Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Didaktika Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat JURNAL MAHKAMAH Ahkam: Jurnal Hukum Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Prophetic Law Review USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Islamic Circle Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal El-Thawalib Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kalosara: Family Law Review Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Multidisciplinary Indonesian Center Journal ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Jurnal El-Thawalib Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law
Putra Halomoan Hsb
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Religion Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
The Urgency of Community Legal Awareness in Traffic in Southern Tapanuli Hsb, Putra Halomoan; Harahap, Nasruddin Khalil
Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Vol 11, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padngsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/multidisipliner.v11i2.13419

Abstract

This research seeks to see the legal awareness of the community in carrying out traffic in the Southern part of Tapanuli by not being followed by coercion without pressure, or orders from outside to obey the applicable law. As legal awareness progresses in the community, the law does not need to impose sanctions. The purpose of this research is to find out the level of legal awareness of the community in traffic on the road. knowing the obstacles of the community in understanding the legal awareness of the community in traffic on the road and knowing the efforts made by law enforcement to overcome the low level of legal awareness of the community in traffic on the road in the southern part of Tapanuli. The method in this research is by using a qualitative research method by interviewing several sources and conducting mini research related to the title raised in the study. Results: This study increases knowledge and understanding for the author, especially regarding the issues researched related to traffic law awareness on the road. Conclusion: The public's legal awareness in traffic is very minimal, even though law enforcement against motor vehicle violations on the road has been regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.
PENERAPAN CROWĎFUNDING BIDANG SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MESJID Hasibuan, Putra Halomoan
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v9i2.9701

Abstract

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum para pihak pelaksanaan crowdfunding dalam bidang pembanguna masjid di Kabupaten Tapanuli bagian Selatan. Hal yang mendesak dilakukan penelitian ini yakni belum jelas regulasi berkaitan dengan crowdfuding yang bersifat donasi sosial. Akibatnya banyak bermunculan kasus dan situs yang berkaitan dengan pelaksanaan crowdfunding yang bersifat donasi. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana perlindungan hokum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan Crowdfunding dalam bidang pembanguna masjid di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)   dan   pendekatan   konseptual   (conceptual   approach). Objek penelitian ini meliputi, penerima dana, penyedia situs serta pemberi dana. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perindungan hukum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan jasa urun dana di bidang donation based crowdfunding merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap para pihak, proses  penegakan  hukum  dalam  upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat   dan   bernegara.  Penelitian ini merekomendasikan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus segera diterbitkan, secara garis besarnya pengaturan tanggungjawab para pihak, hubungan hukum serta sanksi akibat dari pristiwa hukum yang dilakukan para pihak.
Online Trading Practices from the Perspective of Fiqh Muamalah (Analysis of Contracts, Gharar, and Khiyar Mechanisms) Nur Sania Dasopang; Putra Halomoan Hasibuan
Islamic Circle Vol. 6 No. 2 (2025): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v6i2.2760

Abstract

The development of digital technology has transformed conventional buying and selling practices into electronic transactions, giving rise to new issues from the perspective of fiqh Muamalah. This study aims to analyse online buying and selling practices through a trilogy approach to the concepts of Akad, Gharar, and Khiyar. The method used is qualitative, with a library research approach and content analysis of primary and secondary sources. The results of the study show that: First, electronic contracts have fulfilled the pillars and requirements of contracts through the digital transformation of ijab-qabul with the support of DSN-MUI fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Second, the potential for gharar in e-commerce can be mitigated through technologies such as digital reputation systems, escrow, and blockchain. Third, the Khiyar mechanism has been actualised through return features, digital previews, and delivery method selection. This study concludes that sharia e-commerce is not only valid in fiqh, but also strengthens consumer protection when integrated with national regulations. The research recommendations include the development of an integrated sharia and national consumer protection system model to create a fair e-commerce ecosystem.
Keabsahan Perwalian Anak yang Diasuh oleh Panti Asuhan: Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Mandailing Natal Lubis, Alwi Ibrahim; Halomoan Hsb, Putra
Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/w4a2dj78

