Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS PASAL 167 AYAT (1) MENGENAI USIA DAN HAK PENSIUN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mashudi Mashudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.458 KB) | DOI: 10.55129/jph.v6i1.467

Abstract

       Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk memujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak pekerja/ buruh seperti hak pensiun. Tidak mengatur dengan jelas batas usia pensiun di dalamnya,  maka batas usia pensiun mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku. Batas Usia Pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena berhubungan dengan Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/ buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/ buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akan mendapatkan Uang Pesangon dan besaran nilai yang didapat pekerja/ buruh sesuai dengan kondisi dan penyebab pada saat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor  13 Tahun 2003 dan juga diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kata Kunci : Usia dan Hak Pensiun Pekerja DOI: 10.5281/zenodo.1468414
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUMATAS TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER DALAM MENJALANKAN PENGOBATAN TERHADAP PASIEN YANG MENGAKIBATKAN KONDISI FISIK PASIEN CACAT SEUMUR HIDUPDITINJAU DARI UNDANG UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN NOMOR 29 TAHUN 2004 DAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009” Mashudi Mashudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.613 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa akibatnya bila Dokter melakukan tindakan medis tidak berdasarkan Standart Oprasonal Prosedur (SOP). Bagaimana sangsi hukum bagi dokter yang melakukan malpraktek medis menurut ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi        Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal/normatif, dan sifat penelitian hukum doktrinal preskriptif dan teknis atau terapan. Dengan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach). Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap  kasus kasus yang  berkaitan dengan  isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber data dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas: Bahan hukum primer  dan Bahan hukum sekunder yang meliputi  :Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009   Tentang   Kesehatan, Undang undang  Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman/Undang-undang republik indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit, Kode etik  kedokteran Indonesia, Putusan hakim UU No 10 Tahun 2004,  putusan pengadilan  , Buku teks,  pembuatan peraturan perundang-undangan, Jurnal hokum, Kamus. Langkah2 Penelitian Hukum dengan , Identifikasi fakta hokum, Pengumpulan bahan bahan hukum, Telaah atas isu isu hokum, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu  hokum, Memberikan preskripsi Kata kunci       :   Mal praktek medis, standart oprasional prosedur, sanksi hukum DOI: 10.5281/zenodo.1470103
PERJANJIAN KERJA ANTARA ATLET SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA Yola Zulva Janika; Mashudi Mashudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.479 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.955

Abstract

Dalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atlet sepakbola profesional mempunyai hukum yang khusus yaitu Lex sportiva.Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan FIFA penyelesaian sengketa yang terjadi antara atlet sepakbola profesional dengan klub dapat di selesaikan melalui Arbitrase yang telah disediakan oleh induk organisasi sepakbola tersebut. Kata kunci : Hukum Olahraga (Lex Sportiva); Ketenagakerjaan; Mekanisme Penyelesaian Sengketa; Perjanjian. ABSTRACTA number of legal experts argued that the Act No. 13 year 2003 about the Employment contract applicable to professionalhu athletes because of the professional athlete is the workers/labourers and applies the provisions of the Act such. However, in the professional soccer player contract clause with the football club to explicitly specify that the special nature of player contracts and are not subject to law No. 13 Year 2003 about the employment and soccer athletes professionals have special laws i.e. Lex sportiva. Professional soccer player employment contract subject to the provisions of Act No. 3 Year 2005 about National Sport System. Act No. 3 of the year 2005 of the national Sport System is Lex Specialists of law No. 13 Year 2003 concerning Employment. In terms of the FIFA dispute that took place between professional athletes with the Club can resolve through arbitration that has been provided by the parent organization of the football.Keywords : Sports Law( Lex Sportiva); Employment; The Dispute Settlement Mechanism; Contract.
BENTUK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HAK PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 Mashudi Mashudi; Zulfiqar Bhisma Putra Rozi; Sugeng Prayitno
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.588 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.1003

