Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Sosiohumaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara JURNAL KOLABORASI Journal of Governance and Public Policy Journal of Governance The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) ARISTO Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sains Sosio Humaniora POLITICO JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Journal of Local Government Issues Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Moderat Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal Inovasi Penelitian MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Journal of Government Science Studies Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) Journal of Governance and Social Policy JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Jurnal Government of Archipelago Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Wance, Marno
Department Of Government Science, Universitas Pattimura, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015) Bakri La Suhu; Marno Wance; Ikram Hasan
Journal of Governance and Public Policy Vol 6, No 1 (2019): February 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.61108

Abstract

This study aims at figuring out the causes of land disputes and the settlement between Gamsungi and Tosoa villagers in South Ibu District of West Halmahera Regency. This study applies qualitative descriptive method in which it is a series of procedures used in solving the problems being investigated by describing the state of research objects at present time based on existing facts. The data sources used are primary and secondary data. While the technique of data collections are observation, document interview and secondary data aid.          The results show that the causes of land dispute between Gamsungi and Tosoa villages due to: a). The arrival of ex-refugees from Lata-lata village in South Halmahera regency, b). Land expropriation and/ or land disposal by ex-refugees of Lata-lata village to the agricultural field of Gamsungi villagers, and c). Felling of plants in the agricultural field of Gamsungi villagers done by Lata-lata refugees. Therefore, the mechanism or way of settling land disputes between these two villages is through negotiation (consensus). Negotiations were done between the two villages’ representatives (Gamsungi and Tosoa villages): the two villages’ heads, secretaries, customary figures, religious leaders, and heads of BPD, and witnessed by Subdistric Head of South Ibu, Head of Criminal Investigation Unit of West Halmahera, Representatives of West Halmahera Government, Police Chief of Ibu, Sambung Rasa Team, and Koramil of Ibu.
PKM INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PASIR PUTIH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Marno Wance; Pahrul Idham Kaliky; Ummu Syahidah
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 3, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.939 KB) | DOI: 10.31764/jpmb.v3i2.1771

Abstract

ABSTRAKPKM Inovasi pemberdayaan masyarakat desa Pasir Putih, Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat. Hasil observasi awal menemukan permasalahan yaitu pengembangan pembangunan desa Pasir Putih masih dilakukan dengan cara yang sangat tradisional baik dalam melakukan aktivitas pertanian, penangkapan ikan, maupun cara pengembangan ekonomi kreatif.  Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya inovasi pembangunan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa sehingga dapat meningkatkan kreaktivitas dan dapat mengelola kekayaan alam di desa dengan maksimal. Manfaat PKM pemberdayaan ini adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa tentang inovasi pemberdayaan masyarakat, khususnya pada pembangunan pemerintah desa pesisir. Secara praktis pengabdian ini bisa menghasilkan bahan kajian untuk berbagai pihak yang berkepentingan yang  memerlukan analisis tata kelola pemberdayaan di desa pesisir seperti di desa Pasir Putih, Kabupaten Halmahera Selatan. Di samping itu, pengabdian ini dilakukan juga untuk melihat keterlibatan dari pemerintah desa dan masyarakat, khususnya para pemuda dalam mengimplementasikan inovasi pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong adanya peningkatan dalam pembangunan moral masyarakat dan pembangunan fisik desa yang sesuai dengan yang direncanakan. Kata kunci: pemberdayaan; pembangunan desa; pemerintah desa. ABSTRACTPKM Innovation for community empowerment in Pasir Putih village, South Halmahera Regency was carried out in the form of training and community empowerment assistance. The results of preliminary observations found that the development of the Pasir Putih village was still carried out in a very traditional way such as carrying out agricultural activities, fishing, and development of creative economy. Therefore, innovation in community empowerment development based on community collaboration and village government is needed to improve creativity and manage natural resources in the village to the fullest. The benefit of this empowerment PKM is to increase community and village government knowledge about community empowerment innovation, especially in the development of coastal village government. Practically this activity can produce study material for various stakeholders who need an analysis of governance empowerment in coastal villages such as in Pasir Putih village, South Halmahera Regency. In addition, this activity is also carried out to see the involvement of the village government and the community, especially young people in implementing innovative community empowerment that is able to encourage an increase in community moral development and physical development of the village as planned. Keywords: empowerment; village development; village government.
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Abstract

 Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.
Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat di Kota Ambon Marno Wance
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 2 No. 2 (2022): February 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.254 KB)

Abstract

The city of Ambon is a center for the development of education, services, trade and the center of government which can lead to an increase in waste disposal which is increasingly varied and increasing. So that the Ambon City Government issued Regional Regulation Number 18 of 2015 as an umbrella law for managing waste, namely when waste is collected, transported to the Final Disposal Site (TPA) so that good and fast waste management is needed. This research was conducted to measure the quality of community waste management services in Ambon City. The research method used is descriptive quantitative with a random sampling approach to 87 research respondents. The conclusions of the study are (1). indicators of socialization of Regional Regulation No. 18 of 2015 Ambon City Government has not yet had incentives to disseminate information to the public. (2). The indicator of the quality of public facilities and infrastructure services assesses that the City Government has not been maximal in preparing the quality of garbage disposal sites in Ambon City.
Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik: (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019) Fandi Sintani; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7848

Abstract

Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai. Partai politik akan terus melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan pilihan di partai Nasdem Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil penilitian pada DPD II partai Nasional Demokrat (Nasdem) Seram Bagian Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan prosedur yang diketahui oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam proses seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Provinsi Maluku Utara Abdulhalil Ibrahim; Bakri La Suhu; Rifjal Tifandy; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahasan undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.
CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWEREJO Rukoyah Rukoyah; Marno Wance
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 9: Februari 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i9.369

Abstract

Artikel pada penelitian ini melihat Calon tunggal kepada desa yang terjadi pada empat desa di kecamatan kemiri, Kabupaten Purwerejo. Metode deskriptif kualitatif untuk melakukan wawancara secara langsung di empat desa penelitian. Adapun hasil penelitia beberapa aspek yaitu : (1) Aspek kontestasi (Kompetisi): dua desa terdapat calon incambent dan dua desa lagi karena tidak adaanyaa tanah bengkok daan rendahnya perekonomian masyarakatnya. (2) Aspek Partisipasi Politik : ada dua desa politik lokal mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pencalonan kepala desa karena terdapat money politik dan dua desa politik lokal tidak mempengaruhi karena masyarakatnya memang menginginkan adanya masyarakat untuk maju mencalonkan diri di pemilihan kepada desa. (3) Aspek Partisipasi Sosial : Partisipasi Sosial dalam pemilihan kepala desa di empat des yaitu bagi calon kandidat yang akan maju mencalonkan diri harus benar-benar mempersiapkan mental dan siap materi karena untuk mengadakan selamatan (syukuran) dan lek-lekan (begadang). (4) Aspek Partisipasi Warga : rendahnya pendidikan masyarakat dan tidak adanya niatan masyarakat untuk mencalonkan diri karena melihat lawannya yang mau untuk maju mencalonkan diri kepala desa incambent.
ANALISIS WACANA KRITIS BERITA KONFLIK DI MEDIA AMBON EKSPRES DAN SIWALIMA Muhammad Iqbal Husein; Marno Wance
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 9: Februari 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i9.392

