Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.868
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Didaktika Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat JURNAL MAHKAMAH Ahkam: Jurnal Hukum Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Prophetic Law Review USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal El-Thawalib Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kalosara: Family Law Review Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Multidisciplinary Indonesian Center Journal ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Jurnal El-Thawalib Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law
Putra Halomoan Hsb
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Religion Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh) Mala, Revita; Harahap, Ikhwanuddin; Halomoan Hsb, Putra
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 3 (2025): July
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i3.1989

Abstract

Determination of the origin of children plays a very significant role in family law, especially from the perspective of Islamic law which emphasizes the importance of protecting children's rights. The main focus of this study is the Determination of the Sibuhuan Religious Court with Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh which is analyzed through the maqasid sharia approach according to Jasser Auda's thinking. This study uses a library research method with a normative approach. The results of the study show that the judge's considerations in the decision cover three main aspects. From a legal perspective, the judge adheres to the applicable legal provisions. From a philosophical perspective, the importance of maintaining harmony in the family structure of Indonesian society is considered. Meanwhile, sociologically, this decision also takes into account the norms that live in society, the need for legal certainty, and efforts to reduce social stigma against children. Analysis based on Jasser Auda's maqasid sharia version shows that the decision reflects the application of six interconnected maqasid elements. First, the application of the al-idrakiyah principle (cognitive), which shows legal awareness of children's rights. Second, al-kulliyyah (comprehensiveness), which is a comprehensive consideration of all aspects of a child's life. Third, al-infitahiyyah (openness), which is the courage to adapt the law to the social context. Fourth, al-harakiyyah (dynamic hierarchical structure), which is seeing the relationship between legal principles. Fifth, ta'addud al-ab'ad (multidisciplinary dimension), which is the integration between law, social, culture, and religion. Finally, the principle of al-maqasidiyyah (goal orientation), which is ensuring that the decisions taken are truly directed towards the welfare of the child as a whole.
Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig di Kota Padangsidimpuan dan Sekitarnya Sukri, Ahmad; Aziz Siregar, Fatahuddin; Halomoan HSB, Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terlaksananya mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan berjalan cukup efektif. Keefektifan mediasi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan utama mediasi tersebut, yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menggagalkan perceraian para pihak. Faktor yang melatarbelakangi terlaksananya mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan yaitu adanya konflik yang terjadi akibat dari kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi, kesalahpahaman. Dan terlaksananya mediasi non litigasi mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan karena semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik keluarga.
Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan) Adha, Hassan; Aziz Siregar, Fatahuddin; Halomoan Hsb, Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14724

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Proses mendapatkan penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat. (2) Penetapan ahli waris jika tidak memiliki buku nikah dan pewaris tidak memiliki bukti pernikahannya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses persidangan penetapan ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon juga bersedia untuk harta yang akan diwarisi. pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara, dan majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan Majelis Hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris. (2) Penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan sipewaris tidak memiliki bukti dari pernikahnnya maka dilakukannya isbad nikah terhadap pasangan tersebut karena isbat nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan) Amri Siregar, Rijal; Mulia Harahap, Sumper; Halomoan Hsb, Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14738

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan untuk mengetahui tinjauan dari Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain yaitu melaksanakan perkawinan di hadapan tokoh agama atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz, Mahalnya biaya pencatatan nikah, Karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib (Karena calon istri sudah terlanjur hamil di luar nikah), belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Tapanuli Selatan masih belum berjalan sesuai dengan peraturan, terdapat praktik perkawinan yang tidak dicatat, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor keadaan seperti ketidak fahaman tentang akibat hukum yang timbul dikarenakan perkawinan tidak dicatatkan. Faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga di masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan hukum Islam dan adat istiadat.
Islam, Adat, and State: Examining the Phenomenon of Child Custody After Divorce in Padang Lawas Regency Hasibuan, Putra Halomoan; Harahap, Sumper Mulia; Mustafid, Mustafid
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9293

