Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Sufirman Rahman
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa Abdi Azis; Sufirman Rahman; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten Gowa dan upaya apa yang akan dilakukan untuk menekan jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Rendahnya pengamalan ajaran agama menjadi penyebab terbesar terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten gowa. 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang belum cukup untuk menanggulangi kejahatan kekerasan sekdual terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat dan pihak yang berwenang membatasi masyarakat untuk dapat mengakses hal-hal yang dapat meningkatkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadapa anak seperti situs pornografi, minuman keras, dan narkotika serta memberikan pemahaman terhadap orang tua untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. This research objective is to analyze the causes of acts of sexual violence against children in the Gowa district and what efforts will be made to reduce the number of crimes of sexual violence against children in the Gowa district. This research is empirical legal research. The results of this study indicate that 1. The low practice of religious teachings is the biggest cause of crimes of sexual violence against children in the Gowa Regency. 2. The efforts made by the authorities have not been sufficient to tackle crimes of sexual violence against children. This can be seen from the increasing number of crimes of sexual violence against children. The recommendation of this research is to increase the practice of religious values ​​in society and the authorities to limit the public from being able to access things that can increase the occurrence of crimes of sexual violence against children such as pornographic, alcoholic and narcotic sites and provide understanding to parents so that they can improve supervision of their children.
Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Aris Saifudin; Sufirman Rahman; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara a quo. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum yang mengamati argumentasi hukum dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bungku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam perkara 33/Pdt.P/2022/PA.Buk berjalan kurang efektif. (2) Faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin Dispensasi Kawin dalam perkara nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk antara lain sebab anak Pemohon pernah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya dijadikan sebagai sebuah alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup dalam penetapan perkara tersebut, namun dalam pertimbangan hakim seyogyanya membutuhkan pertimbangan yang kompleks dalam penetapannya mencakup dari faktor kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi si anak, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh hakim sebagaimana yang tercantum pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 16 huruf (h). This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the case of Case Number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, and to analyze the factors that are considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the aforementioned case. This study is an empirical juridical research that uses a legal research method that observes legal arguments and reasons that underlie the judge's decision in granting the marriage dispensation request at the Bungku Religious Court. The results of this study show that: (1) the effectiveness of the application of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the judge in case 33/Pdt.P/2022/PA.Buk is less effective. (2) The factors considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in case number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk include the fact that the applicant's child had become pregnant as a result of her relationship with her prospective husband, which was considered a pressing reason and sufficient evidence in the decision-making process. However, the judge's decision should also take into account complex considerations that include factors such as the child's health, psychology, sociology, culture, education, health, and economic status, as stipulated in PERMA Number 5 of 2019, Article 16, letter (h).
Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru Sulaeman Abu; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1464

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal dalam penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana melalui upaya damai atau restorative justice. Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan; (2) Faktor pendukung penanganan bagi Anak pelaku tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah dari segi Hukumnya, Penegak Hukumnya dan Masyarakat serta respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, masih ada Penyidik yang belum mengikuti pelatihan tentang tindak pidana terhadap anak dan Sarana dan Fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit in handling and protecting the law for children who commit crimes. This study uses an empirical approach. The results of the study show that legal handling and protection for children who commit crimes is through peaceful means or restorative justice. The process of restorative justice is basically carried out through discretion (wisdom) and diversion, namely the transfer of the criminal justice process outside the formal process to be resolved amicably, with the aim of getting a balance, or restoring the situation; (2) Factors supporting the handling of child perpetrators of criminal acts by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police are in terms of law, law enforcement and society as well as positive responses from victims and victims' families to services and handling in the investigation process. While the inhibiting factors are the child's character and cooperation with related institutions/agencies, there are still investigators who have not attended training on crimes against children and facilities.
Efektivitas Penanganan Sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Iin Arianti Nurdin; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1465

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum melalui pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam efektifitas penanganan sengketa terhadap sertipikat hak milik atas tanah di pengadilan tata usaha negara makassar serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas tanah secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Penanganan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara sudah berlangsung secara efektif, hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, Pertimbangan hukum majelis hakim belum mencerminkan secara tepat dan benar serta melakukan putusan dan pertimbangan hukum dengan mengsinergikan faktor subtansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum sehingga mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. The research objective is to analyze the legal certainty through the processing of physical data and juridical data in the bookkeeping of rights in the effectiveness of handling disputes over land ownership certificates at the Makassar State Administrative Court and to implement concretely and accountably administrative certainty and present information on land registration rights effectively and efficiently. This study uses empirical research methods. The results of the study show that the handling of State Administrative disputes at the Makassar State Administrative Court against certificates of land ownership rights which are the object of state administrative disputes has taken place effectively, this is reflected in the decision of the Makassar State Administrative Court in Case No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, the legal considerations of the panel of judges have not properly and correctly reflected and made decisions and legal considerations by synergizing factors of legal substance, legal structure and legal culture so as to reflect legal certainty and justice.
Efektivitas Pengelolaan Data Fisik Dan Data Yuridis Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1466

