Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Journal of Development Research Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial Bata Ilyas Educational Management Review Jurnal Hukum dan Konstitusi
Irma Mangar
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Putri Ayu Permatasari; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4004

Abstract

Perkembangan teknologi digital memperluas pemanfaatan lagu dan musik di ruang publik komersial, sehingga menuntut sistem pengelolaan royalti yang jelas, terstruktur, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti lagu serta mekanisme tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti lahir dari konstruksi normatif yang komprehensif, mencakup aspek regulatif, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Penerapan sistem lisensi kolektif satu pintu melalui LMKN dengan dukungan sistem digital seperti SILM dan Inspiration System meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan royalti. Selain itu, mekanisme penegakan hukum berjenjang berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, disertai kebijakan keringanan tarif bagi UMKM, mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola royalti berbasis kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi kunci keberlanjutan industri musik nasional.
PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI EVALUATIF TERHADAP PERAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Maya Novatina; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63210

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, khusunya dampak terhadap kondisi psikologis Perempuan sebagi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hakikat penetapan kebijakan pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual serta pengaturan pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan berprespektif korban. Pemulihan psikologis tidak hanya berarti sebagai proses penyembuhan trauma tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat, rasa aman, dan fungsi sosial korban, Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga professional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan agar pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: kekerasan seksual, pemulihan psikologis, peran negara, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   Abstract Sexual violence is a serious violation of human rights that has serious consequences, especially psychological consequences for women as the group most vulnerable to becoming victims. The state has an obligation to provide comprehensive protection and recovery, including psychological recovery. This study aims to analyze the essence of establishing psychological recovery policies for women victims of sexual violence and the regulation of psychological recovery based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results of the study show that the psychological recovery policy in the Law on Sexual Violence Crimes is the responsibility of the state in ensuring comprehensive and victim-centered recovery of victims' rights. Psychological recovery does not only mean the process of healing trauma but also efforts to restore the dignity, sense of security, and social function of victims. However, in its implementation, there are still obstacles, such as limited resources, a lack of professionals, and weak coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through implementable and sustainable policies so that psychological recovery for women victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly.. Keywords: sexual violence, psychological recovery, role of the state, Law on Sexual Violence Crimes.
Mekanisme Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Anggita, Edyra Putri; Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.835

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya instrumen kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik secara efektif, profesional, dan akuntabel. Salah satu instrumen tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang secara normatif mengalami perubahan pengaturan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini membatasi bentuk hukum BUMD hanya pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga keberlanjutan Perusahaan Daerah (PD) dalam bentuk lama menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Perusahaan Daerah setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas serta mekanisme perubahan badan hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PD menjadi Perseroan Terbatas merupakan transformasi yuridis yang menegaskan pergeseran status dari badan hukum publik ke badan hukum privat, ditandai dengan penerapan asas separate legal entity, asas tanggung jawab terbatas pemegang saham, serta pemisahan fungsi kepemilikan dan pengurusan melalui organ perseroan. Mekanisme perubahan badan hukum dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah, penyusunan akta pendirian, dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan merupakan keharusan normatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola BUMD yang profesional sesuai prinsip hukum perseroan modern.
Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia Bukhari Yasin; Teguh Wibowo; Irma Mangar
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5829

Abstract

Kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan, Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan serta pengecualian ketentuan yang memberi celah dalam penempatan Anggota TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahwa kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya berada dibawah presiden, dan berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi sehingga dalam setiap pengambilan tindakannya melalui intruksi Panglima TNI harus berdasarkan perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Inovasi Pembuatan Jamu Tradisional Dari Tanaman Obat Keluarga (Toga) Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Kemandirian Masyarakat Desa Karangsono Irma Mangar; Anis Himmatul Khoiriyah; Poppy Eka Nur Annabilla; Refana Nur Fadilah; Siti Faridatun Nisa
Bata Ilyas Educational Management Review Vol. 6 No. 1: January - June
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/biemr.v6i1.3756

