Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.791
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Ilmiah Peuradeun Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Andi Tira, Andi
Fakultas Hukum, Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KABUPATEN BULUKUMBA Herniwati Herniwati; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum prosedur pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak melalui prosedur di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan Staff Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bulukumba, PPAT Bulukumba, PPATS Kecamatan Gantarang Kabupaten, PPATS Kecamatan Ujung Loe Bulukumba, PPATS Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba serta masyarakat yang pernah menggunakan jasa PPAT dalam pembuatan akta. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pembuatan akta peralihan hak atas tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus melalui PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik peralihan hak atas tanah melalui 3 (tiga) tahap yakni pra pembuatan akta, pada saat pembuatan akta dan setelah pembuatan akta. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak melalui prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu akan berakibat pada objek perjanjian yakni penurunan degradasi pembuktian dan akta dapat batal demi hukum, dan berimplikasi terhadap pihak-pihak (para penghadap). Faktor-faktor yang menyebabkan pembuatan akta peralihan hak atas tanah tidak sesuai prosedur di Kabupaten Bulukumba yakni faktor Masyarakat, Faktor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan Faktor biaya dan prosedur. This study aims to the procedure for making land rights transfer deeds that do not comply with procedures, and the factors influencing the making of land rights transfer deeds that are not conducted through proper procedures in Bulukumba Regency. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with the Bulukumba Regency National Land Agency Office, PPAT Bulukumba as well as PPATS (Sub-district Land Deed Official) of Gantarang District Bulukumba Regency and PPATS of Ujung Loe District Bulukumba Andi Ridwan, as well as community members who have utilized PPAT services for deed preparation. The research results indicate that the procedure for making land rights transfer deeds based on the applicable statutory regulations in Indonesia must be conducted through a PPAT as the authorized official to make authentic deeds for land rights transfer through 3 (three) stages, namely pre-deed preparation, during deed preparation, and after deed preparation. The legal consequences arising from the making of land rights transfer deeds that are not conducted through proper procedures based on the applicable statutory regulations in Indonesia will result in the object of the agreement, namely degradation of proof, and the deed may be void ab initio (batal demi hukum), and will have implications for the parties (the signatories). The factors causing the making of land rights transfer deeds to not comply with procedures in Bulukumba Regency are Community Factors, PPAT (Land Deed Official) Factors, and Cost and Procedure Factors.
PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA KOPERASI OLEH PEGAWAI KOPERASI SIMPAN PIJAM BERKAT BULUKUMBA Nurul Aulia Ramadhani Mappatunru; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan sanksi perdata kepada pegawai koperasi simpan pinjam Berkat Bulukumba yang melakukan penyalahgunaan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi, khususnya Ketua KSP Berkat Bulukumba, dan tim Pengawas internal Koperasi Berkat Bulukumba serta didukung oleh studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Bentuk penerapan sanksi perdata terhadap pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba yang melakukan penyalahgunaan dana untuk cabang Lamasih adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dan pemecatan secara tidak hormat hal ini di sebabkan karena kategori pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku masuk kedalam kategori pelanggaran berat dan pelaku tidak menunjukkan iktikad baik dalam memenuhi sanksi pengembalian kerugian yang di jatuhkan oleh pengurus koperasi. kedua, pelanggaran Hukum di cabang Jeneponto bentuk sanksi perdata yang di berikan adalah mekanisme skorsing dan pengembalian kerugian secara bertahap, dimana pelaku mengembalikan 50% dari total kerugian lalu 50% di lakukan melalui pemotongan gaji saat ia kembali bekerja. This study aims to analyze the form of implementation of civil sanctions imposed on employees of Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba who commit fund misappropriation. The research method used is normative-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with the cooperative management, particularly the Chairperson of KSP Berkat Bulukumba and the internal supervisory team, and were supported by document studies and relevant statutory regulations.. The results of the study indicate that the form of civil sanctions imposed on employees of KSP Berkat Bulukumba who committed fund misappropriation in the Lamasih branch was dispute resolution through litigation, namely settlement through formal court proceedings, along with dismissal with dishonor. This was due to the fact that the violation committed fell into the category of a serious offense, and the perpetrator did not demonstrate good faith in fulfilling the obligation to compensate for losses imposed by the cooperative management. Secondly, in the Jeneponto branch, the form of civil sanctions imposed consisted of a suspension mechanism and gradual compensation for losses, whereby the perpetrator repaid 50% of the total loss, while the remaining 50% was recovered through salary deductions after returning to work.
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Ru’ya Syadiqah; Kamsilaniah Kamsilaniah; Andi Tira
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menelaah norma hukum yang berlaku kemudian mengkonstruksikannya terhadap permasalahan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan baru yang dibuat memberikan rekonstruksi pelaksanaan patrate eksekusi melalui tafsir konstitusionalnya. Parate eksekusi tidak dihapus, tetapi mengalami transformasi dari model eksekusi absolut menjadi model eksekusi bersyarat. Kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum melalui pengakuan title eksekutorial sertifikat fidusia serta hak preferen dalam pelunasan utang.  This study aims to analyze the implementation of parate execution on fiduciary guarantee objects after the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and examine its implications for legal protection and legal certainty for the parties. The study uses a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. Primary legal materials are in the form of laws and Constitutional Court decisions, while secondary legal materials are obtained from literature, scientific journals, and relevant legal doctrines. Data analysis is carried out qualitatively with a deductive method, namely examining applicable legal norms and then constructing them to the problems of implementing parate execution in practice. The results of the study show that the new regulations made provide a reconstruction of the implementation of parate execution through its constitutional interpretation. Parate execution is not abolished, but undergoes a transformation from an absolute execution model to a conditional execution model. Creditors still obtain legal protection through the recognition of the executorial title of the fiduciary certificate and preferential rights in debt repayment.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA Inayah Artawidyati Salam; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Fokus utama kajian ini adalah memberikan pemahaman mengenai implementasi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian normatif dilakukan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun dokumen administratif lainnya. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 umumnya merupakan sengketa dengan klasifikasi sedang dan ringan. Tahapan mediasi yang diterapkan meliputi proses pengaduan, penelaahan kasus, pengiriman undangan kepada para pihak, hingga pelaksanaan mediasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor pendukung efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya dapat dianalisis melalui dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang teori penyelesaian sengketa yang mencakup pendekatan contending, yielding, withdrawing, dan inaction. Kedua, berdasarkan teori efektivitas hukum yang mencakup peran aparat penegak hukum, substansi hukum yang berlaku, sarana atau fasilitas pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh kombinasi pendekatan teoritis dan praktik institusional, yang menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan konflik agraria secara damai dan efisien. This study aims to determine the mediation process in resolving land disputes at the North Luwu Regency Land Office and to analyze the factors that support the effectiveness of dispute resolution through this mechanism. This study uses an empirical legal approach, with the research location at the North Luwu Regency Land Office. The main focus of this study is to provide an understanding of the implementation of mediation as an alternative to resolving land disputes, as well as identifying elements that contribute to the success of the mediation process. This study uses an empirical normative legal research method, which is an approach that combines normative analysis of laws and regulations with empirical studies of the implementation of law in the field. Normative research is conducted to examine the legal norms that regulate the mechanism for resolving land disputes through mediation, both those contained in laws and regulations, policies, and other administrative documents. Meanwhile, an empirical approach is carried out to understand how these norms are implemented in the practice of dispute resolution at the North Luwu Regency Land Office. The results of the study indicate that disputes resolved through mediation in 2024 are generally disputes with moderate and light classifications. The stages of mediation implemented include the complaint process, case review, sending invitations to the parties, and the implementation of the mediation itself. The supporting factors for the effectiveness of dispute resolution through mediation can be analyzed through two perspectives. First, from the perspective of dispute resolution theory which includes the contending, yielding, withdrawing, and inaction approaches. Second, based on the theory of legal effectiveness which includes the role of law enforcement officers, the applicable legal substance, supporting facilities or means, and the legal culture of the community. Thus, the success of mediation at the North Luwu Regency Land Office is influenced by a combination of theoretical approaches and institutional practices, which shows that mediation can be an effective instrument in resolving agrarian conflicts peacefully and efficiently.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PEMBALAKAN LIAR PADA KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rosmania Rosmania; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pembalakan liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut di kawasan hutan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model hukum normatif-empiris, yaitu mengintegrasikan kajian peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan hukum di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Polisi Kehutanan (Polhut), serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian kehutanan, penuntutan oleh kejaksaan, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri serta kasasi di Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal akibat adanya hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan, serta kurangnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan patroli dan penyidikan. Selain itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaktahuan terhadap batas kawasan hutan, lemahnya pemahaman terkait dampak ekologis dan konsekuensi hukum pembalakan liar, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan strategi komunikasi publik, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan kolaboratif diperlukan guna memastikan perlindungan hutan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan. This study aims to analyze law enforcement efforts against illegal logging and identify the factors influencing the persistence of such practices in forest areas of Soppeng Regency, South Sulawesi Province. The research employs a qualitative method through a normative-empirical legal approach, combining a review of statutory regulations with their practical enforcement in the field. Primary data were collected through in-depth interviews with the Head of the Walanae Forest Management Unit (KPH) and the Forestry Police (Polhut), and through questionnaires distributed to communities residing near the forest area. The findings indicate that law enforcement has been carried out in accordance with applicable legal procedures, including investigations and criminal inquiries by forestry law authorities, prosecution by the public prosecutor, and judicial proceedings at the District Court level, followed by cassation at the Supreme Court. However, the effectiveness of law enforcement remains limited due to internal constraints, such as insufficient human resources, limited availability of Civil Servant Investigators (PPNS) and Forestry Police, and inadequate operational facilities to support patrol and investigative activities. External obstacles also persist, including low legal awareness among communities, limited understanding of forest boundaries, limited knowledge of ecological impacts and the legal sanctions for illegal logging, and low levels of community participation in reporting violations. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing community-based forest governance, and improving public legal education are essential measures to ensure integrated, accountable, and sustainable forest protection.
EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Raden Detty Septiani Aisyah; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sertipikat elektronik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan landasan analisis peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat elektronik dalam Program PTSL tahun 2024 tergolong efektif, yang ditandai dengan capaian penyelesaian target pendaftaran tanah sebesar 100 persen, percepatan alur administrasi, peningkatan keamanan data melalui sistem digital, serta berkurangnya risiko pemalsuan atau duplikasi sertipikat. Meskipun demikian, implementasi program ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, khususnya keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, ketidakpastian teknis pada sistem digital, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem sertipikat fisik ke format elektronik. Hambatan tersebut juga diperkuat oleh ketergantungan pada jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan teknis. Upaya strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi berjenjang, serta penguatan kerangka regulasi yang adaptif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesempurnaan pelaksanaan sertipikat elektronik. Dengan demikian, penerapan sertipikat elektronik dalam Program PTSL di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum dapat dinilai efektif dan menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of implementing electronic land certificates through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and to identify the inhibiting factors affecting its implementation in Pangkajene and Kepulauan Regency. The research employs a normative-empirical legal method supported by statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through literature review and interviews with officials of the local Land Office. The findings demonstrate that the implementation of electronic land certificates under the 2024 PTSL Program is considered effective, as evidenced by the completion of 100 percent of registration targets, improved administrative efficiency, enhanced data security through digital systems, and reduced risks of falsification or certificate duplication. However, several challenges persist in its implementation, including limitations in technological infrastructure, limited public understanding of digital systems, uncertainties in system operation, and resistance to shifting from conventional physical certificates to electronic formats. These obstacles are further influenced by dependence on stable internet access, varying levels of human resource competency, and the need for technical and regulatory adjustments. Strategic efforts such as capacity building for government personnel, continuous public dissemination, and strengthening adaptive regulatory frameworks are essential to ensure long-term optimization of the program. Therefore, the implementation of electronic certificates under the PTSL Program in Pangkajene and Kepulauan Regency can be categorized as effective and represents a significant step toward advancing digital transformation in Indonesia's land administration system.
Co-Authors Abd Haris Hamid Abdul Karim Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Ade Putra F Sumbara Adi Muliawansyah Malie Adinda, Andi Agus, Sri Wahyuni Almusawir, Almusawir Almusawwir Almusawwir Alvionita Winda Aswari ANDI WIJAYA Anggriani, Andi Anti Nari Ardhina Wijayanti Baso Madion Baso Madiong Basri Oner Budi Mangawi Desy Destiyani Mangirik Eko Eko Emilia Astin Fachry Abda El Rahman Farid, Firman Firman Aswari Fredy Fredy Hamid, Abd. Haris Hasyim, Harianti Hengki Prima Hodding Herniwati Herniwati Idris, A Muhammad Arham Ilyas, Andi Muhammad Irsal Imam Imam Imam S Mansyur Inayah Artawidyati Salam Jamil, Ahmat Juliati Juliati Juliati Juliati, Juliati Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kusuma, Andi Irna Purnama Lavender, Yohalika Leemann, Bryan Lembang, Andrio Rante Lutfiah Anugrah M. Akbar M. Jafar, Juliati Makkawaru, Zulkisli Mangadil Masmur Samperura Mappasessu Mappasessu MMSI Irfan ,S. Kom Muh. Hasbi A. Muh. Reza Arisman Muhammad Akmal Jaya Muhammad Ridwan Muhammad Taufiq Musdalipa Musdalipa Ningsi, Nurna Nurbaity, A. Nurliana Jufri Nurul Aulia Ramadhani Mappatunru Pattenreng, A.M. Arfah Pattenreng, Andi Arfah Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung Pratiwi Handayani Daswar Purnama, Anang Sigit Qinayah Dewita Raden Detty Septiani Aisyah Rahim, Jimmayer Rahman, Alfia Ratu Rahmasari, Ananda Rosmania Rosmania Rudy, Irnawaty Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ru’ya Syadiqah S. Mansyur, Imam Saputra, Herfian Ridho siti zubaedah Sofian, Agus Sudarso, Priyo Sulfahmi, Wawan Sumitro, Arnol Syahrul Gunawan Syamsur, Syamsur Tenriawati, Andi Besse Triyono, Lailesya Veronica grisshanta Erga Virajati, Zefanya Viyata Yulia A. Hasan Zainal Abidin Zulkifli Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli