Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.868
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Didaktika Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat JURNAL MAHKAMAH Ahkam: Jurnal Hukum Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Prophetic Law Review USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal El-Thawalib Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kalosara: Family Law Review Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Multidisciplinary Indonesian Center Journal ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Jurnal El-Thawalib Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law
Putra Halomoan Hsb
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Religion Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi pada KUA Kota Padangsidimpuan H, Kurniawan; Mulia Harahap, Sumper; Hsb, Putra Halomoan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3290

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian dalam konteks pelayanan pranikah di KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali pemahaman Kepala KUA, bentuk implementasi perjanjian, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peraturan serta praktik administrasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipahami memiliki nilai preventif terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah sengketa harta pemanfaatannya masih rendah akibat minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya anggapan tabu, dan terbatasnya sosialisasi serta kapasitas pendampingan di KUA. Di sisi lain, posisi KUA sebagai institusi otoritatif, dukungan kerangka hukum yang jelas, serta meningkatnya angka perceraian menjadi peluang untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM KUA, pengembangan modul sosialisasi, dan pembingkaian perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah perceraian.
Politik Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Yurizka Syahdani Nst Syahdani Nst; Putra Halomoan Hsb
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.133-

Abstract

Hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, seperti hak memilih pasangan, hak atas keadilan dalam perkawinan, hak atas harta bersama, hak perceraian, dan hak pengasuhan anak. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan perlindungan hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip keadilan gender, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi interpretasi patriarkal terhadap teks agama, minimnya perspektif gender di peradilan agama, keterbatasan akses hukum bagi perempuan, serta ketimpangan kekuasaan dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran gender guna memastikan perlindungan hak-hak perempuan secara lebih adil dan menyeluruh.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Bhabinkamtibmas Terkait Penyelesaian Hukum Keluarga Islam: (Studi Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan) Siregar, Muhammad Renward Jalil; Harahap, Zul Anwar Ajim; Hasibuan, Putra Halomoan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4639

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan  yang ditemukan Bhabinkamtibmas yaitu  Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kec Padangsidempuan   Angkola   Julu   Kota Padangsidempuan. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya serta untuk mengetahui dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Penelitian tesis ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam pengolahan datanya adalah metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Terdapat tiga langkah analisis kualitatif dalam kegiatan menganalisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data penelitian yang digunakan adalah triangulasi kepada ahli atau dosen, triangulasi dilaksanakan kepada praktisi, triangulasi dilaksanakan kepada teman sejawat, juga sebagai bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan obyek permasalahan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan terjadi karena berbagai faktor, antara lain: a) tradisi budaya (Batak Angkola), b) adanya proses ketercapaian musyawarah serta perberdaan pendapat, c) adanya upaya pemenuhan hak-hak pendidikan ahli waris, dan d) adanya masalah hukum terkait harta warisan yang ada. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di didasarkan atas asas ijbari di dalam hukum Islam. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.
Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 195/Pdt.G/2022.PA.Psp) Lubis, Rizki; Mulia Harahap, Sumper; Halomoan Hsb, Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.35420

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengabulkan permohonan izin poligami tanpa izin dari isteri. Dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan izin poligami dengan berdasarkan putusan nomor: 195/pdt.g/2022/pa.psp. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan terhadap penetapan izin poligami perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.berdasarkan Pasal 4 dan pasal 5 yaitu istri tidak mampu menjalankan kewajiba sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan serta persetujuan istri tidak memenuhi rasa keadilan. Putusan ini hanya melihat alasan pemohon tanpa mempertimbnagkan penolakan pemberian persetujuan poligami dari termohon akibat yang akan dialami pemohon jika poligami ini dalakukan. Dalam memutus Perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp sangat kaku. Hakim membuat dasar putusan hanya melihat Undang-Undang yang tertulis tanpa mepertimbangkan aspek lain. Seperti aspek sosial, Agama,kesehatan dan Pendapat para ulama. harusnya Permohonan itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil dimana istri menolak dengan tegas memberikan prsetujuan kepada suai untuk melakukan poligami
State Power Supervision and Corruption Prevention in Indonesia: Evaluating Institutional Ineffectiveness through Hisbah Perspectives Mustafid Mustafid; Mardona Siregar; Imam Agung Prakoso; Putra Halomoan Hsb; Muhammad Faiz Algifari
Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the effectiveness of oversight of power in preventing corruption in Indonesia from the perspective of fiqh siyasah hisbah. Studies on corruption have tended to focus on positive law and modern institutional approaches, while the Islamic ethical-political dimension has not been widely used as an analytical framework in evaluating weak institutional oversight. This article addresses this gap by analyzing how the principles of fiqh siyasah, particularly the concepts of amanah, hisbah, and maslahah, can be used to interpret the structural problems in the oversight of power in Indonesia. This study uses library research with a qualitative-analytical approach through a review of primary sources in the form of the Qur'an, hadith, and classical and contemporary literature on fiqh siyasah, combined with an analysis of regulations, anti-corruption policies, and academic studies on oversight institutions in Indonesia. The results show that the weak effectiveness of oversight institutions is not solely caused by regulatory issues, but also by the dominance of political interests, low elite integrity, and the absence of ethical oversight oriented towards moral accountability. In this context, fiqh siyasah hisbah offers a normative and theoretical framework that places supervision of power as a collective responsibility of the state and society.
Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Sistem Reguler Berbasis Syarat Kecakapan Umum dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di SMP Negeri 2 Padangsidimpuan Afridah Nasution; Muhammad Darwis Dasopang; Putra Halomoan Hsb
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.40313

