Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.202
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum jurnal niara Unram Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Panorama Hukum Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Kosmik Hukum Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Ensiklopedia Social Review Ilmu Hukum Prima Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Eksekusi : Journal Of Law Madaniya Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RIO LAW JURNAL Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Aktualita : Jurnal Hukum jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika ANDREW Law Journal Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Melayunesia Law Mizan: Journal of Islamic Law
Bagio Kadaryanto, Bagio
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR TERKAIT BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Rachmad Oky Saputra
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 6 No. 1 (2026): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar merupakan bagian dari tujuan penyuluhan hukum yang mana hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat desa tersebut memahami ada ketentuan terkait bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Permasalahan selama ini pada Desa Tarai Bangun tersebut selama ini tidak mengerti secara komprehensif terkait adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang mana segala pembiayaan bantuan hukum tersebut dibebankan oleh negara. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait bantuan hukum tersebut memjadi alasan diselenggarakannya penyuluhan hukum tersebut. Desa Tarai Bangun melalui pemerintahan desanya berkontribusi memberikan fasilitas tempat penyuluhan hukum berlangsung. Fasilitas Aula Kantor Desa adalah tempat yang represntatif diselenggarakannya penyuluhan hukum tersebut. Dalam pelaksanannya bentuk pengabdian kepada masyarakat ini dapat digambarkan dimana masyarakat sangat antusias, masyarakat desa memberi pertanyaan-pertanyaak ke narasumber terkait dasar-dasar bantuan hukum dan terkait masyarakat Desa Tarai Bangun yang banyak mengalami persoalan hukum namun memiliki kendala dimana mereka tidak mendapatkan akses informasi terkait bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan diselenggarakannya penyuluhan hukum tersebut maka ada peningkatan pemahaman masyarakat Desa Tarai Bangun terkait adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.
Checks and Balances in the Reorganization of State Institutions: A Constitutional Perspective Aryo Akbar; Surizki Febrianto; Bagio Kadaryanto; Yusramizza Md Isa; Hyeonsoo KIM
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i3.30064

Abstract

This study aims to examine the application of the principle of checks and balances within Indonesia's constitutional structure, focusing on the relations among the House of Representatives (DPR), the President, and the Supreme Court/Constitutional Court. This principle is essential to preventing the misuse of power among branches of government and to ensuring that governmental administration operates in accordance with the rule of law and constitutionalism, particularly within a presidential system such as Indonesia's. This study employs a normative legal research method, analyzing primary and secondary legal materials related to the implementation of checks and balances within Indonesia's constitutional structure. The results show that checks and balances are implemented through interaction among the executive, legislative, and judicial branches, each possessing authority to supervise and counterbalance the others, as reflected in the relationships between the legislature and executive, the executive and judiciary, and the legislature and judiciary. These dynamics are shaped by overlapping authority among state institutions, which frequently produces ambiguity in the exercise of legislative oversight and judicial review. The study concludes that optimizing checks and balances requires a clearer delineation of institutional authority, whether through statutory revision or constitutional amendment, to ensure consistent and effective oversight. These findings have practical implications for legislative drafters and constitutional policymakers in clarifying overlapping supervisory mandates and reducing institutional ambiguity.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan Di Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yusuf Budiarto; Bagio Kadaryanto; Rudi Pardede
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1884

Abstract

Maraknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan mengkaji ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih terbatasnya pendampingan psikologis, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan anak korban, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga sosial terkait. Hambatan struktural muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana, lambannya birokrasi, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur penyidikan ramah anak. Hambatan kultural meliputi adanya stigma sosial dan rasa takut dari pihak korban untuk melapor. Upaya yang telah dilakukan antara lain kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, serta psikolog anak, dan penerapan ruang pemeriksaan ramah anak. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan hukum perlindungan anak. Disarankan agar Polres Meranti memperkuat sinergi lintas sektor, mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang perlindungan anak, dan menjamin pemenuhan hak anak atas keadilan, keamanan, serta pemulihan psikologis selama proses penyidikan.
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Desi Valentianna Br Purba; Bagio Kadaryanto; Rudi Pardede
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1863

Abstract

ABSTRAK Implementasi kewajiban sertifikasi penyidik anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus dalam memahami psikologi anak, prosedur hukum yang ramah anak, serta prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban sertifikasi penyidik anak di wilayah hukum Polres Pelalawan, dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang telah bersertifikat, minimnya anggaran pelatihan, serta kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kondisi ini berimplikasi pada masih adanya praktik penyidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kesimpulannya, optimalisasi sertifikasi penyidik anak membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya percepatan program sertifikasi, penyusunan pedoman teknis, serta monitoring berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses penyidikan.Kata Kunci: Sertifikasi Penyidik Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Polres Pelalawan.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI RIAU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Reno Afriadi; Bagio Kadaryanto; Hasan Basri
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.219

