Articles
<![CDATA[Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana ]]>
<![CDATA[Sitti Hajani]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Anggreany Arief]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai. 2). Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana yaitu harta pailit yang disita oleh penyidik untuk sementara waktu berada dalam penyitaan negara melalui penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti harta pailit yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana serta dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator. The research objective is to analyze the legal implications of the inconsistency of foreclosure arrangements due to bankruptcy declaration decisions, and 2). To find out and analyze the legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation. This type of research is normative. Research results in the authors find that: 1). The legal implication for the inconsistency of foreclosure arrangements due to the bankruptcy declaration decision is that it creates a conflict of authority between the investigator and the curator in the matter of confiscation, so that the legal objectives of legal certainty, justice and expediency cannot be achieved. 2). The legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation, namely bankrupt assets confiscated by investigators is temporarily in state confiscation through investigators for the purposes of investigation, prosecution and trial so that in the end the legal status of confiscated bankrupt assets will be determined based on the criminal verdict and can be returned to those who are entitled in this case the curator]]>
<![CDATA[Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Adi Verry Anggeryawan]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 secara signifikan mengalami peningkatan dan berfluktuasi. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penanggulangan (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reserse narkoba, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of overcoming criminal acts of narcotics abuse at the Polrestabes City of Makassar and the influencing factors. This research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of dealing with criminal acts of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes is less effective because narcotics abuse cases in 2021 have significantly increased and fluctuated. Although it has attempted to be implemented in accordance with the coping mechanism (2) The factors that influence the effectiveness of overcoming the crime of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes are the rule of law, namely changing policies, law enforcers, namely the organizational structure of the narcotics investigation unit, facilities/infrastructure that inadequate, lack of legal awareness in society.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemanfaatan Hak Atas Tanah Terlantar Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Buton Tengah ]]>
<![CDATA[Dewi Yulinang]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Anzar Makkuasa]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pemeliharaan pemanfaatan pengelolaan hak atas tanah terlantar untuk kepentingan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Evektifitas Pemanfaatan Hak Atas Tanah Terlantar masih sangatlah kurang, dengan hal ini menunjukkan tidak mencapai tujuan utama dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya keefektifan pemanfaatan hak atas tanah terlantar dipengaruhi faktor pemenrintah, masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, serta penertiban pemerintah. The research objective is to analyze the maintenance of the utilization of rights over abandoned land for the public interest and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the Utilization of the Right to Abandoned Land is still very lacking, which means that it does not achieve the main objective of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA). (2) Factors that affect the lack of effectiveness in the use of rights over abandoned land are influenced by factors from the government, society, lack of facilities and infrastructure, and government control.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre ]]>
<![CDATA[Rasdiyanah Rasdiyanah]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum delik aduan di kota parepare dan faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengambil salinan putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare and the influencing factors. The research method in this study uses normative and empirical approaches. Data collection techniques were carried out through interviews and taking a copy of the decision. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Effectiveness of Complaint Offenses in Parepare City is still not effective in terms of law enforcement, especially in cases of complaint offences on Decisions No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre and No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) the factors that affect the ineffectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare are the quality of law enforcement officials who are still incompetent both in terms of legal knowledge and also the lack of awareness of the true nature of law enforcement officials in the nation and state.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card di Indosat ]]>
<![CDATA[Kyka Rezki Dwiyana]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam registrasi SIM Card; dan (2) menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi data pribadi dalam proses registrasi SIM Card. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card Di Indosat belum efektif dikarenakan masih adanya ketidak tahuan masyarakat terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan masih adanya beberapa oknum yang masih menyalahgunakan data pribadi orang lain secara ilegal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi SIM Card yaitu; 1. Faktor Pengetahuan Hukum, 2. Budaya Masyarakat, dan 3. Sarana dan Prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of consumer legal protection in SIM card registration, and (2) analyze the factors that lead to the misuse of personal data in the process of registering personal data in the SIM Card registration process. This research method is empirical legal research. The results of the research on the Effectiveness of Legal Protection of Consumer Personal Data in SIM Card Registration at Indosat have not been effective because there is still ignorance of public about consumer protection laws and there are still some individuals who still illegally abuse other people's personal data. The factors that influence the misuse of personal data in SIM card registration are; 1. Legal Knowledge Factor, 2. Community Culture, and 3. Facilities and Infrastructure.]]>