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum melalui pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pendaftaran tanah yang diatur secara khusus dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka peningkatan pelayanan prima pertanahan kepada masyarakat, maka pengaruh struktur hukum yang berkaitan sumber daya manusia aparat BPN RI., khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros maka perlu direkomendasikan untuk lebih ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus dan berkesinambungan pelatihan-pelatihan teknis pertanahan, sehingga dapat mewujudkan ''Efektifitas Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Menurut PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, melalui langkah-langkah rekomendasi lebih konkrit yaitu maka Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Data Fisik dan data Yuridis dalam Pendaftaran hak atas tanah dalam untuk MencegahTimbulnya Sengketa Tata Usaha Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros melalui pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah. The research objective is to analyze the legal certainty through the processing of physical data and juridical data in the bookkeeping of rights in the registration of land rights and to implement concrete and accountable administration certainty and presentation of information on the registration of rights to land effectively and efficiently. This study uses empirical research methods. The results of the research show that the procedures for land registration are specifically regulated in PP. No. 24 of 1997 concerning Land Registration in the context of improving excellent land services to the community, the influence of the legal structure related to the human resources of the BPN RI apparatus, especially at the Maros Regency Land Office, it is necessary to recommend that it be further improved and perfected continuously and continuously training- land technical training, so as to realize ''Effective Processing of Physical Data and Juridical Data of Land Registration According to PP. No. 24 of 1997 concerning Land Registration, through more concrete recommendation steps, namely the Implementation of the Management of Physical Data and Juridical Data in the Registration of Internal Land Rights to Prevent State Administrative Disputes at the Land Office of Maros Regency through the management of physical data and juridical data in bookkeeping rights in the registration of land rights.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone Fitra Darlian; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1478

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone kurang efektif, dikarenakan masih ditemukan masalah berkaitan dengan profesionalsime penyidik, seperti : Banyaknya perkara yang dihadapkan oleh seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus; Mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone adalah substansi hukum. The aim of the research is to analyze the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police. This type of research is empirical juridical, the results of the study the authors find that: 1). The effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police is less effective because problems are still found related to the professionalism of investigators, such as The number of cases faced by an investigator in solving issues; Experiencing difficulties in uncovering cases of motor vehicle theft because the perpetrators use a new mode so it is challenging to uncover and prove. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police, namely; substance, structure, and legal culture. Of these three factors, the most influential on the investigation of the crime of motor vehicle theft in the General Criminal Investigation Unit of the Bone Resort Police is the legal substance,
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Muhammad Anis; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1479

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H terlaksana tidak efektif, disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum illegal loging yaitu substansi hukum, struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging, sedangkan budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana tersebut memberikan berpengaruh terhadap penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. The aim of the research is to analyze the law enforcement on forestry crimes in the Illegal Logging Sector of the Security and Law Enforcement Agency for the Environment and Forestry in the Sulawesi Region. This research is legal research using a juridical-sociological approach. The results of the study show the Effectiveness of Law Enforcement in the Illegal Logging Sector of the Sulawesi Region Environmental and Forestry Security and Law Enforcement Agency (BPPHLHK) according to Law Number 19 of 2004 Jo. Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning P3H are implemented ineffectively, due to the low quality of law enforcement, and low public trust in law enforcement efforts. Factors that influence the effectiveness of illegal logging law enforcement are legal substance, the legal structure has little influence on illegal logging law enforcement, while legal culture, legal awareness, facilities and infrastructure have an influence on law enforcement in the field of Illegal Logging Environmental Security and Law Enforcement Agency and Forestry (BPPHLHK) Sulawesi Region.
Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polri Daniel Junwaldi MP Nainggolan; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1503

