Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber) di Kota Balikpapan Pratama Putra, Andi Syadi; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul; Paramitha, Vallencia Nandya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2115

Abstract

Perkembangan media sosial sebagai ruang interaksi digital telah membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait meningkatnya tindak pidana kejahatan siber. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi di wilayah perkotaan, termasuk Kota Balikpapan, tidak selalu diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai. Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber melalui berbagai modus, seperti penipuan daring, penyalahgunaan identitas, dan peretasan akun. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kajian empiris berbasis wilayah yang mampu menjelaskan relasi antara penggunaan media sosial, pola kejahatan siber, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber di Kota Balikpapan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum yang dihadapi aparat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana media sosial berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan siber dan sejauh mana sistem hukum mampu merespons fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pemangku kepentingan terkait, dan pengguna media sosial, serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola kejahatan siber melalui mekanisme interaksi sosial digital dan rendahnya pengawasan. Temuan juga mengungkap adanya keterbatasan kapasitas penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian digital dan literasi siber. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman teoretis dan praktis mengenai kejahatan siber berbasis media sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pendekatan hukum yang adaptif, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau komparatif lintas wilayah guna memperkaya analisis empiris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 Maulana, Adam Hamka; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.837

Abstract

This study aims to analyze the concept of legal protection for women victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as to identify the factors that influence the effectiveness of the implementation of such legal protection in Indonesia. This research employs a normative juridical approach with qualitative analysis. The results show that legal protection for women victims of domestic violence has been comprehensively regulated in the Domestic Violence Law, covering emergency protection mechanisms, psychosocial recovery, and legal assistance services. However, its effectiveness remains hampered by several factors, including weak law enforcement, entrenched patriarchal culture, limited victim support infrastructure, and low legal literacy among women. Therefore, synergistic efforts from the state, society, and law enforcement officials are needed to realize holistic and equitable legal protection
ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PROGRAM KEAMANAN LINGKUNGAN Wijaya, Mochamad Fillakhiya Atma; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.851

Abstract

This study aims to analyze the effect of community development by the police on increasing citizen participation in neighborhood watch programs in Windurejo Village, Kutorejo District. The method used is a juridical-empirical approach with interview, observation, and documentation study techniques. The results show that the active role of Bhabinkamtibmas in community development has a significant contribution in fostering legal awareness and citizen involvement in security activities. The success of the program is determined by factors such as personnel competence, operational facilities, support from community leaders, and synergy with the village government. However, there are also obstacles such as limited personnel and cultural constraints. This study recommends institutional strengthening, capacity building for officers, and a local participatory approach in community development programs to create sustainable environmental security
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sugiyanto, Sugiyanto; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.855

Abstract

This study provides a juridical review of the formation of Special Committees (Pansus) as an integral part of the Regional House of Representatives (DPRD) in Indonesia. Using a normative legal research approach, this study analyzes the legal basis, mechanisms, and practical implications of the Pansus's existence. The findings indicate that the Pansus is a legitimate and vital ad hoc instrument, created to address specific issues that require focus and efficiency. Its formation is formally regulated through the DPRD Plenary Meeting's Decree and is based on relevant legislation, including Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 12 of 2018. This process ensures the Pansus has strong legitimacy, accountability, and representation. The Pansus enables the DPRD to carry out its legislative and oversight functions more thoroughly, expedites decision-making, and enhances local government transparency. This study concludes that the Pansus is not merely a formal structure but a crucial mechanism for making the DPRD more responsive, efficient, and accountable in serving the public's aspirations
Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tanah Longsor untuk Menjaga Stabilitas Kamtibmas di Polsek Sendang Polres Tulungagung Akbar, Rizky Hakim; Handayati, Nur; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanganan bencana tanah longsor guna mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Sendang Polres Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta metode yuridis empiris yang dilakukan melalui studi kasus di Polsek Sendang Polres Tulungagung. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang mencakup Bhabinkamtibmas Polsek Sendang Polres Tulungagung, Kapolsek Sendang, Kanit Binmas Polsek Sendang, anggota Polsek Sendang Polres Tulungagung, serta masyarakat yang terpengaruh oleh bencana tanah longsor. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan tanah longsor, yang dilaksanakan pada tahap pra-bencana, saat terjadinya bencana, dan pascabencana. Pada tahap pra-bencana, Bhabinkamtibmas melakukan upaya preemtif dan preventif melalui pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana dan langkah mitigasi. Pada saat bencana, Bhabinkamtibmas berperan dalam membantu evakuasi warga, pengamanan lokasi bencana, serta menjaga situasi agar tetap kondusif. Selanjutnya, pada tahap pasca bencana, Bhabinkamtibmas melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak dan menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pendekatan persuasif dan humanis. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan bencana tanah longsor sangat penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah rawan bencana.
Ketika Giveaway Menjadi Modus Kejahatan: Perlindungan Hukum Korban di Era Digital [When Giveaways Become a Criminal Modus Operandi: Legal Protection for Victims in the Digital Era] Marzuqi, Moh. Azaz Abbas; Subekti, Subekti; Hamdani, Fathul; Aribawa, Muhammad Yustino
Indonesia Berdaya Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261461

