Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Ijtihad

Mashlahah dan Penerapannya dalam Siyasah as Syar'iyah Meirison, Meirison
Ijtihad Vol 32, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v32i1.32

Abstract

Perluasan wilayah negara Islam yang di mulai pada era sahabat, memberi imbas kepada keberlangsungan dan perkembangan hukum Islam. Banyaknya persoalan baru yang belum termuati oleh hukum itu membuat para sahabat mencoba menggali hukum dengan tetap memperhatikan metode-metode istinbath yang secara tidak langsung pernah dikemukakan oleh Rasulullah. Ijtihad, istinbath atau istidlal yang dilakukan para sahabat itu, pada fase selanjutnya memang menjadi ajang ikhtilaf, termasuk dibidang perpolitikan atau siyasah. Kebijakan politik para khalifah dan negara-negara Islam yang bermunculan di seluruh penjuru dunia sesudah itu tak luput dari pemakaian maslahah al-mursalah walaupun hanya berbeda nama. Sampai akhir pada masa khalifah Turki Usmani dilakukanlan kodi????ikasi hukum yang dinamakan Majallah al-Ahkam al-Adliah merupakan produk maslahah al-mursalah. Kalau melihat kepada hasil ijtihad para imam yang empat, banyak sekali penetapan hukum berdasarkan kepada maslahat, bahkan, diyakini, penetapan hukum Islam berdasarkan kepada maslahat dilakukan juga oleh sahabat Nabi. Karena itu sering ditemukan kemaslahatan dari Hukum Islam, baik yang ditetapkan berdasarkan metode qiyas, istihsan dan istishab maupun melalui metode istislah atau maslahah-mursalah. Dengan demikian Adanya pendapat yang mengatakan para imam besar menolak maslahat sebagai dasar menetapkan Hukum Islam, disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh para imam tersebut.
Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya Meirison, Meirison
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.14

Abstract

Government based on Islamic law or the state or system of Islamic governance is a recipe for the life of the inherited state of Rasulullah S.A.W. An ideal government in Islam that has been done by friends. Therefore, it is important for Muslims to understand the structure of the Khilafah State that was carried out after the Prophet's time and then changed during the Umayyad period. There are two causes of the form of government in Islam, namely the Caliphate and the kingdom, both of which are considered legal. Abu Zahrah said that an Islamic state should be based on deliberation to appoint its leaders, or through representatives and leadership not inherited from generation to generation. whereas Ibn Taymiyyah is more flexible, he accepts the Kingdom system as long as the constitution of the Qur'an and Sunnah is absolute. Both of these practices of government have been traversed by Muslims for a long time, each of which has a privilege, both forms of government based on deliberation and descent are listed in the verses of the Qur'an.