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of childcare by fathers after divorce in Padang Lawas County. This phenomenon raises the interest of researchers to further examine child custody by fathers after divorce. The research method used is field research with a qualitative approach. Researchers collected primary data through interviews with traditional leaders and fathers caring for their children after divorce. The data obtained was then analyzed using descriptive analysis techniques, which involved collecting data through interviews and documentation and systematic data processing to describe and interpret existing phenomena. The results show that although customs in Padang Lawas County give custody to the father, it is essential to consider the provisions of the compilation of Islamic law and the broader principles of Islamic law. Child custody should focus on the best interests of the child, ensuring their physical, emotional, and mental development. Both parents have equal rights unless there are compelling reasons to the contrary, and they must work together to maintain the child's stability. Children have the right to adequate education and healthcare, as well as to maintain a good relationship with both parents, even if only one has primary custody.
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe Mentari, Melis; Harahap, Zul Anwar Ajim; Hsb, Putra Halomoan
Jurnal El-Thawalib Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v5i2.13134

Abstract

The focus of this research is a review of muamalah jurisprudence on employee wage practices in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, by raising two main issues, namely 1) how to implement wage payments between owners and employees in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Regency. Serdang Bedagai? 2) What is Fiqih Muamalah's review of employee wage practices in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency? The approach used in this research is a qualitative-descriptive approach, namely collecting data by means of interviews, observation and documentation. This research is qualitative, namely research carried out by collecting primary data and secondary data on phenomena that are occurring directly. The primary data from this research is the business owner and three workers in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency. And the secondary data in this research are books, journals, government publications, and other supporting sites or sources. The results of the research show that the mechanism used in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency is carried out by means of a verbal agreement, with the contents of the agreement stating that the salary is given in the form of a monthly salary with working hours starting from 07.00-17.00 WIB with a salary of Rp. 750,000 per month. If there is additional work outside the specified time, the business owner will provide an additional salary of Rp. 10,000 per hour. The workers have fulfilled their agreement, but the business owner has not fulfilled what was stated in the verbal agreement, namely not paying wages outside the agreed working hours. Based on the reality of the implementation of the agreement in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, in terms of muamalah fiqh, it is contrary to what was agreed (default). It is mentioned in the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, who said, which means "give a worker his wages before his sweat dries", based on the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, the tempe business owner did not fulfill his agreement, namely not providing additional wages outside the specified working hours. A Muslim must carry out all transactions in a clear, transparent and fair manner.
Penetapan Tarif Parkir di Pasar Sangkumpal Bonang ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Siregar, Liska Agustina; Hasibuan, Putra Halomoan; Kurniawan, Puji
Jurnal El-Thawalib Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v4i2.9613

Abstract

The problem in this study is the discrepancy in setting parking rates at the Sangkumpal Bonang market, Padangsidimpuan City in terms of Islamic Economic Law. This type of research is field research using a qualitative approach, the primary data source in this study is the Padangsidimpuan City Transportation Service, parking attendants and parking service users at the Sangkumpal Bonang Market. Secondary data sources were taken in the form of books, journals and documentation related to this research. The data collection techniques carried out by researchers are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used by the researcher is descriptive data analysis. The results of the study show that the lack of effectiveness in setting parking rates in Padangsidimpuan City Regional Regulation No. 04 of 2010 and Mayor Regulation No. 32 of 2018. There is a discrepancy between the parking rates set out in the regulations and the rates applied by parking attendants in the field, causing dissatisfaction with the public and related parties regarding the rates charged. In the context of the principles of Sharia Economic Law, the determination of parking rates at the Sangkumpal Bonang market is based on the principles of fairness, balance, public benefit, trustworthiness, and transparency.
Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Maslahah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Siregar, Revita Mala; Siregar, Sampurna; Hsb, Putra Halomoan
Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/tazkir.v10i2.12378

Abstract

AbstractMarriages sometimes do not run smoothly and experience breakdowns, giving rise to divorce which causes a period of iddah. The aim of this research is to find out how the husband's marriage during the wife's iddah period is from the maslahah almurlah perspective in Circular Letter Number: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021. This research uses a normative juridical approach. So from several points stated in the circular letter Circular Number: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Husband's Marriage During the Wife's Iddah Period, it explains that if a husband wants to remarry another woman while the wife is divorced from him and still undergoing the iddah period according to his circumstances, then the husband must wait for his wife's iddah period to finish first. Because there are still obligations that the husband must carry out towards his wife who is still undergoing her iddah period. Advising men not to marry during the wife's iddah period is in line with the principles of maslahah murlah, where the principles of maslahah murlah are actions that contain good or useful values, as well as maintaining the objectives of the Shari'a which are limited by several limits and is not applied to things caused by human passions or desires alone. Apart from the iddah period being an opportunity to return again to rebuild the household, then maslahah murlah in enacting the law must maintain the objectives of the syara', namely maintaining religion, soul, mind, offspring and property.Keywords: Marriage, Iddah, Maslahah Almurlah.
The Urgency of Community Legal Awareness in Traffic in Southern Tapanuli Hsb, Putra Halomoan; Harahap, Nasruddin Khalil
Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Vol 11, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padngsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/multidisipliner.v11i2.13419

