Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Dialogia Iuridica Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia J-CEKI Perantara
Aji Mulyana
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pelatihan Teknologi Alat Kesehatan Digital bagi Kader Posyandu Pasca Bencana Cianjur: Upaya Pemenuhan Hak atas Kesehatan Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik Sulaeman, Fietri Setiawati; Handayani, Trini; Nazilah, Siti; Mulyana, Aji; Bintang, Muhammad
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11987

Abstract

The earthquake that struck Cianjur Regency in November 2022 severely damaged health facilities and disrupted routine medical services, including maternal and child healthcare. Training on the use of digital health technology for Posyandu (integrated health post) cadres serves as a strategic intervention to ensure the continuity of essential healthcare services in post-disaster settings. This activity, part of the 2023 Kosabangsa Program, aimed to enhance the capacity of cadres in early detection of health issues such as Chronic Energy Deficiency (CED) and heart rhythm disorders by utilizing tools like the digital Upper Arm Circumference (LILA) Calculator, Heart Rate Device, and body temperature monitors based on microcontrollers and IoT technology. This training aligns with the fulfillment of the right to health as mandated by Article 28H of the 1945 Constitution and Law Number 36 of 2009 concerning Health, and supports the implementation of public policies on disaster management in accordance with Law Number 24 of 2007. The results show increased understanding and skills among cadres in operating digital health tools, along with active community participation in restoring healthcare services. Thus, the training contributes not only to medical technical aspects but also to the fulfillment of the community’s constitutional right to equitable and sustainable health services. Keywords: Tools; Health; Technology; Training.
Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia Aini Rahma Ramadhani, Qurrota; Kamilah, Anita; Mulyana, Aji; Yulianah, Yuyun
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.3363

Abstract

This study aims to analyze the role of law in resolving customary land disputes in Indonesia through a sociological perspective, focusing on the interaction between formal legal frameworks and social norms within indigenous communities. Employing a qualitative-descriptive approach and case study method, the research examines selected customary land conflicts and relevant literature on agrarian law and indigenous rights. The findings reveal that such disputes are often triggered by unclear land status, limited public understanding of customary (ulayat) rights, and a disconnect between state law and customary law. Law plays a crucial role as a conflict resolution tool, but its effectiveness largely depends on successful mediation between formal regulations and local values. This study highlights the need to enhance legal awareness among indigenous communities and the importance of collaboration between the government and local stakeholders in creating inclusive and equitable land registration systems. In conclusion, a solid understanding of agrarian law and respect for customary rights are essential to prevent conflicts and ensure social justice. The study recommends strengthening legal documentation of land ownership and improving empirical data on customary land disputes to inform more effective policy interventions.
Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan: Persfektif Hukum dan Sosiologi Nadiyana, Delis; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.3365

Abstract

Bullying dan body shaming merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, dengan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah penanggulangan bullying dan body shaming dari sudut pandang hukum dan sosiologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, memanfaatkan berbagai sumber ilmiah seperti jurnal dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam menangani bullying dan body shaming masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah dan implementasi kebijakan yang belum optimal. Dari sudut pandang sosiologi, faktor-faktor seperti norma kelompok, pengaruh teman sebaya, dan budaya di lingkungan sekolah memegang peranan penting dalam mendorong perilaku tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan inklusif bagi siswa. Selain itu, diperlukan kampanye publik dan peningkatan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif bullying dan body shaming, sekaligus mengurangi frekuensi kasus tersebut. Penerapan kebijakan yang dilengkapi sarana pengaduan yang aman dan penyediaan layanan konseling bagi peserta didik diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan komprehensif dalam menangani permasalahan ini.
Perlindungan Hak Pekerja terhadap Tindakan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Pelanggaran Hubungan Industrial Mala Nurseha; Trini Handayani; Aji Mulyana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4388

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dilanggar dalam praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja, dan serta merumuskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mengatasi praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran hubungan industrial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis undang-undang, asas hukum, serta studi kasus terhadap sejumlah perusahaan di Surabaya yang dilaporkan menahan ijazah pekerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tindakan penahanan ijazah juga bertentangan dengan prinsip keadilan atas hak milik pribadi, asas kebebasan berkontrak, dan serta nilai-nilai hubungan industrial yang sehat. Penahanan ijazah tidak hanya menimbulkan kerugian administratif dan ekonomi, tetapi juga berdampak psikologis bagi pekerja yang kehilangan kendali atas dokumen penting miliknya. Ketidakhadiran norma eksplisit dalam peraturan perundang-undangan serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan memperparah praktik tersebut
Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Dimas Bayu Anggoro; Zuber Zuber; Anita Kamiliah; Aji Mulyana
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i3.2188