Abstract

Penelitian ini mengkaji prosedur serta keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perwalian anak dan mengaitkannya dengan praktik pengasuhan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak di panti asuhan pada umumnya dilakukan secara sederhana dan informal, yaitu hanya berdasarkan surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua atau keluarga tanpa melalui penetapan perwalian oleh pengadilan. Sebagian besar anak asuh berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki latar belakang keluarga yang tidak diketahui, sehingga pengasuhan dialihkan kepada panti asuhan tanpa prosedur hukum yang formal. Secara yuridis, yayasan panti asuhan yang mengasuh anak-anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai wali karena tidak adanya penetapan perwalian oleh pengadilan maupun penunjukan melalui wasiat orang tua. Meskipun kenyataannya yayasan telah menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan anak, namun kewenangan tersebut hanya bersifat sosial dan tidak dapat disamakan dengan perwalian dalam arti hukum. Kurangnya pemahaman pengurus yayasan terhadap mekanisme hukum perwalian turut menyebabkan tidak terpenuhinya aspek keabsahan perwalian anak. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah hukum melalui pengajuan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Lubisa, Syarifuddin; Hasibuan, Putra halomoan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/negavf71

Abstract

Marriage, as a social and legal institution, plays a crucial role in shaping the family environment, which serves as the primary setting for a child's growth and development. Marriage law in Indonesia not only governs the relationship between husband and wife but also serves to protect the rights of children born from such marriages. This research aims to examine the role of marriage law in optimizing the protection of children's rights in Indonesia by analyzing the prevailing legal provisions and the challenges in their implementation. The research method used is normative-empirical through literature studies and field observations. The findings show that although legal foundations such as Law No. 1 of 1974 and Law No. 35 of 2014 are in place, there are still obstacles to child protection due to early marriage and children born out of wedlock. Optimizing the protection of children's rights requires synergy among the government, families, communities, and legal institutions in law enforcement and public awareness efforts to ensure sustainable child protection.
Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi pada KUA Kota Padangsidimpuan H, Kurniawan; Mulia Harahap, Sumper; Hsb, Putra Halomoan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3290

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian dalam konteks pelayanan pranikah di KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali pemahaman Kepala KUA, bentuk implementasi perjanjian, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peraturan serta praktik administrasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipahami memiliki nilai preventif terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah sengketa harta pemanfaatannya masih rendah akibat minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya anggapan tabu, dan terbatasnya sosialisasi serta kapasitas pendampingan di KUA. Di sisi lain, posisi KUA sebagai institusi otoritatif, dukungan kerangka hukum yang jelas, serta meningkatnya angka perceraian menjadi peluang untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM KUA, pengembangan modul sosialisasi, dan pembingkaian perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah perceraian.
THE PROBLEM OF UNDERSTANDING ISLAMIC FAMILY LAW: BETWEEN NORMATIVE TEXTS, SOCIAL PRACTICES AND MODERN LEGAL DYNAMICS IN ISLAMIC FAMILY LAW UNDERGRADUATE STUDENTS IN MANDAILING NATAL Yurizka Syahdani Nst; Sakinah Azzahra Hsb; Nur Asliah; Musa Azhari; Putra Halomoan Hsb; Purnama Hidayah Harahap
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.2127

Abstract

Understanding Islamic family law is an important aspect in Islamic law education, especially for students of the Islamic Family Law Study Program. However, in practice, various problems are still found that originate from the dominance of the textual approach, the gap between classical fiqh and social reality, and the complex relationship between Islamic law and state law. This research aims to analyze the problems of understanding Islamic family law in S1 students of Islamic Family Law in Mandailing Natal by highlighting the tension between normative texts, social practices, and modern legal dynamics. This research uses a qualitative approach with a field study method (field study), through observation and analysis of empirical data associated with normative and sociological studies. The research results show that students' understanding of Islamic family law still tends to be normative-textual and not completely contextual. The maqaṣid al-syari'ah approach is offered as a methodological solution to bridge the gap, because it is able to integrate the purpose of Islamic law with the demands of social justice and protection for vulnerable groups. This research emphasizes the importance of updating the Islamic family law education approach to be more responsive to social development and modern law.
THE PHENOMENON OF SIRI MARRIAGE AND ITS IMPLICATIONS FOR ISLAMIC FAMILY LAW Sawaluddin Siregar; Indra Sakti; Iqbal Pinayungan Munthe; Putra Halomoan Hasibuan; Purnama Hidayah Harahap
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.2302

