Sufirman Rahman
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Tamalanrea Megawati S Megawati S; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1517

Abstract

Tujuan penelitian menganilisis penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Tamalanrea dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Tamalanrea. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Empiris, dimana metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata seperti Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penyebab terjadinya sengketa tanah di Kecamatan Tamalanrea yaitu kurangnya respond dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindinya hak kepemilikan. (2) Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan Kecamatan juga melakukan kerjasama dengan BPN dan pihak terkait dalam hal menyelesaikan sengketa tanah. Dalam hal menghindari sengketa pertanahan, Pihak Kecamatan juga melakukan penyimpanan setiap daftar pertanahan yang sudah didaftarkan kepada pihak BPN Kota Makassar. The research objective to analyze the resolution of land disputes in Tamalanrea District and the factors that cause land ownership disputes in Tamalanrea District. The type of research used is Empirical legal research, where the legal research method functions to see the law in a real sense such as Legislation and literature which contains theoretical concepts related to the problems to be discussed in this research. The results of this study indicate that (1). The causes of land disputes in Tamalanrea District are the lack of responsiveness and transparency of information in the community, resulting in invalid data and administration resulting in overlapping ownership rights. (2) In resolving land disputes, the District also cooperates with BPN and related parties in terms of resolving land disputes. In terms of avoiding land disputes, the District Office also keeps all land registers that have been registered with the Makassar City BPN.
Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Narkotika Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala Setiawan Malik; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1527

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di POLRES BARITO KUALA dan Peranan Kepolisian Resort Barito Kuala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor yang menjadi kendala Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di POLRES BARITO KUALA adalah merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di dalam struktur pelaksana tugas di lingkungan membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Peranan Kepolisian Resort Barito Kuala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkotika yang ada wilayah hukum POLRES BARITO KUALA dengan melaksankan program kerja dan kegiatannya. The research objective is to analyze the factors that constrain the Police in uncovering the distribution and abuse of narcotics at the BARITO KUALA POLRES and the Role of the Barito Kuala Resort Police in overcoming criminal acts of narcotics abuse. The research method used is normative legal research. The results of the study found that the factors that became obstacles for the Police in uncovering the circulation and abuse of narcotics at the BARITO KUALA POLRES were the main task executors who were within the task force structure in the environment overseeing the Republic of Indonesia State Police Sector. The role of the Barito Kuala Resort Police in dealing with criminal acts of narcotics abuse committed by students in the Barito Kuala Regency area is to eradicate and overcome Narcotics crimes that have the jurisdiction of the BARITO KUALA POLRES by implementing work programs and activities.
Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata Muh. Faraz Daffa; Sufirman Rahman; Abdul Qahar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1499

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik belum memiliki nikai pembuktian sempurna tetapi diakui eksistensinya, dan dalam praktiek peradilan mempunyai kekuatan pembuktian bebas. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tanggan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan adalah faktor keabsahan hukum (legal validity), faktor integritas dan non repudiasi (integrity and non-repudiation), dan faktor pemahaman teknologi masyarakat. The research objective is to analyze the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases. (2) To find out and analyze what factors influence the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases in court. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The results of this study indicate that: (1) the evidentiary power of an electronic signature does not yet have a perfect evidentiary value but its existence is recognized, and in judicial practice, it has independent proving power. (2) Factors that affect the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases in court are legal validity, integrity and non-repudiation factors, and understanding of community technology.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar) Yusril Pratama Sulaeman; Sufirman Rahman; Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the investigation of violent theft at the Makassar Port Police, and to determine and analyze the factors that influence the investigation of violent theft at the Makassar Port Resort Police. The research method used in the writing of this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was carried out at the location, namely the Makassar Port Police. The results of this study indicate that the effectiveness of the investigation of the crime of theft with violence at the Makassar Port Police has not effective, this can be seen from the presence of inhibiting factors such as the absence of witnesses and the lack of evidence found at the scene of the crime (TKP). Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials in this case the police. In cases of violent theft, conducting joint preventive patrols, CCTV is also added in areas prone to violent theft in the Makassar Port Police. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di lokasi, yaitu di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar.Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar belum berjalan efektif, hal ini dapat di lihat dari adanya faktor penghambat seperti tidak adanya saksi – saksi dan kurangnya barang bukti yang di temui di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ).Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Untuk pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan patroli gabungan yang bersifat preventive ( pencegahan ), di tambahkan pula CCTV di daerah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor pelabuhan makassar.
kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam penuntutan tindak pidana penceman nama baik melalui media sosial Suharman Suharman; Sufirman Rahman; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal strength of electronic evidence and analyze the obstacles or obstacles in the process of proving electronic evidence in the prosecution of criminal defamation through social media. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted in two locations, namely the Makassar District Court and the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The results of this study indicate that in relation to the strength of electronic evidence which is regulated outside the Criminal Code, this applies to the lex specialis derogate legi generalis principle. Article 5 of the ITE Law more or less explains that electronic evidence is legally valid evidence and can be used in court proceedings. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case investigators and prosecutors, are able to improve if they recruit human resources who have standard competencies related to the use of tools and the interpretation of cybercrime. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum alat bukti elektronik dan menganalisis kendala atau hambatan dalam proses pembuktian alat bukti elektronik dalam Penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan didua lokasi, yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan kekuatan alat bukti elektronik yang mana tersebut diatur diluar KUHP, maka hal ini berlaku asas lex specialis derogate legi generalis. Dalam pasal 5 undang-undang ITE kurang lebih menjelaskan alat bukti elektronik merupakam alat bukti yang sah secara hukum dan dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan JPU agar mampu berbenah sekiranya merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar terkait dengan penggunaan alat serta penafsiran kejahatan didunia maya.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Didalam Rumah Tahanan M.Fatih Adityawarman; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Research is aimed at students, especially law faculty students who want to carry out research related to criminal acts of torture committed by prisoners in the class I A detention center in Makassar City. Mistreatment of fellow prisonersnin the detention center, Researchers continue to try uncover what is the cause of the criminal act of persecution that occurs in the detention center and what efforts can be made by the Makassar City Detention Center Official. From the results of research that has been conducted by researchers, the researchers found what factors cause the crime of mistreatment that occurs in the detention center, namely inadequate room capacity, secondly, individual problems such as stealing clothes from fellow prisoners and love problems experienced by prisoners. Then as for the efforts that can be made by the remand center, namely providing legal counseling to the detainees, secondly giving spiritual cleansing to the detainees, thirdly not giving remissions to prisoners who committed a criminal act of torture, the fourth was put in solitary confinement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana didalam rumah tahanan kelas I A Kota Makassar,penganiayaan sesama narapidana di rutan. Peneliti berusaha mengungkap apa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di rutan dan upaya apa saja yang bisa dilakukan petugas rutan dalam mengurangi tindak pidana penganiayaan. dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi didalam rutan yaitu seperti kapasitas kamar yang tidak memadai kedua yaitu masalah individu seperti saling mencuri pakaian sesama tahanan danmasalah percintaan yang dialami para tahanan, lalu adapun upaya yang dapat dilakukan pihak rutan yaitu melakukan penyuluhan hukum kepadapara tahanan yang kedua memberikan siraman rohani kepada para tahanan, ketiga tidak memberikan remisi kepada para tahanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan,yang ke empat dimasukkan kedalam sel pengasingan.
Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Muhammad Arlingga Yamin; Sufirman Rahman; Sri Lestari Purnomo
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the legal awareness of the community in the context of land registration and the factors that affect the legal awareness of the community at the location in Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency. The research method used is empirical, empirical research is used to find out what and how the legal awareness of the community in registering their land. The results of the research carried out were the level of community law awareness in the context of land registration and the factors that influence the legal awareness of the community, especially in Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency, which can be said to be low. This is due to the lack of several indicators of legal awareness, namely, lack of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behaviour patterns. The obstacles faced by the people of Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency in registering their land are the lack of socialization from the local government regarding proper land registration procedures, and many people who do not understand the procedures and legal rules that apply to register their land, this is prone to trigger the occurrence of dispute conflicts and falsification of certificate deeds. Abstrak:Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dengan titik lokasi di Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris, Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka Pendaftaran Tanah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya beberapa Indikator kesadaran hukum yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dalam mendaftarkan tanahnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai tata cara pendaftaran tanah yang baik, serta banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Diah Nanda Salsabila Ilyas; Sufirman Rahman; Nur Fadhillah Mapppaselleng
