Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Syaputra, Zikir Irwanda; Kadaryanto, Bagio; Dewi, Sandra
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1911

Abstract

The purpose of this study is to analyze the enforcement, obstacles, and efforts to overcome these obstacles in the Indonesian National Police's code of ethics against officers involved in drug abuse within the jurisdiction of the Riau Regional Police. The method used was sociological legal research. The results indicate that enforcement of the Indonesian National Police's code of ethics against officers involved in drug abuse within the jurisdiction of the Riau Regional Police is carried out firmly and in layers through an internal oversight mechanism involving the Propam (Propam), Paminal (Minimal), Provos (Provos), and Wabprof (Deputy for Professional Development). The author found that any officer suspected of using narcotics was immediately subjected to initial examination, urine tests, internal arrests, and a track record of involvement was traced. Observations also showed that the ethics enforcement process was transparent and formal. In the field, it is evident that the Indonesian National Police (Polri) applies the same standards to all members without exception, and imposes sanctions ranging from coaching, demotion, special placement, to dishonorable discharge for serious violations. This demonstrates the institution's commitment to maintaining discipline, integrity, and public trust in the government. Obstacles appear to stem from structural, technical, and cultural factors. This is exacerbated by the uncooperative attitude of some members during inspections, some even trying to avoid, refuse summons, or manipulate statements. Efforts are being made through several strategic steps. First, improving discipline and internal oversight functions under the coordination of the Propam Division. Second, tightening internal inspection mechanisms, including surprise urine tests for members in units deemed vulnerable. Third, the author observed efforts to strengthen the mental and spiritual development system as part of a prevention strategy. Furthermore, there is a commitment to expediting the code of ethics review process to avoid delays that could potentially reduce the deterrent effect against violations.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API BELA DIRI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU Fitrianda, Rendi; Kadaryanto, Bagio; Oktapani, Silm
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1912

Abstract

The purpose of this study is to analyze law enforcement, obstacles, and efforts to overcome obstacles to self-defense firearm ownership permits in the jurisdiction of the Riau Regional Police, based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 1 of 2022. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that law enforcement regarding self-defense firearm ownership permits in the jurisdiction of the Riau Regional Police, based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 1 of 2022, is an implementation of Perpol No. 1 of 2022, which operates through several main patterns: strengthening administrative verification, increasing field supervision, taking action against owners who fail to renew their permits, and providing guidance to gun holders to understand their obligations and limitations on use. The author observed that some permit holders still do not fully comply with the permit renewal requirements and safe storage procedures. However, the Riau Regional Police actively conduct re-registration, administrative summonses, and physical inspections of weapons to ensure compliance. When violations are found, corrective action is taken through permit revocation, weapon confiscation, or transfer of the case to criminal proceedings if there are elements of a legal violation. Obstacles include weak compliance by owners in renewing permits, a lack of public understanding of administrative obligations, and limited field supervision due to a lack of personnel. Furthermore, the data collection and monitoring processes are not yet fully digitally integrated, making it difficult to track permit status quickly and accurately. Obstacles also arise from internal factors such as limited facilities, and external factors such as low legal awareness among owners, who tend to neglect permit renewals even after notification. Efforts include increasing direct outreach to firearm owners regarding licensing obligations, providing regular warnings through official information and communication systems, and tightening permit evaluation mechanisms with more intensive field verification.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERMAINAN JUDI DI TEMPAT UMUM DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Wijaya, Kurniawan Ade; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.129

Abstract

Penegakan hukum bagi pelaku permainan judi di tempat umum pada Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Serta tertuang di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), dimana Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengkhusus mengatur mengenai tindak pidana judi online. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia siber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian online yang semakin canggih seiring berkembangkan zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalani. Untuk mengatasi hambatan diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif.
IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN ROKAN HILIR Syafrizal, Syafrizal; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.130

Abstract

Implementasi Pasal 32 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang terdistribusi secara tepat antara Kepala Desa dan BPD. Berdasarkan temuan di enam desa, kewenangan penyusunan RAPBDesa masih cenderung terpusat pada Kepala Desa, sedangkan BPD sering hanya terlibat pada tahap persetujuan akhir. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya pelaksanaan teori kewenangan secara proporsional, yang menuntut adanya check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis. Dari perspektif penerapan hukum, struktur kelembagaan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif, sehingga substansi hukum yang telah dirumuskan tidak terimplementasi optimal sesuai tujuan regulasi. Meskipun norma telah mengatur mekanisme secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang berdampak pada belum tercapainya kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. Faktor penghambat adanya kelemahan dalam internalisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Minimnya pemahaman peran BPD terhadap regulasi, lemahnya kapasitas SDM, kurangnya pendampingan oleh pemerintah daerah, serta dominasi hubungan kekuasaan Kepala Desa menegaskan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan profesionalitas belum diterapkan secara utuh. Hal ini menunjukkan adanya deviasi antara das sollen dan das sein, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dalam penganggaran keuangan desa. Praktik penetapan RAPBDesa tanpa kesepakatan dari BPD di enam desa Kabupaten Rokan Hilir menimbulkan implikasi hukum.
Co-Authors Al Qudri Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Andriansah Ansah, Ardi Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, H. Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ardiansyah Ardiansyah Arifin, Dhani Fratama Ariyanto, Yuli Armen Armen Aryanto, Dedy Azmi, H. Bahrun Bery Juana Putra Boy Muhammad Putra Budiarto, Yusuf Burhanuddin Burhanuddin Dela Rahma Disa Lubis Deriansyah Deriansyah Dewiwaty Dewiwaty Eddy Asnawi Fakhlevi, Raja Ferza Fendri Gunawan Fitrianda, Rendi Gunawan, Fendri Gurning, Rijen Gustian, Leo Hanipah Happy Ariyanto Harahap, Irawan Helena Sumiati Hendrik Hendro Wahyudi Irawan Harahap Iriansyah Iriansyah Khadis, Syarif Koto, Arsyad Kurniawan, Ardian luken ferisman lubis Lutfi Wijaya Akmal M Hary Rubianto Manulang, Johanes Gabe Saputra Manurung, Fernando Markoni Marliawati, Sari Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Maulana Ghalib As Shidqie Meinecky, Ryan Nabella Puspa Rani Nabella Puspa Rani, Nabella Nainggolan, Awet Lestari Nuzul Abdi Oktapani, Silm Oktapani, Silm Pardede, Rudi Poni Wahyudi Prihati Purba, Desi Valentianna Br Putra, Alghoni Bumantara Qadri, Rahmat Tul Rizki Hidayat Rohim Kusuma Putra Roly Irvan Sandra Dewi sandra dewi Sinaga, Candra Herianto Sinaga, Richard Siregar, Anta Arief Siregar, Marito Sitompul, Hasran Irawadi Sormin, Yohanes Untung Sri Dharmayanti Sudargo, Ryan Sudi Fahmi Sudi Fahmi Suparyo Syafrizal Syafrizal Syahri, Alfi Syaputra, Zikir Irwanda Tampubolon, Subiarto Aprido Tamsir, Muhamad Tri Adiyatmika Wijaya, Kurniawan Ade Winstar, Yelia Nathassa Yohanes Iddo Adventa Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis Yulhairi Yulhairi