uses qualitative research methods where the research approach is juridical normative. The data collection techniques carried out by the writer are triagulation (combined) data collection techniques, inductive / qualitative data analysis, and qualitative research results, and qualitative research results are more emphasis on the meaning than generalisation. The results of the research that the author gets are the meaning of Article 33 (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila from the perspective of Constitutional Law, that is, non-profit economic enterprise is the idea of the founding fathers of the nation which even before Indonesia's independence had prepared a social welfare state.
MENERAPKAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL UNTUK MENINGKATKAN PROSEDUR OPERASIONAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM Dinata, Dinata; Erfan, Erfan; Tehupeiory, Aartje; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2169

Abstract

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting dari sertifikat aktif dan surat kapal untuk kegiatan laut yang legal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sejalan dengan ISM Code dan Konvensi SOLAS, yang memprioritaskan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, studi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis faktor- faktor dan hambatan yang mempengaruhi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Kedua, mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung seperti unsur internal dan eksternal, serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang memadai dan penggunaan sertifikat sementara. Kesimpulannya menekankan perlunya upaya optimalisasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang mempengaruhi kegiatan operasional kapal.
MENYELAMI IMPLIKASI HUKUM DAN ASPEK PAJAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH Pardede, Jayanti Minarosa; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana Ria Winanti
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalihan hak atas tanah melalui PPJB dikenai beberapa pajak seperti Pajak Penghasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Biaya Akta Jual Beli dan Proses Balik Nama, Biaya Zona Nilai Tanah, dan Biaya Administrasi Pengelolaan oleh PT. X. Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan utama terkait kepastian hukum PPJB yang disusun secara informal dan prosedur perpajakan pada peralihan hak atas tanah melalui PPJB informal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat hukum yuridis normatif dan menghasilkan deduksi konkret. Hasilnya antara lain: 1) PPJB informal mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata dan berdasarkan beberapa peraturan, termasuk UU No. 1 Tahun 2011, SEMA No. 4 Tahun 2016, dan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019; 2) Pengalihan hak atas tanah terjadi setelah penyerahan, sesuai Pasal 1459 KUHPerdata; 3) Terdapat kebingungan terkait aturan pengalihan hak atas tanah dalam PPJB; dan 4) PPJB sebelum Akta Jual Beli dapat dilakukan melalui kesepakatan.
Analisis Hukum Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Melalui Bpsk Rizaldi, Ardian; Widiarty, Wiwik Sri; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 9 No. 2 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i2.2608

Abstract

Penyelesaian sengketa perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi isu penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam perjanjian KPR, yang sering kali melibatkan inkonsistensi dalam pemenuhan kewajiban dan hak-hak yang tidak terlindungi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dalam penyelesaian sengketa KPR melalui BPSK dan memahami pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait sengketa KPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa, praktik di lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum yang menyebabkan putusan BPSK dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa KPR, serta memberikan masukan bagi penguatan perlindungan konsumen dan penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Legal Analysis of Compensation in Land Acquisition for Public Use: A Case Study of Priority Tourism Road Development in Golo Mori Village Feliks Suwandri; Aartje Tehupeiory; Diana R.W. Napitupulu
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.613

Abstract

This study examines the legal aspects of compensation in land acquisition for public interest projects, specifically focusing on the road development project in the priority tourism area of Golo Mori Village, Manggarai Barat Regency. The main objectives are to evaluate the implementation of compensation payments in accordance with applicable laws and regulations, and to identify challenges faced during the land acquisition process in practice. The research employs a normative and empirical juridical approach, collecting data through literature review and interviews with relevant stakeholders, including local government officials, affected communities, and project implementers. The findings of this study are significant for policymakers and land acquisition practitioners, as they provide a foundation for recommendations to improve procedures and regulations, making them more transparent, fair, and protective of the rights of affected communities. Additionally, this research contributes academically by enriching the legal studies on agrarian law and land acquisition in Indonesia, especially regarding justice and legal certainty in compensation processes. The results reveal a gap between existing regulations and their application in the field, including unclear criteria for determining compensation amounts and insufficient community involvement in the acquisition process. These issues potentially lead to social conflicts and hinder the progress of desired development projects. Therefore, policy reform and improvements in land acquisition mechanisms that are more participatory and accountable are necessary to ensure the protection of community rights and the smooth implementation of development
The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office Fobia, Bella Febriani; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana R.W.
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1571

