Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.089

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Jurnal Cahaya Mandalika AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Sihotang, Sudiman

Universitas Djuanda

Author-ID : 875681

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI DAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM PENGELOLAAN RUMAH SUSUN sudiman sihotang; Martin Roestamy; Adi Sulistiyono
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.4164

Undang-Undang Rumah Susun (UURS) mewajibkan pelaku pembangunan untuk memisahkan Rusun atas satuan Rusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, ketika pelaku pembangunan membangun suatu Rusun. Untuk itu pembentukan pengembangan kelembagaan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pemilik dan penghuni rumah susun. Untuk itu perlindungan bagi pemilik dan penghuni satuan rumah susun perlu di perjuangkan untuk melindungi hak atas pengelolaan rumah susun. P3SRS seharusnya difasilitasi oleh pengembang dengan melakukan sosialisasi, sehingga tidak ada Pemilik dan Penghuni yang merasa dirugikan. Kewajiban Pelaku Pembangunan rumah susun tidak sepenuhnya ikut campur dalam proses pembuatan P3SRS namaun sebagai fasilitator para Pemilik dan/atau Penghuni Rusun.

LAW PARADIGM DEVELOPMENT TO REDUCE HOUSING BACKLOG Sudiman Sihotang
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 9 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

There is a difference of paradigm between rural and urban people about house ownership, if urban society is influenced by Civil Code thinking where if one buys land at the same time he/she buys everything that is above it, including house building. Unlike the village community, the atmosphere of thinking about the land is influenced by customary law, which has a communal nature in which the land is owned by a citizen or otherwise known as ulayat land, so it can be understood that the minds of rural people about the house is not always merged with the land ownership, or ulayat can be built houses of some fellowship members. As a result of this paradigm, people should think of setting up funds to buy land if they want to buy a house, while the price of urban land is higher, and for the housing stake-holders, for example, housing developers, the land is used as a business commodity and a tool to achieve profits- the more so, if people want to buy a flat housing, you can imagine the meter price of the building will be charged to the land which is an integral part of the apartment unit. This raises several issues such as the number of backlog of housing is increasing, in 2015 recorded approximately reaches 14 million backlog. The government's target of providing a million homes is not achieved, including the construction of 1000 towers the year it is getting harder to achieve. This study aims to look at legal aspects that can provide solutions for the provision of housing, especially the Low Income Community (MBR) and Very Low Income Society (MBSR) so that the construction of a house is not just a project of a particular party, but a way for people to access home ownership. The method used is Sociological Jurisdiction with deep attention as well as Normative Juridical aspects as the related variables one and other.Keywords : Paradigm, Housing Law, Flat, Low-Income Community.

CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 9 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Low Income Communities here in after abbreviated to LIC (MBR) is a society which has a limitation of buying power so need to get government support to acquire the home. According to the World Bank, that society with spending US Dollar 2-20 per-kapita per-day, it can be put into the category of Low Income Communities. In other words, at least the community expenditure of approximately Rp.798.720,- (Seven Hundred and Ninety-Eight Thousand Seven Hundred Twenty Rupiah) per-kapita per-mounth (exchange rate 1 US Dollar=Rp.13.312,- per-February 2017). Therefore, there needs to be the response to the problem of the provison of land and housing for the MBR. An alternative solution is to implement a mechanism to Land Consolidation in urban areas, especially for the MBR. In the implementation of land consolidation in Indonesia, it is not easy and even still there are some people who still lay, particularly for some of the MBR. The need for wider dissemination of the urban consolidation in particular to establish a housing for MBR, such as some of them in the cities of Bogor and Depok. Therefore, to know and analyze the research, the methods used are methods of Juridical Normative approach that is conceptualized as legal norms, rules, principles, or dogmas by using studies library (study of the literature) but all are necessary, can be done interview, to complement the study of librarianship. As found on the city of Bogor and Depok, regarding the implementation of the Land Consolidation in urban for housing development of MBR it still unable to realize the intenstions, goals and objectives towards the implementation of the land consolidation, especially in an attempt to defend and protect even the enhance the welfare of peoples lives especially the MBR. Land consolidation model for providers of land for development policy the MBR in Bogor and Depok could be done with appropriate legal solutions through the early stages of the implementation of the model in the form of Land Banking can make PERUM PERUMNAS as Land Bank to gather and manage the availability of land running mates in order to compensate for the fulfillment of a need for housing for the MBR in Cities of Bogor and Depok.Keywords: Land Consolidation, Housing, Low Income Communities (MBR)

Model Perizinan Rumah Susun Nurul Ramadhani; Arief Budi Santoso; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8368

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yakni mengenai perumahan dan permukiman masyarakat, diselenggarakannya Rumah Susun (selanjutnya disebut rusun) merupakan solusi hunian khususnya di wilayah perkotaan karena jumlah penduduk yang tinggi sedangkan lahannya terbatas. Pembangunan rumah susun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan, serta mencegah timbulnya perumahan atau permukiman kumuh. Izin pendirian rumah susun tentunya harus melengkapi syarat-syarat khusus, karena bangunan rumah susun mempunyai kondisi serta bentuk yang khas dan berbeda dengan model perumahan pada biasanya. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan atau library research, mengumpulkan data dengan mencari serta merekontruksi dari riset-riset, buku, hingga jurnal yang valid atau terbukti secara realistis.

