Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.137
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECHTENS JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial Jurnal Hukum dan Konstitusi
Irma Mangar
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sosialisasi Pengelolaan pontensi Situs Budaya Lokal Makam Wali Kidangan Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Sukorejo Bojonegoro Mangar, Irma; Maknun, Jauharul; Evinda, Mayiya Putri; Anggraini, Kaprilia; Puspita Sari, Firanda; Putri, Inesa; Wibowo, Prasetyo 
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 10, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v10i3.7585

Abstract

Praktik ziarah di Indonesia tetap berlangsung dan bahkan menunjukkan peningkatan, terutama sejak tiga dekade terakhir seiring dengan pencanangan program “wisata religius” oleh pemerintah. Selain datang secara individu dan keluarga, tidak jarang peziarah datang dengan rombongan. Metode ataupun tahapan dan frekuensi kegiatan pada program pengabdian seperti persiapan, survey, kordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga tujuan penelitian ini meningkatkan angka pengunjung di wisata religi makam Wali Kidangan di Desa Sukorejo, Kecamatan Malo. Melalui sosialisai pengenalan serta penguatan geopark maka sangat diharapakan masyarakat setempat mampu   menjaga serta melestarikan tradisi ziarah kubur perlu terus dilakukan, mengingat bahwa praktik ziarah kubur telah ada dan berlangsung jauh sebelum kedatangan Islam. Para wali dan penyebar agama Islam kemudian menanamkan nilai-nilai tauhid dalam tradisi ziarah tersebut, sehingga pelaksanaannya selaras dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan unsur budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat. Sebagai contoh, praktik tradisi berupa sesajen atau sesembahan yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia dialihkan menjadi penyediaan hidangan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang masih hidup. Selain itu, berbagai ritual yang sebelumnya mengandung unsur pengharapan kepada orang yang telah meninggal dunia disesuaikan dengan ajaran keagamaan dengan menggantinya melalui konsep tawassul, yaitu berdoa kepada Tuhan dengan perantara para wali atau orang-orang saleh yang telah wafat.     
Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District Mansur, Mochammad; Mangar, Irma; Pangestika, Pingkan Widya
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8941

Abstract

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang  digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Suhirmawan, Andik Galih; Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i2.3384

Abstract

The change of agricultural land for food production into small plots threatens the sustainability of agriculture and food security. This study discusses the legal protection and effectiveness of its application in preventing land use change. The research uses a normative legal approach with legal and conceptual methods. The findings show that the legal rules are sufficient, but their implementation is not effective due to weak oversight and economic pressures. The conclusion is that there is a need to strengthen legal enforcement and support for farmers.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Putri Ayu Permatasari; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4004

Abstract

Perkembangan teknologi digital memperluas pemanfaatan lagu dan musik di ruang publik komersial, sehingga menuntut sistem pengelolaan royalti yang jelas, terstruktur, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti lagu serta mekanisme tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti lahir dari konstruksi normatif yang komprehensif, mencakup aspek regulatif, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Penerapan sistem lisensi kolektif satu pintu melalui LMKN dengan dukungan sistem digital seperti SILM dan Inspiration System meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan royalti. Selain itu, mekanisme penegakan hukum berjenjang berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, disertai kebijakan keringanan tarif bagi UMKM, mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola royalti berbasis kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi kunci keberlanjutan industri musik nasional.
PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI EVALUATIF TERHADAP PERAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Maya Novatina; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63210

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, khusunya dampak terhadap kondisi psikologis Perempuan sebagi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hakikat penetapan kebijakan pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual serta pengaturan pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan berprespektif korban. Pemulihan psikologis tidak hanya berarti sebagai proses penyembuhan trauma tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat, rasa aman, dan fungsi sosial korban, Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga professional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan agar pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: kekerasan seksual, pemulihan psikologis, peran negara, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   Abstract Sexual violence is a serious violation of human rights that has serious consequences, especially psychological consequences for women as the group most vulnerable to becoming victims. The state has an obligation to provide comprehensive protection and recovery, including psychological recovery. This study aims to analyze the essence of establishing psychological recovery policies for women victims of sexual violence and the regulation of psychological recovery based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results of the study show that the psychological recovery policy in the Law on Sexual Violence Crimes is the responsibility of the state in ensuring comprehensive and victim-centered recovery of victims' rights. Psychological recovery does not only mean the process of healing trauma but also efforts to restore the dignity, sense of security, and social function of victims. However, in its implementation, there are still obstacles, such as limited resources, a lack of professionals, and weak coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through implementable and sustainable policies so that psychological recovery for women victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly.. Keywords: sexual violence, psychological recovery, role of the state, Law on Sexual Violence Crimes.
Mekanisme Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Anggita, Edyra Putri; Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.835

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya instrumen kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik secara efektif, profesional, dan akuntabel. Salah satu instrumen tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang secara normatif mengalami perubahan pengaturan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini membatasi bentuk hukum BUMD hanya pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga keberlanjutan Perusahaan Daerah (PD) dalam bentuk lama menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Perusahaan Daerah setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas serta mekanisme perubahan badan hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PD menjadi Perseroan Terbatas merupakan transformasi yuridis yang menegaskan pergeseran status dari badan hukum publik ke badan hukum privat, ditandai dengan penerapan asas separate legal entity, asas tanggung jawab terbatas pemegang saham, serta pemisahan fungsi kepemilikan dan pengurusan melalui organ perseroan. Mekanisme perubahan badan hukum dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah, penyusunan akta pendirian, dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan merupakan keharusan normatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola BUMD yang profesional sesuai prinsip hukum perseroan modern.
Co-Authors Agustina, ria Al Mahdi, Sholahudin Ahmed Allichia Errika Safitri Anggita, Edyra Putri Anggraini, Kaprilia Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia, Nanda Dwi Asri Elies Alamanda Asri Elies, Asri Elies Author Alami, M. Aqiel Bella Wahyu Satrya L, ⁠Okta Bunga Candra Kanti Damayanti, Miranda Dianafa Sasita A Didiek Wahju Indarta Errika Safitri, Allichia Evinda, Mayiya Putri Fachryan Lesmana, Ryan Fikri Ardiansyah Firli Nanda Saputri Firman Subangun Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Imelda Ristasaputra, Juventia Indah Sekar Arum Kholifah, ummu Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah Lesmana, Ryan Fachryan Luluardi, Yunas M. Abdim Munib M. Ihsan Asyik Amali M. Qafid Jalaludin Maknun, Jauharul Mansur, Moch Maya Novatina Melisa Putri Moch. Abidin Maula Mochamad Mansur Muhammad Rosyid Ridho Muhammad Rosyid Ridho Mutmainah, Lailatul Nafatio Dwiki Romadhon Nanda Dwi Aprilia Nur A, Selviana Nur Khalifah, Ummu Nurul Fajriyah Pangestika, Pingkan Widya Puput Meira Anggraeni, Rista Puspita Sari, Firanda Putra Alviano Raymound Putri Ayu Permatasari Putri, Inesa Rahma Fatmawati Ria agustina Ridho , Muhammad Rosyid Rista Puput Meira Anggraeni Rohmatul Ummah Romadhon, Nafatio Dwiki Sasita A, Dianafa Selviana Nur A Shinta Azzahra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Sholahudin Ahmed Al Mahdi Suhirmawan, Andik Galih Sukoco, Mohammad Swastika Rahmania, Cindy Tahe , Nur-amimi Teguh Wibowo Tri Astuti Handayani Ulinnuha Nurrana Wibowo, Prasetyo  Yasin, Bukhari Yunita, Dea ⁠Okta Bella Wahyu Satrya L