Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Negara JURNAL KOLABORASI Pendas mahakam : jurnal pendidikan dan pembelajaran Sekolah Dasar PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Jurnal Basataka (JBT) Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Administratie Jurnal Inovasi Penelitian Sistema: Jurnal Pendidikan Jurnal Dedikasi Buletin Poltanesa Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Sisfotek (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi) Jurnal Media Administrasi Jurnal Ilmiah Kutei Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Political Studies Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) PENA BANGSA: BISNIS DAN TATA KELOLA PUBLIK ADPTIF Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Tri Cahyo Nugroho
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Penguatan Digital Skills Ahli Nautika untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Informasi: Literasi Data, Verifikasi Informasi, dan Etika Komunikasi Digital Muhammad Hidayat Lammi; Tri Cahyo Nugroho; Elisabeth Evelin Karuna; Ayunytyah Eka Wardani; Aditya Sulthony Ahmad Khan
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2026): Maret
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v4i2.9083

Abstract

Kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan pada operasi pelayaran menuntut penguatan digital skills bagi Ahli Nautika, terutama pada aspek literasi data, verifikasi informasi, dan etika komunikasi digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kemampuan Ahli Nautika dalam mengambil keputusan berbasis informasi melalui pembelajaran praktik yang terstruktur. Metode pelaksanaan dilakukan dalam beberapa pertemuan pada Juli–November 2025 di Kampus I Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dengan memanfaatkan ruang kelas, TV Android, dan smartphone peserta. Peserta berjumlah 22 Ahli Nautika Tingkat III yang dibagi ke dalam dua kelas. Tahapan kegiatan meliputi persiapan (pengumpulan data dan pengenalan aplikasi), sosialisasi materi inti (literasi data, verifikasi informasi, etika komunikasi digital), demonstrasi dan praktik (akses web dan instalasi aplikasi Android), pendampingan intensif hingga peserta mampu menyusun keputusan berdasarkan data dan fakta lapangan, serta penutup melalui diskusi reflektif dan pengumpulan umpan balik. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi langsung terhadap interaksi peserta, dinamika diskusi, kelancaran teknis, serta kemampuan peserta menganalisis data dan mempresentasikan alasan keputusan. Temuan menunjukkan partisipasi peserta berlangsung aktif, praktik olah data dan verifikasi informasi dapat dijalankan dengan baik, dan komunikasi digital peserta menjadi lebih terarah serta profesional. Kegiatan ini berimplikasi pada penguatan tata kelola operasi pelayaran yang lebih akuntabel melalui kebiasaan kerja berbasis informasi, peningkatan ketertiban dokumentasi, serta penguatan etika komunikasi digital dalam koordinasi lintas pihak.
Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Abstract

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal.    Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.
Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia Tri Cahyo Nugroho; Anirwan Anirwan; Erwing Yanto
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974

Abstract

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.
Pelayanan Publik Inklusif di Era Digital: Studi Aksesibilitas Website Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas Aditya Sulthony Ahmad Khan; Tri Cahyo Nugroho Nugroho; Ayunytyah Eka Wardani; Muhammad Novrizal Ramadhan
PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif Vol. 1 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : PT. Palem Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69616/pb.v1i2.307