Abstract

Disharmony Between Village Regulations and the Basic Agrarian Law in the Management of Village-Owned Land: A Normative Juridical Review. Village Treasury Land (Tanah Kas Desa/TKD) is a strategic asset governed by both Village Regulations and the Basic Agrarian Law. In practice, overlapping regulations and utilization of TKD have been identified, leading to administrative and legal conflicts among village governments, communities, and third parties. This study aims to examine the disharmony of norms between Village Regulations and the Basic Agrarian Law, and to formulate a legal harmonization model that can strengthen legal certainty and justice in the management of TKD. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The findings reveal inconsistencies between several Village Regulations and the normative provisions of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Principles, particularly regarding the legal status of TKD, licensing for its use, and authority in its management. This condition underscores the urgency of regulatory harmonization through strengthening legal guidance, supervision of village asset governance, and aligning the substance of village regulations with higher-level legislation. It is recommended that local governments enhance guidance and oversight in the formulation of Village Regulations, as well as promote the synchronization of agrarian regulations to ensure that TKD management complies with national legal standards
Tinjauan Yuridis Peran Inspektorat Cianjur dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Sekha Anggita Maulidina; Usep Saepuloh Zen; Aji Mulyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1802

Abstract

Pengawasan dana desa menjadi fokus penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, mengingat tingginya alokasi anggaran dan potensi penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta merumuskan strategi penguatan pengawasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi di lapangan. Hasil menunjukkan bahwa Inspektorat berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin mutu melalui kegiatan reviu, monitoring, dan audit. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan media sosial turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah pengawasan yang luas menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem pengawasan, serta sinergi antara Inspektorat, desa, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis Amelia, Husna; Mulyana, Aji; Amalia, Mia
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i4.3358

Abstract

This research aims to analyze the regulatory weaknesses and practical implications of legal protection for whistleblowers in Indonesian corruption cases. Its primary focus is to evaluate the effectiveness of the existing legal framework, particularly concerning overlapping authority among state institutions. Using a juridical-empirical (socio-legal) approach, this study combines a normative legal analysis of statutes with an in-depth case study of 47 corruption reports filed between 2018 and 2023 to assess its practical implementation. The findings reveal that legal protection remains highly inadequate. Regulatory overlaps between the Witness and Victim Protection Law (UU PSK), the KPK Law, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2011 create legal uncertainty and institutional confusion. Empirically, 68% of whistleblowers in the analyzed cases faced retaliation, ranging from intimidation to criminalization, which directly deters public reporting. This study concludes that piecemeal reforms are insufficient. A comprehensive overhaul is required, structured around a three-dimensional model: integrated regulatory reform, strengthening the institutional capacity of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as the central pillar of protection, and transforming the legal culture. A hybrid approach combining full protection with reasonable incentives is recommended to foster a safe ecosystem and encourage public participation in combating corruption.
Analisis Kebijakan Pasca Bencana Penetapan Relokasi Wajib pada Zona Merah melalui Perspektif Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Sekha Anggita Maulidina; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.5794

Abstract

The policy of mandatory relocation in post-disaster areas, particularly in Cianjur's red zones, plays a crucial role in mitigating risks associated with earthquakes and other natural disasters. This study analyzes the implementation of this policy from the perspective of local government tasks and functions, focusing on the coordination of various stakeholders, legal frameworks, and community involvement. The research uses a qualitative approach, combining legal-normative and sociological perspectives to explore the challenges and conflicts faced during the relocation process. Findings indicate that while the policy has been crucial in safeguarding public safety, its implementation has faced significant challenges such as budget constraints, community resistance, and logistical issues. The study highlights the importance of improving collaboration among local authorities, security agencies, and affected communities. The findings also suggest the need for a more transparent and inclusive approach to policy implementation, ensuring the protection of displaced populations' rights.
Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Nur Aulia, Widi; Abdullah Faqih, Muhammad; Mulyadi, Dedi; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4719

Abstract

The authority conflict between central and local governments in the mining sector presents a critical challenge within the framework of regional autonomy in Indonesia. This study aims to analyze the legal policy effectiveness in resolving such conflicts, with a specific focus on the mining sector in Southeast Sulawesi. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and a concrete case study. The findings reveal that the withdrawal of licensing authority by the central government through the enactment of Law No. 3 of 2020 has triggered structural tensions, legal uncertainty, investment barriers, and weak environmental oversight. The absence of an effective institutional mediation mechanism further exacerbates the conflict. The study recommends the establishment of an independent authority conflict resolution body and the strengthening of intergovernmental coordination through legal collaboration and good governance principles. A restructuring of central-local authority relations is essential to ensure a fair, effective, and adaptive decentralization policy for strategic sectors
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Aminah; Tita Supartika; Aji Mulyana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10773

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak buruk pada individu dan keluarga. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta perlindungan hukum bagi korban menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dan upaya perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan praktisi hukum, pejabat terkait, serta studi kasus yang relevan. Sumber data juga diperoleh melalui dokumentasi hukum dan literatur yang berkaitan dengan KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya penegakan hukum yang tegas dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang KDRT. Perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya optimal, meskipun ada sejumlah regulasi yang memberikan hak perlindungan bagi korban KDRT. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT perlu diperkuat dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan yang lebih tegas. Perlindungan hukum bagi korban harus lebih diperhatikan agar korban dapat memperoleh haknya dengan optimal.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Andian, Rivki Angga Adriana Imansyah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aulia, Salsabila Hadi Azahra, Anisa Amalia Baidi, Ribut Bintang, Muhammad Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ipaldi, Muhamad Irpan Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kamilah, Anita Kartono Kartono Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Nadiyana, Delis Nazilah, Siti Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Putri, Kayla Andini Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Azzahra Salsabila Ribut Baidi Rizal, Desca Mochamad Rusman Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Rahma R Suci Lestari Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber