Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.739
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECHTENS JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana El-Iqtishady Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial Jurnal Hukum dan Konstitusi
Irma Mangar
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sosialisasi Pengelolaan pontensi Situs Budaya Lokal Makam Wali Kidangan Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Sukorejo Bojonegoro Mangar, Irma; Maknun, Jauharul; Evinda, Mayiya Putri; Anggraini, Kaprilia; Puspita Sari, Firanda; Putri, Inesa; Wibowo, Prasetyo 
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 10, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v10i3.7585

Abstract

Praktik ziarah di Indonesia tetap berlangsung dan bahkan menunjukkan peningkatan, terutama sejak tiga dekade terakhir seiring dengan pencanangan program “wisata religius” oleh pemerintah. Selain datang secara individu dan keluarga, tidak jarang peziarah datang dengan rombongan. Metode ataupun tahapan dan frekuensi kegiatan pada program pengabdian seperti persiapan, survey, kordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga tujuan penelitian ini meningkatkan angka pengunjung di wisata religi makam Wali Kidangan di Desa Sukorejo, Kecamatan Malo. Melalui sosialisai pengenalan serta penguatan geopark maka sangat diharapakan masyarakat setempat mampu   menjaga serta melestarikan tradisi ziarah kubur perlu terus dilakukan, mengingat bahwa praktik ziarah kubur telah ada dan berlangsung jauh sebelum kedatangan Islam. Para wali dan penyebar agama Islam kemudian menanamkan nilai-nilai tauhid dalam tradisi ziarah tersebut, sehingga pelaksanaannya selaras dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan unsur budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat. Sebagai contoh, praktik tradisi berupa sesajen atau sesembahan yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia dialihkan menjadi penyediaan hidangan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang masih hidup. Selain itu, berbagai ritual yang sebelumnya mengandung unsur pengharapan kepada orang yang telah meninggal dunia disesuaikan dengan ajaran keagamaan dengan menggantinya melalui konsep tawassul, yaitu berdoa kepada Tuhan dengan perantara para wali atau orang-orang saleh yang telah wafat.     
Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District Mansur, Mochammad; Mangar, Irma; Pangestika, Pingkan Widya
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8941

Abstract

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang  digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Suhirmawan, Andik Galih; Indarta, Didiek Wahju; Mangar, Irma
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i2.3384

Abstract

The change of agricultural land for food production into small plots threatens the sustainability of agriculture and food security. This study discusses the legal protection and effectiveness of its application in preventing land use change. The research uses a normative legal approach with legal and conceptual methods. The findings show that the legal rules are sufficient, but their implementation is not effective due to weak oversight and economic pressures. The conclusion is that there is a need to strengthen legal enforcement and support for farmers.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Putri Ayu Permatasari; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4004

Abstract

Perkembangan teknologi digital memperluas pemanfaatan lagu dan musik di ruang publik komersial, sehingga menuntut sistem pengelolaan royalti yang jelas, terstruktur, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti lagu serta mekanisme tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti lahir dari konstruksi normatif yang komprehensif, mencakup aspek regulatif, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Penerapan sistem lisensi kolektif satu pintu melalui LMKN dengan dukungan sistem digital seperti SILM dan Inspiration System meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan royalti. Selain itu, mekanisme penegakan hukum berjenjang berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, disertai kebijakan keringanan tarif bagi UMKM, mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola royalti berbasis kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi kunci keberlanjutan industri musik nasional.
Co-Authors Agustina, ria Al Mahdi, Sholahudin Ahmed Allichia Errika Safitri Anggraini, Kaprilia Anshari Pikahulan, Muis Saifuddin Aprilia, Nanda Dwi Asri Elies Alamanda Asri Elies, Asri Elies Author Alami, M. Aqiel Bella Wahyu Satrya L, ⁠Okta Bunga Candra Kanti Damayanti, Miranda Dianafa Sasita A Didiek Wahju Indarta Errika Safitri, Allichia Evinda, Mayiya Putri Fachryan Lesmana, Ryan Fikri Ardiansyah Firli Nanda Saputri Firman Subangun Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Imelda Ristasaputra, Juventia Indah Sekar Arum Kholifah, ummu Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah Lesmana, Ryan Fachryan Luluardi, Yunas M. Abdim Munib M. Ihsan Asyik Amali M. Qafid Jalaludin Maknun, Jauharul Mansur, Moch Maya Novatina Melisa Putri Moch. Abidin Maula Mochamad Mansur Muhammad Rosyid Ridho Muhammad Rosyid Ridho Mutmainah, Lailatul Nafatio Dwiki Romadhon Nanda Dwi Aprilia Nur A, Selviana Nur Khalifah, Ummu Nurul Fajriyah Pangestika, Pingkan Widya Puput Meira Anggraeni, Rista Puspita Sari, Firanda Putra Alviano Raymound Putri Ayu Permatasari Putri, Inesa Rahma Fatmawati Ria agustina Ridho , Muhammad Rosyid Rista Puput Meira Anggraeni Rohmatul Ummah Romadhon, Nafatio Dwiki Sasita A, Dianafa Selviana Nur A Shinta Azzahra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Sholahudin Ahmed Al Mahdi Suhirmawan, Andik Galih Sukoco, Mohammad Swastika Rahmania, Cindy Tahe , Nur-amimi Teguh Wibowo Tri Astuti Handayani Ulinnuha Nurrana Wibowo, Prasetyo  Yasin, Bukhari Yunita, Dea ⁠Okta Bella Wahyu Satrya L