Abstract

Artikel pada penelitian ini melihat analisis wacana kritis berita konflik di media Ambon Ekspres dan Siwalima. Metode deskriptif kualitatif untuk melakukan wawancara secara langsung di dua media. Adapun hasil analisis penelitian keenam teks berita di Harian Ambon Ekspres dan Siwalima, ditemukan, ideologi kelompok atau agama masih terlihat dari setiap konstruksi berita yang dimuat kedua koran ini. Hal ini juga teridentifikasi dalam Struktur Makro, Super Struktur dan Struktur Mikro, serta konteks sosial. (a). Struktur Makro: Ambon Ekspres dan Siwalima selalu mengambil sudut pandang pemberitaan melalui dua pilihan, menjelaskan tentang kita (agama atau kelompok) atau menjelaskan tentang mereka (agama lain atau kelompok lain). (b). Super Struktur: pemilihan sudut pandang, yang dipertegas dengan fakta-fakta atau penceritaan yang mendukung kita atau merugikan mereka. (c). Struktur Mikro: penyimpulan posisi kita (hasil penilaian wartawan) atau posisi mereka
PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah Marno Wance; Muhtar Muhtar; Pahrul Idham Kaliky
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2020): Februari
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.723 KB) | DOI: 10.31960/caradde.v2i2.372

Abstract

Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ini untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemerintahan negeri Hila dalam berkolaborasi pada perencanaan pembangunan di desa. Pelatihan serta FGD dilakukan oleh Akademisi FISIP Universitas Pattimura bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah negeri Hila dalam penyelenggaran pemerintah yang baik berdasarkan prinsip tata kelola keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Metode pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan terbagi menjadi dalam dua tahapan yaitu persipanan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan meliputi survey lokasi, waktu dan menysun materi pelatihan. Sedangkan pelaksanaan meliputi turun ke lokasi, persentase materi dan analisis penyelenggaraan pemerintah desa.PKM Menggunakan pendekatan penelitian yaitu Metode pelatihan dan FGD di Kantor Desa bersama pemerintah negeri Hila dan Mahasiswa. Sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemerintah Negeri Hila dan perangkat Negeri. Simpulan pada PKM di Negeri Hila yaitu tata kelola penyelenggaran pemerintahan Negeri Hila dan lembaga saniri dalam merencanakan pembangunan di Desa Hila.
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Abstract

 Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Halil Hi Ibrahim Abdul, Isman Abdulah Kaunar Adam, Karsan Afrijal Afrijal Aji Deni Alfiana Damasinta Alhadar, Helmi Alimin Alwi Aslinda, Aslinda Atika Khairunisa Collins, James T. Djae, Raoda M Fahmi Afrizal Kaisupy Fajri Thaib Fandi Sintani Ferdian, Arif Girato, Marsel M Hasan, Ikram Herizal Herizal Herizal Herizal Herizal Herizal Herizal Herizal Ikram Hasan Irna Ekram J. Tuhumury, Yoana Jafar, Abdilah Jusuf Madubun Kaunar, Abdulah Khairunisa, Atika Khairunissa, Atikah La Impi, Iswahyudi La Suhu, Bakri Lating, Noval Ali Layn, Safrudin Bustam Layn, Safrudin Butsma Maria A. V. Touwe Marsel M Girato Mega Fatimah Rosana Mike J Rolobessy Muhammad Iqbal Husein Muhammad Takdir muhtar Muhtar Muhtar Mukhrijal Mukhrijal Mutijima, Pacifique Nur, Andi Cudai Nurwijayanti Pahrul Idham Kaliky, Pahrul Idham Papalia, Erna Pasid Pora Pelu, Aldy Pora, Pasid Pora, Rasid Rifdan Rifdan Rifjal Tifandy Risma Niswaty Rolobessy, Mike Jurnida Rukoyah Rukoyah Rulex Sonotox Saddam Rassanjani Saiful Madjid Selanno, Hendry Sintani, Fandi Ahmad Sintani, Fandi Ahmad Suaib, Rahmat Sukur Suleman Suranto Suranto Syahidah, Ummu Tawakkal Baharuddin Tawakkal Baharuddin, Tawakkal Thaib, Fajri Tifandy, Rifjal Tifandy, Rifjal Tuanaya, Wahab Tuhumury, Joana J. Tuhumury, Yoana Ummu Syahidah Vivi Noviyanti, Vivi Wahab Tuanaya Wahab Tuanaya