Abstract

Land dispute resolution through mediation is one of the alternative methods regulated in Article 44 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to examine the legal strength of peace deeds produced through the mediation process at the Karawang Regency Land Office, as well as the effectiveness of its implementation in resolving land disputes. The method used is a normative juridical approach with reference to legal documents, legal doctrines, and interviews with relevant sources. The results of the study show that the peace deed has binding legal force equivalent to a court decision with permanent legal force, but its effectiveness in the field is still low due to factors such as lack of public understanding, the ego of the parties to the dispute, and the low level of attendance in the mediation process. To increase the success of mediation, it is recommended that BPN be more active in socialization, increase the capacity of mediators, and strengthen legal arrangements related to peace deeds so that they can be more reliable in the process of resolving land disputes.
Land Acquisition for Public Interest: Balancing State Control and Individual Property Rights Aarce Tehupeiory; Suwarno Suwarno; Ramisa Jahan; Mohit Islam
Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i2.40736

Abstract

Land acquisition is essential for public development, but it often causes disputes over land rights and compensation when governments acquire land for economic and infrastructural projects. This research aims to address the challenges in land acquisition, particularly focusing on the shift from land “management” to land “ownership” in for public interest. The study seeks to highlight issues related to coercion, inadequate compensation, and the lack of proper consideration for individual landowners during the acquisition process. This study employs doctrinal research, using a combination of the statutory approach to analyze the balance between the State's control and individual property rights in land acquisition. The study finds that while land acquisition is legally grounded in principles of land control and protection for landholders, its implementation often fails to respect the rights of individual landowners. Issues of coercion and inadequate compensation persist, and the shift from land management to ownership in development activities exacerbates these problems. Simplifying the land acquisition bureaucracy while maintaining respect for land rights, fairness, and caution is essential for a more just and efficient process, aligning with principles of justice and proper compensation.
Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dari Dampak Perampasan Aset Ditinjau Berdasarkan Kajian Pasal 34 UUD 1945 Murry Mirranda; Aarce Tehupeiory
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss1pp193-202

Abstract

In Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, Corruption can be categorized into seven types, namely 1) state financial losses; 2) bribery; 3) extortion; 4) embezzlement in office; 5) fraud; 6) conflict of interest in the procurement of goods and services; and 7) gratification. The construction of the criminal law system, especially regarding corruption, which has been developed recently in Indonesia still aims to uncover crimes that have occurred, find the perpetrators and punish the perpetrators of criminal acts with criminal sanctions, especially "corporal punishment" both imprisonment and detention. Meanwhile, the issue of legal development in the international scope such as the issue of confiscation and confiscation of proceeds of crime and instruments of crime has not become an important part of the criminal law system in Indonesia. In its implementation, the phenomenon of confiscation of assets in corruption cases often has an impact on the families of innocent perpetrators, espe The method used in this paper is juridical-normative, with a conceptual and philosophical approach, reinforced by empirical studies at the implementation stage. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the data collection technique in this study was conducted through library research. The data was then analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques.The study found that the forms of legal and state protection in protecting the families of corruption suspects from the impact of asset confiscation are very complex and not yet fully regulated in Indonesian law. However, the concept of protecting basic family rights is implied in the principle of the rule of law, as stated in Article 34 of the 1945 Constitution, which explicitly links the state's responsibility to vulnerable citizens, such as the poor and neglected children, through three main articles: caring for the poor and neglected children, developing a social security system, and providing adequate health care facilities and public services for all.
The Legitimacy of Fractions in the People's Representative Council: Constitutional Criticism and Reconstruction of the Representative System from the Perspective of People's Sovereignty Saor Siagian; John Pieris; Mompang L Panggabean; Aartje Tehupeiory
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 3 No. 12 (2026): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v3i12.647