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi peran strategis kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam meningkatkan akhlak siswa. Penelitian ini digolongkan kepada penelitian Research and Development (R&D) yang dilaksanakan dalam Research and information collecting, Planning, Preliminary form of Product, Preliminary field testing, Main product revision, Main field testing, Operational product revision, Operational field testing, Final product revision, dan Dissemination and implementation. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif. Kesimpulannya: Validitas pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sistem reguler berbasis syarat kecakapan umum dalam meningkatkan akhlak siswa di SMP Negeri 2 Padangsidimpuan memiliki subtansi dan fleksibilitas struktur desain yang tergolong kategori tinggi, yaitu memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Membina, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan, serta meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa. 2) Praktikalitas atau tingkat keterterapan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sistem reguler berbasis syarat kecakapan umum dalam meningkatkan akhlak siswa di SMP Negeri 2 Padangsidimpuan mencapai 84,67%, yang berarti tingkat keterterapannya tergolong tinggi. 3) efektifitas kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sistem reguler berbasis Syarat kecakapan umum antara lain dilihat dari kemudahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan. Dilihat dari aspek peningkatan akhlak siswa, kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sistem reguler berbasis Syarat Kecakapan Umum efektif dalam meningkatkan akhlak siswa di SMP Negeri 2 Padangsidimpuan.
Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Syarifuddin Lubisa; Putra halomoan Hasibuan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/negavf71

Abstract

Marriage, as a social and legal institution, plays a crucial role in shaping the family environment, which serves as the primary setting for a child's growth and development. Marriage law in Indonesia not only governs the relationship between husband and wife but also serves to protect the rights of children born from such marriages. This research aims to examine the role of marriage law in optimizing the protection of children's rights in Indonesia by analyzing the prevailing legal provisions and the challenges in their implementation. The research method used is normative-empirical through literature studies and field observations. The findings show that although legal foundations such as Law No. 1 of 1974 and Law No. 35 of 2014 are in place, there are still obstacles to child protection due to early marriage and children born out of wedlock. Optimizing the protection of children's rights requires synergy among the government, families, communities, and legal institutions in law enforcement and public awareness efforts to ensure sustainable child protection.
THE PROBLEM OF UNDERSTANDING ISLAMIC FAMILY LAW: BETWEEN NORMATIVE TEXTS, SOCIAL PRACTICES AND MODERN LEGAL DYNAMICS IN ISLAMIC FAMILY LAW UNDERGRADUATE STUDENTS IN MANDAILING NATAL Yurizka Syahdani Nst; Sakinah Azzahra Hsb; Nur Asliah; Musa Azhari; Putra Halomoan Hsb; Purnama Hidayah Harahap
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.2127

Abstract

Understanding Islamic family law is an important aspect in Islamic law education, especially for students of the Islamic Family Law Study Program. However, in practice, various problems are still found that originate from the dominance of the textual approach, the gap between classical fiqh and social reality, and the complex relationship between Islamic law and state law. This research aims to analyze the problems of understanding Islamic family law in S1 students of Islamic Family Law in Mandailing Natal by highlighting the tension between normative texts, social practices, and modern legal dynamics. This research uses a qualitative approach with a field study method (field study), through observation and analysis of empirical data associated with normative and sociological studies. The research results show that students' understanding of Islamic family law still tends to be normative-textual and not completely contextual. The maqaṣid al-syari'ah approach is offered as a methodological solution to bridge the gap, because it is able to integrate the purpose of Islamic law with the demands of social justice and protection for vulnerable groups. This research emphasizes the importance of updating the Islamic family law education approach to be more responsive to social development and modern law.
Keabsahan Perwalian Anak yang Diasuh oleh Panti Asuhan: Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Mandailing Natal Alwi Ibrahim Lubis; Putra Halomoan Hsb
Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/w4a2dj78

Abstract

Penelitian ini mengkaji prosedur serta keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perwalian anak dan mengaitkannya dengan praktik pengasuhan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak di panti asuhan pada umumnya dilakukan secara sederhana dan informal, yaitu hanya berdasarkan surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua atau keluarga tanpa melalui penetapan perwalian oleh pengadilan. Sebagian besar anak asuh berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki latar belakang keluarga yang tidak diketahui, sehingga pengasuhan dialihkan kepada panti asuhan tanpa prosedur hukum yang formal. Secara yuridis, yayasan panti asuhan yang mengasuh anak-anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai wali karena tidak adanya penetapan perwalian oleh pengadilan maupun penunjukan melalui wasiat orang tua. Meskipun kenyataannya yayasan telah menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan anak, namun kewenangan tersebut hanya bersifat sosial dan tidak dapat disamakan dengan perwalian dalam arti hukum. Kurangnya pemahaman pengurus yayasan terhadap mekanisme hukum perwalian turut menyebabkan tidak terpenuhinya aspek keabsahan perwalian anak. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah hukum melalui pengajuan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEWAJIBAN PEMBERIAN SINAMOT PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Adi Gunawan Harahap; Putra Halomoan Hsb; Nasruddin Khalil Harahap; Sawaluddin Siregar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.660

Abstract

Sinamot adalah tradisi dalam adat Batak pada sebelum perkawinan berlangsung. Sinamot merupakan pemberian harta benda oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk keseriusan untuk hidup bersama dalam perkawinan, dan jumlahnya ditentukan dari kesepakatan antara dua belah pihak keluarga. Dalam tulisan ini akan membahas pemberian sinamot dikaji dari keadilan gender. Penelitian ini ialah yuridis-normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji prinsip-prinsip hukum positif yang ditulis dengan menggunakan sumber pustaka atau data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam kajian keadilan gender seharusnya untuk sinamot, pihak laki-laki dan perempuan harus sama-sama memberikan harta benda sebab kegunaan sinamot yang ada di adat batak ialah untuk kemanfaatan bersama seperti acara pesta perkawinan, sidang adat dan lain sebagainya. Dikarenakan juga sinamot tidak diucapkan pada saat akad ijab kabul dan tidak tercatat jumlahnya.
Co-Authors Adha, Hassan Adi Gunawan Harahap Adi Syahputra Sirait Afridah Nasution Ahmad Gunawan Caniago Alwi Ibrahim Lubis Amri Siregar, Rijal Arbanur Rasyid Dedi Anton Ritonga Erawadi Erna Dewi Erna Dewi . H, Kurniawan Hamdan Hamdan Harahap, Nasruddin Khalil Hasibuan, Rosari Damayanti Hutabarat, Yurliani Ibrahim Siregar Ihsan Helmi Lubis Ikhwanuddin Harahap Imam Agung Prakoso Junda Harahap Keskarnain, Keskarnain Lubis, Ihsan Helmi Lubis, Rizki Ma'mun, Sukron Mala, Revita Mardona Siregar Mentari, Melis Muhammad Arsad, Nasution Muhammad Darwis Dasopang Muhammad Faiz Algifari Muhammad Ichsan Muhammad Yusuf Nasution Mulia Harahap, Sumper Musa Azhari Mustafid Mustafid Mustafid Mustafid Nasruddin Khalil Harahap Nur Asliah Panjaitan, Budi Sastra Puji Kurniawan Purnama Hidayah Harahap Rajali Batubara Ramadan, Ahmad Sakinah Azzahra Hsb Samaruddin, Samaruddin Sawaluddin Siregar Siregar, Fatahuddin Aziz Siregar, Liska Agustina Siregar, Muhammad Renward Jalil Siregar, Revita Mala Siregar, Sampurna Siti Khodijah Sukri, Ahmad Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Suud Sarim Karimullah Syarifuddin Lubisa Yurizka Syahdani Nst Yurizka Syahdani Nst Syahdani Nst Yurliani Hutabarat Zul Anwar Ajim Harahap