Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Cendekia Ilmiah Perantara Journal Juridisch Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Dialogia Iuridica Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Aji Mulyana
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Aminah; Tita Supartika; Aji Mulyana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10773

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak buruk pada individu dan keluarga. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta perlindungan hukum bagi korban menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dan upaya perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan praktisi hukum, pejabat terkait, serta studi kasus yang relevan. Sumber data juga diperoleh melalui dokumentasi hukum dan literatur yang berkaitan dengan KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya penegakan hukum yang tegas dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang KDRT. Perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya optimal, meskipun ada sejumlah regulasi yang memberikan hak perlindungan bagi korban KDRT. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT perlu diperkuat dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan yang lebih tegas. Perlindungan hukum bagi korban harus lebih diperhatikan agar korban dapat memperoleh haknya dengan optimal.
The Impact of The Criminal Offence of Extortion Device: A Law Enforcement Perspective Iga Intani Descatherine Muslimah; Saptaning Ruju Paminto; Aji Mulyana; Kuswandi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5027

Abstract

The rapid development of information technology presents new challenges in the field of law, especially related to cyber crime. One of the most alarming forms is the attack of extortion devices (ransomware), against Indonesia's National Data Centre (PDN). This research aims to analyse the implementation of Law No. 17/2011 on State Intelligence in overcoming the crime of blackmail devices, the impact on national security, and the relevance of Law No. 1/2024 on Electronic Information and Transactions. The method used is normative juridical with an analytical approach to legislation. The results showed that ransomware fulfils the elements of a criminal offence as stipulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transaction Law. In addition, the role of intelligence agencies is very important in early detection and handling of cyber threats. This research confirms the importance of synergy between intelligence agencies and legal reform in dealing with evolving cyber threats
Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan Muhamad Akbar Fauzi Mutakin; Rusman; Aji Mulyana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5028

Abstract

Penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan hasil kejahatan, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan, serta mengkaji peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, pelaku usaha, serta konsumen kendaraan bekas. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang menjual atau membeli kendaraan tanpa dokumen resmi, dengan harga di bawah kewajaran, atau dari sumber yang mencurigakan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dianggap patut menduga bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dalam peraturan hukum terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku penadahan, termasuk dalam kasus kelalaian berat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penindakan dan pencegahan melalui sosialisasi hukum, razia kendaraan, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam verifikasi legalitas kendaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran kendaraan bermotor hasil kejahatan serta mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik: Perspektif Hukum Kesehatan Yolanda Assyar; Hilman Nur; Aji Mulyana; Trini Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5029

Abstract

The phenomenon of smoking has become a habit for society. In fact, this smoking habit is difficult to break and is rarely recognised by people as a bad habit. Control of conventional cigarettes and electronic cigarettes, in Indonesia, is very urgent. In this study the author focuses on legal protection for e-cigarette users reviewed based on WHO policy and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method uses qualitative and document study data collection techniques, as well as a normative juridical approach method. The results showed that legal protection for e-cigarette users from the health aspect through efforts by the government which includes repressive and preventive protection. With the reinforcement through Law No. 17 of 2023 concerning Health and PP No. 28 of 2024 concerning Regulations on the Implementation of the Law on health which regulates the sale and restriction of cigarette advertising, as well as health warnings for cigarette users. The impact of e-cigarette use on health can trigger various diseases such as cancer, affect oral health, brain development, and respiratory disorders. Health protection strategies are realised through regulations issued by the government. The strategy to overcome the use of e-cigarettes in accordance with WHO policy and the Health Law requires cooperation from various parties, not only the government.
Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Keluarga Kayla Andini Putri; Trini Handayani; Anita Kamilah; Aji Mulyana
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.4523

Abstract

ABSTRACT Adolescent mental health is becoming an increasingly pressing issue that requires serious attention, especially in the context of legal protection. This article discusses the importance of legal protection for adolescent mental health with a focus on the key role of effective communication within the family. Good communication between family members can be the first bulwark in maintaining adolescent mental health. In the context of legal protection, this article discusses various aspects, including adolescents' rights related to mental health, the importance of maintaining communication, and the role of the legal system in providing support for adolescents facing mental challenges. Through in-depth analysis, the article also highlights the implementation of policies and regulations that support the protection of adolescent mental health. The results suggest that strong legal protections can serve as a foundation to promote a holistic approach to adolescent mental health, with effective communication within the family as a key element in such protection efforts. It is hoped that this article will provide further insights into how communication within the family can support legal protections for adolescent mental health, as well as provide a basis for improving the system to better protect the rights and well-being of adolescents in the future ABSTRAK Masalah kesehatan mental remaja menjadi isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks perlindungan hukum. Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja dengan fokus pada peran kunci komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan mental remaja. Dalam konteks perlindungan hukum, artikel ini membahas berbagai aspek, termasuk hak-hak remaja terkait kesehatan mental, pentingnya menjaga komunikasi, dan peran sistem hukum dalam memberikan dukungan bagi remaja yang menghadapi tantangan mental. Melalui analisis mendalam, artikel ini juga menjelaskan implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya perlindungan kesehatan mental remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat menjadi landasan untuk mendorong pendekatan holistik terhadap kesehatan mental remaja, dengan komunikasi efektif dalam keluarga sebagai elemen utama dalam upaya perlindungan tersebut. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana komunikasi dalam keluarga dapat mendukung perlindungan hukum terhadap kesehatan mental remaja, serta memberikan dasar bagi perbaikan sistem yang lebih baik dalam melindungi hak dan kesejahteraan remaja di masa mendatang. Kata Kunci : Hukum; Keluarga; Kesehatan; Komunikasi; Perlindungan.
Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia Andari Rizky Aria Putra; Trini Handayani; Aji Mulyana
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4773

