Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) jurnal niara Jurnal Ilmiah Peuradeun Nyimak: Journal of Communication Jurnal Bina Praja Jurnal Transformative at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pemerintahan dan Politik Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Social Service and Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Abdimas Indonesian Journal
Baskoro Wicaksono, Baskoro
Department Of Government Science, Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 133 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 133 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengendalian Banjir Tahun 2015-2017 Sandra Putri; Baskoro Wicaksono
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 17 No 30 (2018)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v17i30.7061

Abstract

The Pekanbaru City has a densely populated population of more than one million. Along with the development of Pekanbaru City into a Metropolitan City, it is inseparable from various problems that arise, namely the problem of flooding. The problem of flooding is a problem that does not resolve every year. This was caused by the development of Pekanbaru City which was not followed by adequate flood control infrastructure systems. In this case, of course, the public spotlight on the performance of the government in overcoming flood problems in the city of Pekanbaru. The formulation of the problem in this study is What is the public perception of the performance of the Pekanbaru City Government in 2015-2017 Flood Control? This study aims to determine how public perceptions of the performance of the Pekanbaru City Government in flood control in 2015-2017 are seen from aspects: (1) Productivity, (2) Service Quality, (3) Responsiveness, (4) Responsibility, and (5) Accountability. This research is a descriptive study using the Mixed Method approach. The data collection technique in this study is to use a survey technique by taking a sample of 100 people from one population using a questionnaire as a means of collecting basic data and using interview techniques with a total of 10 informants. Data analysis used for quantitative methods is quantitative analysis and analysis for qualitative methods using qualitative analysis, and finally is analyzing data combined with qualitative analysis and quantitative analysis. The results of the study concluded that public perception regarding the performance of the Pekanbaru City Government in 2015-2017 flood control was still not good. This is shown from the results of the average value of each indicator (productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability) which is equal to 1.95 which is in the range of 1.76 - 2.50 which shows unfavorable criteria. In this case the public considers that the Pekanbaru City Government has not been able to optimize the implementation of flood control in Pekanbaru City.
Analisis Faktor-faktor dalam Pembangunan di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Rafida Ulfa; Wan Asrida; Raja Amin; Baskoro Wicaksono
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 31 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i31.7806

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pembangunan yang terjadi di desa sei putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang berjalan kurang efektif sesuai dengan musrenbang desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa. Beberapa pembangunan yang direalisasikan tidak tercapai penyelesaian pembangunan sepenuhnya sehingga bangunan yang dibuat belum bisa digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini akan membahas factor-faktor yang menghambat dalam pembangunan di desa sei baru dan menganalisis factor-faktor tersebut dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder sesuai dengan regulasi . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang menpengaruhi dalam pembangunan di desa sei putih kecamatan tapung kabupaten Kampar dilihat dari indikator isi kebijakan dan lingkungan kebijakan menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak konsisten dan pengambil keputusan dari tingkat pimpinan dalam hal ini kepala desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik dalam pembangunan dan pelaksana program yang tidak professional sehingga terjadi keterlambatan. Sedangkan melalui lingkungan kebijakan daya patuh masyrakat yang masih belum optimal di desa sei putih.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: URGENSI PEMILU DAN PARTAI POLITIK BAGI MASYARAKAT DESA PANTAI RAJA KABUPATEN KAMPAR AURADIAN MARTA; Raja Muhammad Amin; Wan Asrida; Baskoro Wicaksono
at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2021): At-Tamkin - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/attamkin.v4i1.769

Abstract

Civic education aims to build and shape the character of citizens by Pancasila and the 1945 Constitution. One aspect of civic education that needs to be developed is regarding elections and politics which are fundamental elements of democratization. The targets of this activity are village government officials, village communities, and community leaders in Pantai Raja Village. This community service activity is carried out in the form of socialization politics with the stages of preparation, implementation, evaluation, and recommendations. The results of civic education in Pantai Raja Village are the results of increasing the community's ability to identify problems in elections and politics that are focused on identity politics, voter data, and black campaigning.
Sekolah Pemilu Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pada Masa Covid-19 di Provinsi Riau Tahun 2020 Auradian Marta; R.M. Amin; Wan Asrida; M.Y. Tiyas Tinov; Hasanuddin; Ishak; Baskoro Wicaksono; Febrina Febrina; Hadi Hadi
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2022): Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v4i1.4276

