Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudence Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Lex Renaissance Lex Scientia Law Review Progressive Law Review Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia Berdaya Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Social Learning (IJSL) RIO LAW JURNAL DATIN LAW JURNAL Jurnal Fundamental Justice Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Indonesia Media Law Review Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains National Multidisciplinary Sciences Primagraha Law Review MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Ragam Pengabdian Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Jurisprudence Jurnal Kajian Pembaruan Hukum
Hamdani, Fathul
Universitas Mataram, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tanah Longsor untuk Menjaga Stabilitas Kamtibmas di Polsek Sendang Polres Tulungagung Akbar, Rizky Hakim; Handayati, Nur; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanganan bencana tanah longsor guna mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Sendang Polres Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta metode yuridis empiris yang dilakukan melalui studi kasus di Polsek Sendang Polres Tulungagung. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang mencakup Bhabinkamtibmas Polsek Sendang Polres Tulungagung, Kapolsek Sendang, Kanit Binmas Polsek Sendang, anggota Polsek Sendang Polres Tulungagung, serta masyarakat yang terpengaruh oleh bencana tanah longsor. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan tanah longsor, yang dilaksanakan pada tahap pra-bencana, saat terjadinya bencana, dan pascabencana. Pada tahap pra-bencana, Bhabinkamtibmas melakukan upaya preemtif dan preventif melalui pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana dan langkah mitigasi. Pada saat bencana, Bhabinkamtibmas berperan dalam membantu evakuasi warga, pengamanan lokasi bencana, serta menjaga situasi agar tetap kondusif. Selanjutnya, pada tahap pasca bencana, Bhabinkamtibmas melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak dan menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pendekatan persuasif dan humanis. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan bencana tanah longsor sangat penting dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah rawan bencana.
Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Melibatkan Anak Di Bawah Umur Aditya, Fenly Kurnia Eka; Sidharta, Dudik Djaja; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7402

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis. Penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah personel, eskalasi emosi massa, serta adanya provokasi dari pihak tertentu yang dapat mempengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme, pelatihan, dan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Analisis Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Status Kepegawaian Satpam Di Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia Tbk Trimurti, Dony; Sidharta, Dudik Djaja; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan mengenai status kepegawaian Satuan Pengamanan (Satpam) serta penerapannya dalam praktik hubungan kerja pada Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia Tbk. Permasalahan penelitian meliputi pengaturan status kepegawaian Satpam menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan praktik hubungan kerja di lapangan. Fokus penelitian ini menjadi penting karena keberadaan Satpam sebagai bagian dari sistem keamanan perusahaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas operasional, sehingga kejelasan status kepegawaian menjadi hal yang krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung data empiris sebagai bahan pelengkap. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis norma hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai implementasi hukum dalam praktik hubungan kerja yang sesungguhnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Satpam merupakan pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pekerjaan pengamanan yang bersifat berkelanjutan pada prinsipnya lebih tepat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun dalam praktiknya di PT. Tjiwi Kimia Tbk, Satpam dipekerjakan melalui sistem outsourcing dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Praktik tersebut secara hukum masih diperbolehkan, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian status kerja serta perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap penerapan sistem tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja.
The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022 M Riadhussyah; Farhan Farhan; Fathul Hamdani; Lalu Aria Nata Kusuma
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 1, June 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i1.1044

Abstract

Purpose of the study: The purpose of this study is to examine the legality of the position and authority of the acting regional head, as well as to examine the dignity of democracy in the appointment of acting regional heads by the president and its construction after the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022. Methodology: This study applies normative legal research methods using a statutory, conceptual, and case approach. Results: The results of the study show that the appointment of acting regional heads is the operationalization of the concept of politically appointed presidential power and not the concept of election (political elected) as regional heads.  The consequence is a lack of regional legitimacy and a lack of relations with the people because it is not the people's choice.  This condition shows a portrait of the decline of democracy in the regions.  In this case, the government should prepare by making implementing regulations related to the mechanism for selecting regional heads by not degrading the democratic values as mandated by the Constitutional Court in its decision Number 15/PUU-XX/2022. Applications of this study: This article provides an analysis of how democratic principles should still be applied in the process of appointing acting regional heads.  This research is expected to be useful and can be a reference material for those who conduct research, especially with regard to the appointment of the acting regional head.  Thus, this research is expected to enrich the scientific treasures and studies related to the mechanism for appointing acting regional heads. Novelty/ Originally of this study: The research related to the appointment of acting regional heads is still very minimal.  So with the research that examines the dignity or portrait of democracy in the mechanism for appointing the acting regional head, it is considered very important as reference material in the process of implementing democracy in Indonesia.
Criminal Offense of Hoarding Subsidized Fuel Oil (BBM) Hidayat, Syarif; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul; Subekti, Subekti
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/egr3pt66

Abstract

This study examines the criminal offense of hoarding subsidized fuel oil (BBM) in Indonesia. The background of the study is the recurring misuse of subsidized fuel distribution by irresponsible actors who stockpile fuel to obtain personal profit. Such practices create supply scarcity, trigger price increases, harm lower-middle-income communities, and disturb national economic stability. This research uses an empirical legal method that focuses on the identification of living law and the effectiveness of legal rules in society. The approach studies how legal norms are implemented in practice through objectively obtained facts, including public opinions, attitudes, and legal behavior. The findings show that sanctions for hoarding subsidized fuel are regulated mainly in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, especially Articles 51 and 55, as amended by later regulations. Article 55 provides imprisonment of up to six years and a maximum fine of IDR 60,000,000,000 for misuse of the transportation and/or trading of government-subsidized fuel. Economic motives, weak distribution oversight, regulatory gaps, and price-increase momentum are key factors enabling this offense.
Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Fauzia, Ana; Hamdani, Fathul
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): July-December 2021
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v1i2.24452

Abstract

Social security program reflects state's responsibilities to provide social and economic protection to citizens. However, social security in Indonesia has remained to become a central issue after Presidential Regulation Number 14 of 2021. This regulation outlines administrative sanctions on delaying or terminating social security for citizens that refuse vaccines. This study examined the issue from philosophical, juridical, and sociological perspectives on the administrative sanctions for delaying or terminating the social security related to the vaccine requirements. This study used a legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. This study indicated that the regulation regarding the postponement or termination of social security provision contradicted Article 20(1) of Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System. Also, it violated human rights about the right to social security based on the 1945 Constitution. Instead, to succeed in vaccination, it should adopt a socio-cultural approach by combining legal instruments with elements of local culture in the community for legitimating vaccination as its part of being accepted in the society.
Co-Authors Aditya, Fenly Kurnia Eka Akbar, Dinul Apriliana Akbar, Rizky Hakim Akbariman, Lalu Nahudatu Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Anam, Fathul Khairul Apriliana Akbar, Dinul Aribawa, Muhammad Yustino Asmara, M. Galang Astuti, Ni Luh Vinna Puja Aulia Rosa Nasution Aulia, Maulidya Rahmi Ayuningtyas, Fitri Azwar, Lalu Muhammad Bachrul Amiq Baiq Amilia Kusumawarni Baiq Vidia Haerunnisa Begishev, Ildar Chrysdianto, Dimas Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Deny Noer Wahid Deva Gama Rizky Octavia Eduard Awang Maha Putra Efendi, L. Azwar Farhan Farhan Farhan Farhan Fauzia, Ana Fiqri, Muhamad Rizalul Gea Ossita S. Haekal Fiqry, Hendar Amru Hamdan Rampadio Handayati, Nur Khairul Anam, Fathul Kusuma, Lalu Aria Nata Lalu Aria Nata Kusuma Lalu Aria Nata Kusuma Lalu Syamsul Imam WN Liani, Sesi Safitri M Riadhussyah Mahendra Wijaya Kusuma Mardhiyana, Rezka Marzuqi, Moh. Azaz Abbas Maulana M, Muh. Ainul Maulana, Adam Hamka Mernissi, Zampara Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhamad Sahril Gunawan Nurhayati binti Abdul Ghani Nurhayati Mardin Octavia, Deva Octavia, Deva Gama Rizky Pambudi, Bagus Ageng Pangastuti, Diah Puji Paramitha, Vallencia Nandya Puji Pangastuti, Diah Ramadhani, Risky Wulan Rusdianto Rusdianto Rusdianto Rusdianto, Rusdianto Satriawan, Roni Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Sigit Prasetyo, Tatag Soekorini, Noenik Subekti Subekti Sugiyanto - Syarif Hidayat Thoby Araya Kattsoff Togatorop, Melsanna Trimurti, Dony Wahyu Prawesthi, Wahyu Walini, Eno Liska Wijaya, Mochamad Fillakhiya Atma Yomi, Arda Yunita Yunita Zunnuraeni