Abstract

The advancement of information technology has facilitated the widespread use of giveaways on social media platforms, which have increasingly been exploited by unscrupulous actors as a form of fraudulent activity. This study examines the legal protection afforded to victims of giveaway-related fraud on social media. Such schemes are commonly perpetrated by impersonating public figures or official accounts to obtain money or personal data from unsuspecting users. From a legal standpoint, these actions constitute the criminal offense of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and a violation of Article 28(1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which prohibits the dissemination of false or misleading information that results in consumer losses in electronic transactions. The findings underscore the necessity of a comprehensive legal approach that extends beyond the punishment of offenders to include preventive strategies, such as strengthening digital platform governance, enhancing public digital literacy, and fostering close coordination among regulatory authorities, including the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and electronic system operators, to support early detection and effective victim recovery. Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan fenomena giveaway di media sosial yang kini sering disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab sebagai modus penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan giveaway di media sosial. Praktik penipuan ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan nama tokoh terkenal atau akun resmi untuk meminta sejumlah uang maupun data pribadi korban. Secara hukum, tindakan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada aspek pencegahan melalui penguatan tata kelola platform digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta koordinasi yang erat antara otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan penyelenggara sistem elektronik untuk deteksi dini dan pemulihan korban.
Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Melibatkan Anak Di Bawah Umur Aditya, Fenly Kurnia Eka; Sidharta, Dudik Djaja; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7402

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis. Penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah personel, eskalasi emosi massa, serta adanya provokasi dari pihak tertentu yang dapat mempengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme, pelatihan, dan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Analisis Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Status Kepegawaian Satpam Di Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia Tbk Trimurti, Dony; Sidharta, Dudik Djaja; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan mengenai status kepegawaian Satuan Pengamanan (Satpam) serta penerapannya dalam praktik hubungan kerja pada Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia Tbk. Permasalahan penelitian meliputi pengaturan status kepegawaian Satpam menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan praktik hubungan kerja di lapangan. Fokus penelitian ini menjadi penting karena keberadaan Satpam sebagai bagian dari sistem keamanan perusahaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas operasional, sehingga kejelasan status kepegawaian menjadi hal yang krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung data empiris sebagai bahan pelengkap. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis norma hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai implementasi hukum dalam praktik hubungan kerja yang sesungguhnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Satpam merupakan pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pekerjaan pengamanan yang bersifat berkelanjutan pada prinsipnya lebih tepat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun dalam praktiknya di PT. Tjiwi Kimia Tbk, Satpam dipekerjakan melalui sistem outsourcing dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Praktik tersebut secara hukum masih diperbolehkan, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian status kerja serta perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap penerapan sistem tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja.
Co-Authors Aditya, Fenly Kurnia Eka Akbar, Dinul Apriliana Akbar, Rizky Hakim Akbariman, Lalu Nahudatu Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Anam, Fathul Khairul Apriliana Akbar, Dinul Aribawa, Muhammad Yustino Asmara, M. Galang Astuti, Ni Luh Vinna Puja Aulia Rosa Nasution Aulia, Maulidya Rahmi Ayuningtyas, Fitri Azwar, Lalu Muhammad Bachrul Amiq Baiq Amilia Kusumawarni Baiq Vidia Haerunnisa Begishev, Ildar Chrysdianto, Dimas Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Deny Noer Wahid Deva Gama Rizky Octavia Eduard Awang Maha Putra Efendi, L. Azwar Farhan Farhan Fauzia, Ana Fiqri, Muhamad Rizalul Gea Ossita S. Haekal Fiqry, Hendar Amru Hamdan Rampadio Handayati, Nur Khairul Anam, Fathul Kusuma, Lalu Aria Nata Lalu Aria Nata Kusuma Lalu Syamsul Imam WN Liani, Sesi Safitri Mahendra Wijaya Kusuma Mardhiyana, Rezka Marzuqi, Moh. Azaz Abbas Maulana M, Muh. Ainul Maulana, Adam Hamka Mernissi, Zampara Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhamad Sahril Gunawan Nata Kusuma, Lalu Aria Nurhayati binti Abdul Ghani Nurhayati Mardin Octavia, Deva Octavia, Deva Gama Rizky Pambudi, Bagus Ageng Pangastuti, Diah Puji Paramitha, Vallencia Nandya Pratama Putra, Andi Syadi Puji Pangastuti, Diah Ramadhani, Risky Wulan Riadhussyah, M Rusdianto Rusdianto Rusdianto Rusdianto, Rusdianto Satriawan, Roni Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Sigit Prasetyo, Tatag Soekorini, Noenik Subekti Subekti Sugiyanto - Thoby Araya Kattsoff Togatorop, Melsanna Trimurti, Dony Wahyu Prawesthi, Wahyu Walini, Eno Liska Wijaya, Mochamad Fillakhiya Atma Yomi, Arda Yunita Yunita Zunnuraeni