Abstract

Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern. Dinilai demikian karena perusahaan tersebut seolah-olah memperdagangkan tenaga kerja sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya uji materi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menganulir ketentuan dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT Mashudi Mashudi; Hamdi Aji
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1212

Abstract

Membahas pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang pailit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan juga ketenagakerjaan juga mengenal sejahu mana jaminan pembayaran upah atau uang pesangon bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dijamin. Dengan demikian dapat mengetahui kemungkinan dapat didahulukan hak buruh terhadap kedudukan hak-hak lain dallam kepailitan. Metode yang digunanakan adalah normatif berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan dan Undang-Undang kepailitan,yang kemudian untuk menggambarkan secara tepat tentang kedudukan buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan.
Penyuluhan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru di SMP Negeri 8 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Junaidi H. Matsum; Achmadi Achmadi; Syamsuri; Husni Syahrudin; Mashudi Mashudi; Nuraini Asriati; Herkulana Herkulana
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober 2021 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4363.314 KB) | DOI: 10.25008/altifani.v1i4.175

Abstract

Kemampuan menulis Karya tulis ilmiah (KTI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik profesional. Hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa guru-guru SMP Negeri 8 masih kesulitan dalam menulis KTI meskipun telah memiliki ide. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan motivasi yang dimiliki guru tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya pengabdian masyarakat ini. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi yang berisi penugasan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian masyarakat kali ini dapat dikatakan sukses dan mencapai target yang diinginkan. Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi dan juga semangat dari peserta. Hal ini terbukti dari kemampuan peserta menjawab dan merespon hal-hal yang ditanyakan oleh tim pengabdian. Kesimpulan dari hasil pengabdian masyarakat ini yaitu terjadi peningkatan motivasi menulis peserta serta peserta telah memahami PTK untuk dapat terbit pada jurnal nasional
PREPARING HUMAN RESOURCES WITH AFFORDABLE COST admin admin; Mashudi Mashudi
Proceedings of The ICECRS Vol 1 No 1 (2016): "Generating Knowledge through Research", 25-27 October 2016, CAS Auditorium - Uni
Publisher : International Consortium of Education and Culture Research Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.785 KB) | DOI: 10.21070/picecrs.v1i1.515

Abstract

Coming from the experience of living in two different situations, namely in the area of subcultures of Mataraman from birth up to adults, and further, when one is married, he lives in a subculture arek or coastal area. At this stage, it was found that there are two different phenomena regarding socioeconomic dimension. In the area of subculture Mataraman, the socioeconomic level of parents is low, but it has ahigher level of formal education of the children. In contrast, while in coastal areas, thesocio-economic level of parents is high but has alowerlevel of the children’s formal education.In response to this gap, the author attempts toanswer the question "To what extent culture affect the educational achievement of children?". The finding of thepresent study showed that the higher the cultural dimension of the parents, the higher the level of educational achievement of children.
Peran Guru PPKn dalam Sosialisasi Tata Tertib pada Siswa SMPN 03 Teluk Keramat Hardiyanti Hardiyanti; Mashudi Mashudi; Shilmy Purnama
Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/kalacakra.v3i2.6403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peran Guru PPKn dalam mensosialisasikan tata tertib pada siswa SMPN 03 Teluk Keramat, untuk memahami hambatan Guru PPKn dalam mensosialisasikan tata tertib pada siswa, untuk memahami solusi Guru PPKn didalam mensosialisasikan tata tertib pada siswa. jenis penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tekhnik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Subjek yang diperoleh berdasarkan data yang didapat dari penelitian ini adalah Guru ppkn, Kepala sekolah dan Siswa yang ditentukan menggunakan teknik purposive dan snawbal. Data yang dikumpulkan akan dianalisis kembali menggunakan data yang bersifat induktif/kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan didapatkan menunjukan bahwa di SMPN 03 Teluk Keramat peran guru yaitu sebagai a. Guru berperan sebagai inisiator, b. Guru berperan sebagai motivator, c. Guru berperan sebagai pembimbing, d. Guru berperan sebagai evaluator. peranan guru ppkn dalam sosialisasi tata tertib selain sebagai pengajar didalam kelas Guru ppkn juga berperan diluar jam pelajaran selesai yang dimana Guru ppkn selalu mengingatkan mengenai sosialisasi tata tertib sekolah, membimbing siswa dan juga mengawasi terhadap tingkah laku yang dilakukan siswa disekolah serta ikut memberikan sanksi ringan, dalam sosialisasi tata tertib Guru PPKn selalu memberikan arahan dan menerapkan  tata tertib yang sudah di tempel di dalam kelas maupun di papan pengumuman. Faktor penghambat peran Guru ppkn dalam sosialisasi tata tertib siswa SMPN 03 Teluk Keramat ialah Faktor Internal dan Faktor Ekternal. Solusi Guru ppkn dalam mensosialisasikan tata tertib pada siswa yaitu dengan cara Pembagian tata tertib sekolah, pengawasan tata tertib sekolah, pemberian sanksi tata tertib sekolah.
Implementasi Manajemen Kewirausahaan pada Usaha yang Dimiliki Generasi Z di Era Digitalisasi (Studi Kasus : Dani Orchids) Rini Fitriani; Mashudi Mashudi
Pekobis : Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Bisnis Vol 8, No 1 (2023): PEKOBIS
Publisher : Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/pekobis.v8i1.P1-14.29757

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen kewirausahaan pada usaha yang dimiliki oleh Generasi Z di era digitalisasi dengan pendekatan karakteristik unik yang dimiliki oleh Generasi Z. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan jenis studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang digali dengan menggunakan metode wawancara kepada informan dan observasi. Informan dalam penelitian ini yakni Setiawan Ramadhani atau biasa dipanggil Dani. Dani merupakan pemilik dari “Dani Orchids”. Data hasil wawancara dan observasi tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengorganisasian, penganalisisan, dan penginterpretasian data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk digunakan sebagai acuan analisis naratif. Temuan dari penelitian ini yakni implementasi manajemen kewirausahaan di Dani Orchids sudah diterapkan dalam bentuk perencanaan pengembangan usaha di masa yang akan datang, pembukuan yang sudah menggunakan aplikasi digital, pengontrolan usaha yang dilakukan secara online. Akan tetapi penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan teori karena usaha tersebut belum didaftarkan pada instansi terkait. Hal ini dikarenakan Generasi Z menyukai hal-hal yang bersifat praktis. Karakteristik Generasi Z merupakan menyukai kebebasan berkreasi dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena keoptimisan mereka dalam menghadapi tantangan di era digital ini.
PENANAMAN NILAI KARAKTER DISIPLIN MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DI SMA NEGERI 8 PONTIANAK Kurita Ayunina; Mashudi Mashudi; Thomy Sastra Atmaja; Bistari Bistari; Jagad Aditya Dewantara
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 7, No 1 (2023): Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni 2023
Publisher : IKIP PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v7i1.4862

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanaman karakter disiplin melalui pramuka di SMAN 8 Pontianak. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pelaksanaan program sesuai dengan rancangan waktu dan tempat yang sudah dilakukan yaitu program mingguan, bulanan, tahunan, yaitu latihan wajib mingguan, pembekalan dasar, pengambilan badge bantara. Faktor pendukung, pengurus yang selalu datang lebih awal sehingga memberi contoh yang baik bagi anggota yang lain, jam kedatangan yang tidak terlalu awal seperti jam sekolah sehingga para anggota dapat hadir tepat waktu, semua anggota baik itu anggota baru dan pengurus memiliki tanggung jawab yang sama. Faktor penghambat, cuaca hujan dengan kondisi rumah anggota pramuka yang jaraknya cukup jauh dari tempat pelaksanaan kegiatan. Gambaran karakter disiplin dapat terlihat dari cara berpakaian yang rapi, mematuhi peratuan yang berlaku, mengerjakan tugas sekolah dengan baik, bersikap yang sopan, perkataan yang santun saat berada di pramuka, sekolah maupun di rumah.