Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.416
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Jurnal Cahaya Mandalika AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Sihotang, Sudiman
Universitas Djuanda
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan yang Akan Berakhir Saputra, Wahyu Sukma Aji; Sihotang, Sudiman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.15991

Abstract

Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan atas hak guna bangunan yang akan berakhir merupakan isu penting dalam praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dalam menghadapi risiko kehilangan hak atas objek jaminan yang berbentuk hak guna bangunan (HGB) ketika masa berlakunya akan berakhir. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait hak tanggungan, hak guna bangunan, serta praktik di lapangan. Penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan haknya ketika HGB mendekati masa berakhirnya. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan kreditur dalam menghadapi situasi tersebut, termasuk mekanisme perpanjangan hak guna bangunan yang dapat memberikan jaminan lebih bagi kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum dan praktik perlindungan kreditur dalam sistem jaminan di Indonesia.
Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Adat Guna Memperoleh Sertifikat Tanah Sihotang, Andien Hasea; Sihotang, Sudiman; Ma'arif, Rizal Syamsul; Yaris, Riyadi; Cayla
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 1 (2025): Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/qh.v11i1.15555

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah bekas hak milik adat di Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan tanah bekas hak milik adat guna memperoleh bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat dan menghindari risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Tajurhalang mengenai pentingnya pendaftaran tanah adat disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peraturan ini. Sebagian besar tanah di desa ini masih merupakan tanah bekas hak adat yang belum terdaftar. Penyuluhan dilakukan di aula serbaguna Kantor Desa Tajurhalang, dimulai dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal masyarakat, diikuti dengan penyampaian materi, diskusi kasus, sesi tanya jawab, dan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, meskipun partisipasi terbatas, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua RT dan RW yang diharapkan menjadi agen informasi untuk masyarakat.
Kepastian Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perdata Agung Sudarwi; Nuwati; Sudiman Sihotang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.20008

Abstract

Perjanjian online secara lisan sangat beresiko terjadinya pelanggaran karena anggota yang ikut bisa saja lupa jumlah uang akan dibayarkan, dan aturan lain yang dibuat secara lisan dalam pertemuan online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian lisan arisan online dalam perspekif hukum perdata. Objek kajian ini adalah perjanjian arisan secara lisan melalui media online sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu kejian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian arisan yang dibuat secara lisan pada media elektronik tetap sah dan berlaku bagi para pihak, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian tersebut, tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. sesuai dengan asas kekebasan berkontrak atau membuat perjanjian maka setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, terhadap hal apa saja, dan objek apa saja sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objek. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam arisan secara lisan di media online memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian online yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam arisan memenuhi syarat perjanjian sehingga apabila sudah disepekati maka menjadi undang-undang bagi para pihak sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian sudah harus dicantumkan cara penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi. Sehingga para pihak akan menyelesaikan sengketa sesuai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan.
Legal Consequences For Companies That Enforce Wages Below Government Policy Destiana, Suhendri Zikri; Suhartini, Endeh; Sihotang, Sudiman
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i4.41780

Abstract

Wages are a fundamental right of workers regulated by laws, including policies issued by the government regarding minimum wage. Non-compliance by companies with these policies can lead to various legal consequences, including administrative, civil, and criminal sanctions. This research discusses the legal consequences faced by companies that pay workers' wages, not by government policies, and the legal remedies available to workers when they receive wages that do not align with these policies. The research employs a normative juridical method to deeply analyse the legal consequences for companies that pay wages violating government policies. The findings indicate that companies paying wages below government standards face criminal and civil sanctions, including breaches of minimum wage laws, unlawful wage deductions, or delayed payments. Workers receiving wages that do not comply with government policies can also report to investigators or file civil lawsuits through bipartite negotiations, mediation, and the Industrial Relations Court
NONRETROACTIVE PRINCIPLE FOR BUSINESS GUARANTEES IN EXISTING PLANTATION COMPANIES FOLLOWING THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER: 138/PUU-XIII/2015 Roestamy, Martin; Sihotang, Sudiman; Giffari, Davi Aulia Indra
Al-Mubin Jurnal Ilmiah Islam
Publisher : Department of Research and Community Service at the Ummul Quro Al-Islami Bogor Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/almubin.v8i2.2058