Abstract

The existence of factions in the House of Representatives is an important element in the institutional practice of parliament in Indonesia. Factions function as a means of political coordination for members of the House of Representatives who come from the same political party in carrying out legislative, oversight, and budgeting functions. This study aims to analyze the position of factions in the Indonesian constitutional system and assess the institutional legitimacy of factions from the perspective of the principle of people’s sovereignty. This research uses a normative legal research method with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that factions are not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia but constitute an institutional construction established through laws and regulations governing the organization of the House of Representatives. The dominance of factions in parliamentary institutional practice has the potential to shift the representative function of the House of Representatives from representation of the people to representation of political parties. Therefore, it is necessary to reconstruct the position of factions in the Indonesian constitutional system to ensure a balance between the role of political parties and the principle of people’s sovereignty. From a more progressive perspective, this research also opens discursive space regarding the possibility of a parliamentary model that provides greater room for the independence of legislative members, including the idea of a parliament without factions as a conceptual alternative within a representative democratic system.
Co-Authors ., Marthin Adicita, Yosef Albertus Ary Dianto Alfina Rahel Tatundu Anang Suhartono Andhika Prima Sandhy Andika Bayangkara, Bernadus Andree Washington Hasiholan Andy Rachmat Soeharjono Ani Wijayati Anshah Silmi Afifah Ardiyanto Panggeso Arthuur Jeverson Maya Bella Febriani Fobia Bernard Nainggolan Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Bustami, Simona Chandra Ismawanto D. Darwin Daniel Yusmic Pancastaki Foekh Dhaniswara K. Harjono Diana Napitupulu Diana Napitupulu Diana R. W Napitupulu Diana R.W. Napitupulu Diana R.W. Napitupulu Diane Prihastuti Didiarty, Wiwik Sri Dilago, Ansel Dinata, Dinata Dominikus Rato Elferida Sormin Elfrida Ratnawati Erfan, Erfan Evy S Arodes Familia Novita Simanjutntak Febriyanti, Emilia Feliks Suwandri Fernando Silalahi Fernando Silalahi Fobia, Bella Febriani Fransiska Sitompul Freddy Yosia Gerald Wuhanbino Gindo L Tobing Harlansyah, Harlansyah Heddy Kandou Heddy Kandou Hendri Jayadi Heni Novalisa Tabisu Henricus Judi Adrianto Hotman Capandi Sinaga Hulman Panjaitan Huynh Le Anh Huy Huynh Quoc Tuan I Dewa Ayu Widiyani I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Wayan Koko Suryawan I Wayan Koko Suryawan Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Masni Juniaty Sianipar Imelda Sianipar Iva Yenis Septiariva Iva Yenis Septiariva Jap Mai Cing Jawalsen Ralian Jhon Sahap Edward Panggabean John Pieris John Pieris John Pieris John Pieris Joni Emirzon Mamick Rahardian Maria T.Geme Mega Mutiara Sari Mega Mutiara Sari Mega Mutiara Sari Meimunah, Meimunah Merry Koesnadi Merry Koesnadi Michael Mauliutus Silitonga Mohammad Jamin Mohit Islam Mompang L Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang Lycurgus Panggabean Mompang Panggabean Murry Mirranda Naibaho, Lamhot Napitupulu, Diana R.W. Napitupulu, Diana Ria Winanti Napitupulu, Napitupulu Nelius Harefa Nova Ulhasanah Nur, Abdul Rahman Osok, Rafael M P.S.I Anthonie, Yoshua Pardede, Jayanti Minarosa Pinantoan, Tuamy Purba, Leony Sanga Lamsari R. Bayu Probo Sutopo R.W, Diana R.W.Napitupulu, Diana Rachmat Mulyana Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Ramisa Jahan Rizaldi, Ardian Rospita A. Siregar Sahat M.Sihombing Saor Siagian Sapta Suhardono Sari, Mega Mutiara Septiariva, Iva Yenis Shinta M Hasibuan Siahaya, Willem Anthony Simatupang, Nova Irawati Simbolon, Putu George Matthew Sinaga, Haposan Sahala Raja Sinaga, Hotman Capandi Sri Warjiyati Sri Widiarty, Wwik St Fatimah Azzahra St. Laksanto Utomo Sugandi Afandi Sugiono, Alexander Suhardono, Sapta Sumiyati Supratman Ramba, Vermita Suryawan, I Wayan Koko Suwarno Suwarno Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Uras Siahaan Wisnu Prayogo Wiwik Sri Widiarty Wuhanbino, Gerald Yapri, Yimmy Octavian Yulia . Zenericho