Claim Missing Document
Check
Articles

Strategic Mapping of Maritime Potential to Strengthen Investment Development in Bintan Regency Yeni Yustina Yeni; Rumzi Samin; Armauliza Septiawan3
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2507

Abstract

Kabupaten Bintan memiliki potensi maritim yang signifikan yang didukung oleh perikanan tangkap, budidaya perairan, wisata bahari, jasa pelabuhan, dan wilayah pesisir yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Potensi-potensi ini mewakili aset ekonomi daerah yang dapat dikembangkan menjadi peluang investasi. Namun, pemetaan potensi maritim di Kabupaten Bintan belum dilakukan secara komprehensif, sehingga informasi spesifik mengenai peluang investasi maritim masih terbatas. Kurangnya data spasial, informasi yang tidak memadai tentang sektor-sektor unggulan, dan tidak adanya pemetaan regional yang terintegrasi telah menyebabkan peluang ekonomi maritim tetap kurang dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemetaan potensi maritim dalam mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang melibatkan instansi pemerintah daerah terkait. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor perikanan, bersama dengan pertanian dan kehutanan, hanya menyumbang sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto Daerah Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan potensi maritim telah dilakukan oleh pemerintah daerah; namun, pemetaan tersebut masih bersifat umum, kurang terintegrasi lintas sektor, dan belum menghasilkan informasi investasi terperinci yang siap ditawarkan kepada calon investor.
Institutional Governance and Investment Licensing Reform in Indonesia’s Free Trade Zones: A Case Study of Tanjungpinang Ade Masniary; Rumzi Samin; Edy Akhyari
Prediksi : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 25, No 2 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v25i2.9530

Abstract

The Free Trade Zone (FTZ) policy was established to stimulate regional economic growth through investment promotion, trade facilitation, fiscal incentives, and simplified licensing procedures. Despite possessing strategic geographical advantages, the implementation of the FTZ policy in Tanjungpinang has not yet achieved its intended objectives. This study examines institutional fragmentation in investment licensing governance within the Tanjungpinang FTZ and analyzes its implications for investment service effectiveness. A qualitative case study approach was employed, utilizing in-depth interviews, document analysis, and literature review. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that overlapping authority among the Tanjungpinang FTZ Management Agency, local government institutions, and national licensing authorities has created institutional fragmentation. Weak inter-agency coordination, inconsistent implementation of the Online Single Submission (OSS) system, and regulatory ambiguities contribute to procedural complexity and uncertainty for investors. These challenges have reduced administrative efficiency, delayed investment realization, and weakened the competitiveness of the Tanjungpinang FTZ compared to other special economic zones. The study emphasizes the need for regulatory harmonization, clearer institutional authority, strengthened coordination mechanisms, and integrated licensing services to improve investment governance and enhance regional competitiveness.
Organizational Work Culture in Optimizing PBB-P2 Revenue: Evidence from Tanjungpinang City Husain Al Hamid; Rumzi Samin; Edy Akhyari
Social Science Academic Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/ssa.10344

Abstract

Optimizing local tax revenue has become one of the primary challenges to strengthening regional fiscal independence in Indonesia. Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) constitutes a strategic component of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), particularly following the decentralization of tax administration to local governments. Despite possessing considerable fiscal potential, the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Tanjungpinang City has experienced substantial fluctuations in PBB-P2 revenue realization during the 2023–2025 period. This condition indicates that organizational factors, particularly organizational work culture, may influence the effectiveness of tax collection performance. This study aims to analyze the organizational work culture implemented by BPPRD in maximizing PBB-P2 revenue and to identify organizational efforts undertaken to improve tax collection performance. A qualitative descriptive approach is employed through in-depth interviews, observations, questionnaires, and document analysis involving structural officials, tax collection officers, and administrative staff. Data are analyzed using the interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The study adopts Triguno's organizational work culture framework, emphasizing attitudes toward work, work behavior, and work discipline. The findings are expected to demonstrate that organizational work culture significantly influences employee commitment, accountability, discipline, innovation, and service quality, which ultimately determine the effectiveness of local tax collection. Furthermore, organizational transformation toward a performance-oriented work culture is anticipated to strengthen institutional capacity in achieving sustainable local revenue growth. This study contributes to the development of public administration literature by emphasizing organizational culture as a strategic determinant of local tax administration performance in decentralized government systems.
Pendampingan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik dalam Pengabdian di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Fitri Kurnianingsih; Lamidi Lamidi; Armauliza Septiawan; Okparizan Okparizan; Rumzi Samin
Khidmat: Journal of Community Service Vol 2 No 2 (2025): Agustus, 2025
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v2i2.7214