Abstract

This study examines the legal implications of Constitutional Court Decision No. 138/PUU-XIII/2015 concerning palm oil plantation businesses in Indonesia, particularly regarding the requirement to obtain both a Plantation Business License (IUP) and Land Use Rights (HGU) cumulatively. While the decision was intended to ensure legal compliance, environmental accountability, and sustainable land governance, it has inadvertently created legal uncertainty for companies that had lawfully operated with only an IUP prior to the ruling. This has raised significant concerns about the retroactive application of legal norms and the risk of criminalizing actions that were previously considered lawful. By applying the principles of legal certainty, non-retroactivity, and justice within a democratic state governed by law, this research emphasizes the urgent need for transitional legal frameworks. These frameworks should aim to harmonize regulatory enforcement with investment protection, uphold the rule of law, and prevent arbitrary state actions. Ultimately, this study advocates for policy reforms that balance environmental objectives with the legal rights and economic security of legitimate business actors in the plantation sector
JURIDICAL ANALYSIS OF INFORMATION TECHNOLOGY BASED LENDING AND BORROWING IMPLEMENTATION BASED ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 10 /POJK.05/2022 Silitonga, Perdy; Nurwati; Sihotang, Sudiman
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing use of information technology, especially electronically, has had an impact on the development of money lending and borrowing services that utilize technological networks, no longer only done face-to-face like conventional banks, but can be done remotely using electronic media. The aim of this research is to analyze the implementation of money lending and borrowing and find out the obstacles in the implementation of money lending and borrowing that utilize technological networks and how to overcome them. In implementing electronic lending and borrowing transactions, there is still fraud or misuse of data, even though the government has regulated electronic lending and borrowing in such a way. In its application, the method used is a notmative juridical approach by applying literature studies and statutory regulations using comparative legal methods. For this reason, the research results show that implementing information technology-based money lending and borrowing is indeed very easy, but in reality there are still many obstacles in utilizing other people's data. For this reason, it is necessary to add provisions regarding lending and borrowing in transactions, namely the obligation to carry out re-verification before disbursing funds or carrying out transactions to show that the person carrying out the transaction is the party carrying out the transaction or the same person at the time of initial registration. Specifically, the contract contained in the endowment pledge is a category of tabarru' (voluntary act) contract which in turn has a meaningful relationship with trust.
OPTIMIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF MANDATORY HOUSING SAVINGS TO PROVIDE AFFORDABLE HOUSING FOR INDONESIAN NATIONAL ARMY SOLDIERS Rambe, Muntara; Yazdi Martin, Abraham; Sihotang, Sudiman
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In order to meet the housing needs of soldiers, the TNI collaborates with the State Savings Bank (BTN) regarding the management of self-managed housing mortgages. For this KPR scheme, BTN allocates distribution realization of around 7,000-8,500 units per year, and BTN allocates distribution realization between 1,500-3,000 units per year for the TWP AD KPR program. On the one hand, this program is a solution to meeting housing needs for TNI soldiers, but on the other hand it creates new problems for TNI soldiers who have to support their families' needs. The aim of this research is to optimize the form of implementing mandatory housing savings to provide affordable housing for Indonesian National Army Soldiers. This research is used the juridical-normative approach or statutory approach, data analysis is carried out qualitatively, namely by explaining the relationship between legal facts and legal rules contained in statutory regulations. The results of the research show that the mandatory housing savings program is not optimal for providing affordable housing for TNI soldiers and can be optimized by increasing the salaries of TNI soldiers, building flats on land belonging to TNI knights, the one who builds flats for the TNI is the TNI itself, namely Zeni, the highest leader. The TNI needs to negotiate with the DPR-RI to obtain land from the government in order to obtain land allocation from the government for the purpose of building houses for soldiers.
Analysis of Court Decision Rejecting Homologation of the Settlement Proposal Approved by Creditors in the Process of Postponing Payment Obligations Gustini, Rucita; Sihotang, Sudiman; Nurwati
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i1.16844

