Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Legal Aspects of Merit System Implementation in Civil Service Ismail, Nurwita; Polontalo, Karim
Arena Hukum Vol. 18 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01803.7

Abstract

The implementation of the merit system in the management of the State Civil Apparatus (ASN) presents a significant legal issue in the context of ongoing bureaucratic reform in Indonesia. This study analyses the legal framework and evaluates the practical application of the merit system following the dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). The transfer of supervisory authority to executive institutions has raised legal concerns related to potential overlap of authority, lack of binding control, and weakened legal accountability. Using a combination of normative juridical and socio-legal research methods, the study identifies two key priorities: the necessity of establishing a legally autonomous institution to oversee the implementation of merit principles, and the development of digital competencies among civil servants to support bureaucratic transformation. The research contributes to the field of administrative law by emphasising the importance of legal certainty and institutional independence. For international readers, this study offers insight into the legal challenges of civil service reform in a developing democratic context.
Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah Firra Astria Kristaung; Nurwita Ismail; Arifin Tumuhulawa
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.697

Abstract

Peran dan tanggung jawab Peraturan Daerah berbeda berdasarkan asas dan praktik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar/UUD dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Peran ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas substantif dan prosedural yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kanwil Hukum Gorontalo juga menaruh perhatian pada prinsip partisipasi publik. Dalam setiap proses pendampingan, pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan perda. Ini merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi dalam negara hukum, di mana hukum tidak hanya datang dari atas (top-down), tetapi juga dari bawah (bottom-up). Hal ini memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat dan menjamin keberlangsungan implementasi regulasi tersebut. Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Melalui fungsi harmonisasi, konsultasi, serta edukasi hukum yang terus dilakukan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Kanwil berkontribusi besar dalam memastikan agar setiap peraturan daerah yang dihasilkan memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan.
Strategi Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Deme Dua Dalam Penanganan Kasus Hukum Dengan Prinsip Etika Nurwita Ismail; Muslim Kasim; Nurlin Lasambo
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 : Januari (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Along with the times, the number and complexity of legal cases in the village also increased. Paralegals who have a good capacity can help handle these cases more efficiently and effectively. In remote villages, access to professional lawyers or legal aid agencies is often limited. Paralegals who have a good capacity can be an important alternative in providing legal assistance. Paralegals who have adequate capacity can play an active role in resolving conflicts at the local level, such as land disputes or family matters, so there is no need to take them to higher courts. As mandated by Article 9 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. It is undeniable that the handling of legal cases must be based on ethical principles to maintain public integrity and trust. Paralegals trained in ethical principles can ensure that the case handling process is carried out fairly and transparently. Villages have a very important role in supporting the implementation of legal aid in their communities, namely by providing Facilitation of Access to Training and Education, in addition to which Villages can collaborate with legal aid institutions, universities, and non-governmental organizations to hold training and workshops for paralegals and the community, and can initiate legal counseling programs involving paralegals to disseminate legal knowledge to residents. Village communities can be facilitated to gain access to legal and educational information related to their rights.
Membangun Kompetensi Paralegal Dalam Hukum Agraria Dan Sengketa Lahan Di Desa Deme Dua Kec. Sumalata Timur Daud Rahim; Rustam Akili; Yusrianto Kadir; Nurwita Ismail
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 : Januari (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With effective land dispute resolution, agricultural productivity and the welfare of village communities can increase. Non-disputed land can be optimally utilized for economic activities that benefit the community. The method of implementing this service activity is in several stages: coordination with the village community, literature study, and face-to-face socialization. The results of community service on paralegal training where the presence of deme dua village paralegals can help minimize the occurrence of land cases in the village, existing cases can be handled more effectively and efficiently. The presence of village paralegals is one of the alternatives to researching local village conflicts. It can also help in resolving disputes peacefully and effectively before the problem becomes bigger. The settlement of land disputes that have not been certified is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. Paralegals act as mediators, the duties of mediators are based on article 14 of Perma no. 1 of 2016 concerning mediation procedures.
Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Lia Mastaria; Roslan Ishak; Mahmud Ahmad; Nurwita Ismail
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada relasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip checks and balances secara normatif melalui redistribusi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, khususnya dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip checks and balances di Indonesia tidak hanya memerlukan penyempurnaan desain normatif konstitusi, tetapi juga konsistensi penegakan konstitusi dan penguatan budaya konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.
Krisis Rasionalitas Desain Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi Moh Suryansyah R. Waraga; Hamdan Nango; Rahmatullah C. Nurdin; Nurwita Ismail
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/5ntbxs05

Abstract

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan dalam desain kelembagaan negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and balances. Namun, dalam perkembangannya, desain kelembagaan negara pasca-reformasi justru menunjukkan gejala krisis rasionalitas, yang tercermin dari proliferasi lembaga negara, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kejelasan relasi fungsional antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-reformasi lebih didorong oleh respons politik jangka pendek dibandingkan perencanaan konstitusional yang rasional dan sistemik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kekuasaan, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik guna menjamin efektivitas pemerintahan demokratis.
Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Roy Marten Moonti; Nurwita Ismail; Julia Kristi Karepoan; Hardianto Djanggih
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12 No 2 (2018): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.151-161

