Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Substantive Justice International Journal of Law Jambura Law Review Gorontalo Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Musamus Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum Insan Cita Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law At-Tanwir Law Review AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Relasi Publik Joong-Ki Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum Islam SASI Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Joong-Ki PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Equality: Law and Social
Ismail, Nurwita
Faculty Of Law Gorontalo University, Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
DESAIN KEMASAN KUE PIA DAN DIGITAL MARKETING DI DESA DULAMAYO KEC. BONGOMEME Ismail, Nurwita; Oli’i, Abdul Mutalib H; HT, Aisyah Ridwan; M, Dhea Anggraini; Asoga, Dita; Isima, Habib; Andreansyah, Nur fazril; Lensun, Nurulizzah; Mangewa, Novia
Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2024): Agustus 2024 - Insan Cita: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/insancita.v6i2.3214

Abstract

Berdasarkan data pelaku UMKM yang didapatkan dari desa Dulamayo kecamatan Bongomeme kabupaten Gorontalo terdapat sekitar 90 orang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu usaha yang menjadi program inti dari kegiatan Kuliah Kerja Pengabdian (KKP) ini yaitu usaha kue pia barokah. Setelah dilakukan survei terdapat beberapa masalah dan kurangnya pemberdayaan pada UMKM menyebabkan UMKM tersebut belum berkembang dengan baik. Dalam hal ini mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan membuat desain brand, desain kemasan, dan digital marketing dengan tujuan untuk membantu menciptakan identitas untuk bisnis dan produk, agar produk tetap dalam kondisi yang baik dan juga membantu produk terlihat berbeda dari produk sejenis di pasaran sehingga memunkinkan konsusmen dengan mudah mengidentifikasi produk kue pia barokah tersebut dan membedakannya dari produk_produk kue pia lainya serta untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke situs web produk kue pia barokah tersebut. Metode pelaksanaan program kerja ini dilaksanakan dengan 6 tahapan yakni tahap observasi, tahap penetapan program kegiatan, tahap penetapan anggaran, tahap penetapan waktu pelaksanaan kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap penyusunan laporan akhir kegiatan. Hasil pelaksanaan program kerja ini menunjukkan masyarakat dan pemerintah desa merespon baik dan bersedia untuk mendukung kegiatan yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Pengabdian (KKP). 
Keripik Daun Singkong Sebagai Arternatif Usaha di Desa Mootilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Hasan, Wahyudin; Hilala, Abdul Muis; Abdullah, Julie; Moonti, Roy Marthen; Ernikawati, Ernikawati; Ismail, Nurwita; Rasid, Ayub Usman; Novriansyah, Mohammad Arif; Gani, Roydah; Biongan, Ahiar; Ishak, Olfin; Harun, Nur Istiyan; Pauweni, Lisna; Yakup, Anggita Permata; Rahman, Zubaidah; Olii, Muhammad Umsini Putra; Nuna, Muten; Paramata, Yeni; Kodai, Dince A; Pido, Rivaldo
Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Agustus 2022 - Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.262 KB) | DOI: 10.32662/insancita.v4i2.2366

Abstract

Tujuan pengabdian ini yakni untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat tentang mengolah tanaman singkong menjadi keripik daun singkong. Metode yang digunakan yakni pendekatan langsung kepada masyarakat dan mengundang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi pembuatan keripik daun singkong. Hasil pelaksanaan pengabdian yakni kelompok masyarakat mendapatkan pengalaman dan informasi baru tentang bagaimana mengolah tanaman lokal menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomis. Harapannya dengan kegiatan pengabdian ini maka tercipta kesadaran masyarakat untuk berinovasi memanfaatkan tanaman lokal sebagai alternatif usaha dan dengan usaha tersebut dapat meningkatkan penghasilan tambahan bagi masyarakat
Legal Aspects of Merit System Implementation in Civil Service Ismail, Nurwita; Polontalo, Karim
Arena Hukum Vol. 18 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01803.7

