Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Didaktika Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat JURNAL MAHKAMAH Ahkam: Jurnal Hukum Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Prophetic Law Review USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Islamic Circle Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal El-Thawalib Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kalosara: Family Law Review Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Multidisciplinary Indonesian Center Journal ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Jurnal El-Thawalib Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law
Putra Halomoan Hsb
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Religion Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Legal Protections For Donation-Based Crowdfunding Service Providers In Indonesia Hasibuan, Putra Halomoan
Prophetic Law Review Vol. 2 No. 2 December 2020
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol2.iss2.art1

Abstract

This study focuses on legal protections for donation-based crowdfundingservice providers in Indonesia. It is urgent to investigate these protectionsbecause the specific legal arrangement is not clear. This research discusses the following issues: First, what is the meaning of a legal protections in the practice of donation-based crowdfunding in Indonesia? Second, what are the current legal protections, if any,for donation-based crowdfundingservice providers in Indonesia? This study carried out a qualitative normative legal research method by using a statutory approach and a conceptual approach. The object of this research is focused on those entities which haveimplemented donation-based crowdfunding. The results showed that: First, the community in Indonesia has not had a good understanding of the term ‘donation-based crowdfunding,’ still requiring socialization regarding the ways and methods of implementing it onlineeven though it has been done for a long time; andSecond, the legal protections for donation-based crowdfundingservice providers still adoptsthe regulations similar to DBC. This study recommends that the government immediately conduct socialization to the public regarding the existence of DBC in Indonesia. Furthermore, lawsand regulations specifically discussing donation-based crowdfunding should be issued immediatelyin order to address many problems that have arisen and will continue to arise as a result of these activities, especially in the field of donations.Keywords: Capital; crowdfunding; donation; investment; legal protections; partiesPerlindungan Hukum Bagi Penyedia Layanan Crowdfunding Berbasis Donasi Di IndonesiaAbstrakPenelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi penyedia layanan crowdfunding berbasis donasi di Indonesia. Menyelidiki perlindungan ini adalah hal yang mendesak karena pengaturan hukum yang spesifik terkait hal ini tidak jelas. Penelitian ini membahas beberapa hal sebagai berikut: Pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam praktik crowdfunding berbasis donasi di Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan hukum saat ini, jika ada, bagi penyedia layanan crowdfunding berbasis donasi di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian ini difokuskan pada entitas yang telah menerapkan crowdfunding berbasis donasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, masyarakat di Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik tentang istilah 'crowdfunding berbasis donasi', masih membutuhkan sosialisasi mengenai cara dan metode pelaksanaannya secara online meskipun sudah dilakukan sejak lama; dan Kedua, perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan crowdfunding berbasis donasi masih menganut aturan yang serupa dengan DBC. Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan DBC di Indonesia. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas crowdfunding berbasis donasi harus segera diterbitkan guna mengatasi berbagai permasalahan yang telah dan akan terus timbul akibat kegiatan tersebut, khususnya di bidang donasi.Kata kunci: Modal, Crowdfunding, Donasi, Investasi, Perlindungan Hukum, Para Pihak
INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA MELALUI PEMBELAJARAN FIKIH DI SMA IT DARUL HASAN PADANGSIDIMPUAN Ahmad Gunawan Caniago; Putra Halomoan Hasibuan; Erawadi
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 2 (2025): Volume 10 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i2.24949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran Fikih di SMA IT Darul Hasan Padangsidimpuan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru Fikih, peserta didik, dan kurikulum sekolah. Internalisasi nilai dilakukan melalui tiga tahapan: transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai moderasi yang mencakup sikap tawasuth, tawazun, i’tidal, tasamuh, dan musawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih yang berlandaskan lintas mazhab dan berbasis praktik mampu menumbuhkan sikap keberagamaan yang toleran dan inklusif di kalangan siswa. Faktor pendukung utama adalah pendekatan pembelajaran kontekstual dan keteladanan guru, sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi moderasi dan pengaruh lingkungan luar. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai wasathiyah dalam pendidikan Islam untuk mencegah berkembangnya paham keagamaan ekstrem serta membentuk generasi Islam yang moderat dan berwawasan kebangsaan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah Hasibuan, Putra Halomoan
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1369

Abstract

Mekanisme perbankan syariah didasarkan  prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan.Dalam pelaksanaan pembiayaan , bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam.Bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.Jaminan atau agunan di gunakan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.Dalam artikel ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa jaminan dalam praktek perbakan syariah diperbolehkan karena untuk menjaga kepercayaan dari investor, bank syariah harus menetapkan asas prudential dan kondisi masyrakat yang telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu larangan jaminan dalam mudharabah yang prinsip dasarnya bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas. Kemudian, Pada dasarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua belah pihak, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.   Kata Kunci : Hukum Islam, Pembiayaan, Mudharabah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk) Hasibuan, Rosari Damayanti; Ibrahim Siregar; Putra Halomoan Hsb
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i4.2403