Abstract

This research seeks to see the legal awareness of the community in carrying out traffic in the Southern part of Tapanuli by not being followed by coercion without pressure, or orders from outside to obey the applicable law. As legal awareness progresses in the community, the law does not need to impose sanctions. The purpose of this research is to find out the level of legal awareness of the community in traffic on the road. knowing the obstacles of the community in understanding the legal awareness of the community in traffic on the road and knowing the efforts made by law enforcement to overcome the low level of legal awareness of the community in traffic on the road in the southern part of Tapanuli. The method in this research is by using a qualitative research method by interviewing several sources and conducting mini research related to the title raised in the study. Results: This study increases knowledge and understanding for the author, especially regarding the issues researched related to traffic law awareness on the road. Conclusion: The public's legal awareness in traffic is very minimal, even though law enforcement against motor vehicle violations on the road has been regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.
PENERAPAN CROWĎFUNDING BIDANG SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MESJID Hasibuan, Putra Halomoan
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v9i2.9701

Abstract

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum para pihak pelaksanaan crowdfunding dalam bidang pembanguna masjid di Kabupaten Tapanuli bagian Selatan. Hal yang mendesak dilakukan penelitian ini yakni belum jelas regulasi berkaitan dengan crowdfuding yang bersifat donasi sosial. Akibatnya banyak bermunculan kasus dan situs yang berkaitan dengan pelaksanaan crowdfunding yang bersifat donasi. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana perlindungan hokum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan Crowdfunding dalam bidang pembanguna masjid di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)   dan   pendekatan   konseptual   (conceptual   approach). Objek penelitian ini meliputi, penerima dana, penyedia situs serta pemberi dana. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perindungan hukum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan jasa urun dana di bidang donation based crowdfunding merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap para pihak, proses  penegakan  hukum  dalam  upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat   dan   bernegara.  Penelitian ini merekomendasikan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus segera diterbitkan, secara garis besarnya pengaturan tanggungjawab para pihak, hubungan hukum serta sanksi akibat dari pristiwa hukum yang dilakukan para pihak.
Co-Authors Adha, Hassan Adi Gunawan Harahap Adi Syahputra Sirait Afridah Nasution Ahmad Gunawan Caniago Alwi Ibrahim Lubis Amri Siregar, Rijal Arbanur Rasyid Dedi Anton Ritonga Erawadi Erna Dewi Erna Dewi . H, Kurniawan Hamdan Hamdan Harahap, Nasruddin Khalil Hasibuan, Rosari Damayanti Hutabarat, Yurliani Ibrahim Siregar Ihsan Helmi Lubis Ikhwanuddin Harahap Imam Agung Prakoso Junda Harahap Keskarnain, Keskarnain Lubis, Ihsan Helmi Lubis, Rizki Ma'mun, Sukron Mala, Revita Mardona Siregar Mentari, Melis Muhammad Arsad, Nasution Muhammad Darwis Dasopang Muhammad Faiz Algifari Muhammad Ichsan Muhammad Yusuf Nasution Mulia Harahap, Sumper Musa Azhari Mustafid Mustafid Mustafid Mustafid Nasruddin Khalil Harahap Nur Asliah Panjaitan, Budi Sastra Puji Kurniawan Purnama Hidayah Harahap Rajali Batubara Ramadan, Ahmad Sakinah Azzahra Hsb Samaruddin, Samaruddin Sawaluddin Siregar Siregar, Fatahuddin Aziz Siregar, Liska Agustina Siregar, Muhammad Renward Jalil Siregar, Revita Mala Siregar, Sampurna Siti Khodijah Sukri, Ahmad Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Suud Sarim Karimullah Syarifuddin Lubisa Yurizka Syahdani Nst Yurizka Syahdani Nst Syahdani Nst Yurliani Hutabarat Zul Anwar Ajim Harahap