Abstract

Kecamatan Belakang Padang, yang terletak di wilayah kepulauan Kota Batam, menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas, sehingga memengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem manajemen kinerja aparatur dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun indikator kinerja individu, mengimplementasikan prinsip Total Quality Management (TQM), serta membangun sistem evaluasi kinerja berbasis data lokal. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif-kolaboratif melalui tahapan observasi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan teknis, dan pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman ASN terhadap indikator kinerja, penyusunan standar pelayanan minimum, serta kemampuan penggunaan aplikasi evaluasi sederhana berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun sinergi antara aparatur kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip TQM dalam konteks wilayah kepulauan dapat dilakukan secara efektif apabila disertai dengan pelibatan aktif komunitas lokal dan dukungan kelembagaan.
Revitalisasi Sarana, Peningkatan Kapasitas Kader, dan Penguatan Kelembagaan di Posyandu Ananda Kecamatan Tanjungpinang Barat Lamidi Lamidi; Rumzi Samin; Mohammad Syuzairi
Khidmat: Journal of Community Service Vol 2 No 3 (2025): Desember, 2025
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v2i3.7944

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat di Posyandu Ananda Kecamatan Tanjungpinang Barat dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya keterampilan kader dalam memberikan layanan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Tujuan kegiatan ini adalah merevitalisasi sarana, meningkatkan kapasitas kader, dan memperkuat kelembagaan Posyandu agar mampu berfungsi lebih optimal dan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan manajemen administrasi dan teknis kesehatan, pendampingan kader, serta penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa TV LED, AC, antropometri kit, dan media edukasi visual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek manajemen kelembagaan, di mana pemahaman pengurus naik dari 28% menjadi 85% dan sistem pelaporan kini dilakukan secara bulanan. Partisipasi masyarakat juga meningkat dari 30% menjadi 70% setelah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan, disertai dengan meningkatnya cakupan imunisasi dan pemahaman gizi ibu balita. Revitalisasi sarana terbukti meningkatkan kenyamanan layanan dan kualitas pencatatan tumbuh kembang anak, sementara pelatihan kader menghasilkan peningkatan kompetensi dalam komunikasi kesehatan dan layanan berbasis komunitas. Kesimpulannya, program ini berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan keterampilan kader, serta mendorong partisipasi masyarakat, sehingga Posyandu Ananda dapat bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.
Determinants and Challenges of Implementing One-Year Pre-Elementary Early Childhood Education Policy: A Case Study of Bintan Pesisir District, Indonesia Zurmi Afriani; Rumzi Samin; Armauliza Septiawan
Journal of Governance and Social Policy Vol. 7 No. 1 (2026): Vol. 7 No. 1 (2026): JUNE 2026
Publisher : Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v7i1.1839

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 61 of 2019 concerning the Completion of One-Year Early Childhood Education Before Elementary School in Bintan Pesisir District, Bintan Regency. This research employed a descriptive qualitative approach using Merilee S. Grindle’s policy implementation theory focusing on content of policy and context of implementation. Data collection techniques included interviews, observations, documentation, and literature studies. Research informants consisted of the Bintan Regency Education Office, district government officials, PAUD managers, teachers, and community members. The results showed that the implementation of the policy had been carried out but had not run optimally. In terms of policy content, the policy has provided benefits in improving children’s readiness before entering elementary school, yet it still faces obstacles such as limited infrastructure, inadequate educators, and uneven distribution of PAUD institutions. Meanwhile, in the context of implementation, coordination among policy implementers has not been fully effective and public awareness regarding the importance of early childhood education remains low. Supporting factors include the existence of regional regulations, local government support, and the commitment of PAUD institutions. Inhibiting factors include limited resources, geographical conditions of coastal areas, and low community participation. This study recommends improving equal access to PAUD services, strengthening policy socialization, and enhancing the quality of educators and educational facilities in coastal areas of Bintan Regency.