Abstract

Kegiatan sekolah Pemilu ini berawal dari kekhawatiran akan dampak dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang tetap diselenggarakan pada masa COVID-19. Kekhawatiran ini tidak hanya mengenai penyebaran COVID-19 yang ditimbulkan akibat proses Pilkada, akan tetapi kekhawatiran tidak terwujudnya Pilkada yang berkualitas, berintegritas dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan bersama penyelenggara Pilkada baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Riau. Metode kegiatan ini dilakukan dengan webinar series dengan menyiapkan kurikulum pembelajaran dan evaluasi secara komprehensif terhadap peserta sekolah Pemilu. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dapat dikembangkan dari kader Pemilu yakni modal sosial, komitmen dan tanggung jawab, serta penguasaan terhadap teknologi informasi. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan ini adalah keterlibatan multi-stakeholder mutlak diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak masa COVID-19 agar dapat berkualitas dan berintegritas. Penegakan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci dari pelaksanaan Pilkada yang aman terbebas dari penyebaran COVID-19
Peran Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Dalam Pengentasan Korupsi di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Cinta Damai Ade Khairun Nisa; Baskoro Wicaksono
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i3.2296

Abstract

The purpose of this research is to see how the role of government ethics as an effort to eradicate corruption during the COVID-19 pandemic in the peace-loving village. By using descriptive qualitative research methods, the supporting data obtained are LKPJ data from 2020 to 2021 and information mining is carried out by interviewing the village secretary, village officials and several informants from the peace-loving village community. This research was carried out for 14 days, starting from November 1-14, 2021. The results of this study were that as long as the observations from researchers of corruption in the peace-loving village did not occur, the peace-loving village government had carried out several government ethical tips in every activity during the covid 19 pandemic. The village government has also made various efforts to reduce the space for corruption, including implementing anti-corruption education, in this case the peace-loving village government has provided a banner containing extortion and the authority of the Direct Cash Assistance (BLT) service to the community. socialization to the community that there is no money as a token of gratitude or tips for village officials in providing any services, setting SOP in services, implementing E-services, and accommodating the complaint service center so that the community can complain if there are fraud and acts of corruption committed by village officials In addition, it aims to improve government services to the community. Keywords: Role, Government Ethics, Corruption, and Covid19
PRINSIP GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014-2016 Sukarman "; Baskoro Wicaksono
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2: WISUDA OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated target PAMSIMAS village election in the village of Banglas Barat years 2014-2016 in accordance with the decree of the minister of public works decree No. 79 / Kpts / DC / 2013 on stipulation district / city target PAMSIMAS. Implementers program PAMSIMAS at the district level conducted by the planning office and the department of public health office of human settlements POKJA AMPL is incorporated in regency Kepulauan Meranti, while implementers at the village level is done by the village government, KKM, SATLAK, BPSPAMS and community facilitator team. The study aims to determine the principles of governance in the management of Banglas Barat PAMSIMAS in the village and the factors that affect the management of PAMSIMAS program. The type used in this research is descriptive research with qualitative research approach. Type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study is documentation and interviews. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis.The results showed that the principle governance in the management program in the village PAMSIMAS Banglas Barat has not run optimally. It is seen from some of the principles governance of accountability and the rule of law can not be applied by managers BPSPAMS PAMSIMAS particularly in operational and maintenance phase PAMSIMAS assets. inhibiting factor which is greater in terms of both internal and external. The right solution to overcome the problems in the management of PAMSIMAS Village Banglas Barat is particularly BPSPAMS PAMSIMAS manager must be optimized in applying the principles of governance in coordination with all parties involved in the program PAMSIMAS and supported by the budget of the village government and local government.Keywords: principles Governance, management PAMSIMAS, and integration
PENGARUH REMUNERASI TERHADAP ETOS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 Nadya Rafdiyanti; Baskoro Wicaksono
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2: WISUDA OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