Abstract

The implementation of the merit system in the management of the State Civil Apparatus (ASN) presents a significant legal issue in the context of ongoing bureaucratic reform in Indonesia. This study analyses the legal framework and evaluates the practical application of the merit system following the dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). The transfer of supervisory authority to executive institutions has raised legal concerns related to potential overlap of authority, lack of binding control, and weakened legal accountability. Using a combination of normative juridical and socio-legal research methods, the study identifies two key priorities: the necessity of establishing a legally autonomous institution to oversee the implementation of merit principles, and the development of digital competencies among civil servants to support bureaucratic transformation. The research contributes to the field of administrative law by emphasising the importance of legal certainty and institutional independence. For international readers, this study offers insight into the legal challenges of civil service reform in a developing democratic context.
Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah Firra Astria Kristaung; Nurwita Ismail; Arifin Tumuhulawa
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.697

Abstract

Peran dan tanggung jawab Peraturan Daerah berbeda berdasarkan asas dan praktik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar/UUD dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Peran ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas substantif dan prosedural yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kanwil Hukum Gorontalo juga menaruh perhatian pada prinsip partisipasi publik. Dalam setiap proses pendampingan, pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan perda. Ini merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi dalam negara hukum, di mana hukum tidak hanya datang dari atas (top-down), tetapi juga dari bawah (bottom-up). Hal ini memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat dan menjamin keberlangsungan implementasi regulasi tersebut. Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Melalui fungsi harmonisasi, konsultasi, serta edukasi hukum yang terus dilakukan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Kanwil berkontribusi besar dalam memastikan agar setiap peraturan daerah yang dihasilkan memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan.
PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN: The Problematics of Oversight over Independent State Institutions within the Constitutional System Hasan, Usranda H.; Ulama, Keysha Sandrina Damaianti; Saleh, Devriyanti; Ismail, Nurwita
PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/pesolah.v2i1.602

Abstract

The development of Indonesia’s constitutional system after the reform era has been marked by the establishment of various independent state institutions aimed at strengthening the rule of law and democracy; however, their existence has generated problems concerning oversight in balancing independence and accountability. This study aims to analyze the oversight mechanisms of independent state institutions within Indonesia’s constitutional system and to identify normative and structural challenges arising in practice. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research on primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively with a deductive method. The findings indicate that oversight of independent state institutions is conducted through internal and external mechanisms, including legislative, executive, judicial supervision, and public participation. Nevertheless, such oversight still faces issues of unclear authority boundaries, potential political intervention, and an underdeveloped legal framework, thus requiring a proportional and constitutional oversight model to ensure both independence and accountability.
Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Mastaria, Lia; Ishak, Roslan; Ahmad, Mahmud; Ismail, Nurwita
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada relasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip checks and balances secara normatif melalui redistribusi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, khususnya dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip checks and balances di Indonesia tidak hanya memerlukan penyempurnaan desain normatif konstitusi, tetapi juga konsistensi penegakan konstitusi dan penguatan budaya konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.
Krisis Rasionalitas Desain Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi Moh Suryansyah R. Waraga; Nango, Hamdan; Rahmatullah C. Nurdin; Ismail, Nurwita
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/5ntbxs05