Abstract

Tujuan dilakukannya riset yaitu untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metodologi riset yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis sosiologis empiris. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau diimplementasikan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 melalui kontrol terkait implementasi PerDa dan PerGubRi, kontrol terkait regulasi yang berhubungan dengan kerja-kerja kenegaraan di daerah, serta kontrol terkait penyelesaian hasil pemeriksaan BPK. Dalam prakteknya, DPRD melakukan pengawasan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta monitoring dan evaluasi bersama SKPD. Artinya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau telah diimplementasikan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketersediaan kelengkapan data, koordinasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Faktor pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau meliputi adanya dasar hukum yang jelas, dukungan Sekretariat DPRD, koordinasi yang relatif baik dengan pemerintah daerah, keterbukaan informasi dari perangkat daerah, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Riau meliputi ketidaklengkapan data, keterbatasan waktu, padatnya agenda DPRD Riau, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, perubahan regulasi yang dinamis, serta belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pengawasan DPRD Riau maupun rekomendasi dari BPK.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANSING Reski Saputra Syafri; Bagio Kadaryanto; Rudi Pardede
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.222

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi supervisi terkait peran penyidik ​​dalam mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkotika menggunakan metode pembelian terselubung, serta untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya dalam yurisdiksi Kepolisian Resor Kuantan Singingi (Kuansing), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian sosiologis hukum digunakan, dengan pendekatan survei. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi dilakukan melalui mekanisme internal, yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan operasional, penerbitan perintah resmi, dan pelaksanaan tindakan investigasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penyidik ​​tetap berada dalam batas hukum, menjunjung tinggi prinsip legalitas, profesionalisme, pertanggungjawaban, dan proporsionalitas. Namun, implementasi supervisi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan dalam peraturan teknis terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung; Oleh karena itu, praktik masih bergantung pada interpretasi dan kebijakan berdasarkan prosedur operasi standar dan peraturan internal kepolisian. Hambatan yang diidentifikasi terbagi dalam dua kategori: internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kekurangan personel dan kurangnya peralatan yang diperlukan untuk melakukan pembelian terselubung. Hambatan eksternal meliputi kesulitan dalam mendapatkan informan, tantangan dalam memilih lokasi pembelian terselubung, ancaman yang dihadapi oleh penyelidik, dan penggunaan teknik "dead drop" oleh jaringan narkotika.
TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER Nuzul Abdi; Sudi Fahmi; Bagio Kadaryanto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1007

Abstract

Abstract: Hospitals have an important meaning in providing health services and medical services. Health services in hospitals are important and must be maintained or improved in quality according to applicable service standards so that the community as recipients of services can feel the health services provided. Calling a doctor is one form of health service, so if it is proven that a doctor has made a medical mistake, the hospital is also responsible for the doctor's mistake. Because hospitals and doctors have a legal relationship that is equally responsible for the health services provided to patients. The form of accountability can be in the form of criminal legal responsibility, civil legal responsibility, administrative legal responsibility.Keywords: legal liability, doctor's medical action Abstrak: Rumah  sakit  memiliki  arti  penting  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai penerima Jasa dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemanggilan dokter merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan,  sehingga  jika  terbukti  dokter  melakukan kesalahan tindakan kedokteran, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab atas kesalahan dokter tersebut. Karena rumah sakit dengan dokter memiliki hubungan hukum yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum administasi.Kata kunci: tanggungjawab hukum, tindakan medis dokter 
Co-Authors Al Qudri Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Andriansah Ansah, Ardi Ardiansah Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, H. Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arifin, Dhani Fratama Ariyanto, Yuli Armen Armen Aryanto, Dedy Aryo Akbar Azmi, H. Bahrun Bery Juana Putra Boy Muhammad Putra Burhanuddin Burhanuddin Dela Rahma Disa Lubis Deriansyah Deriansyah Desi Valentianna Br Purba Dewiwaty Dewiwaty Eddy Asnawi Fakhlevi, Raja Ferza Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Gurning, Rijen Gustian, Leo Hanipah Happy Ariyanto Harahap, Irawan Hasan Basri Helena Sumiati Hendrik Hendro Wahyudi Hyeonsoo KIM Irawan Harahap Iriansyah Iriansyah Koto, Arsyad Kurniawan, Ardian luken ferisman lubis Lutfi Wijaya Akmal M Hary Rubianto Manulang, Johanes Gabe Saputra Manurung, Fernando Markoni Marliawati, Sari Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Maulana Ghalib As Shidqie Meinecky, Ryan Nabella Puspa Rani Nabella Puspa Rani, Nabella Nainggolan, Awet Lestari Nuzul Abdi Oktapani, Silm Poni Wahyudi Prihati Putra, Alghoni Bumantara Qadri, Rahmat Tul Rachmad Oky Saputra Reno Afriadi Reski Saputra Syafri Rizki Hidayat Rohim Kusuma Putra Roly Irvan Rudi Pardede Rudi Pardede Samuel Edy Putra Tampubolon Sandra Dewi Sinaga, Candra Herianto Sinaga, Richard Siregar, Anta Arief Siregar, Marito Sitompul, Hasran Irawadi Sormin, Yohanes Untung Sri Dharmayanti Sudargo, Ryan Sudi Fahmi Sudi Fahmi Suparyo Surizki Febrianto Syafrizal Syafrizal Syahri, Alfi Tampubolon, Subiarto Aprido Tamsir, Muhamad Tri Adiyatmika Wijaya, Kurniawan Ade Winstar, Yelia Nathassa Yohanes Iddo Adventa Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis Yulhairi Yulhairi Yusramizza Md Isa Yusuf Budiarto