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is an important legal instrument in the Indonesian bankruptcy legal system regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Ideally, PKPU is designed to provide debtors with the opportunity to restructure debts and reach agreements with their creditors through a peace process, with the aim of running the business and optimal debt repayment to creditors. However, in practice, even though the majority of creditors agree to the peace proposal submitted by the debtor, the Commercial Court has the authority to reject the peace agreement or homologation based on certain legal considerations. The purpose of this study is to examine the peace process in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) between debtors and creditors, with a particular focus on the requirements and regulations required to obtain approval from the Commercial Court, as well as to examine the impact of rejecting the approval of the peace proposal that has been approved. The study uses a statutory approach and a case approach to examine aspects of the PKPU peace process. The results of the study reveal that the peace agreement by the Commercial Court does not only depend on the approval of creditors but must also comply with the conditions set. Rejection of ratification by the court can result in the debtor being declared bankrupt by law, where this causes the management of the debtor's assets to be transferred to the curator for settlement. This impact not only affects the continuity of the debtor's business but also has the potential to reduce the level of debt repayment to creditors.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Kurniawan, Angga; Suhartini, Endeh; Sihotang, Sudiman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MK melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa eksekutorial hanya dapat dilakukan karena eksekusi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melalui keputusan ini, penggunaan layanan debt collector oleh Lembaga Keuangan dilarang. Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik, sehingga menghasilkan beberapa usulan peninjauan kembali aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penjaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia berdampak langsung pada proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. AD fiduciary guarantee menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan PT. AD tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk mengeksekusi objek ini.
Analisis Yuridis Kepemilikan Satuan Rumah Susun Warga Negara Asing yang Berdiri Diatas Hak Guna Bangunan Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 TTahun 2021 Rania, Anindira Annisya; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.14606

Abstract

Kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia adalah topik yang menarik untuk dikaji dari segi yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum serta implikasi hukum dari kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia. Mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan ini, dilakukan kajian literatur serta pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipadukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pertama, UU Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016 saat ini mengatur kepemilikan asing atas unit hunian diIndonesia. Kedua, WNA yang memiliki dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, atau izin tinggal yang diberikan instansi berwenang adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan memiliki unit apartemen diIndonesia. Dokumen-dokumen tersebut terbatas pada rusun yang dibangun diatas tanah dengan hak sebagai berikut: hak pakai atau membangun diatas tanah negara; hak pakai atau bangunan diatas tanah hak pengelolaan; dan hak menggunakan atau membangun diatas tanah hak milik. Implikasi hukum dari peraturan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan investasi serta kepemilikan properti WNA diIndonesia. ang disadari dan bisa diperbaiki dimasa mendatang. Kesimpulan dan implikasi penelitian.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Adi Sulistiyono Agung Sudarwi Ali Nasution , Syamsudin Anggraeni, Risma Anisa Cahyani Arief Budi Santoso Asep Hidayat Carolina Yevi Cahyani Cayla Dadang Suprijatna Destiana, Suhendri Zikri Djuniarsono Endeh Suhartini Euis Hertiani Fauzi Ahmad Muda Fitriani Hasna Khairiyyah Giffari, Davi Aulia Indra Gustini, Rucita Harsono, Didid Sony Nor Hasibuan, M Rahadian Hendy Setiawan Hidayani, Jenny Ilman Khairi Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Islami, Khahfi Nur Ladzuardi, Iqbal Ma'arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muhamad Anugrah Ramadhan Muhamad Rizki Sudrajat Muhammad Rizki Kurniawan, Muhammad Rizki mulyadi Najrin Nur Amalia Nurul Ramadhani Nurwati Nuwati Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Pangestu, Yudha Farhan Aji Poppy Pujiono R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Rambe, Muntara Rania, Anindira Annisya Ripandi awaludin Rivaldo, Tri Cakti Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Saepi Syawaludin Saputra, Wahyu Sukma Aji Satrio, Ricky Satriya, Yanuar Hary Sihotang, Andien Hasea Silitonga, Perdy Silva Farida Apriliandy Siti Nurjanah Siti Sulastri Siti Sulastri Siti Syabanti Syawaludin, Saepi Syifa Nada Saputri Vikri Pranata Alif Utama Yaris, Riyadi Yazdi Martin, Abraham Yogi Septio Adi Nugroho Yogi Septio Adi Nugroho Yumarni, Ani Yuniar Anisa Iilyanawati Yusril Fathoni Zaenal, Silvy Zaen Adistin Zulfahmi Hanifa