Abstract

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan dalam desain kelembagaan negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and balances. Namun, dalam perkembangannya, desain kelembagaan negara pasca-reformasi justru menunjukkan gejala krisis rasionalitas, yang tercermin dari proliferasi lembaga negara, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kejelasan relasi fungsional antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-reformasi lebih didorong oleh respons politik jangka pendek dibandingkan perencanaan konstitusional yang rasional dan sistemik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kekuasaan, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik guna menjamin efektivitas pemerintahan demokratis.
Strategi Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Deme Dua Dalam Penanganan Kasus Hukum Dengan Prinsip Etika Nurwita Ismail; Muslim Kasim; Nurlin Lasambo
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 : Januari (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Along with the times, the number and complexity of legal cases in the village also increased. Paralegals who have a good capacity can help handle these cases more efficiently and effectively. In remote villages, access to professional lawyers or legal aid agencies is often limited. Paralegals who have a good capacity can be an important alternative in providing legal assistance. Paralegals who have adequate capacity can play an active role in resolving conflicts at the local level, such as land disputes or family matters, so there is no need to take them to higher courts. As mandated by Article 9 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. It is undeniable that the handling of legal cases must be based on ethical principles to maintain public integrity and trust. Paralegals trained in ethical principles can ensure that the case handling process is carried out fairly and transparently. Villages have a very important role in supporting the implementation of legal aid in their communities, namely by providing Facilitation of Access to Training and Education, in addition to which Villages can collaborate with legal aid institutions, universities, and non-governmental organizations to hold training and workshops for paralegals and the community, and can initiate legal counseling programs involving paralegals to disseminate legal knowledge to residents. Village communities can be facilitated to gain access to legal and educational information related to their rights.
Membangun Kompetensi Paralegal Dalam Hukum Agraria Dan Sengketa Lahan Di Desa Deme Dua Kec. Sumalata Timur Daud Rahim; Rustam Akili; Yusrianto Kadir; Nurwita Ismail
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 : Januari (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With effective land dispute resolution, agricultural productivity and the welfare of village communities can increase. Non-disputed land can be optimally utilized for economic activities that benefit the community. The method of implementing this service activity is in several stages: coordination with the village community, literature study, and face-to-face socialization. The results of community service on paralegal training where the presence of deme dua village paralegals can help minimize the occurrence of land cases in the village, existing cases can be handled more effectively and efficiently. The presence of village paralegals is one of the alternatives to researching local village conflicts. It can also help in resolving disputes peacefully and effectively before the problem becomes bigger. The settlement of land disputes that have not been certified is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. Paralegals act as mediators, the duties of mediators are based on article 14 of Perma no. 1 of 2016 concerning mediation procedures.
Co-Authors Abdullah, Julie Abdullah, Julie Agung Cahyo Hasan Agustina Ali Bilondatu Akili, Rustam Hs. Aldi Syahrian Aldiyanto A. Sabuati Aminullah, Natasya Amu, Robby W. Andreansyah, Nur fazril Anggita Permata Yakup Arifin Tumuhulawa Asoga, Dita Bakar, Dian Batalipu, Irawati Bauw, Lily Biongan, Ahiar Bonggu, Fian Daud Rahim Daud, Adolvina Desri Landa Singal Dikson junus Dince Aisa Kodai Dince Aisa Kodai Dude, Nurjanna Erni Dwita Silambi Erni Dwita Silambi, Erni Dwita ernikawati ernikawati ernikawati, ernikawati Fajar Ali, Fajar Filastri Ruruh, Yuliska Firra Astria Kristaung Fitriyani Supu Gani, Roydah Gobel, Adam Hardianto Djanggih, Hardianto Harun, Nur Istiyan Harun, Nur Istiyan Hasan, Usranda H. Hasan, Wahyudin Hilala, Abdul Muis HT, Aisyah Ridwan Ibrahim Ahmad Ibrahim Kama Indrawan I. Laria Ishak, Roslan Isima, Habib Jasirudin, Wanti Kadepa, Magdalena Kadir, Yusrianto Kalay, Lisman Kama, Ibrahim Kamaru, Muhammad Karepoan, Julia Kristi Kasim, Muslim A Kasim, Sintiya Kodai, Dince A Kodai, Dince A. Lamuda, Ilyas Lanuru, Oktafiani Lensun, Nurulizzah Lily Bauw M, Dhea Anggraini M. Hatta Roma Tampubolon Machfud, Muhamad Mahmud Ahmad Mangewa, Novia Marten Bunga Mastaria, Lia Mega S Tangahu Moh Suryansyah R. Waraga Moonti, Roy Marthen Moonti, Roy Marthen Muhammad Fachri Arsjad Muslim Kasim Nango, Hamdan Nirmala Sahi Nova Laupode Novendri M Nggilu Novriansyah, Mohammad Arif Nuna, Muten Nurlin Lasambo Nurmala, Leni Dwi Nusa, Nuryanto D. Olfin Ishak Oli’i, Abdul Mutalib H Olii, Muhammad Umsini Putra Pakaya, Abdul Ahmad Paramata, Yeni Paramata, Yeni Pauweni, Lisna Pido, Rivaldo Polontalo, Karim Rahman, Zubaidah Rahmatullah C. Nurdin Rasid, Ayub Usman Rasid, Ayub Usman Rauf, Irma Rifaldo Pido Robby Waluyo Amu Roy Marten Moonti Roy Marten Moonty Rustam Akili Sahabat, Andi Inar Saini, Fauzia Saleh, Devriyanti Salma Kumai Santoso, Triyadi Sasongko, Catyawi Avesta Talawanu, Andre Ulama, Keysha Sandrina Damaianti Wahyu Muhaimain Abdullah Yasril S. Hamzah Yassine, Chami Yoslan K. Koni Yusrianto Kadir Yusrianto Kadir