Abstract

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan sistem pengukuran prestasi kerja (SIRANSIJA). Permasalahan penelitian berfokus pada, Pertama, bagaimana pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provindi Gorontalo: Kedua faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan faktual terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sudah efektif dalam pengoptimalan absensi namun dari segi kinerja masih kurang efektif. Kedua, ditemukan faktor yang mempengaruhi, yaitu Faktor Pendukung: Keharusan Fingerprint dan Fitur yang mengontrol Kinerja Faktor Penghambat: Sistem Error, Mesin Finger Rusak, Jarak Lokasi Tugas dan Kantor, Listrik Padam, Tupoksi Timpang Tindih. Rekomendasi penelitian kepada Aparatur Sipil Negara di Dinas Provinsi Gorontalo agar menyempurnakan sistem SIRANSIJA untuk penggunaan yang lebih merasa nyaman.
The Effectiveness of Law Enforcement Against Illegal Mining Practices in Juriya Village, Bilato Subdistrict, Gorontalo Regency Nurwita Ismail; Robby W. Amu; Syaifudin I. Dama
Realism: Law Review Vol. 4 No. 2 (2026): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v4i2.153

Abstract

Most studies on illegal mining in Indonesia still focus on normative aspects, such as the Mineral and Coal Law and environmental regulations, while the empirical dimensions on the ground remain under-explored. Illegal mining practices in Juriya Village, Bilato Subdistrict, Gorontalo Regency give rise to legal, social, and environmental issues. Activities conducted without official permits damage ecosystems, threaten public safety, and result in losses to the state due to lost revenue from the mining sector. This study employs an empirical-legal approach by analyzing regulations and conducting interviews and observations with police officers, local government officials, and affected communities. The results show that although the legal framework is clear, economic factors are the primary driver behind the community’s continued engagement in illegal mining, as it is perceived to yield quicker returns. Law enforcement is primarily carried out through preventive and persuasive approaches such as legal outreach and capacity-building rather than repressive measures. The main obstacles include weak oversight, limited resources among law enforcement officials, and the community’s socioeconomic conditions. This study underscores the need for a more assertive law enforcement strategy, cross-sectoral collaboration, and community empowerment to ensure that efforts to combat illegal mining are effective and sustainable
Co-Authors Abdullah, Julie Abdullah, Julie Agung Cahyo Hasan Agustina Ali Bilondatu Akili, Rustam Hs. Aldi Syahrian Aldiyanto A. Sabuati Aminullah, Natasya Amu, Robby W. Andreansyah, Nur fazril Anggita Permata Yakup Arifin Tumuhulawa Asoga, Dita Bakar, Dian Batalipu, Irawati Bauw, Lily Biongan, Ahiar Bonggu, Fian Daud Rahim Daud, Adolvina Desri Landa Singal Dikson junus Dince Aisa Kodai Dince Aisa Kodai Dude, Nurjanna Erni Dwita Silambi Erni Dwita Silambi, Erni Dwita ernikawati ernikawati ernikawati, ernikawati Fajar Ali, Fajar Firra Astria Kristaung Fitriyani Supu Gani, Roydah Gobel, Adam Hamdan Nango Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih, Hardianto Harun, Nur Istiyan Harun, Nur Istiyan Hasan, Wahyudin Hilala, Abdul Muis HT, Aisyah Ridwan Ibrahim Ahmad Ibrahim Kama Indrawan I. Laria Isima, Habib Jasirudin, Wanti Julia Kristi Karepoan Kadepa, Magdalena Kadir, Yusrianto Kalay, Lisman Kama, Ibrahim Kamaru, Muhammad Karepoan, Julia Kristi Kasim, Muslim A Kasim, Sintiya Kodai, Dince A Kodai, Dince A. Lamuda, Ilyas Lanuru, Oktafiani Lensun, Nurulizzah Lia Mastaria Lily Bauw M, Dhea Anggraini M. Hatta Roma Tampubolon Machfud, Muhamad Mahmud Ahmad Mangewa, Novia Marten Bunga Mega S Tangahu Moh Suryansyah R. Waraga Moonti, Roy Marthen Moonti, Roy Marthen Muhammad Fachri Arsjad Muslim Kasim Nirmala Sahi Nova Laupode Novendri M Nggilu Novriansyah, Mohammad Arif Nuna, Muten Nurlin Lasambo Nurmala, Leni Dwi Nusa, Nuryanto D. Olfin Ishak Oli’i, Abdul Mutalib H Olii, Muhammad Umsini Putra Pakaya, Abdul Ahmad Paramata, Yeni Paramata, Yeni Pauweni, Lisna Pido, Rivaldo Polontalo, Karim Rahman, Zubaidah Rahmatullah C. Nurdin Rasid, Ayub Usman Rasid, Ayub Usman Rauf, Irma Rifaldo Pido Robby W. Amu Robby Waluyo Amu Roslan Ishak Roy Marten Moonti Roy Marten Moonti Roy Marten Moonty Rustam Akili Sahabat, Andi Inar Saini, Fauzia Salma Kumai Santoso, Triyadi Sasongko, Catyawi Avesta Syaifudin I. Dama Talawanu, Andre Wahyu Muhaimain Abdullah Yasril S. Hamzah Yassine, Chami Yoslan K. Koni Yusrianto Kadir Yusrianto Kadir