Abstract

From an Islamic perspective, marriage is not merely a civil matter, nor merely a family or cultural matter, but also relates to religious issues and events, as it is conducted to fulfill the provisions of Allah SWT and the Prophet Muhammad (peace be upon him). A siri marriage is a marriage conducted without official state registration, thus having significant legal implications for women and children. While religiously, this marriage is considered valid, from a state legal perspective, unregistered marriages result in women losing their rights as wives, such as the right to maintenance, inheritance rights, and legal protection within the household. Furthermore, women in siri marriages lack a strong legal basis to file for divorce or assert their rights in court. Meanwhile, children born from siri marriages have only a civil relationship with their mothers, thus facing obstacles in obtaining birth certificates listing the father's name, inheritance rights, and rights to care and education from the father. Siri marriages are also often used as a way to freely practice polygamy without following proper procedures.
Politik Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Yurizka Syahdani Nst Syahdani Nst; Putra Halomoan Hsb
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.133-

Abstract

Hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, seperti hak memilih pasangan, hak atas keadilan dalam perkawinan, hak atas harta bersama, hak perceraian, dan hak pengasuhan anak. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan perlindungan hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip keadilan gender, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi interpretasi patriarkal terhadap teks agama, minimnya perspektif gender di peradilan agama, keterbatasan akses hukum bagi perempuan, serta ketimpangan kekuasaan dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran gender guna memastikan perlindungan hak-hak perempuan secara lebih adil dan menyeluruh.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Bhabinkamtibmas Terkait Penyelesaian Hukum Keluarga Islam: (Studi Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan) Siregar, Muhammad Renward Jalil; Harahap, Zul Anwar Ajim; Hasibuan, Putra Halomoan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4639

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan  yang ditemukan Bhabinkamtibmas yaitu  Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kec Padangsidempuan   Angkola   Julu   Kota Padangsidempuan. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya serta untuk mengetahui dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Penelitian tesis ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam pengolahan datanya adalah metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Terdapat tiga langkah analisis kualitatif dalam kegiatan menganalisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data penelitian yang digunakan adalah triangulasi kepada ahli atau dosen, triangulasi dilaksanakan kepada praktisi, triangulasi dilaksanakan kepada teman sejawat, juga sebagai bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan obyek permasalahan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan terjadi karena berbagai faktor, antara lain: a) tradisi budaya (Batak Angkola), b) adanya proses ketercapaian musyawarah serta perberdaan pendapat, c) adanya upaya pemenuhan hak-hak pendidikan ahli waris, dan d) adanya masalah hukum terkait harta warisan yang ada. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di didasarkan atas asas ijbari di dalam hukum Islam. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.
Co-Authors Adha, Hassan Adi Gunawan Harahap Adi Syahputra Sirait Ahmad Gunawan Caniago Amri Siregar, Rijal Arbanur Rasyid Batubara, Rajali Dedi Anton Ritonga Erawadi Erna Dewi . H, Kurniawan Hamdan Hamdan Harahap, Nasruddin Khalil Hasibuan, Rosari Damayanti Hutabarat, Yurliani Ibrahim Siregar Ikhwanuddin Harahap Imam Agung Prakoso Indra Sakti Iqbal Pinayungan Munthe Junda Harahap Keskarnain, Keskarnain Lubis, Alwi Ibrahim Lubis, Ihsan Helmi Lubis, Rizki Lubisa, Syarifuddin Ma'mun, Sukron Mala, Revita Mardona Siregar Mentari, Melis Muhammad Arsad, Nasution Muhammad Faiz Algifari Muhammad Ichsan Muhammad Yusuf Nasution Mulia Harahap, Sumper Musa Azhari Mustafid Mustafid Mustafid Mustafid Nasruddin Khalil Harahap Nur Asliah Nur Sania Dasopang Panjaitan, Budi Sastra Puji Kurniawan Purnama Hidayah Harahap Ramadan, Ahmad Sakinah Azzahra Hsb Samaruddin, Samaruddin Sawaluddin Siregar Sawaluddin Siregar Siregar, Fatahuddin Aziz Siregar, Liska Agustina Siregar, Muhammad Renward Jalil Siregar, Revita Mala Siregar, Sampurna Siti Khodijah Sukri, Ahmad Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Suud Sarim Karimullah Yurizka Syahdani Nst Yurizka Syahdani Nst Syahdani Nst Yurliani Hutabarat Zul Anwar Ajim Harahap