Abstract

Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) yang melimpah dan mudah dibudidayakan di pekarangan rumah masyarakat. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah tanaman herbal menjadi produk yang bernilai tambah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan TOGA melalui inovasi pembuatan jamu tradisional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatif dengan tahapan identifikasi kebutuhan dan potensi lokal, sosialisasi interaktif, serta pelatihan dan praktik langsung pembuatan jamu. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Karangsono, khususnya ibu-ibu PKK sebagai penggerak keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta evaluasi hasil praktik, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam mengolah tanaman herbal menjadi jamu tradisional yang higienis dan layak konsumsi, seperti kunyit asam, jahe, dan temulawak. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pemanfaatan TOGA sebagai alternatif pengobatan alami untuk menjaga kesehatan keluarga. Dampak lain yang dihasilkan adalah terbukanya peluang usaha berbasis rumah tangga yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Analisis Hukum Terhadap Motif Pengembalian Uang Negara Pasca Investigasi Korupsi Mangar, Irma; Shinta Azhra Sudrajat; Malaika Putri Wardhani
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/k5mah763

Abstract

This study aims to analyze the legal arrangements regarding the return of state losses in corruption crimes in Indonesia and examine the motives for state refunds by post-investigation officials and their implications for law enforcement. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and case approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials that are qualitatively analyzed. The results of the study show that normatively, legal arrangements regarding the return of state losses have been comprehensively regulated through various instruments, such as payment of compensation, asset forfeiture, and civil lawsuits. This arrangement contributes to supporting the state's financial recovery, strengthens the legal restorative function, and provides a preventive effect against corruption. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as limitations in asset tracking and recovery, weak coordination between law enforcement agencies, and not optimal asset recovery-based approach. In addition, the motive for state refunds after a corruption investigation is not always based on legal awareness, but is often influenced by pragmatic considerations, legal pressure, and reputational interests.
Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat: Education Program on Optimizing Digital Law to Prevent the Risks of Illegal Online Loans in Society Labibah, Hanin Alya; Damayanti, Miranda; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies; Ningsih, Yuli Pertiwi
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10073

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang diterapkan , yaitu sosialisasi hukum di mana tim PkM memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan, serta diakhiri dengan quiz serta game mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. emberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa terhadap Produk Pangan Aman dan Layak Konsumsi di Masyarakat Desa Semenpinggir Bojonegoro: Enhancing the Legal Awareness of Rural Community on Safe and Healthy Food Products in Semenpinggir Village Bojonegoro Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma; Damayanti, Miranda; Labibah, Hanin Alya’; Syifa’, Tiffani Akmalu
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10077

Abstract

Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang makanan yang aman dan layak konsumsi di kalangan warga desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Latar belakang kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mitra tentang pentingnya memperhatikan unsur-unsur keamanan pangan serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, khususnya di kalangan pemuda pemudi. Ceramah dan percakapan yang melibatkan partisipasi dengan pendekatan aktif yang mencakup anggota organisasi Pemuda merupakan teknik pelaksanaan yang digunakan. Identifikasi target, sosialisasi dan konseling, diskusi interaktif, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menciptakan kebiasaan sehari-hari yang sesuai dengan hukum merupakan bagian dari tahapan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum mitra tentang pentingnya memilih makanan yang aman dan layak konsumsi. Peserta mulai lebih memperhatikan label, tanggal kedaluwarsa, kualitas makanan, dan mulai aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan mereka dan mendorong perilaku taat hukum dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada pemahaman hukum masyarakat desa yang semakin meningkat sebagai hasil dari program pengabdian masyarakat ini. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan membuatnya dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan dan sosialisasi.
Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Nonbank sebagai Alternatif Permodalan UMKM di Desa Semenpinggir Kabupaten Bojonegoro: Utilizing the Non-Bank Financial Services as an Alternative Source of Capital for MSMEs in Semenpinggir Village Bojonegoro Damayanti, Miranda; Alamanda, Asri Elies; Putri, Alfina Setyawan; Labibah, Hanin Alya'; Mangar, Irma
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10115