Abstract

The rapid expansion of digital transformation in the public sector has been widely promoted as a means to enhance efficiency, transparency, and service quality. However, these advances often fail to accommodate the needs of persons with disabilities, thereby reinforcing existing inequalities in accessing public services. This study explores how inclusive digital governance can be achieved by focusing on the accessibility of digital public services for people with disabilities in Bengkulu Province, Indonesia. Employing a qualitative descriptive approach, data were gathered through document analysis, field observations, and the assessment of selected government websites using the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) framework. The findings reveal that although Bengkulu Province has developed more than one hundred digital platforms, many lack basic accessibility features—such as screen reader compatibility, keyboard navigation, and visual contrast adjustments—making them difficult to use for individuals with visual, motor, or cognitive impairments. Conversely, certain institutions demonstrate best practices by integrating accessible design that supports assistive technologies. These results highlight the pressing need for local governments to adopt universal design principles, strengthen technical standards, and improve institutional capacity to comply with the rights guaranteed under the Disability Act and related regional regulations. The study concludes that inclusive public service delivery in the digital era requires not only technological adaptation but also policy commitment and cross-sectoral collaboration to ensure equitable participation of all citizens.
Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Analisis Regresi Nonparametrik Misbahuddin; Andi Rahmat Nizar Hidayat; Tri Cahyo Nugroho; Irfan. B; Mahrani
PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif Vol. 1 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : PT. Palem Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69616/pb.v1i2.562

Abstract

This study analyzes the effectiveness of provincial government spending on education and health in relation to the Human Development Index (HDI) in Indonesia using a nonparametric regression approach. Cross-sectional data from 34 provinces for the year 2025, obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance, were utilized. The Nadaraya-Watson kernel regression method was applied to capture the nonlinear relationship between public spending and HDI without imposing a predetermined functional form, while conventional linear regression was used for comparison (R² = 0.43). The results reveal a nonlinear relationship with three distinct phases: rapid initial growth, stable growth, and a plateau indicating diminishing returns. Based on spending effectiveness, provinces were classified as high (6 provinces), medium (18 provinces), and low (10 provinces). Provinces with low performance exhibited high spending but lower-than-predicted HDI, indicating inefficiencies in governance and program implementation. These findings highlight that the success of human development is not solely determined by the size of the budget, but also by the quality of fiscal governance and implementation capacity. The study recommends evidence-based budgeting, strengthening fiscal governance, and targeted capacity-building support for low-performing provinces to enhance the effectiveness of public spending.
MEMBANGUN MARITIME DIGITAL READINESS MELALUI PENGUATAN DIGITAL SKILLS DAN DIGITAL CULTURE Muhammad Hidayat Lammi; Muh. Syilfa Nooviar; Tri Cahyo Nugroho; Misbahuddin Misbahuddin; Basri Basri
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 3 (2026): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara masyarakat memperoleh, memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi. Perubahan tersebut turut memengaruhi sektor maritim dan menuntut sumber daya manusia memiliki kesiapan digital yang tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi, berkomunikasi secara profesional, serta menggunakan teknologi secara aman, kritis, etis, dan bertanggung jawab. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan membangun Maritime Digital Readiness melalui penguatan digital skills dan digital culture. Kegiatan dilaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada 10 Agustus 2026 dengan melibatkan 20 peserta Diklat Pelaut. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui sosialisasi, pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan refleksi mengenai perkembangan teknologi, penyebaran informasi digital, keterampilan digital, serta budaya digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang sangat antusias terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola penyebaran informasi. Peserta juga menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pentingnya kemampuan memverifikasi sumber, menggunakan teknologi secara produktif, memahami risiko penyebaran informasi, menjaga keamanan digital, dan mengembangkan perilaku digital yang bertanggung jawab. Penguatan digital skills yang disertai digital culture memberikan landasan bagi terbentuknya Maritime Digital Readiness sekaligus mendorong kontribusi sumber daya manusia maritim dalam menciptakan konsumsi informasi yang lebih sehat di tengah masyarakat.
Kapasitas Aparatur Desa dalam Transformasi Tata Kelola Keuangan Berbasis SISKEUDES: Studi Kasus Desa Paconne Kabupaten Luwu Juwita Pratiwi Lukman; Tri Cahyo Nugroho
Jurnal PubBis Vol 10 No 2 (2026)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v10i2.1625