Abstract

The development of corruption nowadays is accompanied by other crimes related to hide assets from corruption and one way of it is by money laundering mechanism. The mechanism of it is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 20/2001 jo. Law No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7/2006 concerning Ratification of the UNCAC on April 18, 2006. Indonesia needs a regulation that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the mechanism for the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of corruption. It can be suggested to the Government and the legislature to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill’s immediately.
Law Enforcement Against Foreign Nationals with Expired Travel Documents and Residence Permits Suprihantoro, Ikhwan; Dwidja Priyatno; Trini Handayani; Aji Mulyana
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 2 No 2 (2024): October
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v2i2.80

Abstract

Increased global mobility poses complex challenges for Indonesia, particularly in the management of foreign nationals (WNA) whose travel documents have expired. This research analyses the law enforcement process against foreigners whose travel documents and residence permits have expired, with a focus on the case study of the Cianjur District Court Decision Number 303/Pid.Sus/2023/PN Cjr. The research method used is normative juridical, which examines laws and regulations related to immigration and the implementation of immigration criminal investigations. The results showed that the Immigration Office Class III Non TPI Cianjur performs the function of supervision and enforcement of immigration law properly, as stipulated in Law Number 6 Year 2011 on Immigration. The case of a Nigerian foreigner, Oluchukwu Basil Ezebuo, who used an expired travel document and residence permit, became a concrete illustration of how the investigation and prosecution procedures were carried out. Enforcement involves administrative checks, seizures, and prosecution up to court hearings. The judge's verdict imposing a one-year imprisonment and a fine of five million rupiah on the defendant was considered to have fulfilled the principles of justice and legal certainty. This research concludes that strict law enforcement is needed to maintain state sovereignty and prevent the misuse of immigration documents by foreigners.
Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Dadang Hidayat; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2372

Abstract

This study focuses on the Implementation of Regional Autonomy in relation to Public Services and Governance in Cianjur Regency. The objective of this research is to analyze the strategies implemented by the Cianjur Regional Government to enhance public transparency and accountability, as well as to evaluate the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2017. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with local government officials, legislative members, and community representatives, as well as through document studies of policies and the implementation of the regulation. The findings indicate that the strategies implemented include the digitalization of public services, capacity building of civil servants in information management, and the strengthening of internal and external oversight mechanisms. To further improve public transparency and accountability, the Cianjur Regional Government needs to accelerate digital transformation in information provision and enhance public awareness of regulations.
Strategi Patroli Tim Maung dalam Pencegahan Tindak Pidana Jalanan: Tinjauan Yuridis Berdasarkan konsep Politik Kriminal Moch Suryana; Rusman; Aji Mulyana; Kuswandi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3138

Abstract

Tindak pidana jalanan adalah tindakan kriminal yang terjadi di tempat umum atau di jalanan, yang umumnya melibatkan tindak pidana ringan hingga berat. Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dalam menganalisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis-sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta data primer yang dihimpun melalui wawancara. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dan teknik analisisnya bersifat kualitatif. Kepolisian Resor Cianjur melakukan langkah strategis dengan membentuk satuan khusus bernama Tim Maung, yang bertujuan untuk meningkatkan respons kepolisian terhadap tindak pidana jalanan di wilayah hukumnya. Langkah strategis tersebut sejalan dengan konsep politik kriminal, yang secara garis besar menekankan bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal lebih menitikberatkan pada penegakan hukum secara represif, sedangkan upaya non-penal difokuskan pada tindakan pencegahan melalui tindakan preemtif dan preventif.
Penegakan Hukum Terhadap Lokalisasi Prostitusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum Aqbil Hasya; Mia Amalia; Aji Mulyana; Tanti Utami
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3142

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan peraturan daerah terhadap praktik prostitusi di Kabupaten Cianjur, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran. Dengan pendekatan sosiolegal, penelitian ini menelaah hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas implementasi peraturan, khususnya perlawanan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan prostitusi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data lapangan dan dokumen hukum. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya sanksi hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta norma budaya yang permisif menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus didukung oleh strategi berbasis masyarakat yang sensitif terhadap konteks budaya lokal. Efektivitas norma hukum akan meningkat jika dibangun di atas sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam kerangka sosiolegal yang terpadu.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Angga Adriana Imansyah Ani Triwati Anisa Amalia Azahra Anita Kamilah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Aqbil Hasya Ardelia Lananda Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aurelya Carmenita Azzahra Salsabila Ramadani Azzahra Salsabila Ramadani Baidi, Ribut Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Desi Asri Maryani Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati, Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Fuji Raihan Azhari Kusworo Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hasna Laksmi Utami Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ikbal Safari Ikhsan Kintara Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kaffah Almira Aulia Kartono Kartono Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Moch Suryana Mugianing Putri Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Muhamad Fahri Mawardi Muhamad Irpan Ipaldi Muhammad Abiansyah Damar Nagara Muhammad Bintang Muhammad Faisal Rasyid Nabila Rahma Alia Nadiyana, Delis Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Rahma Aliansya Ningrum Raisha Hanifah Azahra Ribut Baidi Ribut Baidi Rivki Andian Rizal, Desca Mochamad Rusman Rusman Salsa Octaviani Suryanto Salsabila Hadi Aulia Salsabila Hadi Salsabila Hadi Aulia Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Nazilah Siti Rahma R Suci Lestari Sukarna, Kadi Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tanti Utami Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Terry Rangga Nugraha Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Agustina Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber