Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.011
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Lentera Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MAHKAMAH TANJUNGPURA LAW JOURNAL Veteran Law Review Nizham Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum Positum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Istinbath : Jurnal Hukum El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Smart Society: Community Service and Empowerment Journal Journal of Applied Islamic Economics and Finance VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora International Journal Corner of Educational Research (IJCER) Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Dani Amran Hakim
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Empowerment of Sekar Transad Women Farmers Group in Bandar Agung Village Through Digital Marketing Training (Pedial) Parawangzah, Agisti Tri'as; Amrina, Dania Hellin; Hakim, Dani Amran
Smart Society Vol 1, No 2 (2021): December 2021
Publisher : FOUNDAE (Foundation of Advanced Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.834 KB) | DOI: 10.58524/smartsociety.v1i2.34

Abstract

The development of the internet has influenced economic development. Therefore, it is necessary to understand business actors in implementing it. This community service activity is carried out in the form of training whose target is the Sekar Transad Women Farmers Group (KWT) regarding Digital Marketing (PEDIAL). The method used is to provide training to members of the Sekar Transad KWT, totaling 20 people, and held through the Zoom meeting application. As a result, KWT Sekar Transad members began to understand how to take good product objects, create attractive logo and packaging designs, and make sales using the Facebook and Instagram applications. In general, the basic capital owned by KWT Sekar Transad is quite good, then the potential for natural resources and village human resources is adequate, and the 4G internet network has reached various regions. Thus, the opportunity to apply the concepts described regarding PEDIAL is very possible. KWT members who take part in this training can alsp help other members or prospective business actors in running their business to make it easier and have a better impact.
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif Hakim, Dani Amran; Rusjana, Muhamad
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2084

Abstract

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Munculnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang salah satu pasal penting dan diwacanakan untuk diubah adalah terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden menuai penolakan di berbagai elemen masyarakat. Terjadinya banyak penolakan dengan wacana tersebut memperlihatkan tidak adanya partisipasi publik dalam memutuskan wacana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan paradigmatik yaitu penegakan hukum progresif. Pemikiran hukum progresif sebetulnya sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang utamanya menyentuh langsung dimasyarakat. Meskipun demikian dalam tataran ketatanegaraan tentunya pemikiran hukum progresif juga memiliki peran. Hal ini berkaitan dengan politik hukum yang baik dan pembangunan hukum yang tepat bagi Indonesia kedepannya. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menyisipkan perpanjangan masa jabatan Presiden ini tidak sejalan dengan pemikiran progresif yang menginginkan hukum dibuat dan dijalankan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta bersifat responsif mengedepankan partisipasi publik. Selain itu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dilihat dari pandangan hukum progresif tersebut bertolak belakang dengan prinsip hukum progresif yang memandang bahwa hukum dibuat dan dilaksanakan untuk manusia bukan sebaliknya. Sumber utama dari pembentukan atau perubahan hukum yang dilakukan ialah dari manusia atau masyarakatnya
Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Hakim, Dani Amran; Hermanto, Agus; Fikri, Arif
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i2.527

Abstract

Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan dan pengaturan CSR di provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL. Peran pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan CSR menurut Pergub No. 30 tahun 2011 yaitu, membentuk forum komunikasi dan tim fasilitasi. Kedua tim tersebut memiliki kewajiban mewadahi seluruh pihak yang terlibat pelaksanaan CSR, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pergub No. 30/2011 juga mengatur pedoman mekanisme pengelolaan CSR dimulai dari; 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pembinaan dan pendampingan; 4) pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut secara khusus pemerintah kota Metro juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah Khotimah, Khusnul; Hakim, Dani Amran
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.25903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan pernikahan, tata tertib administrasi, transparansi kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam sesuai dengan ketentuan administrasi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang didapat dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pencatatan diatur dalam Islam berkaitan dengan transaksi muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah dengan menghadirkan saksi, yang artinya dalam suatu pernikahan juga perlu diadakan suatu pencatatan karena pernikahan merupakan suatu perikatan yang kuat. Berdasarkan temuan penelitian, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung sudah menyamakan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan administrasi yang tertera pada Pasal 4 PMA 20/2019 karena berdasarkan keperdataannya pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dicatat atau didaftarkan pada lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Dalam rangka penegakan hukum administrasi, KUA Seputih Agung telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan kepastian hukum secara obejktif dalam tata laksananya dan melaksanakan tugas fungsi sebagai lembaga pencatatan pernikahan secara baik.Kata kunci: Administrasi, Pencatatan, Pernikahan
Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan Setiyana, Norma; Hakim, Dani Amran
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v1i2.11796

Abstract

Based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019, it is hoped that it can suppress the spread of Covid-19. The implementation of these regulations certainly takes into account the situation and condition of an area. The method used is a descriptive qualitative field research. The analysis used is descriptive analysis method. The efforts made by Jatibaru Village, South Lampung Regency, have been implemented through the South Lampung Regent Circular Number: 442.2/0994/IV.02/2020 concerning Prevention of Corona Virus Disease (Covid-19) South Lampung Regency. The circular contains steps that must be taken in response to the development of the spread of Covid-19. These measures include school holidays, the establishment of a Covid-19 task force, postponement of activities that involve large numbers of people, providing hand washing facilities and hand sanitizers, as well as appeals to the public not to panic and continue to practice clean and healthy lifestyles. The circular letter is also a response from the regional government to Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions or PP 21/2020 PSBB.
Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia Maimun, Maimun; Hakim, Dani Amran
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v3i1.15710

Abstract

Siyāsah Syar’iyyah  (Islamic legal politics) is a political doctrine in Islam based on revealed values (Sharia), which in practice constructs state laws to regulate, control, manage, and administer the governance and politics of an Islamic state. It aims to achieve welfare and avoid harm without violating Sharia's universal principles and provisions. This study examines Siyāsah Syar’iyyah  (Islamic legal politics) towards constitutional issues in Indonesia. The method used is a literature study with a conceptual approach. Based on its nature, this research is descriptive, and the research data used is secondary. The study results show that Siyāsah Syar’iyyah is a type of siyāsah (legal policy) constructed by the ruler (ulil amri).  The formation of laws is based on religious moral values, which are applied to regulate life in society, nation, and state. Siyāsah Syar’iyyah  (Islamic legal politics) can be a part of implementing constitutional issues in Indonesia. For Indonesian Muslims in this contemporary era, Siyāsah Syar’iyyah has become necessary primarily in the political year (2023-2024) as a barometer to assess whether these issues are categorized as Islamic (‘ādilah) or not (ẓālimah).
Manifesting the Spirit of “Gotong-Royong” between State Institutions in Maritime Security: As an Effort to Regulate and Enforce Law in Indonesia Tarigan, Muhammad Insan; Hafandi, Raisha; Hakim, Dani Amran
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.25938

Abstract

Maritime security is a major problem in Indonesia, with issues including maritime delimitation, IUU Fishing, piracy and robbery, and terrorism at sea. Nevertheless, the state’s maritime security system continues to face challenges with overlapping authority, competing sectoral interests, and conflicting laws and regulations. Moreover, it is important to be aware of the phenomenon of the fading value of gotong-royong as the essence of Pancasila contained in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This investigation seeks to scrutinize the spirit of gotong-royong in the regulations as well as institutions of marine security guards as an attempt to negotiate the overlapping authorities and the intersection of laws and regulations of each authority. This research was conducted using juridical-normative method through literature study and conceptual approach. The concept of gotong-royong has not been fully embraced by maritime security authorities in Indonesia. It manifests itself through jurisdictional overlaps, sector egos, lack of clear coordination, and fragmentation among various agencies charged with enforcing maritime security. This study contends using the spirit of “gotong royong” and the empowerment of coastal people can enhance a maritime safety framework in Indonesia. This can be achieved through regional and global cooperation with partner countries to dispel potential threats to regional seas. Additionally, the capacity of coastal communities can be strengthened through the state defense program to contribute to maintaining maritime security in Indonesia. The Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that all citizens have a mandatory obligation to engage in state defense.
Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Undang-Undang Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Yusmahendra, Denny; Hakim, Dani Amran
Siyasah Vol. 5 No. 1 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/01g65462

Abstract

Uncontrolled disclosure of personal data has been proven to pose many risks of various criminal acts. Such as bullying, threats, fraud, and account hacking are unavoidable. The importance and urgency of the issue of personal data protection is increasingly being highlighted by the Indonesian government following the rise in cases of personal data leakage in Indonesia. Therefore, the Indonesian government passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This type of research is library research. This research is descriptive analysis using qualitative methods. The data source in this research is a secondary data source obtained through documentation. through article 65 of the Personal Data Protection Law, it provides new hope for the security of people's personal data in Indonesia and as a trigger for the habits of Indonesian people to be more careful in giving or using their own or other people's data, and prohibits everyone from using personal data. other people with the aim of misusing the data, either to benefit themselves or for other interests. Article 65 of the Personal Data Protection Law is in line with fiqh siyasah dusturiyah. Based on Surah an-Nur verse 27, Ibn Asyur stated that the house is the most private place, not just a place to shelter from the heat, take shelter when it rains, warm oneself in cold weather. Discusses state laws and regulations in terms of which regulations are for the benefit of citizens in order to achieve the principle of fulfilling citizens' rights. Because providing protection for personal data is one manifestation of fulfilling the rights of every citizen.
Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia Hakim, Dani Amran
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i2.3086

Abstract

The Creative Commons License is the breakthrough that non-profit organizations are making for the internet. Creative Commons has 4 (four) main conditions offered to creators for their copyrighted works, namely Attribution, Non-Comercial, No Derivatives, Share Alike. CCL is a response to the rapid development of internet technology. Various information that is accessed by the public through the internet, not a few of them are intellectual works that are protected by copyright. In the context of today's digital technology, it is very difficult to control activities such as copy-cut-paste (copying-cut-pasting), editing (editing), or sharing of documents (file sharing), which are contradictory to copyright law. So to overcome this, innovation and breakthroughs are needed that allow sharing and using creativity and knowledge without conflicting with legal provisions. The innovation is the Joint Creativity License. Through this license, a person is given the convenience to allow others to reproduce their copyrighted works, provided that their names are still listed. Creative commons is not an alternative to copyright law, but a partner to applicable copyright law.
Co-Authors Achmad Asrori Agus Hermanto Agus Hermanto Amrina, Dania Hellin Anum, Adelina Arif Fikri Arif Kuswanto Budi Ispriyarso Faisal Faisal Fikri, Arif Habib Ismail, Habib Heni Anggraini, Heni Hevina Nopriza Is Susanto khusnul khotimah M. Yasin Al Arif Maimun Maimun Muhamad Rusjana Muhammad Havez Muhammad Insan Tarigan Muhammad Lutfi Hakim Nasor, Nasor Norma Setiyana Parawangzah, Agisti Tri'as Raisha Hafandi Sari, Nina Ayu Puspita Setiyana, Norma Yusmahendra, Denny