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama penggerak roda ekonomi di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Keberadaan para pelaku usaha lokal, mulai dari sektor agribisnis hingga industri kreatif rumahan, memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, dalam perjalanannya, potensi besar ini sering kali terhambat oleh masalah klasik, yaitu keterbatasan modal usaha. Tanpa adanya suntikan dana yang memadai, para pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui alat kerja, maupun memperluas jangkauan pasar mereka. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adlah untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai peran dan manfaat lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM, edukasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, persyaratan administrasi, serta pengelolaan keuangan usaha yang baik minimnya informasi mengenai akses permodalan yang formal yang akhirnya membuat pelaku usaha terjebak pada pinjaman informal atau rentenir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM mulai membuahkan hasil optimal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pembiayaan nonbank terbukti dapat membantu peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, kualitas produk, dan pendapatan UMKM apabila dimanfaatkan secara tepat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa dan lembaga terkait agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan nonbank secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
Juridical Analysis of Cash Rejection in Consumer Transactions on Cashless Payment Practices in Indonesia Alamanda, Asri Elies; Mangar, Irma; Yasin, Bukhari; Pangestika, Pingkan Widya
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.511

Abstract

The development of digital payment systems in Indonesia encourages the increasing use of non-cash transactions in goods and services trading activities. However, in the midst of this transformation, the practice of refusing cash payments by business actors has emerged for reasons of efficiency, security, and internal company policies. This practice raises juridical problems because Rupiah money as a legal tender in Indonesian territory must be accepted in every transaction as stipulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the practice of refusing cash payments is basically contrary to the legal provisions regarding the obligation to use Rupiah and has the potential to violate consumers' rights to obtain fair and non-discriminatory services. On the other hand, the development of digital payment systems is also supported by government policies in realizing economic efficiency and financial inclusion. Therefore, there is a need for harmonization of regulations that provide legal certainty between the obligation to receive cash and the payment digitalization policy, so that the protection of consumer rights remains guaranteed without hindering the innovation of the national payment system.
Co-Authors Agustina, ria Al Mahdi, Sholahudin Ahmed Allichia Errika Safitri Anggita, Edyra Putri Anggraini, Kaprilia Anis Himmatul Khoiriyah Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia, Nanda Dwi Asri Elies Alamanda Asri Elies, Asri Elies Author Alami, M. Aqiel Bella Wahyu Satrya L, ⁠Okta Bunga Candra Kanti Dewi, Taniya Shinta Dianafa Sasita A Didiek Wahju Indarta Errika Safitri, Allichia Evinda, Mayiya Putri Fachryan Lesmana, Ryan Fikri Ardiansyah Firli Nanda Saputri Firman Subangun Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Imelda Ristasaputra, Juventia Indah Sekar Arum Juventia Imelda R Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah Lesmana, Ryan Fachryan Luluardi, Yunas M. Abdim Munib M. Ihsan Asyik Amali M. Qafid Jalaludin Maknun, Jauharul Malaika Putri Wardhani Mansur, Moch Maya Novatina Miranda Damayanti Moch. Abidin Maula Mochamad Mansur Muhammad Rosyid Ridho Muhammad Rosyid Ridho Mutmainah, Lailatul Nafatio Dwiki Romadhon Nanda Dwi Aprilia Ningsih, Yuli Pertiwi Nur A, Selviana Nur Khalifah, Ummu Nurul Fajriyah Nurwijayanti Pangestika, Pingkan Widya Poppy Eka Nur Annabilla Puput Meira Anggraeni, Rista Puspita Sari, Firanda Putra Alviano Raymound Putri Ayu Permatasari Putri, Alfina Setyawan Putri, Inesa Rahma Fatmawati Refana Nur Fadilah Rhozaq, Miftahul Ria agustina Ridho , Muhammad Rosyid Rista Puput Meira Anggraeni Rohmatul Ummah Romadhon, Nafatio Dwiki Saputra, Toni Eka Sasita A, Dianafa Selviana Nur A Shinta Azhra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Sholahudin Ahmed Al Mahdi Siti Faridatun Nisa Suhirmawan, Andik Galih Sukoco, Mohammad Swastika Rahmania, Cindy Syifa’, Tiffani Akmalu Tahe , Nur-amimi Teguh Wibowo Teguh Wibowo Tri Astuti Handayani Ulinnuha Nurrana Wibowo, Prasetyo  Yasin, Bukhari Yasir, M Yunita, Dea ⁠Okta Bella Wahyu Satrya L