Pembangunan Rumah Susun Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Di Kota Depok Dihubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Vikri Pranata Alif Utama; Silva Farida Apriliandy; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8381

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari padatnya pemukiman di perkotaan yang membuat hilangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau akibat dari pertumbuhan penduduk khususnya di wilayah Kota Depok yang selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan tersebut terjadi faktor terbesarnya karena urbanisasi sebagai efek dari Kota Depok sebagai Zona Penyangga Jakarta, sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan rumah tinggal, sekaligus fasilitas penunjang kota. Tingginya kebutuhan rumah baru dampaknya yaitu mengakibatan ruang perkotaan semakin padat dan menciptakan kawasan permukiman yang kumuh. Luas lahan perkotaan dengan jumlah penghuninya yang tidak seimbang, memiliki dampak yaitu penurunan kualitas lingkungan serta menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk di perkotaan. Pembangunan perumahan yang masif akan tetapi tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah menjadikan lahan pertanian terus tergerus dan berkurangnya lahan terbuka hijau. Perlu adanya pembanguna hunian publik yang dapat menciptakan kawasan permukiman yang terpadu, dan ramah lingkungan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan ruang dan tanah agar lebih optimal. Maka dari itu, rumah susun menjadi solusi untuk mengefisiensikan pembangunan hunian publik penduduk kota. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode Yuridis Normatif.

STUDI PERBANDINGAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIAH DENGAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH KONVENSIONAL Fitriani Hasna Khairiyyah; Siti Syabanti; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8382

Semakin meningkatnya populasi manusia, tentunya akan selalu membutuhkan tempat tinggal. Dengan pertumbuhan populasi tersebut, maka semakin sedikit ruang untuk membangun rumah. Keadaan inilah yang baru-baru ini mendorong kenaikan harga rumah, sehingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu pilihan untuk menjadi hunian masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan antara dua jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yakni, KPR Syariah dengan KPR Konvensional. Tujuan dari perbandingan antara kedua jenis KPR ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Konvensional, serta menjelaskan kondisi yang berlaku pada keduanya. Baik dari prinsip yang diberlakukan KPR Syariah yang menganut prinsip bagi hasil, sedangkan KPR Konvensional dengan prinsipnya yaitu menggunakan sepenuhnya sistem bunga. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif ialah suatu cara untuk melakukan penelitian dan pemahaman yang berfokus pada melihat fenomena sosial. Serta penelitian ini juga menggunakan penelitian komparatif, yakni mengungkap masalah untuk membedakan konteks atau bidang sosial yang berbeda. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman mengenai bagaimana sistem KPR Syariah dengan KPR Konvensional juga perbedaan antara keduanya, guna mendapatkan kebutuhan akan tempat tinggal sesuai dengan yang diinginkan.

ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SUBSIDI DI BIDANG PERUMAHAN DI INDONESIA Carolina Yevi Cahyani; Anisa Cahyani; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8384

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kebutuhan akan rumah sangat besar, terutama di wilayah metropolitan yang padat penduduk. Akomodasi adalah kebutuhan manusia yang krusial, dan pemerintah terus berusaha mengatasi masalah penginapan meskipun ruangnya terbatas. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal, pemerintah menawarkan subsidi melalui MBR. Di Indonesia, kebijakan perumahan bersubsidi menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang menghambat inisiatif tersebut dan faktor-faktor yang mendorongnya. Pendekatan kami mengkaji pengetahuan yang ada tentang topik ini, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder, dengan fokus pada materi hukum seperti UU 1945, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan bidang pendanaan akomodasi ini. Artikel jurnal dan hasil penelitian merupakan contoh bahan hukum sekunder. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap perumahan adalah dengan memberikan subsidi di bidang perumahan.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT SEBAGAI HAK KEPEMILIKAN Muhamad Rizki Sudrajat; Zulfahmi Hanifa; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8388

Rumah merupakan alternatif solusi hunian untuk perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Namun, ada banyak masalah yang berkaitan dengan hak milik dan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak milik dan perumahan serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan kerangka hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak milik atas bangunan gedung, seperti tidak adanya hak atas tanah, peran pengelola gedung dalam pengurusan dan pemeliharaan gedung, dan proses peralihan hak milik. . Solusi yang dapat ditempuh antara lain koordinasi antara pihak-pihak lain yang terlibat, penetapan sistem yang jelas dan tegas mengenai pekerjaan pengelola barang dan proses peralihan hak milik, serta pelaksanaan penyelesaiannya melalui jalur hukum yang sesuai

Analisa Hukum Sistem Pembiayaan Dalam Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia Siti Nurjanah; Syifa Nada Saputri; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8392

Rumah susun/ rusun adalah bangunan multi-story yang dibangun di sebuah lingkungan dan terbagi ke dalam bagian fungsional struktur, semua ke arah Level atau vertikal, adalah setiap unit penggunaan independen, terutama untuk perumahan yang dilengkapi dengan suku cabang bersama, objek bersama dan tanah bersama. Dalam pembangunan rusun ada beberapa macam skema pembayaran yang dapat digunakan. Mengenai skema pembayaran tersebut maka perlu kita ketahui bagaimana pelaksanaannya di indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan skema/sistem pembiayaan dalam pembangunan rusun/rumah susun di indonesia. Metode analisis data adalah suatu metode yang melalui Kumpulkan data dengan mempelajari bahan perpustakaan atau data tambahan Termasuk materi hukum utama dan materi hukum sekunder dalam bentuk file Dan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan rumah mengatur. Metode analisis penulisan menggunakan metode penelitian hukum yang condong terhadap pengalaman Metode rekreasi dan konseptual. Hasil dari penulisan menunjukan bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan pembangunan rusun/rumah susun menggunakan sistem pembelian secara tunai atau cicilan yang meliputi cash bertahap (installment) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemasaran Properti Dengan Sistem Pre Project Selling Euis Hertiani; Ripandi awaludin; Yuniar Anisa Iilyanawati; Sudiman sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8395

Sistem Pre Project Selling pada saat ini banyak digunakan oleh para pengusaha di bidang pembangunan perumahan (Developer) sebagai pelaku usaha, sistem pemasaran ini sering kali menimbulkan kerugian banyak khususnya untuk para konsumen. Apabila konsumen mengalami kerugian , dalam hal ini konsumen berhak untuk menuntut dan meminta penggantian kerugian yang dilakukan oleh pengembang perumahan (Developer). Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemasran properti dengan sistem pre project selling yang dilakukan oleh pengembang perumahan (developer)?, adapun tujuannya di dalam penelitian ini yaitu agar kita dapat mengetahui upaya Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemasaran properti dengan sistem pre project selling yang dilakukan oleh pengembang perumahan. Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder , dimana data sekunder ini merupakan data yang di dapat dari beberapa sumber seperti Undang-Undang, jurnal, laporan dan sumber-sumber pustaka lainnya. Hasil dari penelitian ini : di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, telah mengatur secara jelas dan tegas apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 4 – 7 . Kesimpulan dari penelitian ini: bahwa dalam upaya perlindungan konsumen undang- undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 bahwa konsumen atau pembeli properti mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan , dan keselamatan, dalam menerima barang/ jasa .

Co-Authors Abraham Yazdi Martin Adi Sulistiyono Agung Sudarwi Ali Nasution , Syamsudin Angga Kurniawan Anggraeni, Risma Anisa Cahyani Arief Budi Santoso Asep Hidayat Carolina Yevi Cahyani Cayla Dadang Suprijatna Destiana, Suhendri Zikri Djuniarsono Endeh Suhartini Euis Hertiani Fathoni, Yusril Fauzi Ahmad Muda Fitriani Hasna Khairiyyah Giffari, Davi Aulia Indra Gustini, Rucita Harsono, Didid Sony Nor Hasibuan, M Rahadian Hendy Setiawan Hidayani, Jenny Husein Alatas Ilman Khairi Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Islami, Khahfi Nur Ladzuardi, Iqbal Ma'arif, Rizal Syamsul Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muhamad Rizki Sudrajat Muhammad Rizki Kurniawan, Muhammad Rizki Najrin Nur Amalia Nurul Ramadhani Nurwati Nuwati Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Pangestu, Yudha Farhan Aji Poppy Pujiono R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Rambe, Muntara Rania, Anindira Annisya Ripandi awaludin Rivaldo, Tri Cakti Roestamy, Martin Saepi Syawaludin Saputra, Wahyu Sukma Aji Satrio, Ricky Satriya, Yanuar Hary Sihotang, Andien Hasea Silitonga, Perdy Silva Farida Apriliandy Siti Nurjanah Siti Sulastri Siti Sulastri Siti Syabanti Syawaludin, Saepi Syifa Nada Saputri Vikri Pranata Alif Utama Yaris, Riyadi Yazdi Martin, Abraham Yumarni, Ani Yuniar Anisa Iilyanawati Yusuf, Muhammad Arsjad Zaenal, Silvy Zaen Adistin Zulfahmi Hanifa

Title

Found 51 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 51 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 51 Documents
Search