Claim Missing Document
Check
Articles

Technology and the Evolution of Civil Law: Implications of Cryptocurrency Transaction Regulation Fitrah Wahyuddin; Sudirman Sudirman; Wahyudi Umar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3388

Abstract

This research investigates the regulatory implications of cryptocurrency transactions in the context of the evolution of civil law, including consumer protection, prevention of illegal activities, and maintenance of financial market integrity. The background of the research refers to the economic paradigm shift towards digital assets such as cryptocurrencies, which has changed the global financial transaction landscape. This research method involves a combined approach between civil law analysis, a literature study on blockchain technology, and a review of the latest regulations related to cryptocurrencies in Indonesia. The results show that the evolution of technology in cryptocurrencies has presented new challenges to conventional civil law. The unclear legal status of cryptocurrencies, security risks, and potential illegal use are significant concerns. The regulatory implications on cryptocurrency transactions in Indonesia illustrate the government's efforts to accommodate innovation while protecting the public interest. Some recommendations include a more collaborative approach between the government, the industry sector, and legal institutions to develop a regulatory framework that fits the characteristics of these technologies.
Inconsistencies & Problems of Supreme Court Decision No. 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 concerning Annulment of Arbitration Award Zurisman Zakaria; Sudirman Sudirman; Wahyudi Umar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4158

Abstract

Arbitration awards are usually considered an efficient and effective way to resolve business disputes. However, just like an award in a court, an arbitral award may also be annulled if it meets the requirements mentioned in Article   70 of the Arbitration Law. This study aims to analyze the inconsistencies of the Supreme Court decision No. 26/Pdt.Sus-Arbt/2014 which annulled the arbitral award.  This research uses normative legal research methods by applying a statutory law approach and a case approach. Based on the results of the study, there are inconsistencies in the Supreme Court decision No. 26/Pdt.Sus-Arbt/2014 which annulled the BANI arbitration award No. 442/I/ARB-BANI/2012 by considering factors outside the contents of article 70 of the Arbitration Law. Observing this phenomenon, it is important to add articles that provide guidance on the use of reasons outside the contents of article 70 of Law No. 30 of 1999 in the annulment of arbitral awards, with the aim of providing legal certainty.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE Wahyudi Umar; Rasmuddin; Andi Hikmawanti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1724

Abstract

Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kompleks karena harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice. Prinsip moral justice menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, sementara prinsip social justice menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dilakukan melalui konsep wasiyyah dan wasiat, serta zakat dan sedekah. Konsep wasiyyah dan wasiat memberikan hak kepada individu untuk memutuskan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia, sementara zakat dan sedekah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice untuk mencapai keadilan yang lebih luas.
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari Ma'ruf Akib; Wahyudi Umar; Marjani Marjani
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i2.2238

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Kendari. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota. Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era globalisasi ini, pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, baik itu dalam bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dengan adanya strategi optimalisasi pajak dan retribusi, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan mempercepat proses pembangunan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Kendari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Kendari mengenai strategi optimalisasi pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori dan praktik mengenai strategi peningkatan PAD di daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mempercepat proses pembangunan kota.
ILEGAL MINING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Huzaiman; Wahyudi Umar
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penambangan mineral tanpa izin dan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian perspektif. Pertambangan secara ilegal, selayaknya penjatuhan pidana diorientasikan tidak hanya pada pelanggaran terhadap izinnya, melainkan pada perbuatan lain yang terkait dokumen terbang, pencucian hasil tambang dan reklamasi pasca tambang. Dijajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara misalanya, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sejak tahun 2023 sampai 2024 tercatat 150 kasus pertambangan. Hal demikian dapat diupayakan melalui penjatuhan sanksi hukuman pidana yang bersifat remedi (pembayaran ganti kerugian) melaui pidana denda dan sanksi tindakan yang bersifat daya paksa melaui pidana tambahan sebagaimana ketentuan pasal 164 Undang-undang minerba yang ditujukan sebagai pemulihan lingkungan hidup agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Ilegal Mining.
RECONFIGURATION OF INDONESIAN MINING LAWS: REVIEW OF LAW NUMBER 2 OF 2025 AND GOOD GOVERNANCE Muhammad Hasgar; Huzaiman; Wahyudi Umar
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i2.4183

Abstract

This study aims to examine Law No. 2 of 2025, which is the fourth revision of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The main focus of this law is to improve the management of the mining sector in Indonesia. Although there are efforts to strengthen community participation and increase transparency, there are still significant challenges, such as concentration of power, low community involvement, and negative impacts on the environment. In this study, we use a normative juridical approach and comparative analysis with international practices to assess how this law is implemented. The results of the study show that although there are good intentions to empower the local economy, it is very important to have more transparent and accountable regulations so that the goals of sustainability and social justice can be achieved. Thus, this study is expected to provide constructive recommendations for improving mining management in the future. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan revisi keempat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi, masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti konsentrasi kekuasaan, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif dengan praktik internasional untuk menilai bagaimana undang-undang ini diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun ada niat baik untuk memberdayakan ekonomi lokal, sangat penting untuk memiliki regulasi yang lebih transparan dan akuntabel agar tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan pertambangan di masa mendatang.