On the expected performance based remuneration program no longer various complaints of public services to the poor performance of reform. Performance based remuneration program will strengthen the mechanisms reward and punishment. Remuneration is given to the officials because employees feel unable to work with peace of mind because the earnings are far from adequate. The allowance for the performance of the employees in the environment ministry of religion is regulated in the Presidential Bylaws the Number 108 Years 2014. The purpose of this research is to know how the impact of remuneration for the work ethos State Civil Apparatus (ASN) at the office of the Ministry of Religion City of Pekanbaru 2015.The type of research that is used in this research is a descriptive research design with associative. The location of this research is the author of the complete in the office of the Ministry of Religion City of Pekanbaru. The number of samples in this research as much as 63 people with sampling techniques in this research is simple random sampling. Data analysis using SPSS statistics tests are simple regression.The hypothesis test results obtained ada influence significant remuneration for work ethos State Civil Apparatus (ASN) at the office of the Ministry of Religion City of Pekanbaru 2015 and test results of the determination coefficient, obtained the value of R2 (R Square) of 0,471. This means that the variables remenureasi effect of 47.1 percent against the work ethos State Civil Apparatus (ASN) at the office of the Ministry of Religion City of Pekanbaru 2015, while the rest of 52.9 percent explained by the other variables is not examined in the model. Suggestions in this research perlu the increased number of remuneration given to state Civil Apparatus, especially the gift of benefits must be adjusted with the workload that must be in the responsibility by the apparatus of the State Civil. In order to State Civil Apparatus felt valued and treated fairly.Key Words : Remuneration, work ethos, Civil Apparatus State, Pekanbaru
PELAKSANAAN PERATURAN DESA MEKONG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI DI DESA MEKONG KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KEBUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 Rian Kurnia; Baskoro Wicaksono
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9: Edisi II Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment of village-owned enterprises is based on Law No. 6 of 2014 concerning villages, as well as Government Regulation No. 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The Meranti Islands Regency Government mandates that every Village Government establish a Village-Owned Business Entity which is listed in Regent Regulation No. 33 of 2017 concerning Implementation Guidelines for Village/Kelurahan BUM. Mekong Village Regulation No. 02 of 2017 concerning the Establishment of Sustainable BUMDes (BUM Desa) Mekong Village has not been fully implemented in accordance with the mandate, such as multiple directors, establishment of business units not through village consultations, BUMDes Lestari has not been able to maximize village potential and lack of human resources in management BUMDes. The formulation of this research is "How is the implementation of Mekong Village Regulation Number 02 of 2017 concerning the Establishment of Sustainable Village BUM (BUM Desa) Mekong Village in Mekong Village, Tebing Tinggi Barat District, Meranti Islands Regency in 2019?" The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of Mekong Village Regulation No. 02 of 2017 concerning the Establishment of BUM Desa Lestari Mekong Village in Mekong Village, Tebing Tinggi Barat District, Meranti Islands Regency in 2019. This research is a type of descriptive research. Data collection techniques in this study used interviews, field observations and documentation. Data analysis techniques using data reduction methods, data presentation and drawing conclusions. The findings that can be concluded are that the implementation of the Mekong Village Regulation No. 2/2017 concerning the Establishment of Sustainable BUMDes in Mekong Village in Mekong Village is less than optimal, this is based on the results of research findings in the field, namely: 1) Content of Policy, the dominant actor in proposing BUMDes business units is the village head should be carried out by deliberation, consensus, and transparency. Then the benefits of implementing the village regulation have not been felt to the fullest, have not been able to increase sales results in PADes significantly, there is no clear target from BUMDes related to sales and strategies, there are still multiple positions, and the HR management of BUMDes is not adequate, and the selection of BUMDes directors is not appropriate. procedure. 2) Context of Policy, the strategy carried out by the BUMDes management has not shown significant results since the sustainable BUMDes was established, and the response from the BUMDdes program implementers is very good, but the level of discipline of the BUMDes management is classified as lacking discipline and has not carried out its duties and functions optimally. Keywords: Policy Implementation, Policy Content, Implementation Environment, Sustainable BUMDes.
Disability Empowerment in the Perspective of Collaborative Governance in Kampar District Steven Anthony; Iqbal Miftakhul Mujtahid; Auradian Marta; Baskoro Wicaksono; Musa Thahir
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 4 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i4.344

Abstract

The capacity of local governments to empower persons with disabilities is still limited and not optimal, therefore it requires a collaborative approach involving all stakeholders in the region. Empowerment of individuals and communities with disabilities in Kampar District is not carried out continuously, fragmented, and has not been implemented holistically. In fact, the design of institutions in community empowerment is also unclear so that the disability community does not get their rights. The purpose of this study is to describe the policies carried out by the local government of Kampar Regency in fulfilling the rights of people with disabilities and the impact of these policies from the perspective of collaborative governance. This study uses a qualitative research approach using data collection techniques in the form of interviews and document review. The analysis used in this study adapts to the case study approach, which is to build explanations by collecting information from (many) different sources to then be discussed and analyzed with relevant theories and clear statements. Based on the results of the study, it was found that (1) empowerment from the perspective of participation in disability empowerment is still very minimal, especially the involvement of the private sector in empowering, disability empowerment in Kampar Regency in the perspective of collaborative governance has not shown optimal results, (2) disability empowerment in Kampar Regency in the perspective of collaborative governance has not shown optimal results, (3) the facilitative leadership aspect has also not shown its role in gathering all parties and potential resources available in empowering people with disabilities. Therefore, this study recommends the importance for local governments to expand networks, communication, coordination and intensive and sustainable cooperation with various stakeholders, both public and private, to strengthen regional disability programs.
Implementation of Good Governance as An Acceleration of Public Services at The Village Level Baskoro Wicaksono; Ali Yusri; Wan Asrida; Wazni Wazni; M. Rafi; Rico Purnawandi Pane
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i7.2557

Abstract

The slow administrative process, lack of public participation in decision-making, and low transparency and accountability in public financial management are the main problems in public services in Sungai Limau Village, Pusako District, Siak Regency. One of the efforts to improve the service system that still faces various challenges is through the implementation of good governance. This study aims to examine the implementation of good governance in public services in Sungai Limau Village, Pusako District, Siak Regency. This study uses the Focus Group Discussion (FGD) research method. The data collection method in this study involves a review of literature. After the data is collected, the analysis is carried out by filtering relevant data, presenting the data, and finally making conclusions. The findings of the study indicate that the application of good governance principles can accelerate public services at the village level, as seen in Sungai Limau Village, Pusako District, Siak Regency. Therefore, the recommendation that can be taken from this finding is the importance of implementing good governance principles consistently to enhance the standard of public services and boost community engagement and satisfaction.
Co-Authors ", Hanjani ", Syariah ', Hasanuddin ', Sukarman ', Wazni Abulkhoir, Imaduddin Achyar Hanif Siregar Ade Khairun Nisa Agus Khoirul Huda Agus Susanto Aisa, Al Haifa Chairu Al Barru, Dhobit Aldi, Rian Alharoma Amnur Ali Yusri Ali, Rahmat Eka Saputra Anak Agung Gede Sugianthara Ananda, Ryantama Andre Naldo Junius Pratama Apri Madani, Apri As’ari, Muhammad Ashari, Nazar Atik Yuliana Auradian Marta Bai Rahmat Darma Yulianda Dávid, Lóránt Dénes Dede Yaksan Dela Meitika Deswanda, Iko Dian Eka Pertiwi Didik Syahputra Dika Aditya Putra Dina Lestari, Dina Dita Sari Dwi Sapto Anggoro Eko Priyo Purnomo Ericha Tri Septyani Faisal Aula Faishal Hadi Fajri, Algi Febrina Febrina Fitria Nur Azizah Friski Febriyan Gevrazi Gevrazi Ghazli, Dimas Aryo Habibullah Masri Hadi Hadi Handaka, Gagah Adia Hardiwirasukma, Gita Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hevi Susanti Hikmah Aidil Fitra Indah Dwi Puspasari Indah Nopriyani Iqbal Miftakhul Mujtahid Ishak Ishak Ishak Jamhari Jamhari Jayawarsa, A.A. Ketut Jermi " Julianto, M. Irvan Lilestina, Sri Lydia Iswandi M. Rafi M. Rafi M. Tinov M. Y. Tiyas Tinov M.Y. Tiyas Tinov Mardianti, Yuni Mardiyas, Firdaus Margina Ferlan Mayritan, Alrahni Meris Essio Mento Muhammad Amin, Raja Muhammad Yusuf Harahap Musa Thahir Nadya Rafdiyanti Nur Jannah Nur Laila Meilani Nur Meilani Nurul Huda Mohsin Oktaviana, Nurul Oky Efrieldy Putra Hang Jebat Padri " Pane, Rico Purnawandi Pesrianto " Pratama, Yuli Dian Putra, Ari Kurniawan Putri Nanda Ginting Putri, Medina Permata Putri, Sandra Setia R.M. Amin R.Rona Monika Rachman Yoesuf Novrialdy Rafida Ulfa Rafida Ulfa Rahmanto, Fajar Rahmat, Al Fauzi Raja Amin Raja Muhammad Amin Raja Muhammad Amin Ramadhan, Ardiansyah Ramadhani, Rizka Ratih Sanima Refaldo Asta Reski Ananda Saputra Restu Prayogi Reza Pradana Nugraha Rian Kurnia Risky Perdana, Risky Risya, Wiyoke Ananda Rizki Alta Edison Romulus Sitorus Rury Febrina Ryan Anugerah Putra Said Afdhal, Said Sandra Putri Sari, Petty Indria Mayang Sasa Fitarda Savitri, Nadia Bella Selvi Marcellia Septia Herianti, Septia Septyani, Ericha Tri Sesdia Angela Setiowati, Endang Siti Patimah Siti Wahyuni Steven ANTHONY Subekti, Muhamad Nelwan Wahyuda Subeqi, Aning Tri Sukarman Sukarman " Suswanta Syuhada, Halfina Tiyas Tinov Ulfa, Rafida Unggul Nugroho Vabella Mira Besta Venny Alfianita Virgo Prima Sitompul Wahyuni Permata Sari Br Bangun Wan Asrida Wan Nazarudin Wazni, Wazni Yandy, Andri Yuyun Yunita Zainal Abdullah