<![CDATA[Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene ]]>
<![CDATA[Anisa Pratiwi]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Anzar Makkuasa]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Relevasi alasan Pengajuan Isbat nikah di Pengadilan Agama Majene dan antisipasi penyelundupan hukum dalam perkara legalisasi isbat nikah di Pengadilan Agama Majene. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan solusi bagi masyarakat dalam melegalkan perkawianannya yang telah dilaksanakan dengan dibawah tangan ke Pengadilan Agama setempat. Terkait alasan-alasan permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon di Pengadilan Agama Majene berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diketahui kesimpulan bahwa alasan para Pemohon sebagian masih relevan dan sebagian kurang relevan. The research objective is to analyze the relevance of the reasons for applying for marriage certificates at the Majene Religious Court and to anticipate law smuggling in the legalization of marriage certificates at the Majene Religious Court. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that marriage consecration is a solution for the community in legalizing their marriage which has been carried out under the hand of the local Religious Court. With regard to the reasons for the application for marriage confirmation submitted by the Petitioners at the Majene Religious Court based on Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, it is known that the conclusion is that some of the Petitioners' reasons are still relevant and some are less relevant.]]>
<![CDATA[Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Rudi Yunus]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi Proses Hukum Diversi Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur di Polres Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) Proses hukum diversi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa dilakukan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama (damai) belum berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum diversi terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.. The research objective is to analyze the legal process of diversion in traffic accident criminal cases involving underage suspects at the Gowa Police. This type of research is empirical legal research. The results of the study show (1) The legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in the suspect being a minor in the jurisdiction of the Gowa Police is carried out with diversion procedures and procedures as stipulated in law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system namely carried out through deliberations involving children and their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, social counsellors, and Professional Social Workers based on a restorative justice approach to reach a mutual agreement (peace) has not run optimally due to several factors (2) Factors that influence the legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in underage suspects in the jurisdiction of the Gowa Police are Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Wendy Amelia Triani]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi efektivitas pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten gowa dan faktor-faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah belum efektif, Faktor yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kualitas data elektronik. Saran: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara layanan elektronik dibidang pertanahan, pemanfaatan layanan elektronik lebih dimaksimalkan, sumber daya manusia yang lebih profesional, serta kontrol kualitas data ditingkatkan sehingga hasil yang lebih maksimal. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa District Land Office and influencing factors. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa Regency Land Office is not yet effective. Influential factors are human resources, facilities and infrastructure and quality of electronic data. Suggestion: Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as an electronic service provider in the land sector, maximize the use of electronic services, and more professional human resources, and improve data quality control so that results are maximized.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Sahrul Sahrul]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Penelitian Ini Adalah Tipe Penelitian Hukum Empirik. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Adalah Belum Efektif, Dapat Dibuktikan Dengan Banyak Bidang Tanah Yang Sudah Terpetakan Belum Terbit Sertipikat Karena Pemiliknya Tidak Jelas. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pelaksanaan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Adalah Subtansi Hukum, Struktur Hukum, Dan Kultur Hukum Masyarakat. Saran Pemanfaatan Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Lebih Ditingkatkan Dan Penyuluhan Hukum Yang Lebih Maksimal Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)..]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Investasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dinda Meisya Irani]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi putusan arbitrase No.42085/XII/ARB BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di Indoensia dan Untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum apa yang timbul dalam putusan arbitrase tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis putusan arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di indonesia bahwa putusan tersebut dianggap belum memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak dan akibat hukum yang timbul dari putusan ini ialah lahirnya atau berubahnya suatu keadaan dan hubungan tertentu antara para pihak. akibat hukum tersebut merupakan putusan pengadilan negeri nomor 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel. This research objective to analyze the arbitration award No.42085/XII/ARB BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia and to find out and analyze what legal consequences arise in the arbitral award. This study uses a type of normative legal research. The results of the study show that the analysis of the arbitration decision Number 42085/XII/ARB-BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia is that the decision is deemed not to provide certainty and legal justice in resolving disputes between the parties and the legal consequences arising from this decision are the birth or changes in certain conditions and relationships between the parties. the legal consequence is a district court decision number 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel.]]>