Abstract

Marriage regulations establish a minimum age requirement to reduce the prevalence of early marriages, one of which is implemented through the marriage dispensation mechanism. Premarital pregnancy frequently becomes the primary basis for requesting such dispensations, as it is perceived as an urgent circumstance. This study aims to evaluate the effectiveness of legal provisions governing marriage dispensation in the context of non-marital pregnancy. A descriptive empirical-juridical approach was employed, utilizing secondary data from literature review and document analysis of the Religious Court Decision of Padangsidimpuan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk, complemented by primary data obtained through interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that marriage dispensation due to pregnancy outside wedlock holds legal legitimacy under Article 53 of the Compilation of Islamic Law, which permits marriage without postponement until childbirth. In its ruling, the panel of judges granted the petition while imposing litigation costs of Rp510,000.00 on the applicant. These results underscore that the granting of marriage dispensation requires both valid evidence and the confirmation of an urgent situation.
Al-Takharuj Sebagai Modernisasi Pembagian Hukum Waris Di Indonesia Ichsan, Muhammad; Dewi, Erna; Harahap, Nasruddin Khalil; Halomoan Hsb, Putra
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inheritance law is a law that regulates what happens to the property of the deceased, namely the transfer of the estate of the deceased person and the impact on his heirs. Indonesia has three inheritance laws: Customary Inheritance Law, Islamic Heritage Law, and Civil Inheritance Law. Each region has different laws depending on the kinship system it has. Al-Takharruj is a study or discourse that can prove that the modernization of Islamic inheritance law is a reality. The modernization of Islamic inheritance law with al-Takharruj's model could also counter accusations that Islamic inheritance is gender-biased, favoring male inheritance over female inheritance. The practice of al-takharruj in Islamic inheritance law is based on the contract of muawwadah whose conditions satisfy each other. When ownership of a particular property passes from one heir to another, then title to the estate is lost and passes to another heir with whom the estate is settled. This transfer can be done according to the personal will of the heir and does not require the heir to know in advance how many shares he is entitled to. After that, each heir decides to whom the right should be given or should be transferred in the form of a grant.
Transaksi Bank Syariah Dengan Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Khodijah, Siti; Hsb, Putra Halomoan; Lubis, Ihsan Helmi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i2.15130

Abstract

This research examines the legal review of Islamic economic law regarding transactions between Islamic banks and non-Muslims in Pasar Sipirok village in South Tapanuli Regency. The background of this research is based on the observation that the cultural characteristics of Non-Muslims, which often include a lack of cooperation, along with the capitalist spirit commonly associated with Non-Muslims, should make conventional banks, which operate under a capitalist system, a promising investment avenue. However, in reality, a significant number of Non-Muslim customers are also interested in saving their funds in Islamic banking. In the Sipirok market village, the residents are not only Muslims but also non-Muslims. Among those who use Islamic banking services, there are 60 people, 10 of whom are non-Muslims. This research is a field study with a qualitative approach from the perspective of Islamic economic law. The data sources in this study consist of two types: primary data and secondary data sources. The data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used by the researcher in this study is inductive qualitative analysis. The research findings indicate that the views of non-Muslims towards Bank Syariah Indonesia are very positive, as it is a bank that shows tolerance towards non-Muslim customers without discriminating based on religion. It represents an opportunity for growth, as the use of contracts from Bank Syariah Indonesia by non-Muslims can be seen as a chance to develop and understand Islamic financial principles. Non-Muslims experience the services and conveniences provided, so it is not surprising that some non-Muslims choose Islamic banks for their savings and other needs. There are three factors that attract non-Muslims in the village of Pasar Sipirok to use products from Bank Syariah Indonesia: promotion, service, and service reputation.
Penetapan Tarif Parkir di Pasar Sangkumpal Bonang ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Siregar, Liska Agustina; Hasibuan, Putra Halomoan; Kurniawan, Puji
Jurnal El-Thawalib Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v4i2.9613

Abstract

The problem in this study is the discrepancy in setting parking rates at the Sangkumpal Bonang market, Padangsidimpuan City in terms of Islamic Economic Law. This type of research is field research using a qualitative approach, the primary data source in this study is the Padangsidimpuan City Transportation Service, parking attendants and parking service users at the Sangkumpal Bonang Market. Secondary data sources were taken in the form of books, journals and documentation related to this research. The data collection techniques carried out by researchers are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used by the researcher is descriptive data analysis. The results of the study show that the lack of effectiveness in setting parking rates in Padangsidimpuan City Regional Regulation No. 04 of 2010 and Mayor Regulation No. 32 of 2018. There is a discrepancy between the parking rates set out in the regulations and the rates applied by parking attendants in the field, causing dissatisfaction with the public and related parties regarding the rates charged. In the context of the principles of Sharia Economic Law, the determination of parking rates at the Sangkumpal Bonang market is based on the principles of fairness, balance, public benefit, trustworthiness, and transparency.
Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari Perspektif Undang-Undang dan Fiqih Siyasah Hutabarat, Yurliani; Hsb, Putra Halomoan
Jurnal El-Thawalib Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v4i1.7915