Abstract

The digitalization of village financial governance has become a crucial issue in public administration, as village governments manage substantial fiscal resources and are required to uphold the principles of transparency, accountability, participation, budgetary order, and discipline. This study aims to analyze the capacity of village apparatus in transforming financial governance through the Village Financial System (SISKEUDES) in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency. This research employs a qualitative case study approach. Data were collected through interviews involving five informants, observation, documentation, and regulatory review, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that SISKEUDES has encouraged a shift from manual financial administration to a more structured digital system, particularly in planning, budgeting, administration, bookkeeping, and reporting. However, system effectiveness remains highly dependent on the capacity of village apparatus, task distribution, technical training, and organizational adaptability. In Paconne Village, SISKEUDES operation is still concentrated in the hands of the village treasurer, while technical training for broader apparatus capacity development remains limited. These findings suggest that digital transformation in village government should not be understood merely as application adoption, but as a broader process of strengthening institutional and human resource capacity. This article contributes to public administration scholarship by positioning village apparatus capacity as a key prerequisite for successful digital governance at the village level
Reconceptualizing Maritime Decentralization within the Blue Governance Framework: Multi-Level Governance Challenges in Archipelagic States Tri Cahyo Nugroho; Juwita Pratiwi Lukman
Jurnal PubBis Vol 10 No 2 (2026)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v10i2.1627

Abstract

Maritime decentralization in archipelagic states is often narrowly understood as the distribution of administrative authority between central and subnational governments over marine areas, without adequately considering the ecological, social, and institutional dimensions inherent in the sea as a common resource. This article aims to reconceptualize maritime decentralization by situating it within the framework of blue governance and examining the multi-level governance challenges associated with its implementation in archipelagic states, with Indonesia serving as the primary empirical reference. The study adopts a qualitative approach using a systematic-narrative literature review method, carried out through four analytical stages: screening the literature based on inclusion-exclusion criteria, extracting key concepts, conducting thematic synthesis across sources, and constructing a conceptual model. The data analyzed were drawn from 22 primary sources published between 2021 and mid-2026, comprising indexed journal articles, international institutional reports, and policy documents. The findings indicate that maritime decentralization has evolved from a model of administrative deconcentration toward substantive devolution and, at an advanced stage, toward polycentric governance involving state, market, and coastal community actors simultaneously, although this shift has not yet been matched by adequate regulatory harmonization across levels of government, sufficient fiscal capacity for island and archipelagic regions, or equitable institutional representation of customary marine communities. Based on these findings, the study produces an adaptive maritime decentralization model grounded in blue governance that integrates the vertical, horizontal, and functional dimensions of governance, supported by ecological fiscal incentive mechanisms and an integrated marine information system. This model carries implications for reconfiguring maritime governance architecture toward a more adaptive, inclusive, and resilient arrangement in archipelagic states
Co-Authors Aditya Sulthony Ahmad Khan Afdal Ahmad Difa Awlia Aslim Ahmad yani Aldi Aldi Andi Muhdar Andi Muhdar Andi Rahmat Nizar Hidayat Andi Rahmat Nizar Hidayat Andi Rahmat Nizar Hidayat Andi Anirwan Anirwan Anirwan Anirwan Ayunytyah Eka Wardani Ayunytyah Eka Wardani Basri Basri Didik Iskandar Disman Ubang Dwi Nurfarisa Elisabeth Evelin Karuna Erwing Yanto Erwing Yanto Faisal Ardiansyah Hamsina Hamsina Hidayat, Andi Rahmat Nizar Irfan B. Irfan. B Irwan Irwan Iswadi Amiruddin Jaya, Karman Juwita Pratiwi Lukman Khan, Aditya Sulthony Ahmad Mahrani Misbahuddin Misbahuddin Misbahuddin Muh. Syilfa Nooviar Muhammad Hidayat Djabbari Muhammad Hidayat Lammi Muhammad Hidayat Lammi Muhammad Novrizal Ramadhan Nasrullah Ratna Deli Ratna Khairunnisa Renni Mayasari Suriadi Lambali Wardani, Ayunytyah Eka Yuniar Fajriati Zarni Adia Purna