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis alasan penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri, dan bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota kepolisian, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan tersebut memperbolehkan anggota kepolisian menerapkan konsep diskresi. Dimana konsep diskresi ini adalah hak yang melekat dalam kewenangan yang diberikan oleh setiap anggota polri. tentunya hak tersebut tetap memperhatikan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan nyawa anggota polri. 2). Bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh Anggota Kepolisian, dengan menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. The research objective to analyze the reasons for the use of force with firearms by members of the Police, and the forms of accountability for the use of violence with firearms by members of the Police. This type of research is normative. Research results the authors find that: 1). The use of force with firearms by members of the police, is based on laws and regulations which in this provision allow members of the police to apply the concept of discretion. Where the concept of discretion is the right inherent in the authority granted by each member of the Indonesian National Police. Of course, this right still pays attention to matters that can threaten the safety of the lives of members of the Indonesian National Police. 2). The form of accountability for the use of force with firearms by members of the Police, by using violence and firearms that are not in accordance with procedures is an act of violation of human rights. Violations committed by law enforcement officials in the form of using firearms that are not in accordance with procedures undermine the integrity of the entire law enforcement organization.
Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Studi Kasus Polres Gowa Ayuning Tyas Rhamadhani; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1504

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas proses penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Kepolisian Resort Gowa proses bahwa penyidik gowa telah melakukan proses penyidikan tindak pidana siber yang mana ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana siber tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Faktor yang mempengaruhi efektifitas penyidikan tindak pidana Siber yaitu karena adanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of cybercrime investigations in the Gowa Police area and the factors that influence the effectiveness of the cybercrime investigation process in the Gowa Police area. This study used primary data obtained directly from the field. Primary data in this study were data obtained directly from the Gowa Police. The results of this study indicate that: The effectiveness of the investigation of cyber crimes in the Gowa Resort Police area is the process that Gowa investigators have carried out the process of investigating cyber crimes in which it was found that the investigation of cyber crimes is not much different from other conventional criminal investigation processes. Factors that influence the effectiveness of cybercrime investigations are legal, law enforcement, infrastructure, facilities, community, and cultural factors.
Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ariani Vemi Octaviani; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1515

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan implikasi hukum dari pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Proses pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara serta tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban. 2). Implikasi hukum pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Permohoan hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual hanya memberikan sebuah pilihan kepada korban sehingga tidak memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dalam sebuah norma hukum kepada pelaku/terdakwa dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur untuk memerintahkan seluruh elemen aparat penegak hukum untuk menerapkan hak restitusi kepada anak sebagai korban tanpa diajukan permohonan hak restitusi tersebut. The research objective to analyze the granting of the right of restitution to children who are victims of sexual violence, and the legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The process of granting the right of restitution to a child who is a victim of a crime of sexual violence: In the decision of the Makassar District Court Number: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks has imposed a sentence in the form of imprisonment and an additional form of payment of restitution to the victim. 2). Legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence: Requests for the right of restitution to children as victims of sexual violence only provide an option for victims so that it does not give law enforcement officials an obligation to apply a legal norm to the perpetrator/defendant because he does not the existence of norms that regulate to order all elements of law enforcement officials to apply the right of restitution to children as victims without submitting a request for the right of restitution.
Co-Authors A. Ayu Lestari Baharuddin Abdi Azis Abdul Qahar Achmadi Natsir Adi Verry Anggeryawan Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P Andi Risma Andi Risma Anggreany Arief Anisa Pratiwi Anzar Makkuasa Ariani Vemi Octaviani Aris Saifudin Askari Razak Ayuning Tyas Rhamadhani Baharuddin Badaru Dachran S. Busthami Daniel Junwaldi MP Nainggolan Devi Y. Rante Dewi Yulinang Diah Nanda Salsabila Ilyas Dinda Meisya Irani Fachrizal Azhar Fitra Darlian Hasbuddin Khalid Iin Arianti Nurdin Ilham Abbas Iqbal Maulana Kyka Rezki Dwiyana M.Fatih Adityawarman Megawati S Megawati S Mohammad Arif Muh. Faraz Daffa Muhammad Anis Muhammad Arlingga Yamin Muhammad Kamal Nahruddin Nahruddin Najda Najda Nanda Dwi Handoyo Nasrullah Nasrullah Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mapppaselleng Nur Rahmayana Syam Nur Rahmayani Syam Prabu Satya Wiyata Putra Pungky Wibowo Rasdiyanah Rasdiyanah Rudi Yunus Sahban Sahban Sahrul Sahrul Salle Salle Setiawan Malik Sitti Hajani Sri Intariani Dg Masese Sri Lestari Poernomo Sri Lestari Purnomo Sudirman Sanusi Suharman Suharman Sulaeman Abu Sutiawati Sutiawati Sutiawati Syamsul Arifin Wendy Amelia Triani Yusril Pratama Sulaeman