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze and see two things, namely what factors are committing a crime and to analyze and analyze the actions taken by the Makassar Police in crime prevention of crimes committed by children. This research uses the empirical normative research method. The results of this study indicate that there has indeed been a criminal act or a violent robbery committed by children in Makassar City. The factors that cause children to commit violent crimes, namely; Social or environmental factors, the second is economic factors, and the third is parental control factors. The efforts made by the Makassar Polrestabes in overcoming this are with the Polrestabes Police apparatus going directly to the community to provide advice regarding their environment, conducting direct visits to the community to handle citizen complaints about social security issues, mobilizing positive community activities, and providing appeals to the community, to teenagers. The preventive effort or what is called Preventive carried out by the Makassar Police in order to create a conducive atmosphere for violent robbery committed by children in Makassar City is conducting patrols to prevent a crime. Second, the thickening of the locations in each location where a violent crime has been committed. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dua hal yaitu faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi tindakan kriminal atau kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu; Faktor pergaulan atau lingkungan, yang kedua faktor ekonomi, dan ketiga faktor pengawasan orang tua. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menanggulanginya yaitu dengan kelompok Aparat Kepolisian Polrestabes terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan himbauan terkait lingkungannya, melaksanakan kunjungan langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga tentang permasalahan Kamtibmas, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, serta memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada anak remaja. Upaya pencegahan atau yang disebut Preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar guna untuk menciptakan suasana yang kondusif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah melakukan Patroli guna mencegah terjadinya suatu tindakan kriminalitas. Yang kedua, penebalan lokasi disetiap lokasi-lokasi yang rawan terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Juru Sita dalam Perkara Perdata Nur Rahmayana Syam; Sufirman Rahman; Sudirman Sanusi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the functionaries who play a role in handling judicial mechanisms and organisms is an official called bailiff, formerly known as Deurwaarder. The bailiff is part of the executor of the District Court's duties in examining and adjudicating civil cases. Has a role that is no less important than other officials in the Court, because its existence is needed from the start of the trial until the implementation of the Court's decisions. This study aims to determine the effectiveness of the bailiff's duties in the Pangkajene District Court and the factors that influence the effectiveness of the bailiff's duties in the Pangkajene District Court. This study uses empirical research methods. Location the research was carried out in the city of Pangkep, especially in the court Pangkajene Country. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection technique, Library Research and Field Research (Field Research). Data analysis, namely data that has been obtained well primary data and secondary data will then be processed and analyzed to produce conclusions, then presented descriptive. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the bailiff's duties in handling civil cases at the Pangkajene District Court has not been effective and found supporting and inhibiting factors in the effectiveness of the implementation of the Bailiffs at the Pangkajene District Court. The research recommendation is that the Bailiff at the Pangkajene District Court in handling civil cases must carry out procedures in accordance with the applicable rules. Abstrak:Salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme peradilan adalah pejabat yang disebut Juru Sita dahulu dinamakan Deurwaarder. Juru Sita merupakan bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di Pengadilan, karena keberadaannya diperlukan sejak belum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifivitas pelaksanaan tugas juru sita di Pengadilan Negeri Pangkajene dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas juru sita di Pengadilan Negeri Pangkajene. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Pangkep khususnya di Pengadilan Negeri Pangkajene. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, Penelitian Pustaka (library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Analisis data yakni data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dandianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secaradeskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Juru Sita dalam menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkajene belum efektif dan ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkajene. Rekomendasi penelitian bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkajene dalam menangani perkara perdata harus melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.
ANALISIS HUKUM PUTUSAN NO.29/PDT.G/2019/PN SGM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA Fachrizal Azhar; Sufirman Rahman; Hasbuddin Khalid
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the legal strength of decision evidence in the localexamination process of civil dispute cases and what hinders the process ofexamining civil dispute evidence. The research method used in writing this thesis isan empirical method, with secondary and primary data coverage, this research wasconducted at the Sungguminasa District Court. The results of this study indicate thatevery fact found in the trial makes the judge bound to use it as a basis forconsideration in making a decision. However, the binding power is not absolute, sothe judge is free to determine the value of the strength of the evidence and thefacilities/facilities factor, because the laboratory to support the evidence issufficient, the community factor, the general public in the knowledge ofenvironmental pollution. Recommendations for the judge's research are expected inexamining cases to be able to examine carefully and thoroughly the evidencebetween the litigants, in making it must meet the requirements of an authentic deedor not legally flawed and not in conflict with the applicable laws and regulations. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum bukti putusan dalamproses pemeriksaan setempat perkara sengketa perdata dan apa saja menghambatdalam proses pemeriksaan bukti sengketa perdata. Metode penelitian yangdigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan dataskunder dan primer, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Setiap fakta yang ditemukan dalampersidangan membuat hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasarpertimbangan mengambil putusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadihakim bebas menentukan nilai kekuatan buktinya dan faktor sarana/fasilitas,karena laboratorium untuk mendukung bukti, yang cukup, faktor masyarakat, masihawamnya masyarakat dalam pengetahuan bidang pencemaran lingkungan.Rekomendasi penelitian hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapatmemeriksa dengan cermat dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yangberperkara, dalam pembuatannya harus memenuhi syarat-syaratakta otentik ataujangan cacat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.