Abstract

The problem in this research is the legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari in Attitude Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency. Because there are still many casual daily workers who do not get some rights.  Legal protection for casual daily workers is a work contract, work safety and welfare. The purpose of this study is to describe and analyze the legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari. The formulation of the research problem is how the legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari, what is the review of Fiqh siyasah regarding legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari, and what are the inhibiting and supporting factors for legal protection against casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari. The method in this research is empirical normative with a sociological juridical approach, namely describing the conditions in the field as they are and the labor law which is the benchmark in this research. The data collection instrument used consisted of observation , interview , and documentation. The result of this research is legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari work agreements, worker wages, occupational safety and health, fiqh siyasa, view that humans are all the same and Islam is hostile to people who do not give the rights of others.  The obstacles faced are that there are still many casual daily workers who have not received perfect legal protection due to the low education of casual daily workers, and from companies.
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe Mentari, Melis; Harahap, Zul Anwar Ajim; Hsb, Putra Halomoan
Jurnal El-Thawalib Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v5i2.13134

Abstract

The focus of this research is a review of muamalah jurisprudence on employee wage practices in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, by raising two main issues, namely 1) how to implement wage payments between owners and employees in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Regency. Serdang Bedagai? 2) What is Fiqih Muamalah's review of employee wage practices in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency? The approach used in this research is a qualitative-descriptive approach, namely collecting data by means of interviews, observation and documentation. This research is qualitative, namely research carried out by collecting primary data and secondary data on phenomena that are occurring directly. The primary data from this research is the business owner and three workers in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency. And the secondary data in this research are books, journals, government publications, and other supporting sites or sources. The results of the research show that the mechanism used in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency is carried out by means of a verbal agreement, with the contents of the agreement stating that the salary is given in the form of a monthly salary with working hours starting from 07.00-17.00 WIB with a salary of Rp. 750,000 per month. If there is additional work outside the specified time, the business owner will provide an additional salary of Rp. 10,000 per hour. The workers have fulfilled their agreement, but the business owner has not fulfilled what was stated in the verbal agreement, namely not paying wages outside the agreed working hours. Based on the reality of the implementation of the agreement in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, in terms of muamalah fiqh, it is contrary to what was agreed (default). It is mentioned in the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, who said, which means "give a worker his wages before his sweat dries", based on the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, the tempe business owner did not fulfill his agreement, namely not providing additional wages outside the specified working hours. A Muslim must carry out all transactions in a clear, transparent and fair manner.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah Hasibuan, Putra Halomoan
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.171 KB) | DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1369

Abstract

Mekanisme perbankan syariah didasarkan  prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan.Dalam pelaksanaan pembiayaan , bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam.Bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.Jaminan atau agunan di gunakan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.Dalam artikel ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa jaminan dalam praktek perbakan syariah diperbolehkan karena untuk menjaga kepercayaan dari investor, bank syariah harus menetapkan asas prudential dan kondisi masyrakat yang telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu larangan jaminan dalam mudharabah yang prinsip dasarnya bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas. Kemudian, Pada dasarnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua belah pihak, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.   Kata Kunci : Hukum Islam, Pembiayaan, Mudharabah.
Co-Authors Adha, Hassan Adi Gunawan Harahap Adi Syahputra Sirait Ahmad Gunawan Caniago Amri Siregar, Rijal Arbanur Rasyid Batubara, Rajali Dedi Anton Ritonga Erawadi Erna Dewi . H, Kurniawan Hamdan Hamdan Harahap, Nasruddin Khalil Hasibuan, Rosari Damayanti Hutabarat, Yurliani Ibrahim Siregar Ikhwanuddin Harahap Imam Agung Prakoso Indra Sakti Iqbal Pinayungan Munthe Junda Harahap Keskarnain, Keskarnain Lubis, Alwi Ibrahim Lubis, Ihsan Helmi Lubis, Rizki Lubisa, Syarifuddin Ma'mun, Sukron Mala, Revita Mardona Siregar Mentari, Melis Muhammad Arsad, Nasution Muhammad Faiz Algifari Muhammad Ichsan Muhammad Yusuf Nasution Mulia Harahap, Sumper Musa Azhari Mustafid Mustafid Mustafid Mustafid Nasruddin Khalil Harahap Nur Asliah Nur Sania Dasopang Panjaitan, Budi Sastra Puji Kurniawan Purnama Hidayah Harahap Ramadan, Ahmad Sakinah Azzahra Hsb Samaruddin, Samaruddin Sawaluddin Siregar Sawaluddin Siregar Siregar, Fatahuddin Aziz Siregar, Liska Agustina Siregar, Muhammad Renward Jalil Siregar, Revita Mala Siregar, Sampurna Siti Khodijah Sukri, Ahmad Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Suud Sarim Karimullah Yurizka Syahdani Nst Yurizka Syahdani Nst Syahdani Nst Yurliani Hutabarat Zul Anwar Ajim Harahap